Connect with us

Tanah Papua

Uskup Timika Kecam Rencana Kadis Pendidikan Mimika Tarik Guru PNS dari Sekolah Swasta

Published

on

TIMIKA, HaIPapua.com – Uskup Timika Mgr John Philip Saklil mengecam rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika menghentikan bantuan dan menarik guru-guru PNS dari sekolah swasta di Kabupaten Mimika.

Menurutnya, rencana tersebut akan mematikan sekolah-sekolah swasta yang tersebar di wilayah pedalaman dan pesisir pantai.

“Kebijakan itu secara tidak langsung akan berdampak kepada anak-anak asli Papua yang sebagian besar mengenyam pendidikan di sekolah swasta,” ujar Mgr John di Timika, Senin (15/7/2019).

(Baca Juga: Usung Peti Mati, Forsope Desak Bupati Mimika Copot Kadis Pendidikan Jeni Usmani)

Sejarah pendidikan di Tanah Papua tidak lepas dari peran gereja yang mendirikan sekolah-sekolah untuk mendidik anak-anak asli Papua yang tersebar di wilayah pedalaman dan pesisir pantai.

Kehadiran lembaga pendidikan yang kemudian dikelola oleh yayasan pendidikan dan persekolahan ini mengusung misi kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warga asli dan sudah berlangsung sebelum Papua bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Seperti Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Tillemans sudah mendirikan Sekolah Dasar (SD) di Kokonao pada tahun 1927 dan masih eksis hingga saat ini,” kata Mgr John.

Saat ini, YPPK Tillemans yang dikelola Keuskupan Timika telah memiliki 59 sekolah di Kabupaten Mimika, terdiri dari 10 Taman Kanak-kanak (TK), 29 SD, 29 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sementara untuk jumlah siswa yang saat ini mengenyam pendidikan di YPPK Tillemans tercatat kurang lebih 7 ribu anak. Sekitar 6 ribu siswa berada di pedalaman dan pesisir pantai, sedangkan seribu siswa lainnya berada di kota.

“Jika kebijakan Kadis Pendidikan Mimika itu dilaksanakan maka yang paling terdampak adalah siswa yang berada di pedalaman, karena sebaran sekolah negeri umumnya berada di kota,” papar Mgr John.

Mgr John mengakui persekolahan yang berada di kantong-kantong masyarakat asli di pedalaman belum mampu membiaya diri sendiri. Karena itu, ia tidak menampik keberlangsungan yayasan pendidikan dan persekolahan di Papua tidak lepas dari campur tangan pemerintah yang memberikan bantuan tenaga guru PNS dan anggaran.

Namun di sisi yang lain, kehadiran yayasan pendidikan melalui misi kemanusiaan secara langsung telah membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa.

“Karena itu keberadaan yayasan pendidikan dan persekolahan milik lembaga keagamaan dan swasta di Tanah Papua juga diakui oleh pemerintah pada Pasal 56 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” tutur Mgr John.

(Baca Juga: Kebijakan Zonasi untuk Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan)

Mengenai legalitas perbantuan guru PNS di sekolah swasta tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Agama Nomor 5/VIII/PB/2014, Nomor 05/SKB/MenPAN,RB/VIII/2014, dan Nomor 14/PBM/2014 tentang Penempatan Guru PNS di Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang ditetapkan pada 12 Agustus 2014.

“Apakah pemerintah telah membatalkan SKB 3 Menteri mengenai penempatan guru PNS di sekolah swasta dan madrasah, dan apakah pemerintah sudah mencabut UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua?” ucap Mgr John.

UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 56 tentang pendidikan dan kebudayaan.

Kebijakan Tanpa Sosialiasasi

Mgr John juga menyayangkan kebijakan Kadis Pendidikan Mimika yang terkesan mendadak, tanpa melalui pemberitahuan sebelumnya. Seharusnya sebelum membuat kebijakan, Pemda mengundang para pihak untuk membicarakan masalah ini untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Mimika.

