Connect with us

Tanah Papua

Siapa Yang Menjajah Orang Asli Papua?

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Seiring pemberian status Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah pusat telah meninggalkan pendekatan militeristik menjadi pendekatan kesejahteraan untuk wilayah ini.

Sayangnya, budaya korup sudah mendarah daging dalam birokrasi menyebabkan gelontoran dana otsus belum mampu mendorong percepatan pembangunan di wilayah ini. Situasi ini diperburuk dengan masih banyaknya tindak kriminal yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) khususnya di wilayah Provinsi Papua.

Hal ini yang membuat Provinsi Papua Barat, pemekaran dari Provinsi Papua justru lebih maju dibanding provinsi induknya dalam 5 tahun terakhir. Pada era pemerintahan Jokowi-JK yang melanjutkan program percepatan pembangunan yang dimulai sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbukti Provinsi Papua Barat lebih terbuka untuk pembangunan.

(Baca Juga: KKSB, Hoaks, dan Isu HAM)

Sebagai contoh pembangunan jalan Trans Papua Barat untuk membuka isolasi daerah telah menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sejak akhir 2018 lalu. Situasi berbeda terjadi di Provinsi Papua, pembangunan jalan Trans Papua yang digadang-gadang akan menurunkan disparitas harga-harga barang dan jasa justru terus berhadapan dengan gangguan keamanan dari KKSB.

Tentu belum hilang dari ingatan bagaimana KKSB pimpinan Egianus Kogoya membantai secara biadab 25 orang pekerja jembatan di lereng bukit Puncak Kabo, distrik (kecamatan) Yigi, Kabupaten Nduga, 2 Desember 2018 lalu.

Dalam kondisi berlutut dengan tangan terikat, ke-25 orang berjajar 5 baris dan dikelilingi ratusan orang yang membawa berbagai macam senjata api dan senjata tajam tradisional. Sambil menari-nari kegirangan, mereka lalu membantai para pekerja secara tidak berperikemanusiaan.

Keajaiban muncul, dari 25 orang itu, ada 4 orang di antaranya ditemukan selamat dalam kondisi hidup. Sementara, 17 orang ditemukan meninggal dunia dan 4 lainnya hingga kini belum ditemukan.

Pengamat teroris asal Australia Sidney Jones yang juga fokus terhadap perkembangan situasi Papua mengatakan bagi sebagian orang di Papua selalu mengaitkan keterlibatan aparat TNI-Polri dalam kejadian kekerasan bersenjata. Namun, kata dia, tidak ada cukup bukti untuk mendukung dugaan tersebut.

Operasi Militer

Dari kesaksian ke-4 orang korban selamat inilah terungkap kebiadaban kelompok separatis ini. Untuk menutupi kebiadaban KKSB yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), para simpatisan kelompok ini lalu menyebar berbagai informasi tidak benar (hoaks) seperti adanya operasi militer dan pembantaian warga sipil di Nduga.

Seperti artikel berjudul Operasi Militer di Kabupaten Nduga 2018-2019 yang ditulis oleh Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Pendeta Socrates Sofyan Yoman. Artikel ini beredar luas di kalangan wartawan melalui media sosial pada 9 April 2019.

Mengawali artikel tersebut, Pendeta Socrates menyebut Pemerintah Indonesia telah melakukan penjajahan di Tanah Papua menggunakan kekuatan militer. Ia kemudian menyinggung pengiriman 600 personel TNI untuk melakukan operasi militer besar-besaran di Kabupaten Nduga atas perintah Presiden Joko Widodo.

“Mengapa hanya karena korban 17 orang itu, operasi militer Indonesia dalam skala besar, luas dan masif menggunakan Helikopter dan 600 pasukan TNI di kabupaten Nduga?” tulis sang Pendeta.

(Baca Juga: Danrem 172/PWY: 600 Prajurit Fokus Mengerjakan dan Mengamankan Proyek Trans Papua)

Bermodal laporan dari Koran Tempo, ia kemudian menyimpulkan sendiri bahwa pengungsian warga sipil di sejumlah kecamatan di Nduga karena diusir oleh TNI. Kondisi tersebut mengakibatkan para warga tidak mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Yang lebih miris, sang pendeta bahkan menuduh prajurit TNI yang diperbantukan membangun ruas jalan Trans Papua disebut melakukan mobilisasi untuk mengoperasikan tambang emas di Kabupaten Nduga.

Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pendeta Socrates Sofyan Yoman. (Suara Baptis Papua)

Tanggapan Kodam XVII Cenderawasih

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi secara tegas membantah isi artikel tersebut. Menurutnya, kehadiran aparat TNI ataupun Polri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah amanah undang-undang sebagai wujud kedaulatan negara.

Terlebih jika di suatu daerah terjadi tindak kriminal berat yang mengarah pada pemberontakan, maka aparat TNI-Polri wajib untuk melakukan penegakan hukum untuk menjaga kedaulatan negara dan menjamin kehidupan warga negara.

“KKSB pimpinan Egianus Kogoya secara jelas mempersenjatai diri secara ilegal dan melakukan pembantaian biadab terhadap puluhan warga sipil tentu dalam sudut pandang hukum adalah pelanggaran hukum berat yang wajib ditindak,” ujar Aidi.

