Connect with us
isidisini

Nasional

Tiga Agenda Besar Aksi Nasional Pencegahan Korupsi

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga agenda besar yang harus diwujudkan dalam aksi pencegahan korupsi di Tanah Air. Ketiga agenda tersebut ialah pembenahan regulasi nasional, reformasi birokasi, dan peningkatan kampanye literasi antikorupsi di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).

Presiden menyebut bahwa regulasi yang tumpang tindih harus dijadikan prioritas untuk dibenahi sebagai agenda besar pertama tersebut.

“Regulasi yang tumpang tindih, tidak jelas, dan tidak memberikan kepastian hukum yang membuat prosedur berbelit-belit, yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi, ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan,” ujarnya.

(Baca Juga: Presiden Ajak Seluruh Komponen Bangsa Jadi Bagian Gerakan Budaya Antikorupsi)

Semangat pembenahan regulasi tersebut salah satunya tengah dimulai pemerintah melalui omnibus law yang menyinkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak sehingga antara undang-undang bisa selaras memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel.

Langkah penyederhanaan yang juga sekaligus meningkatkan akuntabilitas tersebut tentunya akan meningkatkan langkah dan upaya mencegah tindak pidana korupsi.

“Kita akan terus melakukan sinkronisasi ini secara berkelanjutan dan jika bapak atau ibu menemukan adanya regulasi yang tidak sinkron, yang tidak sesuai dengan konteks saat ini, berikan masukan pada saya,” kata Presiden.

Namun, Kepala Negara mengingatkan kepada penegak hukum dan pengawas untuk tidak memanfaatkan hukum atau regulasi yang saat ini belum sinkron tersebut untuk menakut-nakuti pengambil kebijakan dan pelaksana.

“Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat, kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan-ketakutan itu,” tuturnya.

Agenda besar yang kedua ialah mengenai reformasi birokrasi. Presiden mengatakan, organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan divisi harus segera disederhanakan tanpa mengurangi pendapatan dan penghasilan dari para birokrat.

“Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, memecah anggaran dari unit-unit kecil yang sulit pengawasannya, dan anggaran akan habis digunakan untuk rutinitas saja,” imbuhnya.

(Baca Juga: Bantuan Keuangan Parpol Direalokasi, DPC Partai Hanura Ancam Polisikan Kepala Kesbangpol Kabupaten Mimika)

Presiden mengingatkan, reformasi birokrasi juga erat kaitannya dengan perizinan dan tata niaga yang juga harus memperoleh perhatian khusus. Sebab, yang berkepentingan terhadap perizinan bukan hanya pelaku usaha besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang jumlahnya lebih dari 60 juta dan menjadi penopang utama perekonomian nasional kita.

Karena itu, sistem perizinan dan tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus segera dirombak dengan salah satunya menerapkan penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi masyarakat.

Apalagi tata niaga yang menyangkut fondasi kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pangan, obat, dan energi.

“Yang menjadi korban akhir dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat,” ujarnya.

(Baca Juga: DPC PDIP Mimika: Persoalan yang Meresahkan Warga Harus Ditindak Tegas)

Adapun kampanye terhadap literasi antikorupsi, yang menjadi agenda besar ketiga, harus bersama-sama digalakkan. Masyarakat harus dapat menyadari mengenai apa itu korupsi, gratifikasi, hingga kepatutan dan kepantasan yang kemudian menjadi budaya keseharian.

“Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu kepada keluarga, tetangga, dan kepada Allah Swt.,” ucapnya.

Kepala negara pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyamakan visi dan menyelaraskan langkah untuk melaksanakan tiga agenda besar tersebut dan membangun pemerintah yang efektif, efisien, inovatif, sekaligus bebas dari korupsi. (FOX)

Berita terbaru

Tanah Papua3 hari ago

Lemasa Apresiasi PT. Freeport Indonesia Atas Dukungan Terhadap Operasional Lembaga

TIMIKA, haipapua.com – Mewakili Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Direktur Eksekutif Lemasa, Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos menyampaikan apresiasi...

Tanah Papua5 hari ago

Tanzil Asharie: KKM Minta Pemkab Bantu Pembangunan Gedung Sekretariat

  TIMIKA, HaiPapua.com – Anggota DPRD Mimika dari daerah pemilihan I (Dapil I) Tanzil Asharie melakukan reses kedua untuk menyerap...

Tanah Papua3 minggu ago

YPMAK Bantu RS Kasih Herlina APD dan Barang Medis Lain

TIMIKA, HaiPapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) dan barang medis lain...

Tanah Papua3 minggu ago

Lemasa Tidak Setuju Pembentukan Yayasan Lima Suku Kekerabatan

TIMIKA, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos mengatakan pihaknya tidak menyetujui...

Tanah Papua3 minggu ago

Pembahasan APBD Induk Mimika 2021 Diagendakan Pada Pertengahan November

Timika, HaiPapua.com – Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng mengatakan, usai evaluasi APBD Perubahan Mimika Tahun Anggaran 2020 di Jayapura,...

Tanah Papua4 minggu ago

Masyarakat Suku Amungme Diminta Tidak Terpengaruh Dengan Isu Musdat

TIMIKA, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos meminta seluruh warga suku...

Tanah Papua4 minggu ago

Haris Azhar: Kami Akan Minta Pemda Sediakan Transportasi Kembalikan Warga Ke Distrik Tembagapura

TIMIKA, HaiPapua.com – Kuasa Hukum Forum Pemilik Hak Sulung, Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop (FPHS – Tsingwarop) Haris Azhar, mengatakan akan...

Tanah Papua1 bulan ago

Jadi Tersangka Penyebar Video Porno, Bupati Mimika Terancam Dicopot

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng (EO) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan...

Tanah Papua1 bulan ago

Adang TGPF, Bukti KKB Lakukan Kekerasan Bersenjata Masif di Kabupaten Intan Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan penyerangan terhadap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) membuktikan masifnya kekerasan...

Tanah Papua1 bulan ago

Kapolda Papua Desak Bupati Bantu Redam Kekerasan Bersenjata

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mendesak para Kepala Daerah ikut terlibat meredam aksi kekerasan yang dilakukan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.