Connect with us

Tanah Papua

Tersandung Kasus Jual Beli Jabatan, Anggota KPU Papua Tarwinto Dipecat DKPP

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tarwinto karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Dalam Putusan Perkara Nomor 2/DKPP-PKE-VIII/2019, Rapat Pleno 6 Anggota DKPP pada Rabu (27/3/2019), berkesimpulan bahwa Teradu II Tarwinto terbukti melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu II Tarwinto selaku anggota KPU Provinsi Papua terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” ujar Ketua DKPP Harjono membacakan Putusan Nomor 2/DKPP-PKE-VIII/2019 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Rabu (10/4/2019) kemarin.

(Baca Juga: DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Kepada Komisioner KPU dan Bawaslu Papua)

Perkara dugaan pelanggaran kode etik praktik jual beli jabatan dalam seleksi anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya diadukan Hugo Alvian Imbiri ke DKPP dengan pengaduan Nomor 343/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 2/DKPP-PKE-VIII/2019.

Dalam pengaduan ini, Hugo juga melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dalam seleksi anggota KPU Lanny Jaya yang mengabaikan pengaduan masyarakat terkait calon anggota KPU yang diduga berasal dari partai politik (parpol) dan anggota tim sukses Bupati Lanny Jaya terpilih.

Hugo melaporkan dugaan keterlibatan 7 anggota KPU Provinsi Papua yakni Theodorus Kossay, Tarwinto, Melkianus Kambu, Zufri Abubakar, Diana Dorthea Simbiak, Fransiskus Antonius Letsoin, dan Zandra Mambrasar masing-masing sebagai Teradu I hingga VII.

Dalam pertimbangan Majelis Etik DKPP yang dibacakan Prof Muhammad terkait dugaan praktik jual beli jabatan, terungkap fakta pada sidang pertama, 23 Januari 2019, bahwa nomor kontak dalam tangkapan layar (screenshot) percakapan WhatsApp (WA) yang diajukan sebagai bukti oleh pengadu terbukti bahwa nomor kontak telepon seluler yang tertera atas nama saksi Gianto dan Teradu II Tarwinto adalah valid sesuai fakta.

“Nomor kontak Tarwinto juga terkonfirmasi dari keterangan pihak terkait Ketua KPU RI Arief Budiman yang membenarkan nomor kontak telepon seluler milik Tarwinto sama dengan daftar kontak telepon seluler milik Ketua KPU RI,” kata Muhammad saat membaca Putusan DKPP.

(Baca Juga: Penerapan Sistem Merit untuk Mencegah Jual Beli Jabatan)

Dalam fakta persidangan, saksi Gianto menjelaskan bahwa Teradu II Tarwinto secara aktif berkomunikasi dengan saksi meminta disiapkan tiket perjalanan ke Jakarta dalam rangka mengawal proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya.

Gianto menerangkan bahwa Teradu II juga meminta disiapkan dana sebesar Rp400 juta untuk meloloskan calon anggota KPU tertentu dalam seleksi itu dan akhirnya disepakati sebesar Rp300 juta.

“Saksi Gianto menyerahkan uang kepada Teradu II Tarwinto sebesar Rp100 juta di lobi Hotel Borobudur Jakarta sekitar awal November 2018. Gianto juga telah mentransfer uang sebesar Rp100 juta ke rekening Teradu II Tarwinto,” ujar Muhammad.

Dalam sidang pemeriksaan kedua dan ketiga pada 13 Februari dan 12 Maret 2019, Teradu II Tarwinto mengakui pernah melakukan percakapan melalui WA dengan saksi Gianto. Namun, Tarwinto mengaku tidak mengingat maksud dari beberapa kalimat dalam percakapan tersebut dan membantah telah menerima uang sebesar Rp100 juta di lobi Hotel Borobudur pada November 2018.

Para teradu pada sidang pemeriksaan sempat membantah percakapan WA yang mengarah pada pelanggaran proses seleksi anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya dan menyebut dugaan screenshot yang menjadi bukti dibuat menggunakan aplikasi “fake chat whatsapp” yang dapat diunduh dari play store android.

“Tetapi Teradu II Tarwinto mengakui adanya pembicaraan tentang uang dan transfer melalui rekening,” ucap Muhammad membacakan Putusan DKPP.

(Baca Juga: Komisioner KPU Mamberamo Tengah Terpilih Siap Menyukseskan Pileg dan Pilpres)

Teradu II Tarwinto juga membantah aduan permintaan tiket pesawat ke Jayapura – Jakarta. Ia mengaku tidak pernah meminta tiket kepada orang lain untuk perjalanan dinasnya, bahkan sering menggunakan uang pribadi karena surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tidak cukup untuk membeli tiket karena harga tiket di Papua tidak menentu dan sangat mahal.

Namun, Tarwinto tidak dapat membuktikan bahwa tiket perjalanannya pada awal November 2018 berasal dari Sekretariat KPU Provinsi Papua.

