Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Tunggakan Pembayaran Tunjangan Guru SMA-SMK 2018 Harusnya Jadi Temuan BPK

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja benar, seharusnya tunggakan pembayaran tunjangan guru SMA-SMK 2018 yang tidak dibayar Pemerintah Provinsi Papua seharusnya menjadi temuan auditor.

Hal tersebut disampaikan salah seorang guru SMK di Kota Jayapura usai mengikuti unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (28/1/2019).

“Pemprov Papua sudah menerima pelimpahan guru SMA-SMK dari kabupaten/kota pada Oktober 2017, lalu kenapa tunjangan kami tidak dibayar?” katanya.

(Baca Juga: Sekda Papua Ngotot Tunjangan Guru SMA-SMK 2018 Tanggung Jawab Kabupaten/Kota)

Menurutnya tunjangan guru SMA-SMK yang belum dibayarkan yaitu uang lauk pauk (ULP), tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), serta Dana Sertifikasi dan Non Sertifikasi Guru. Bahkan, kata dia, gaji mereka pada awal 2018 baru dibayarkan pada bulan April 2018.

“Omong kosong janji-janji memberi perhatian kepada guru, buktinya hak-hak guru tidak dibayarkan. Bagaimana kami bisa bekerja maksimal jika banyak tuntutan kebutuhan kami tidak terpenuhi?” ujarnya.

Ia bahkan mengaku sangat kesal mendengar penjelasan Sekda Papua Hery Dosinaen yang berceloteh mengerti perasaan guru, padahal dia sesungguhnya paham betul keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Dalam Pergub Nomor 8/2018 yang ditandatangani Lukas Enembe pada 7 Februari 2018, pada Pasal 3 ayat (2) huruf ‘g’ disebutkan bahwa pegawai yang tidak berhak mendapat TPP adalah PNS Kabupaten/Kota yang dialihkan status kepegawaiannya menjadi PNS provinsi akibat pengalihan sebagian urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Bukankah itu secara tidak langsung menghilangkan hak guru SMA-SMK yang dialihkan per 1 Januari 2018?” katanya.

(Baca Juga: Kemana Raibnya Gaji dan Tunjangan Guru SMA-SMK di Papua?)

Sekda Papua bahkan menunjukkan ketidaktahuannya dengan mempertanyakan asal muasal Dana Sertifikasi Guru. “Ini yang menjadi pertanyaan kami, apakah sesungguhnya para pejabat ini mengerti aliran dana dari pusat, atau pura-pura tidak tahu. Buktinya dana untuk membayar tunjangan guru sudah ada tapi justru diendapkan di Kas Daerah. Kenapa saat ditransfer oleh Kemenkeu, tidak langsung ditransfer kepada guru yang berhak. Padahal dalam aturan dari Kementerian Keuangan memberi waktu 7 hari untuk melakukan pencairan setelah dilakukan transfer dari pusat?” katanya lagi.

Menurutnya, Pergub Papua Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tertanggal 22 Oktober hanyalah upaya Pemprov berkelit dari kewajibannya.

“Kita ambil contoh Pemkot Jayapura yang menetapkan APBD Perubahan 2018 pada 30 September. Lalu, bagaimana mungkin Pergub yang terbit belakangan dipaksakan kepada Pemkot? bukankah ini sama artinya memaksa kami bersabar seolah ada kesalahan administrasi,” katanya.

“Atau contoh lain, kabupaten yang sudah meniadakan Dinas Pendidikan Menengah lalu mengalokasikan anggaran, apakah boleh seperti itu?” katanya menambahkan.

Ia mengatakan para guru yang nekat berunjuk rasa karena sudah tidak tahan dengan janji-janji yang tidak jelas kapan direalisasikan. “Yang jelas, kami sudah pastikan jika sampai 14 Februari tunjangan kami belum dibayar silahkan kalian yang mengajar, kami mau libur,” katanya kesal. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua3 hari ago

Yonif 754/ENK Gelar Baksos Ciptakan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

TIMIKA, HaiPapua.com – Sebagai bentuk kepedulian dalam kemanunggalan TNI dan rakyat, Satuan Batalyon Infanteri 754/ENK/20/3 Kostrad melaksanakan Baksos dengan membagikan...

Tanah Papua6 hari ago

SAR Timika Temukan Pemuda Yang Tersesat di Hutan Wania

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor pencarian dan pertolongan SAR Timika akhirnya berhasil menemukan Syarif (30), pemuda yang dilaporkan keluarganya tersesat di...

Olahraga3 minggu ago

Mountain Gold Basketball Timika mendaftar IBL

TIMIKA, HaiPapua.com – Geliat olahraga Papua terus berkembang. Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 akan menjadi kebangkitan olahraga di berbagai cabang...

Tanah Papua4 minggu ago

Sebanyak 40 Personel SAR Timika Jalani Rapid Test

TIMIKA, Haipapua.com – Dalam rangka mendukung pencegahan dan penyebaran virus corona baru atau covid-19, sebanyak 40 personel Kantor Pencarian dan...

Tanah Papua4 minggu ago

Pemkab Mimika Evaluasi Pra New Normal Pekan Ini

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua telah memberlakukan pra new normal sejak 5 Juni lalu dan akan berakhir pada...

Tanah Papua1 bulan ago

Polres Mimika Musnahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Seberat 17,69 Gram

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika musnahkan barang bukti Narkotika/ Golongan I jenis tembakau sintetis seberat 17,69 gram bertempat dikantor...

Berita1 bulan ago

Kodim 1710/Mimika Peringati Hari Lahir Pancasila Dengan Cara Unik

TIMIKA, HaiPapua.com – Keluarga besar Kodim 1710/Mimika beserta jajaranmemperingati hari lahir Pancasila dengan cara yang unik yaitu melaksanakan nonton bareng...

Tanah Papua1 bulan ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua1 bulan ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua1 bulan ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.