Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Sidang Kode Etik, Komisioner KPUD Mimika Terindikasi Lakukan Banyak Pelanggaran

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik terhadap 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika yang dilaksanakan di Mapolda Papua, Jayapura, Jumat (23/2/2018) sore. Sidang kode etik ini dipimpin Komisioner DKPP Alfitra Salamm didampingi Ketua Bawaslu Papua Fegie Wattimena, Komisioner KPUD Mimika Musa Sombuk dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Marthen Ferry Kareth.

Sidang kode etika terhadap kelima komisioner KPUD Mimika, Theodora Ocepina Magal, Alfrets Petupetu, Yoe Luis Derek Mote serta Reinhard Gobai berdasarkan pengaduan Nomor 17/I-P/L-DKPP/2018 tertanggal 25 Januari 2018 dari calon petahana Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Dalam aduannya yang dibacakan pengacara dari Law Firm Ihza & Ihza, Zulkarnaen Yunus disebutkan 6 dugaan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh komisioner KPUD Mimika.

Enam pokok aduan yang disampaikan yakni komisioner KPUD Mimika telah meloloskan pasangan calon perseorangan pada rapat pleno KPUD Mimika tanggal 6 Januari padahal jumlah dukungan tidak memenuhi syarat minimal dukungan pasangan perseorangan di Kabupaten Mimika sebanyak 22.273 kartu tanda penduduk (KTP).

Aduan kedua terkait adanya hubungan pertalian darah antara Ketua KPUD Mimika Theodora Ocepina Magal dengan pasangan calon perseorangan Hans Magal sehingga membuat ia tidak netral.

“Buktinya ia meloloskan pasangan perseorangan Hans Magal – Abdul Muis, padahal Abdul Muis pernah diangkat menjadi bupati berdasarkan SK Mendagri Nomor 131/91/794/2013 tertanggal 19 April 2013 tentang pengesahan pengangkatan dari Wakil Bupati menjadi Bupati Kabupaten Mimika,” kata Zulkarnaen.

(Baca Juga: ‘Pecah Kongsi’ Komisioner KPUD Mimika Dalam Rapat Pleno Penetapan Paslon)

Aduan ketiga, komisioner KPUD Mimika tidak terbuka terkait alasan meloloskan pasangan calon perseorangan, padahal banyak dugaan dukungan ganda dan pemalsuan tanda tangan dukungan.

Keempat, komisioner KPUD Mimika diduga tidak melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan berkas dukungan seperti form B1-KWK perseorangan dan langsung menerima.

Kelima, komisioner tidak patuh terhadap tahapan pilkada. “Tahapan pilkada Mimika yang sudah disepakati oleh KPUD Mimika namun mereka sendiri yang melanggar tahapan tersebut yang berdamapak pada keseluruhan tahapan yang merugikan kepentingan pasangan calon. Contohnya Pleno PPD Mimika Timur tidak dilaksanakan,” kata Zulkarnaen.

Aduan terakhir, komisioner KPUD Mimika tidak terbuka dalam rekruitmen petugas PPS dan KPPS. “Akibat tindakan ini, banyak petugas yang mendapat penolakan dari warga karena tidak berasal dari kelurahan tersebut, dan ini pula yang menyulitkan proses verifikasi faktual,” kata Zulkarnaen.

Menurut Zulkarnaen, para komisioner KPUD Mimika telah nyata melanggar Pasal 8, 13, 15 dan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaran Pemilu.

Komisioner KPUD Mimika membongkar dokumen mencari berita acara rekapitulasi suara tingkat PPD dalam sidang kode etik DKPP di Mapolda Papua. (ong/haipapua.com)

Membantah semua tuduhan pengadu

Komisioner KPUD Mimika dalam pembelaannya menegaskan bahwa semua tuduhan yang dialamatkan kepada mereka tidak benar dan sebagai penyelenggara pemilu senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas.