“Dengan demikian, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu II tidak meyakinkan DKPP. Teradu II terbukti melanggar prinsip mandiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 huruf b, g, h, i, dan j Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,” ujar Muhammad.

Rehabilitasi

Terkait dalil aduan bahwa para teradu tidak cermat serta tidak menindaklanjuti tanggapan masyarakat, tidak terbukti dalam persidangan. Teradu III Melkianus Kambu dan Teradu IV Zufri Abubakar selaku koordinator dan wakil koordinator wilayah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya.

“Mereka telah melakukan klarifikasi terhadap peserta seleksi atas nama Wanti Wakerkwa, Yetron Kogoya, Yuli Kogoya dan Mariben Kogoya yang diduga terlibat partai politik dan tim kampanye berdasarkan tanggapan masyarakat pada 2 November 2018,” ujar Muhammad.

(Baca Juga: KPK Laporkan Dugaan Penganiayaan Pegawai KPK Saat Konsultasi RAPBD Papua di Jakarta)

Fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa para teradu telah menyusun daftar hasil uji kelayakan dan kepatutan seleksi calon anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya pada 5 November 2018. Dalam salinan alat bukti tersebut, hasil uji kelayakan dan kepatutan dibuat dengan peringkat nilai serta keterangan klarifikasi atas tanggapan masyarakat.

“Para Teradu terbukti telah bekerja dengan cermat dalam membuat penilaian serta menindaklanjuti tanggapan masyarakat dalam proses uji kelayakan dan kepatutan. Dengan demikian, sepanjang aduan a quo dalil aduan pengadu tidak terbukti, serta jawaban para teradu meyakinkan DKPP,” kata Muhammad.

Dalam perkara yang sama, DKPP merehabilitasi 6 teradu lainnya karena tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

“Merehabilitasi nama baik Teradu I Theodorus Kossay selaku Ketua merangkap anggota KPU Provinsi Papua, Teradu III Melkianus Kambu, Teradu IV Zufri Abubakar, Teradu V Diana Dorthea Simbiak, Teradu VI Fransiskus Antonius Letsoin, dan Teradu VII Zandra Mambrasar masing-masing selaku anggota KPU

Turut hadir dalam pembacaan Putusan tersebut yakni Ketua Majelis Etik DKPP Harjono dan Anggota Majelis Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Wartawan Dilarang Meliput Pleno Rekapitulasi Suara Kecamatan Mimika Baru

TIMIKA, HaIPapua.com – Sejumlah wartawan media cetak, televisi, dan online diperintahkan ke luar dari ruang saat hendak meliput rapat pleno...

Tanah Papua3 hari ago

Dandim 1710 Mimika: Petugas Pengamanan Pemilu Di Kecamatan Alama Diserang KKSB

TIMIKA, HaIPapua.com – Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Pio L Nainggolan membenarkan insiden penyerangan dari kelompok kriminal separatis bersenjata...

Tanah Papua4 hari ago

Ribuan Pemilih di 744 TPS Gagal Mencoblos, Kinerja KPU Kota Jayapura Dipertanyakan

JAYAPURA, HaIPapua.com – Ribuan pemilih di 2 kecamatan di Kota Jayapura tidak dapat melakukan pemungutan suara serentak pada Pemilu 2019...

Tanah Papua5 hari ago

695 Personel Polri Amankan Pemilu 2019 di Kabupaten Mimika

TIMIKA, HaIPapua.com – Sebanyak 695 personel kepolisian akan mengamankan jalannya pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di...

Tanah Papua5 hari ago

4 Kecamatan di Kabupaten Mimika Rawan Gangguan KKSB Pada Pemilu 2019

TIMIKA, HaIPapua.com – Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Pio L Nainggolan menyebut ada 4 distrik (kecamatan) di Kabupaten Mimika...

Tanah Papua6 hari ago

464 Prajurit TNI Amankan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di Kabupaten Mimika

TIMIKA, HaIPapua.com – Sebanyak 464 prajurit TNI akan dilibatkan dalam pengamanan pemungutan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Tanah Papua6 hari ago

Oknum Anggota Polres Jayapura Tembak 3 Orang di Sentani

JAYAPURA, HaIPapua.com – Oknum anggota Polres Jayapura Bripka AK nekat menembak 3 orang di kampung Asei Kecil, distrik (kecamatan) Sentani...

Tanah Papua1 minggu ago

Ada Apa Di Balik Desakan Tokoh Gereja Mencabut Gelar Adat Mayjen TNI George Supit?

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pemberian gelar adat kepada seorang pejabat negara mungkin menjadi hal yang lazim terjadi di Tanah Air yang...

Nasional1 minggu ago

Kasus 81 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua Barat Siap Disidangkan

JAKARTA, HaIPapua.com – Kasus kepemilikan kayu ilegal milik CV Alco Timber Irian (ATI) dan CV Sorong Timber Irian (STI) segera...

Tanah Papua2 minggu ago

Tersandung Kasus Jual Beli Jabatan, Anggota KPU Papua Tarwinto Dipecat DKPP

JAYAPURA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.