“Kalaupun kebijakan itu diterapkan, sebaiknya dilakukan secara bertahap sehingga anak-anak tidak menjadi korban atas kebijakan tersebut,” ucap Mgr John.

(Baca Juga: Puluhan Guru Honorer Rusak Fasilitas Kantor Dinas Pendidikan Mimika)

Uskup Timika mengingatkan, apabila kebijakan yang disampaikan Kadis Pendidikan Mimika adalah kebijakan pribadi, maka dia bisa digugat melanggar hak asasi manusia.

“Kalau kebijakan Kadis Pendidikan Mimika adalah kebijakan pribadi maka sepantasnya digugat karena dengan sengaja telah melawan amanah UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap Mgr John.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Jeni Usmani mengatakan akan menarik guru-guru PNS dari sekolah swasta di Kabupaten pada tahun ajaran baru 2019. Jeni berdalih saat ini sekolah negeri di Kabupaten Mimika masih kekurangan guru sehingga guru PNS yang digaji oleh pemerintah wajib mengabdi dan mengajar di sekolah negeri.

“Mereka (guru PNS) digaji oleh pemerintah sehingga harus bekerja pada instansi pemerintah. Masa bekerja di swasta baru yang gaji pemerintah,” kata Jeni dilansir dari laman seputarpapua.com, Sabtu (13/7/2019). (Rex)

Advertisement

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Tembak Anggota Polisi dan Kamra, Terduga KKSB Dilumpuhkan di Pasar Jibama

WAMENA, HaIPapua.com – Aparat gabungan TNI-Polri menembak mati satu orang terduga anggota Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Pasar Jibama,...

Nasional2 hari ago

Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Pelaku Rasisme

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk menindak secara tegas pelaku tindakan diskriminasi...

Nasional2 hari ago

Ada Kelompok yang Menunggangi Isu Rasisme

JAKARTA, HaIPapua.com – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menuding ada pihak-pihak yang menunggangi unjuk rasa antirasis di sejumlah...

Tanah Papua3 hari ago

Unjuk Rasa Antirasis di Timika Berakhir Rusuh

TIMIKA, HaIPapua.com – Unjuk rasa antirasis di Timika, Kabupaten Mimika, Rabu (21/8/2019) berakhir rusuh dan diwarnai aksi perusakan. “Tidak ada...

Tanah Papua5 hari ago

Pascarusuh di Papua Barat, Pengamanan Areal Freeport Ditingkatkan

TIMIKA, HaIPapua.com – Meningkatnya tensi politik di Provinsi Papua dan Papua Barat, aparat kepolisian meningkatkan pengamanan di Objek Vital Nasional...

Tanah Papua6 hari ago

Kecam Aksi Rasisme, Ribuan Massa Unjuk Rasa di Papua dan Papua Barat

JAYAPURA, HaIPapua.com – Aksi massa yang berujung kerusuhan terjadi di Manokwari dan Sorong, Provinsi Papua Barat, Senin (19/8/2019). Aksi ini...

Tanah Papua7 hari ago

Jenazah Praka Anumerta Sirwandi Akan Dimakamkan di Lombok Timur NTB

JAYAPURA, HaIPapua.com – Jenazah Praka Anumerta Sirwandi Zahidillah dikirim ke kampung halamannya di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)...

Tanah Papua7 hari ago

Pratu Sirwandi Meninggal Dunia di RSUD Wamena

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pratu Sirwandi (23) anggota Yonif RK 751/VJS meninggal dunia di ICU RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (17/8/2019)...

Tanah Papua7 hari ago

Yonas Kenelak: Kita Sudah Merdeka, Saatnya Mengisi Kemerdekaan Dengan Pembangunan

KOBAKMA, HaIPapua.com – Upacara peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Mamberamo Tengah digelar di halaman Kantor Bupati di...

Nasional1 minggu ago

Presiden Jokowi: Keutuhan NKRI Adalah Segala-galanya

JAKARTA, HaIPapua.com – Kesatuan dan keutuhan negara adalah hal yang paling penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pesan Presiden Joko...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.