Connect with us
isidisini

Tanah Papua

TNI-Polri Duduki Markas KKSB di Yambi dan Tiom, Pemerhati HAM Berkoar-Koar

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Maraknya aksi penyerangan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua dalam satu tahun terakhir mengakibatkan keresahan dan menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil dan aparat keamanan TNI-Polri.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat keamanan kerap terkendala kondisi geografis daerah pegunungan yang dikelilingi hutan lebat, dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG).

“Mencermati situasi ini, TNI-Polri membentuk Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgasgakkum) guna melaksanakan upaya khusus dalam rangka penegakan hukum terhadap KKSB tersebut,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi di Jayapura, Selasa (18/9/2018).

(Baca Juga: Perayaan HUT Kemerdekaan RI di Papua Berlangsung Meriah, Tidak Terpengaruh Propaganda OPM)

Menurut Aidi, TNI-Polri dalam melaksanakan penegakan hukum ini tetap mengedepankan pendekatan teritorial berupa pembinaan masyarakat dan pendekatan sosial. Dalam hal ini, mengedepankan peran Babinsa serta Bhabinkamtibmas dalam melakukan pembinaan masyarakat dengan dukungan Koramil, Polsek, Polres, dan Kodim.

“Penegakan hukum menggunakan kekuatan bersenjata menjadi pilihan terakhir ketika harus berhadapan dengan kelompok bersenjata yang memang menginginkan situasi Papua tidak aman,” ujar Aidi.

Aidi mengungkapkan rangkaian peristiwa yang dilakukan KKSB sebagai bukti upaya kelompok bersenjata tersebut secara terang-terangan mengangkat senjata secara ilegal dan menimbulkan keresahan warga.

Ia mencontohkan pendudukan dan penyanderaan warga 3 kampung di Tembagapura, Kabupaten Mimika, yang berlanjut dengan pembakaran sekolah dan rumah sakit, serta pemerkosaan terhadap guru-guru di pedalaman. Penyerangan terhadap aparat dan petugas distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Paniai.

“Yang mengoyak rasa kemanusiaan ketika mereka membantai petugas misionaris di Kabupaten Pegunungan Bintang, membunuh pekerja jalan Trans Papua, dan membantai satu keluarga di Bandar Udara Nduga serta menembaki pesawat perintis yang menjadi urat nadi bagi transportasi barang dan orang di wilayah pedalaman Papua,” papar Aidi.

Menengakkan Kewibawaan dan Kepastian Hukum

Aidi menegaskan rangkaian aksi teror bersenjata yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa ini tentu tidak akan didiamkan oleh aparat keamanan untuk menegakkan kewibawaan dan kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Itulah sebabnya Satgasgakkum TNI-Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok yang disinyalir terlibat dalam rangkaian aksi kekerasan bersenjata itu,” kata Aidi menegaskan.

(Baca Juga: Dinas Pendidikan Dasar Mimika Kutuk Pelaku Penganiaya Guru di Arwanop)

Mantan Dandim Jayawijaya ini mempertanyakan motivasi dari sekelompok tokoh agama yang mengatasnamakan gereja yang meminta aparat TNI-Polri menghentikan pengejaran anggota KKSB di Kabupaten Lanny Jaya.

Menurutnya, tidak ada alasan melarang aparat TNI-Polri untuk menegakkan kedaulatan di wilayah NKRI. Tak hanya di Lanny Jaya atau Puncak Jaya, namun tugas TNI-Polri untuk menjaga warga negara dari ancaman keamanan. Ia mencontohkan bagaimana aparat TNI-Polri mengejar kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.

“Ini adalah wilayah NKRI yang berdaulat, TNI-Polri adalah aparat negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Tidak ada satupun daerah atau tempat di seluruh wilayah kedaulatan NKRI yang tidak boleh dimasuki dan diduduki oleh aparat keamanan TNI-Polri. Karenanya negara dapat menempatkan aparat TNI-Polri di mana saja di seluruh wilayah NKRI,” ujar Aidi.

(Baca Juga: KKSB Serang Tim Survei Papua Terang di Paniai, 5 Anggota TNI Terluka)

“Amerika Serikat saja menempatkan pasukan marinirnya di Darwin Australia, jelas-jelas bukan negaranya kok tidak diprotes, sedangkan TNI-Polri bertugas di wilayah negaranya sendiri kenapa mesti diributkan? Hal ini juga dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang didalamnya berisi tugas pokok TNI, perbantuan kepada Pemda dan Polri, dan penanggulangan separatisme dan lain-lain,” kata Aidi menambahkan.

Jika aparat TNI-Polri membiarkan kekerasan bersenjata dan jatuhnya korban jiwa, kata Aidi, justru menjadi sebuah kesalahan besar karena dianggap melakukan pembiaran.

