Connect with us

Nasional

Uang Negara Harus Digunakan untuk Kepentingan Rakyat dan Bersih dari Tangan-Tangan Kotor

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo berpesan kepada jajarannya agar serius dalam melakukan pengelolaan keuangan negara yang ada di kementerian atau lembaga masing-masing. Sebab, kata Presiden, keseriusan melakukan pengelolaan keuangan negara adalah wujud dari tanggung jawab moral kepada rakyat Indonesia atas dana yang terhimpun dari masyarakat.

“Saya tidak akan bosan mengingatkan supaya kita benar-benar memperbaiki, membenahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan negara, keuangan rakyat. Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat. Yang namanya uang negara, uang rakyat, harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan bersih dari tangan-tangan kotor,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6/2018).

(Baca Juga: Ini 7 Pesan Jokowi untuk Pengelolaan APBN/APBD Tahun Anggaran 2018)

Dalam laporan tersebut, Pemerintah Pusat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2017. Opini yang sama sebelumnya didapatkan Pemerintah Pusat untuk kali pertama dalam kurun waktu 12 tahun terakhir pada tahun lalu. Terkait hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Negara mengungkapkan rasa syukurnya karena kembali berhasil meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

“Alhamdulillah, untuk dua tahun berturut-turut, pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk laporan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2017. Ini patut kita syukuri dan saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras segenap jajaran di Kementerian Keuangan dan semua kementerian/lembaga pengguna APBN,” ucapnya.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 kepada Presiden Jokowi. (Biro Pers Setpres)

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, menyampaikan bahwa sebanyak 80 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mendapatkan opini WTP. Jumlah tersebut mencapai 91 persen dan terjadi peningkatan dibanding tahun lalu dengan 74 laporan mendapatkan WTP. Sementara sebanyak 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

“Saya melihat ada peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP. Di tahun 2016, yang WTP ada 74 sekarang di 2017 menjadi 80. Kemudian yang WDP tahun 2016 ada 8, di 2017 masih 6. Dan yang mendapatkan TMP atau disclaimer menurun, di 2016 ada 6 dan di 2017 masih ada 2,” kata Presiden menanggapi laporan yang diberikan.

Penilaian TMP dan WDP

Terhadap kementerian maupun lembaga yang mendapatkan opini WDP dan khususnya TMP, Presiden Jokowi mengingatkan kepada jajaran terkait untuk segera membenahi pelaporan dan pengelolaan keuangan negara di kementerian atau lembaga masing-masing.

“Saya tadi tanya ke Pak Ketua (BPK), dua (TMP) ini siapa? Kesatu KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), kedua Bakamla (Badan Keamanan Laut). Sekarang disebut, kita sekarang terbuka saja. Kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki sehingga tidak ada yang TMP. Syukur tidak ada lagi yang WDP, semuanya WTP,” ucapnya.

(Baca Juga: Komitmen Presiden Jokowi agar Divestasi Saham Freeport Transparan dan Bersih dari Konflik Kepentingan)

Selain dua kementerian atau lembaga yang masih mendapatkan opini TMP sebagaimana yang disebut Presiden, untuk diketahui, enam kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WDP di tahun ini ialah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional (Komnas) HAM, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI.

“Saya harap jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP akan terus bertambah dan yang mendapatkan WDP dan TMP akan hilang, tidak ada. Sehingga yang masih mendapatkan WDP dan TMP perlu melakukan terobosan-terobosan sehingga tahun ini lebih bagus lagi,” ujar Presiden. (Fox)

Advertisement

Berita terbaru

Tanah Papua21 jam ago

Pangdam Cenderawasih Besuk 4 Warga Asal Kampung Olenki di RSUD Mimika

TIMIKA, HaIPapua.com – Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab membesuk 4 korban luka tembak yang tengah dirawat di...

Tanah Papua2 hari ago

Kodam Cenderawasih Akan Investigasi Tertembaknya 7 Warga di Kabupaten Puncak

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kodam XVII Cenderawasih menyampaikan duka cita menyusul jatuhnya korban jiwa dari warga sipil dalam insiden kontak tembak...

Tanah Papua2 hari ago

Kontak Tembak di Kabupaten Puncak, 3 Warga Sipil Tewas

TIMIKA, HaIPapua.com – Empat warga korban kontak tembak di Kabupaten Puncak, dievakuasi ke RSUD Mimika, Kabupaten Mimika, Rabu (18/9/2019) siang....

Tanah Papua2 hari ago

Pesawat Twin Otter Rimbun Air PK-CDC Hilang Kontak di Kabupaten Puncak

TIMIKA, HaIPapua.com – Pesawat Rimbun Air PK-CDC jenis Twin Otter DHC-6 hilang kontak dalam penerbangan dari Timika, Kabupaten Mimika ke...

Nasional1 minggu ago

Presiden Jokowi Kaji Usulan Pemekaran Wilayah di Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo berjanji akan menindaklanjuti aspirasi pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Hal tersebut disampaikan Presiden saat...

Nasional1 minggu ago

Presiden Akan Tempatkan 1.000 Sarjana Muda Papua di BUMN

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dalam pertemuan itu,...

Tanah Papua2 minggu ago

Ratusan Mahasiswa Tinggalkan Kota Studi, Gubernur Papua Kelabakan

JAYAPURA, HaIPapua.com – Mulutmu harimaumu. Slogan ini mungkin menggambarkan respons emosional Gubernur Papua Lukas Enembe menanggapi insiden di Asrama Mahasiswa...

Tanah Papua2 minggu ago

Polisi Amankan 20 Simpatisan ULMWP yang Diduga Terlibat Kerusuhan Jayapura

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian terus memburu pelaku perusakan dan pembakaran dalam unjuk rasa anti-rasis yang berujung kerusuhan di Jayapura, Kamis...

Tanah Papua2 minggu ago

Polisi Temukan Empat Jasad Pendulang dalam Kondisi Hangus

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian Resor Asmat menemukan 4 jasad dalam kondisi hangus saat melakukan penyisiran di lokasi tambang emas ilegal...

Tanah Papua2 minggu ago

3 Pendulang Luka Bacok Diserang OTK di Distrik Seradala, Yahukimo

TANAH MERAH, HaIPapua.com – Tiga pendulang emas tradisional dari Distrik (kecamatan) Seradala, Kabupaten Yahukimo dievakuasi ke RSUD Boven Digoel, Kabupaten...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.