Connect with us

Tanah Papua

Uskup Timika Kecam Rencana Kadis Pendidikan Mimika Tarik Guru PNS dari Sekolah Swasta

Published

on

TIMIKA, HaIPapua.com – Uskup Timika Mgr John Philip Saklil mengecam rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika menghentikan bantuan dan menarik guru-guru PNS dari sekolah swasta di Kabupaten Mimika.

Menurutnya, rencana tersebut akan mematikan sekolah-sekolah swasta yang tersebar di wilayah pedalaman dan pesisir pantai.

“Kebijakan itu secara tidak langsung akan berdampak kepada anak-anak asli Papua yang sebagian besar mengenyam pendidikan di sekolah swasta,” ujar Mgr John di Timika, Senin (15/7/2019).

(Baca Juga: Usung Peti Mati, Forsope Desak Bupati Mimika Copot Kadis Pendidikan Jeni Usmani)

Sejarah pendidikan di Tanah Papua tidak lepas dari peran gereja yang mendirikan sekolah-sekolah untuk mendidik anak-anak asli Papua yang tersebar di wilayah pedalaman dan pesisir pantai.

Kehadiran lembaga pendidikan yang kemudian dikelola oleh yayasan pendidikan dan persekolahan ini mengusung misi kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warga asli dan sudah berlangsung sebelum Papua bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Seperti Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Tillemans sudah mendirikan Sekolah Dasar (SD) di Kokonao pada tahun 1927 dan masih eksis hingga saat ini,” kata Mgr John.

Saat ini, YPPK Tillemans yang dikelola Keuskupan Timika telah memiliki 59 sekolah di Kabupaten Mimika, terdiri dari 10 Taman Kanak-kanak (TK), 29 SD, 29 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sementara untuk jumlah siswa yang saat ini mengenyam pendidikan di YPPK Tillemans tercatat kurang lebih 7 ribu anak. Sekitar 6 ribu siswa berada di pedalaman dan pesisir pantai, sedangkan seribu siswa lainnya berada di kota.

“Jika kebijakan Kadis Pendidikan Mimika itu dilaksanakan maka yang paling terdampak adalah siswa yang berada di pedalaman, karena sebaran sekolah negeri umumnya berada di kota,” papar Mgr John.

Mgr John mengakui persekolahan yang berada di kantong-kantong masyarakat asli di pedalaman belum mampu membiaya diri sendiri. Karena itu, ia tidak menampik keberlangsungan yayasan pendidikan dan persekolahan di Papua tidak lepas dari campur tangan pemerintah yang memberikan bantuan tenaga guru PNS dan anggaran.

Namun di sisi yang lain, kehadiran yayasan pendidikan melalui misi kemanusiaan secara langsung telah membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa.

“Karena itu keberadaan yayasan pendidikan dan persekolahan milik lembaga keagamaan dan swasta di Tanah Papua juga diakui oleh pemerintah pada Pasal 56 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” tutur Mgr John.

(Baca Juga: Kebijakan Zonasi untuk Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan)

Mengenai legalitas perbantuan guru PNS di sekolah swasta tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Agama Nomor 5/VIII/PB/2014, Nomor 05/SKB/MenPAN,RB/VIII/2014, dan Nomor 14/PBM/2014 tentang Penempatan Guru PNS di Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang ditetapkan pada 12 Agustus 2014.

“Apakah pemerintah telah membatalkan SKB 3 Menteri mengenai penempatan guru PNS di sekolah swasta dan madrasah, dan apakah pemerintah sudah mencabut UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua?” ucap Mgr John.

UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 56 tentang pendidikan dan kebudayaan.

Kebijakan Tanpa Sosialiasasi

Mgr John juga menyayangkan kebijakan Kadis Pendidikan Mimika yang terkesan mendadak, tanpa melalui pemberitahuan sebelumnya. Seharusnya sebelum membuat kebijakan, Pemda mengundang para pihak untuk membicarakan masalah ini untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Mimika.

“Kalaupun kebijakan itu diterapkan, sebaiknya dilakukan secara bertahap sehingga anak-anak tidak menjadi korban atas kebijakan tersebut,” ucap Mgr John.

(Baca Juga: Puluhan Guru Honorer Rusak Fasilitas Kantor Dinas Pendidikan Mimika)

Uskup Timika mengingatkan, apabila kebijakan yang disampaikan Kadis Pendidikan Mimika adalah kebijakan pribadi, maka dia bisa digugat melanggar hak asasi manusia.

“Kalau kebijakan Kadis Pendidikan Mimika adalah kebijakan pribadi maka sepantasnya digugat karena dengan sengaja telah melawan amanah UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap Mgr John.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Jeni Usmani mengatakan akan menarik guru-guru PNS dari sekolah swasta di Kabupaten pada tahun ajaran baru 2019. Jeni berdalih saat ini sekolah negeri di Kabupaten Mimika masih kekurangan guru sehingga guru PNS yang digaji oleh pemerintah wajib mengabdi dan mengajar di sekolah negeri.

“Mereka (guru PNS) digaji oleh pemerintah sehingga harus bekerja pada instansi pemerintah. Masa bekerja di swasta baru yang gaji pemerintah,” kata Jeni dilansir dari laman seputarpapua.com, Sabtu (13/7/2019). (Rex)

Advertisement

Berita terbaru

Tanah Papua3 minggu ago

Presiden dan Ibu Negara Menikmati Senja di Kaimana

KAIMANA, HaIPapua.com – Ribuan warga tumpah ruah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Minggu (27/10/2019)....

Tanah Papua3 minggu ago

Presiden Komitmen Bangun Infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Arfak

MANOKWARI, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo berjanji akan membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Hal...

Nasional4 minggu ago

Presiden dan Ibu Negara Bertolak ke Papua Barat

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana bertolak menuju Provinsi Papua Barat guna melakukan kunjungan kerja. Pesawat...

Tanah Papua4 minggu ago

Dua Korban Penyerangan Kelompok Tak Dikenal di Yahukimo Dievakuasi ke Jayapura

JAYAPURA, HaIPapua.com – Dua korban penyerangan sekelompok orang tak dikenal di Kabupaten Yahukimo dievakuasi ke Jayapura, Sabtu (26/10/2019) pagi. Dari Bandar...

Nasional4 minggu ago

Presiden Lantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo melantik para wakil menteri (wamen) yang akan membantu kerja sejumlah menteri di Kabinet Indonesia...

Nasional4 minggu ago

Presiden Jokowi Memperkenalkan Para Wakil Menteri

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memperkenalkan 12 figur yang akan mengisi jabatan wakil menteri...

Nasional4 minggu ago

Presiden Ungkap Alasan Memilih Yasonna, ST Burhanuddin, dr Terawan, dan Tito Karnavian

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dan melantik menteri negara dan pejabat setingkat menteri yang akan membantunya 5...

Nasional4 minggu ago

Presiden Ajukan Komjen Pol Idham Azis sebagai Kapolri

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mengajukan nama Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Idham Azis sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik...

Nasional4 minggu ago

Tak Ada Program 100 Hari, Presiden Minta Menteri Lanjutkan Program Sebelumnya

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa para menteri Kabinet Indonesia Maju yang sudah dilantik untuk segera bekerja. Hal...

Nasional4 minggu ago

Presiden Lantik Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo melantik para menteri negara yang duduk dalam Kabinet Indonesia Maju beserta pejabat setingkat menteri...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.