Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Sengketa Pilkada Serentak 2018 di MK, Terbanyak dari Papua

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 68 permohonan perkara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang berlangsung di 17 provinsi, 39 kotamadya, dan 115 kabupaten pada 27 Juni lalu.

Dari 68 permohonan perkara Pilkada yang diterima MK, 11 di antaranya perkara Pilkada yang digelar di Provinsi Papua.

Ke-11 permohonan tersebut yakni satu permohonan perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Papua dan 10 permohonan perkara pemilihan bupati dan wakil bupati di 5 kabupaten yaitu, Kabupaten Mimika, Deiyai, Puncak, Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Biak Numfor.

(Baca Juga: Bawaslu Proses 3.113 Pelanggaran Pilkada 2018, OTT Politik Uang di Mimika?)

Dari 7 kabupaten yang menggelar pilkada, hanya 2 kabupaten yang luput dari sengketa di MK yakni, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Paniai yang baru melangsungkan pemungutan suara susulan 28 Juli lalu menyusul masalah internal KPU dan Panwaslu terkait jumlah paslon.

Permohonan perkara Pilgub Papua yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, John Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (JOSUA) dengan nomor pendaftaran 59/ 1/ PAN.MK/ 2018, tertanggal 11 Juli 2018. Gugatan paslon JOSUA melalui kuasa hukumnya Law Office Saleh & Partners teregistrasi di MK dengan Nomor: 48/PHP-Gub-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018.

Untuk permohonan perkara Pilkada Kabupaten Biak Numfor, diajukan paslon nomor urut 3, Nichodemus Ronsumbre – Akmal Bachri Hi Kalabe dengan nomor pendaftaran 8/ 1/ PAN.MK/ 2018, tertanggal 6 Juli 2018. Gugatan paslon ini melalui kuasa hukumnya Kantor Kamasan Law Firm teregistrasi dengan Nomor: 7/PHP-Bup-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018.

Gugatan hasil Pilkada Deiyai, diajukan dua paslon yakni paslon nomor urut 4, Inarius Douw – Anakletus Doo dan paslon nomor urut 3, Dance Takimai – Robert Dawapa.

Permohonan perkara Pilkada Deiyai dari paslon Inarius Douw – Anakletus Doo melalui kuasa hukumnya Refly Harun & Partners Constitutional Law Office yang teregistrasi dengan Nomor: 35/PHP-Bup-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018.

Sementara permohonan perkara paslon Dance Takimai – Robert Dawapa melalui kuasa hukumnya Kantor Hukum Niode & Rekan teregistrasi dengan Nomor: 44/PHP-Bup-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018.

Gugatan Melalui Lembaga Masyarakat Adat

Dari 11 permohonan sengketa hasil Pilkada asal Provinsi Papua yang masuk ke MK, dua gugatan berasal dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Pemohon dari LMA ini menggugat hasil Pilkada Kabupaten Puncak dan Kabupaten Mamberamo Tengah yang mana kedua Pilkada tersebut diikuti oleh calon tunggal.

(Baca Juga: 3 Petahana di Papua Lawan Kotak Kosong)

Pilkada Puncak hanya diikuti Willem Wandik – Pelinus Balinal, sementara Pilkada Mamberamo Tengah hanya diikuti paslon Ricky Ham Pagawak – Yonas Kenelak.

Hasil Pilkada Puncak digugat oleh LMA Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago yang diwakili Paus Kogoya dan Alfius Tabuni melalui kuasa hukumnya Refly Harun & Partners Constitutional Law Office yang teregistrasi dengan Nomor: 18/PHP- Bup-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018.

Sementara hasil Pilkada Mamberamo Tengah digugat sejumlah paslon yang sempat gagal mencalonkan diri melalui LMA Kabupaten Mamberamo Tengah di antaranya Itaman Thago, Onny Pagawak, Semmi Mabel, Terkius Wenda, Saul Mabel, dan Simeon Wenda.

LMA Kabupaten Mamberamo Tengah ini mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya Veri Junaidi & Associates Advocates and Legal Consultant yang teregistrasi dengan Nomor: 59/PHP-Bup-XVI/2018, tertanggal 23 Juli 2018.

Gugatan Terbanyak

Gugatan terbanyak untuk hasil Pilkada kabupaten terbanyak menggugat hasil Pilkada Mimika dengan 5 gugatan dari 7 kontestan. Seperti yang diprediksi di awal, para paslon jalur perseorangan ini terus berupaya menjegal pasangan petahana Eltinus Omaleng – Johannes Rettob dengan berbagai cara.

Setelah berhasil meloloskan 4 paslon jalur perseorangan secara kontroversial tanpa berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pengecekan dukungan jalur perseorangan, KPUD Mimika yang dipimpin Theodora Ocepina Magal yang notabene adik kandung Hans Magal salah satu calon bupati, sempat mendiskualifikasi pasangan petahana.

