Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Tuntutan Tidak Dipenuhi Manajemen PTFI, Pekerja Tetap Blokade Jalan Tambang

Published

on

TIMIKA, HaIPapua.com – Ribuan pekerja tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) masih memblokade jalan tambang di Mil 72 Ridge Camp, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, hingga Rabu (26/8/2020) petang.

Negosiasi antara pekerja dengan manajemen PTFI bersama perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika yang berlangsung sore tadi, belum menemui titik temu.

Informasi yang dihimpun di Tembagapura, para pekerja sudah berkumpul di lokasi blokade jalan tambang di Mil 72 Ridge Camp, sejak pagi. Para pekerja ini menunggu kedatangan perwakilan manajemen PTFI untuk mendengar jawaban atas tuntutan mereka.

Negosiasi antara pengunjuk rasa dengan manajemen PTFI yang diagendakan pada pagi hari tidak kunjung terlaksana menunggu kehadiran perwakilan PTFI.

“Ini adalah permainan manajemen (PTFI), melihat kita lelah baru mereka mau datang untuk bicara. Kita harus kuat karena ini untuk kepentingan kita bersama,” kata salah seorang pengunjuk rasa.

Mengetahui kehadiran perwakilan Pemda Mimika dan manajemen PTFI sudah berkumpul di Guess House Tembagapura sejak pukul 10.00 WIT, para pengunjuk rasa memberi batasan waktu untuk negosiasi hingga pukul 16.30 WIT.

Mereka mengancam jika melewati batas waktu itu, mereka tidak akan bernegosiasi dan tetap akan menutup jalan tambang. Seperti diketahui, jalan tambang Mil 72 adalah satu-satunya akses darat yang menghubungkan Kota Tembagapura di Mil 68 dengan lokasi pabrik bijih dan tambang bawah tanah di Mil 74.

“Jika sampai pukul 16.30 WIT, mereka (manajemen PTFI) tidak datang, kami akan tutup akses untuk bicara,” ujar salah seorang pekerja melalui pengeras suara.

Berselang satu setengah jam setelah ultimatum itu, sekira pukul 16.00 WIT, perwakilan PTFI didampingi perwakilan Pemda Mimika dan Polres Mimika datang menemui para pengunjuk rasa.

Terlihat dalam rombongan Ketua DPRD Kabupaten MImika Robby Omaleng, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika Paulus Yanengga, Kepala Distrik Tembagapura Tobias Jawame, serta Wakapolres Mimika Kompol I Nyoman Punia.

Sedang perwakilan manajemen PTFI masih seperti kemarin, yakni Iyas Kusnadi bersama Demi Magai.

Terlihat Ketua DPRD Mimika Robby Omaleng (tengah) didampingi Wakapolres Mimika Kompol I Nyoman Punia dan perwakilan PTFI dengan pengawalan ketat anggota Satgas Amole dengan senjata lengkap. (ist)

Mengawali negosiasi, Ketua DPRD Mimika Robby Omaleng sempat menanyakan koordinator para pekerja, namun langsung disambut sorak para pekerja yang menyatakan tidak ada koordinator dalam unjuk rasa ini.

Selanjutnya, Kadisnaker Mimika Paulus Yanengga menyampaikan pesan Bupati Mimika Eltinus Omaleng bahwa tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam aksi ini.

“Saya bersama Ketua DPRD Mimika akan mengawal ini,” kata Paulus.

(Baca Juga: Usir Perwakilan Pemda Mimika dan PTFI, Pekerja Tetap Blokade Jalan Tambang)

Usai penyampaian pesan Bupati Mimika, kemudian perwakilan PTFI Demi Magai membacakan dua poin kesepakatan bersama antara Pemda Mimika dengan Manajemen PTFI terkait tuntutan pekerja.

Untuk menjaga kesehatan umum dan kesehatan pekerja di area kerja maka hendaknya mematuhi anjuran Bupati untuk mengikuti protokol COVID-19.

“Manajemen PTFI akan mengatur jadwal bus untuk pekerja yang berdomisili di Timika dengan mengikuti protokol COVID-19. Untuk hal-hal teknis nanti akan dibahas oleh perwakilan pekerja yang difasilitasi oleh Pemda Mimika.”

“Manajemen PTFI akan memberikan insentif sebagai penghargaan kepada karyawan yang tetap bekerja selama pandemi COVID-19,” kata Demi membacakan keputusan manajemen PTFI dengan Pemda Mimika.

Demi sempat meminta perwakilan pekerja untuk menandatangani kesepakatan tersebut, namun tidak ditanggapi.

“Kami berharap pekerja untuk menerima keputusan ini dan akan kami kawal sampai selesai,” kata Robby menambahkan.

Simon, salah seorang pekerja menanggapi pernyataan perwakilan Pemda Mimika dan manajemen PTFI. Menurutnya, para pekerja sudah mengerti imbauan dari Pemda Mimika, namun belum sejalan dengan pihak manajemen PTFI.