Dalam pembelaan yang dibacakan teradu 3, Yoe Luis Rumaikewi menegaskan bahwa tidak benar apa yang dituduhkan kepada mereka, terbukti tidak ada bakal calon yang diberi keistimewaan. Bahkan semua keputusan KPUD Mimika diambil melalui rapat pleno.

“Mengenai keputusan meloloskan Abdul Muis, karena kami sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI, dan memberi jawaban bahwa yang dikatakan pernah menjadi bupati jika menjabat lebih dari 2,5 tahun. Sementara Abdul Muis hanya 7 bulan,” kata Yoe Luis.

(Baca Juga: Tim Sukses OMTOB Pertanyakan Status Abdul Muis Yang Pernah Jadi Bupati dan Kini Menjadi Calon Wakil Bupati)

Yoe Luis juga menjelaskan bahwa dukungan paslon perseorangan yang lolos benar memenuhi syarat dukungan minimal 22.273 dan sudah melalui semua tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di tingkat lapangan oleh PPS.

“Semua tahapan verifikasi sudah dilakukan dan sudah ada hasil pleno di tingkat PPD, terbukti tidak ada keberatan di tingkat distrik. Untuk rekruitmen petugas KPPS dilakukan terbuka dan tidak benar bahwa ada petugas KPPS yang mendapat penolakan dari masyarakat,” kata Yoe Luis.

Terkait tahapan yang tidak sesuai dengan jadwal, kata Yoe Luis, bukan disebabkan kesalahan KPUD Mimika tapi karena kendala yang disebabkan oleh faktor teknis sulitnya fasilitas internet, faktor cuaca buruk dan faktor keamanan. “Gugatan ini hanya balas dendam dari Bupati saja karena sadar tidak akan lolos. Karenanya kami mohon Majelis Sidang menolak semua gugatan pengadu,” kata Yoe Luis.

Namun sesaat setelah membaca pembelaan, Pimpinan sidang mempertanyakan berkas pembelaan yang belum ditandatangani oleh kelima teradu. “Ini berkas resmi, kenapa belum ditandatangani,” tanya Alfitra Salamm.

Setelah sempat kebingungan, akhirnya Yoe Luis mengakui mereka belum menandatangani berkas tersebut. Sidang pun diskor menunggu kelima komisioner KPUD menandatangani dokumen pembelaan.

Komisioner KPUD Mimika memperlihatkan bukti hasil verifikasi faktual dalam sidang kode etik di Mapolda Papua, Jumat (23/2/2018). (ong/haipapua.com)

Keterangan Saksi Tak Mampu Dijawab KPUD Mimika

Dalam keterangan saksi-saksi dan pihak terkait banyak yang memojokkan Komisioner KPUD Mimika. Misalnya pengakuan dari petugas PPS dari Nawaripi yang mengaku hanya diberi waktu 3 hari untuk melakukan verfikasi faktual terhadap ribuan berkas.

“Kami juga hanya diberi bundelan kartu tanda penduduk, dan sebagian tanpa disertai form dukungan. Dengan waktu sangat singkat bagaimana mungkin melakukan verifikasi. Bahkan saya pernah dipaksa untuk menandatangani berita acara hasil verifikasi faktual,” kata saksi tersebut.

(Baca Juga: Berdalih Gangguan Telekomunikasi, KPUD Mimika Pindahkan Penetapan Paslon ke Jayapura)

Demikian juga dengan saksi Ketua PPD Mimika Timur yang dihadirkan oleh pihak KPUD Mimika. Menurut dia pleno PPD tetap dilaksanakan, namun diadakan di rumahnya karena belum ada sekretariat.

“Karena kami tidak punya sekretariat, maka pleno saya laksanakan di rumah. Karena KPUD meminta harus disetor besok terpaksa saya melaksanakan malam hari. Tidak undangan tapi saya sudah sampaikan melalui pesan singkat. Panwas distrik tidak hadir karena mereka tinggal di Timika,” kata Ketua PPD Mimika Timur.