(Baca Juga: Diwarnai Walk Out, KPUD Mimika Tetapkan OMTOB Sebagai Pemenang Pilkada Mimika)

Melalui serangkaian gugatan hukum yang diajukan petahana, ke DKPP, Panwaslu, dan terakhir di PTTUN Makassar, akhirnya lolos menjadi kontestan pilkada Mimika.

Usai pemungutan suara, dan memasuki tahapan pleno rekapitulasi suara, kembali diwarnai dengan OTT politik uang terhadap calon bupati nomor urut 4 Hans Magal dengan anggota PPD Mimika Baru yang diduga hendak bertransaksi untuk merubah hasil pemungutan suara.

Melalui Pleno yang terus yang terus berupaya diulur untuk mengalahkan petahana, namun akhirnya hasil Pleno Rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPUD Mimika memutuskan kemenangan untuk paslon petahana.

Dalam gugatannya ke MK, 5 calon perseorangan ini mengklaim pelaksanaan Pilkada Mimika tidak sah dan harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah distrik atau kecamatan.

Anehnya, gugatannya yang diajukan oleh 5 calon perseorangan ini sudah lebih dulu diperkarakan oleh paslon petahana dalam gugatannya terhadap komisioner KPUD Mimika dan anggota Panwaslu Mimika, namun saat itu justru terus dibantah oleh ke-5 paslon perseorangan ini.

Ke-5 paslon yang mengajukan gugatan yakni paslon nomor urut 1, Petrus Yanwarin – Alpius Edowai (Petraled); paslon nomor urut 2, Robertus Waropea – Albert Bolang (RnB); paslon nomor urut 3, Wilhelmus Pigai – Athanasius Allo Rafra (MUSA); paslon nomor urut 4, Hans Magal – Abdul Muis (HAM); dan paslon nomor urut 7, Philipus Wakerkwa – H Basri (Philbas).

Paslon Petraled mengajukan gugatan terhadap hasil Pilkada Mimika melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat & Konsultan Hukum R Ronald Welafubun & Rekan dengan permohon perkara yang teregistrasi dengan Nomor: 68/PHP- Bup-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018.

Untuk paslon RnB, mengajukan gugatan terhadap hasil Pilkada Mimika melalui kuasa hukumnya Lamrus & Partners Advocates Lawyer-Legal Consultant dengan permohon perkara yang teregistrasi dengan Nomor: 51/PHP- Bup-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018.

(Baca Juga: Akhirnya Permainan Kotor KPUD Mimika Terbongkar)

Paslon MUSA yang diwakili kuasa hukumnya Lokataru Law and Human Rights Office dengan permohon perkara yang teregistrasi di MK dengan Nomor: 52/PHP- Bup-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018.

Sementara paslon HAM, yang calon bupatinya tertangkap OTT politik uang mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya Law Office Arsi Divinubun dengan permohon perkara hasil Pilkada Mimika yang teregistrasi di MK dengan Nomor: 53/PHP- Bup-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018.

Terakhir, paslon Philbas mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat & Konsultan Hukum A Lamera & Rekan dengan nomor permohonan yang teregistrasi dengan Nomor: 67/PHP- Bup-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua4 hari ago

Yonif 754/ENK Gelar Baksos Ciptakan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

TIMIKA, HaiPapua.com – Sebagai bentuk kepedulian dalam kemanunggalan TNI dan rakyat, Satuan Batalyon Infanteri 754/ENK/20/3 Kostrad melaksanakan Baksos dengan membagikan...

Tanah Papua7 hari ago

SAR Timika Temukan Pemuda Yang Tersesat di Hutan Wania

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor pencarian dan pertolongan SAR Timika akhirnya berhasil menemukan Syarif (30), pemuda yang dilaporkan keluarganya tersesat di...

Olahraga4 minggu ago

Mountain Gold Basketball Timika mendaftar IBL

TIMIKA, HaiPapua.com – Geliat olahraga Papua terus berkembang. Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 akan menjadi kebangkitan olahraga di berbagai cabang...

Tanah Papua4 minggu ago

Sebanyak 40 Personel SAR Timika Jalani Rapid Test

TIMIKA, Haipapua.com – Dalam rangka mendukung pencegahan dan penyebaran virus corona baru atau covid-19, sebanyak 40 personel Kantor Pencarian dan...

Tanah Papua4 minggu ago

Pemkab Mimika Evaluasi Pra New Normal Pekan Ini

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua telah memberlakukan pra new normal sejak 5 Juni lalu dan akan berakhir pada...

Tanah Papua1 bulan ago

Polres Mimika Musnahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Seberat 17,69 Gram

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika musnahkan barang bukti Narkotika/ Golongan I jenis tembakau sintetis seberat 17,69 gram bertempat dikantor...

Berita1 bulan ago

Kodim 1710/Mimika Peringati Hari Lahir Pancasila Dengan Cara Unik

TIMIKA, HaiPapua.com – Keluarga besar Kodim 1710/Mimika beserta jajaranmemperingati hari lahir Pancasila dengan cara yang unik yaitu melaksanakan nonton bareng...

Tanah Papua1 bulan ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua2 bulan ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua2 bulan ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.