Iapun menyampaikan kekesalan pekerja yang menganggap manajemen PTFI berlaku diskriminatif terhadap pekerja yang bermukim di Timika selama pandemi ini.

“Kenapa kami yang tinggal di Timika tidak bisa turun, sementara yang ke Jakarta lewat Timika bisa,” ujarnya kesal.

Para pekerja, kata dia, mendesak agar jawaban tuntutan ditulis dalam Interoffice Memo. 

“Apabila tidak dilakukan, maka kami semua tidak akan buka blokade jalan tambang,” katanya.

Ribuan pekerja memblokade jalan tambang menuntut penyediaan bus SDO (Schedule Day Off) seperti sebelum pandemi. (ist)

Tuntutan Pekerja

Pada kesempatan itu, para pekerja menyerahkan isi surat pernyataan yang berisi tuntutan para pekerja, yakni:

1. Kenapa selama masa pandemi COVID-19 di seluruh dunia perusahaan tutup, tetapi PTFI bekerja normal dan produksi berjalan terus hingga saat ini.
2. Kenapa pekerja yang tinggal di Timika tidak bisa turun dan naik, sedangkan pekerja dari Jakarta bisa langsung ke Jakarta.
3. Kenapa mendatangkan dokter dan perawat dari luar untuk mengatasi COVID-19 sedangkan di sini tidak ada bukti nyata karyawan meninggal karena COVID-19.
4. Bus SDO (Shift Day Off) harus dibuka normal kembali sesuai jadwal kerja seperti sebelum pandemi dan selama turun atau naik cukup dengan mengukur suhu badan.
5. Uang insentif selama pandemi harus diberikan kepada pekerja.
6. Selama kegiatan blokade seluruh karyawan PTFI maupun kontraktor harus dibayar normal selama 12 jam seperti hari normal.

Setelah menerima surat pernyataan itu, perwakilan Pemda Mimika bersama perwakilan manajemen PTFI langsung meninggalkan massa kembali ke Tembagapura. Usai pertemuan itu, sebagian pekerja masih bertahan di tenda blokade dan sebagian lagi kembali ke barak.

Hari ke-3 aksi blokade jalan tambang ini mendapat penjagaan ketat sebanyak 2 SSK Satgaspam Obvitnas PTFI, personel Polsek Tembagapura dan tambahan 1 peleton Brimob Yon B Timika. (GOW)

Berita terbaru

Tanah Papua3 hari ago

Lemasa Apresiasi PT. Freeport Indonesia Atas Dukungan Terhadap Operasional Lembaga

TIMIKA, haipapua.com – Mewakili Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Direktur Eksekutif Lemasa, Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos menyampaikan apresiasi...

Tanah Papua5 hari ago

Tanzil Asharie: KKM Minta Pemkab Bantu Pembangunan Gedung Sekretariat

  TIMIKA, HaiPapua.com – Anggota DPRD Mimika dari daerah pemilihan I (Dapil I) Tanzil Asharie melakukan reses kedua untuk menyerap...

Tanah Papua3 minggu ago

YPMAK Bantu RS Kasih Herlina APD dan Barang Medis Lain

TIMIKA, HaiPapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) dan barang medis lain...

Tanah Papua3 minggu ago

Lemasa Tidak Setuju Pembentukan Yayasan Lima Suku Kekerabatan

TIMIKA, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos mengatakan pihaknya tidak menyetujui...

Tanah Papua3 minggu ago

Pembahasan APBD Induk Mimika 2021 Diagendakan Pada Pertengahan November

Timika, HaiPapua.com – Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng mengatakan, usai evaluasi APBD Perubahan Mimika Tahun Anggaran 2020 di Jayapura,...

Tanah Papua4 minggu ago

Masyarakat Suku Amungme Diminta Tidak Terpengaruh Dengan Isu Musdat

TIMIKA, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos meminta seluruh warga suku...

Tanah Papua4 minggu ago

Haris Azhar: Kami Akan Minta Pemda Sediakan Transportasi Kembalikan Warga Ke Distrik Tembagapura

TIMIKA, HaiPapua.com – Kuasa Hukum Forum Pemilik Hak Sulung, Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop (FPHS – Tsingwarop) Haris Azhar, mengatakan akan...

Tanah Papua1 bulan ago

Jadi Tersangka Penyebar Video Porno, Bupati Mimika Terancam Dicopot

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng (EO) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan...

Tanah Papua1 bulan ago

Adang TGPF, Bukti KKB Lakukan Kekerasan Bersenjata Masif di Kabupaten Intan Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan penyerangan terhadap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) membuktikan masifnya kekerasan...

Tanah Papua1 bulan ago

Kapolda Papua Desak Bupati Bantu Redam Kekerasan Bersenjata

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mendesak para Kepala Daerah ikut terlibat meredam aksi kekerasan yang dilakukan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.