Saat salah seorang pimpinan sidang, Ferry Kareth menanyakan apakah KPUD Mimika berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan verifikasi. “Kami tidak perlu berkoordinasi dengan Dukcapil karena dengan sistem informasi pencalonan dengan sendirinya sudah terkoneksi dengan Dukcapil Kemendagri,” kata Alfreth Petupetu.

Menjadi menarik ketika pihak terkait yang Kepala Dinas Dukcapil Mimika, John Wicklif Tegai yang hadir atas persetujuan Sekda Mimika membacakan jumlah perekaman di Kabupaten Mimika saat ini sebanyak 114.264 dan jumlah cetak Suket sebanyak 13.564. Artinya total jumlah data kependudukan yang tercatat dalam sistem e-KTP nasional sebanyak 127.828.

“Dengan total jumlah pendukung sah hasil pleno KPUD Mimika untuk dukungan perseorangan sebanyak 152.259 dari 6 pasangan calon jalur perseorangan terindikasi terjadi penggelembungan,” kata John Wicklif.

Saat ditanya oleh Komisioner KPU Provinsi Papua Musa Sombuk, jumlah DP4 dari Dukcapil Mimika sebanyak 214.978. Sementara saat ditanyakan kepada komisioner KPUD Mimika, Derek Mote sempat menyebut jumlah penduduk Mimika 306.517.

“Dari KPU, DP4 berapa kita cari batasnya, jangan bongkar lagi, itu di luar kepala,” tanya Musa kepada Komisioner KPUD Mimika. “218 ribu sekian,” kata Alfreth yang tidak menjelaskan asal angka DP4 tersebut karena sebelumnya mengaku tak perlu koordinasi dengan Dukcapil Mimika. “Kalau dari DP4, jumlah dukungan tidak melebihi,” kata Alfreth menjawab pertanyaan Musa Sombuk.

“Itu pertanggungjawaban saudara bagaimana hasil verifikasi faktual sampai pada keputusan KPUD, kalau bisa dengan tertulis supaya ada perkembangan yang jadi dasar,” kata Musa Sombuk.

Mengenai adanya penggelembungan ditingkat PPS diungkapkan komisioner Panwaslu Mimika dan karena jumlah dukungan melebih jumlah DPT di Distrik Kuala Kencana dan Distrik Wania sehingga sempat ditolak oleh Silon.

Meski mengaku masalah penggelembungan ini sudah selesai, namun terungkap pula karena kelebihan jumlah dukungan ini terpaksa KPUD Mimika sempat melakukan rekapitulasi secara manual.

Dalam silang pendapat terkait ijazah Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dua komisioner KPUD Mimika yakni Reinhard Gobai dan Derek Mote mengatakan menolak menandatangani karena yakin ijazah Eltinus resmi. “Saya penanggungjawab verifikasi ini, dan sudah mengecek di Universitas Cenderawasih dan benar Eltinus kuliah disitu. Saya sudah memberitahukan rekan-rekan namun mereka menolak,” kata Reinhard.

Sementara, dua komisioner lainnya, Yoe Luis dan Alfrets Petupetu sependapat dengan Ketua KPUD Mimika, Ocepina Magal yang sejak awal meyakini ijazah Eltinus palsu berdasarkan hak angket DPRD Mimika. “Kami dari awal sudah tahu ijazah SMP dan SMA bupati ada 2. Waktu mendaftar 2013 lalu ijazah bupati dari Jayapura dan saat mendaftar lagi ijazahnya dari Makassar,” kata Ocepina Magal yang dibenarkan oleh dua komisioner lainnya.

Mengenai hal ini, Ocepina mengaku sempat berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI namun tidak mendapat jawaban sehingga tiga komisioner sepakat menyatakan ijazah Eltinus palsu dan tidak melolos pasangan Eltinus Omaleng – Johanes Rettob (OMTOB).