“KKSB itu jelas mengangkat senjata secara ilegal dan melakukan perlawanan terhadap kedaulatan negara. Tentu perbuatan mereka (KKSB) tidak bisa dibenarkan dalam pandangan hukum dimanapun,” ucap Aidi.

Semakin Terpojok

Pengejaran yang dilakukan oleh Satgasgakkum TNI-Polri, kata Aidi, telah membuahkan hasil dengan keberhasilan memukul mundur dan merebut sejumlah kampung yang selama ini diklaim oleh KKSB sebagai basis mereka.

“Satgasgakkum TNI-Polri sudah berhasil menduduki Distrik Yambi di Puncak Jaya dan Distrik Tiom di Lanny Jaya yang selama ini diklaim diduduki oleh pentolan KKSB seperti Lekagak Telenggen, Purom Wenda, dan Enden Wanimbo,” kata Aidi.

(Baca Juga: Kodam Cenderawasih Kecam Tindakan Brutal KKSB di Kabupaten Nduga)

“Di daerah tersebut, anggota KKSB ini kerap melakukan pemaksaan kehendak dengan ancaman senjata terhadap warga. Anggota KKSB ini disinyalir telah melakukan penyelewengan dana desa yang sedianya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung dengan dalih setiap orang Papua harus mendukung perjuangan Papua merdeka,” kata Aidi.

KKSB atau yang kerap menyebut diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang semakin terpojok lalu menggunakan LSM, Pemerhati HAM, termasuk tokoh-tokoh agama yang berseberangan dengan NKRI untuk memojokkan TNI-Polri.

“Bagi kelompok-kelompok tersebut, segala yang dilakukan oleh TNI-Polri tidak pernah benar. Anehnya, mereka yang selalu menggunakan dalil-dalil hukum dan mengagungkan nilai-nilai HAM tak pernah bersuara terhadap aksi KKSB yang mengangkat senjata secara ilegal, melakukan pembantaian terhadap warga sipil, aparat pemerintah, dan aparat keamanan,” ujar Aidi.

Pendirian Pos Keamanan dan Pembinaan Teritorial

Aparat TNI-Polri rencananya akan membangun pos keamanan di sejumlah kampung yang berhasil direbut dari KKSB. Selanjutnya, bersama Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teritorial untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan kehidupan sosial agar kembali normal seperti daerah lain.

(Baca Juga: Kapendam Cenderawasih: Pemerhati HAM Kok Membela Pelaku Kriminal)

Yang terutama, kata Aidi, dengan mengaktifkan kembali proses belajar mengajar di sekolah-sekolah dan pelayanan kesehatan di puskesmas dan pustu.

“Tidak mungkin kita membiarkan anak-anak usia pertumbuhan terus terbelakang tanpa mengenyam pendidikan dan mendapat fasilitas kesehatan yang memadai. Bertahun-tahun mereka merasakan hal ini karena wilayahnya diduduki KKSB sehingga daerah mereka terisolasi. Inilah yang seharusnya menjadi keprihatianan kita bersama seluruh komponen bangsa,” kata Aidi menegaskan. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua7 jam ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua3 hari ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua3 hari ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Berita5 hari ago

Pasien sembuh COVID-19 di Mimika terbanyak di Papua

TIMIKA, HaiPapua.com – Kabupaten Mimika tercatat sebagai daerah dengan jumlah pasien sembuh terbanyak dari kasus COVID-19 di Provinsi Papua, yakni...

Tanah Papua6 hari ago

Tim SAR Timika Cari Nelayan Korban Logboat Terbalik di Muara Moroga

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika pada Sabtu (23/05/2020) siang mengerahkan sejumlah personel rescue di muara kampung...

Ekonomi3 minggu ago

Kampung Nawaripi Siapkan Data KK Terkait Bansos Sembako Pemkab Mimika

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kampung Nawaripi, Distrik Wania sedang mempersiapkan data jumlah kepala keluarga (KK) agar segera diusulkan kepada Pemerintah...

Berita3 minggu ago

Sebanyak 770 Penghuni SATP Diisolasi Selama Pandemi Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menjamin keberadaan sebanyak 770 siswa Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP)...

Berita3 minggu ago

Kadinkes Mimika: Nakes Meninggal di Agimuga Bukan Karena Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynol Ubra menegaskan, salah satu tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Agimuga yang meninggal...

Berita3 minggu ago

Pasien Positif Covid-19 di Mimika Bertambah Menjadi 91 Kasus

TIMIKA, Haipapua.com – Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Mimika, Reynol Ubra mengumumkan penambahan kasus baru...

Tanah Papua4 minggu ago

DPRD Mimika Bentuk Tim Satgas Terkait Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah membentuk Tim Satuan Tugas Satgas DPRD yang akan melakukan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.