Connect with us
isidisini

Nasional

Spirit Perpres 20/2018 Tentang TKA untuk Memproteksi Tenaga Kerja Nasional

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Kepala Staf Kepresiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) diterbitkan dengan spirit menyeimbangkan antara kebutuhan investasi asing dengan pembukaan kesempatan untuk tenaga kerja dalam negeri.

Perpres 20/2018 mengatur penyederhanaan proses perizinan dan percepatan pelayanan dalam penggunaan tenaga asing. Didalamnya juga, kata Moeldoko, ada pasal-pasal persyaratan yang dimaksudkan untuk mengedepankan penggunaan tenaga kerja domestik dan kepastian alih teknologi dan keahlian. “Perpres ini mempertegas berbagai sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan TKA,” kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (27/4/2018) kemarin.

(Baca Juga: Moeldoko: Beri Kesempatan Presiden Bekerja, Jangan Diganggu Hal-hal Tak Substansial!)

Untuk itu, Moeldoko berharap Perpres ini tidak dibawa ke ranah politis, yang bertujuan menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menekankan, kalaupun ada pelanggaran terhadap TKA di Indonesia, maka Pemerintah dan aparat hukum pasti melakukan tindakan tegas. “Tak ada toleransi terhadap pelanggaran TKA di Indonesia,” kata mantan Panglima TNI 2013-2015 ini.

Moeldoko menjelaskan bahwa isu mengenai Perpres dan TKA ini perlu ditanggapi dengan bijaksana dan lebih kepada prinsip mencari solusi. “Isu TKA ini isu sensitif, kalau tidak dikelola dengan baik, bisa jadi isu SARA. Kita kedepankan solusi dan penegakan hukum,” paparnya.

Perpres Nomor 20/2018 yang berisi 39 Pasal ini memaparkan secara teknis Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas, dan pengurusan perizinannya. Dijelaskan juga dalam Pasal 5 bahwa TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau jabatan tertentu.

Dalam Pasal 30 juga diterangkan bahwa Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap tahun kepada menteri. Pasal lain menegaskan pembinaan dan pengawasan TKA secara ketat, juga terkait sanksi, pembiayaan, dan ketentuan lain penggunaan TKA.

Terkait pernyataan Ombudsman RI mengenai banyaknya TKA ilegal di Indonesia, Moeldoko menegaskan bahwa keberadaan tenaga kerja ilegal dapat terjadi di negara manapun. “Yang penting adalah tindakan tegas terhadap pelanggaran itu,” kata Moeldoko.

(Baca Juga: Lembaga PBB Apresiasi Komitmen Pemerintah Indonesia Melaksanakan SDGs)

Mengenai problematikan TKA ilegal, Moeldoko mengaku sudah berdiskusi dengan pihak imigrasi dan meminta untuk mengambil sikap tegas dalam menangani penyalahgunaan TKA ilegal. Dia pun meminta agar masyarakat tidak mengembangkan pola pikir ketakutan di antara kita, tapi sebaliknya mengembangkan keberanian. Artinya, ini dapat menjadi pelajaran untuk Bangsa Indonesia agar dapat melihat masa depan dengan keberanian.

“Jangan kembangkan ketakutan tapi kedepankan keberanian, sehingga bangsa ini tidak jadi bangsa yang lemah, tapi jadi bangsa yang berani bersaing,” tegas Moeldoko. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua1 hari ago

Helikopter PT NUH Ditemukan Mendarat Darurat di Ketinggian 4.700 Kaki

JAYAPURA, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan berhasil menemukan keberadaan helikopter Bell 212 PK-USS milik PT Nasional Utility Helicopter (NUH) pada...

Tanah Papua2 hari ago

TNI Akui Senpi Milik Almarhum Serka Sahlan Hilang

TIMIKA, HaIPapua.com – Senjata api (senpi) milik almarhum Serka Sahlan dilaporkan hilang setelah diserang kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di...

Tanah Papua2 hari ago

Jenazah Ahmad Baidlawi Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Jenazah Ahmad Baidlawi (50), korban penganiayaan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten...

Tanah Papua2 hari ago

Helikopter PT NUH Hilang Kontak di Kabupaten Nabire

JAYAPURA, HaIPapua.com – Helikopter Bell 212 nomor registrasi PK-USS milik PT Nasional Utility Helicopter (NUH) hilang kontak dalam penerbangan dari...

Tanah Papua2 hari ago

Anggota Babinsa dan Pengemudi Ojek Tewas Dibantai KKSB

TIMIKA, HaIPapua.com – Seorang prajurit TNI dan seorang warga sipil dibunuh secara biadab oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di...

Tanah Papua3 hari ago

TNI Tanggung Biaya Pengobatan 2 Warga Korban Penembakan KKSB di Intan Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menanggung biaya pengobatan dan membantu membiayai keluarga dua warga sipil korban penyerangan...

Tanah Papua5 hari ago

Dua Warga Korban Penembakan KKSB di Intan Jaya Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Dua warga korban penembakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kabupaten Intan Jaya dievakuasi ke Timika, Kabupaten...

Tanah Papua1 minggu ago

Bebas Covid-19, Warga Ilaga Syukuri Dengan Bakar Batu dan Makan Bersama

Ilaga, HaiPapua.com – Kabupaten Puncak Ilaga masih termasuk dalam Zona hijau  Covid-19. Dengan kondisi tersebut pemerintah daerah dan warga mensyukuri...

Tanah Papua3 minggu ago

Mogok Kerja Kerap Berujung PHK, DPRD Mimika Imbau PTFI Pertimbangkan Sisi Kemanusiaan

TIMIKA, HaIPapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika mengimbau manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak melakukan pemutusan hubungan...

Tanah Papua3 minggu ago

Tuntutan Dipenuhi Manajemen PTFI, Blokade Jalan Tambang Berakhir

TIMIKA, HaIPapua.com – Ribuan pekerja tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya membuka blokade jalan tambang setelah manajemen PTFI menjawab tuntutan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.