Saat ditanya oleh Ferry Kareth bahwa sudah ada keterangan terkait ijazah Eltinus, ketiga komisioner mengaku mengambil keputusan atas keyakinan mereka. “Kami mengambil keputusan atas keyakinan kami,” kata Yoe Luis yang diiyakan oleh Alfreth Petupetu.

Berita Acara Pleno Penetapan Paslon Pilkada Mimika di Sentani, Jayapura, Minggu (18/2/2018). (ist/haipapua.com)

Komisioner DKPP, Alfitra sempat menanyakan kenapa Ocepina kemudian ikut menandatangani keputusan pleno KPUD Mimika sementara ia sendiri mengakui bahwa ia adalah adik kandung salah seorang calon yakni Hans Magal. “Karena harus ada keputusan, maka saya harus menandatangani supaya KPUD Mimika bisa melanjutkan tahapan,” kata Ocepina.

(Baca Juga: Panwaslu Ultimatum KPUD Mimika Segera Gelar Pleno Penetapan Paslon)

Sementara pertanyaan Alfitra yang meminta komisioner KPUD Mimika menjelaskan alasan Pleno KPUD Mimika selalu berlangsung tengah malam, tak dijawab oleh Komisioner KPUD Mimika.

Setelah sempat berembuk, Ketua Sidang Etik Alfitra meminta agar pihak penggugat memberikan bukti yang lebih meyakinkan lagi. Demikian halnya untuk tergugat agar bisa menghadirkan form B1-KWK dukungan perseorangan untuk membantah pengaduan bahwa pasangan perseorangan hanya melampirkan foto kopi KTP.

“Kami minta kepada semua pihak, baik pengadu maupun teradu dapat membuat bukti-bukti yang lebih lengkap lagi dan kami dari DKPP belum berani menyimpulkan karena fakta-fakta belum dirumuskan komplit dan tidak hanya bicara saja tapi secara tertulis,” kata Alfitra dan menutup sidang.

Nasib ke-5 komisioner KPUD Mimika menunggu sidang kedua dan pertanggungjawaban tertulis mengenai hasil kerja mereka. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua3 hari ago

Polres Mimika Musnahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Seberat 17,69 Gram

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika musnahkan barang bukti Narkotika/ Golongan I jenis tembakau sintetis seberat 17,69 gram bertempat dikantor...

Berita4 hari ago

Kodim 1710/Mimika Peringati Hari Lahir Pancasila Dengan Cara Unik

TIMIKA, HaiPapua.com – Keluarga besar Kodim 1710/Mimika beserta jajaranmemperingati hari lahir Pancasila dengan cara yang unik yaitu melaksanakan nonton bareng...

Tanah Papua1 minggu ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua1 minggu ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua2 minggu ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Berita2 minggu ago

Pasien sembuh COVID-19 di Mimika terbanyak di Papua

TIMIKA, HaiPapua.com – Kabupaten Mimika tercatat sebagai daerah dengan jumlah pasien sembuh terbanyak dari kasus COVID-19 di Provinsi Papua, yakni...

Tanah Papua2 minggu ago

Tim SAR Timika Cari Nelayan Korban Logboat Terbalik di Muara Moroga

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika pada Sabtu (23/05/2020) siang mengerahkan sejumlah personel rescue di muara kampung...

Ekonomi4 minggu ago

Kampung Nawaripi Siapkan Data KK Terkait Bansos Sembako Pemkab Mimika

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kampung Nawaripi, Distrik Wania sedang mempersiapkan data jumlah kepala keluarga (KK) agar segera diusulkan kepada Pemerintah...

Berita4 minggu ago

Sebanyak 770 Penghuni SATP Diisolasi Selama Pandemi Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menjamin keberadaan sebanyak 770 siswa Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP)...

Berita1 bulan ago

Kadinkes Mimika: Nakes Meninggal di Agimuga Bukan Karena Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynol Ubra menegaskan, salah satu tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Agimuga yang meninggal...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.