(Baca Juga: Egianus Kogoya Kian Terjepit, KKSB Teror Warga Nduga Supaya Mengungsi)

“Yang aneh, Bapak Socrates yang katanya pimpinan gereja justru seolah-olah melegalkan pembantaian biadab tersebut,” kata Aidi menanyakan sikap pendeta Socrates yang katanya anti kekerasan namun faktanya tak sedikitpun prihatin dengan praktik biadab Egianus dan kelompoknya.

Kehadiran para pekerja PT Istaka Karya yang kemudian dibantai KKSB, kata Aidi, dalam rangka pembangunan ruas jalan Trans Papua untuk membuka isolasi daerah dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Tentu bagi kelompok separatis dan simpatisannya tidak menginginkan adanya pembangunan karena mereka selalu ingin masyarakat Papua hidup dalam kemiskinan dan terbelakang sehingga menjadi bahan kampanye mereka,” papar Aidi.

Aidi meluruskan informasi mengenai kehadiran 600 prajurit TNI di Nduga yang diperbantukan untuk menyelesaikan proyek nasional Jalan Trans Papua Wamena-Mumugu. Informasi yang disampaikan pendeta Socrates, kata Aidi, jelas berupaya menyesatkan opini publik bahwa TNI melakukan operasi militer di Nduga.

“Pada periode 2015-2016, prajurit TNI yang membuka ruas jalan Trans Papua Wamena-Mumugu hingga tersambung. Karena adanya gangguan keamanan, TNI kembali diperbantukan untuk merampungkan pembangunan puluhan jembatan di ruas jalan ini,” kata Aidi.

(Baca Juga: Presiden yang Memerintahkan TNI Bantu Percepatan Pembangunan Jalan Trans Papua)

“Saat pembukaan ruas jalan itu, ada warga sipil yang terbunuh, adakah warga sipil yang mengungsi. Masyarakat justru mendukung pembangunan ini. Bahkan ruas jalan Wamena-Mbua yang sudah rampung telah menjadi urat nadi transportasi di wilayah itu,” ujar Aidi menambahkan.

Aidi juga mempertanyakan tudingan pendeta Socrates yang menyebut pemerintah melalui TNI telah melakukan penjajahan dan pembantaian Orang Asli Papua. Menurutnya, penjajahan adalah merampas hak rakyat untuk mendapatkan hak untuk hidup, mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

“Siapa yang melakukan pembunuhan pekerja yang membangun untuk Papua, siapa yang menyandera dan memperkosa guru-guru di pedalaman Papua. Lalu siapa yang membuat keonaran sehingga terjadi pengungsian di Nduga? Lalu siapa sesungguhnya yang menjajah Papua?” kata Aidi. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Wartawan Dilarang Meliput Pleno Rekapitulasi Suara Kecamatan Mimika Baru

TIMIKA, HaIPapua.com – Sejumlah wartawan media cetak, televisi, dan online diperintahkan ke luar dari ruang saat hendak meliput rapat pleno...

Tanah Papua3 hari ago

Dandim 1710 Mimika: Petugas Pengamanan Pemilu Di Kecamatan Alama Diserang KKSB

TIMIKA, HaIPapua.com – Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Pio L Nainggolan membenarkan insiden penyerangan dari kelompok kriminal separatis bersenjata...

Tanah Papua4 hari ago

Ribuan Pemilih di 744 TPS Gagal Mencoblos, Kinerja KPU Kota Jayapura Dipertanyakan

JAYAPURA, HaIPapua.com – Ribuan pemilih di 2 kecamatan di Kota Jayapura tidak dapat melakukan pemungutan suara serentak pada Pemilu 2019...

Tanah Papua5 hari ago

695 Personel Polri Amankan Pemilu 2019 di Kabupaten Mimika

TIMIKA, HaIPapua.com – Sebanyak 695 personel kepolisian akan mengamankan jalannya pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di...

Tanah Papua5 hari ago

4 Kecamatan di Kabupaten Mimika Rawan Gangguan KKSB Pada Pemilu 2019

TIMIKA, HaIPapua.com – Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Pio L Nainggolan menyebut ada 4 distrik (kecamatan) di Kabupaten Mimika...

Tanah Papua5 hari ago

464 Prajurit TNI Amankan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di Kabupaten Mimika

TIMIKA, HaIPapua.com – Sebanyak 464 prajurit TNI akan dilibatkan dalam pengamanan pemungutan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Tanah Papua6 hari ago

Oknum Anggota Polres Jayapura Tembak 3 Orang di Sentani

JAYAPURA, HaIPapua.com – Oknum anggota Polres Jayapura Bripka AK nekat menembak 3 orang di kampung Asei Kecil, distrik (kecamatan) Sentani...

Tanah Papua1 minggu ago

Ada Apa Di Balik Desakan Tokoh Gereja Mencabut Gelar Adat Mayjen TNI George Supit?

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pemberian gelar adat kepada seorang pejabat negara mungkin menjadi hal yang lazim terjadi di Tanah Air yang...

Nasional1 minggu ago

Kasus 81 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua Barat Siap Disidangkan

JAKARTA, HaIPapua.com – Kasus kepemilikan kayu ilegal milik CV Alco Timber Irian (ATI) dan CV Sorong Timber Irian (STI) segera...

Tanah Papua2 minggu ago

Tersandung Kasus Jual Beli Jabatan, Anggota KPU Papua Tarwinto Dipecat DKPP

JAYAPURA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.