Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Sekda Papua Ngotot Tunjangan Guru SMA-SMK 2018 Tanggung Jawab Kabupaten/Kota

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pemerintah Daerah Provinsi Papua berkeras pembayaran tunjangan guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2018 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Hal tersebut disampaikan Sekda Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen di hadapan seratusan guru SMA-SMK dari Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang berunjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua di Jayapura, Senin (28/1/2019).

Menurut Dosinaen, Pemda Kabupaten/Kota yang tidak membayarkan tunjangan guru SMA-SMK tahun 2018, sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap Pemprov Papua.

“Aturan mengenai pembayaran tunjangan guru SMA-SMK se-Papua tahun 2018 sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Di dalam Pergub itu memerintahkan kabupaten/kota menganggarkan pembayaran tunjangan guru SMA-SMK tahun 2018,” ujar Dosinaen.

(Baca Juga: ULP dan TPP 2018 Tak Kunjung Dibayar, Guru SMA-SMK Datangi Dinas Pendidikan Papua)

Berdasarkan pengaduan para guru, dari 28 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua, masih ada 7 kabupaten dan 1 kota yang belum membayarkan tunjangan guru. Kabupaten/kota yang belum membayar tunjangan guru tahun 2018 yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Keerom, Nabire, Puncak, Yalimo, dan Lanny Jaya.

“Ada 21 kabupaten sudah membayar tunjangan guru, tersisa 8 kabupaten/kota. Saya akan segera melaporkan hal ini kepada Gubernur Papua untuk memanggil Bupati dan Wali Kota untuk mengkomunikasikan pembayaran tunjangan guru SMA-SMK 2018,” kata Dosinaen.

Ia beralasan, saat penetapan Pergub Papua Nomor 40 Tahun 2018 dihadiri oleh perwakilan dari semua kabupaten/kota di Papua. Ia juga menyinggung bahwa sejak 2014 lalu, Pemprov Papua telah membagikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan perbandingan 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi.

“Jika pemerintah kabupaten/kota tidak juga membayar tunjangan guru SMA-SMK 2018, kami akan audit mereka,” ucap Dosinaen.

Sekda Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen menerima tuntutan guru SMA-SMK di halaman Kantor Gubernur Papua. (ist)

Pernyataan yang Bertentangan

Anehnya, pernyataan keras Sekda Papua ini justru bertentangan dengan pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe di Timika pada 22 November 2018 lalu. Saat itu Enembe mengatakan bahwa kabupaten/kota yang sudah menganggarkan untuk segera membayar tunjangan guru SMA-SMK tahun 2018.

Jika tidak, kata dia, maka pembayaran tunjangan guru tersebut akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua yang akan dianggarkan pada APBD Provinsi Papua 2019.

(Baca Juga: Kemana Raibnya Gaji dan Tunjangan Guru SMA-SMK di Papua?)

Senada dengan Enembe, Dosinaen menyebut alasan terbengkalainya pembayaran tunjangan guru SMA-SMK di Papua yang statusnya dilimpahkan dari kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena tidak diikuti dengan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat.

Saat merinci tentang tunjangan guru SMA-SMK yang belum dibayarkan, Dosinaen menunjukkan ketidaktahuannya saat keceplosan mempertanyakan sumber dana pembayaran tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi.

“Untuk tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi itu dananya dari mana?” kata Dosinaen yang disambut sorak para guru.

Seratusan guru SMA-SMK dari Kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Keerom yang berunjuk rasa menuntut pembayaran TPP dan ULP tahun 2018 di halaman kantor Gubernur Papua, Senin (28/1/2019). (ist)

Uang Sertifikasi Guru Tersimpan di Kas Daerah

Untuk meluruskan ketidaktahuan Sekda, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda lalu menjelaskan beberapa item tunjangan guru SMA-SMK berasal dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik melalui Dana Transfer Daerah.

“Ada 3 item dana yang tergabung dalam DAK Nonfisik melalui Dana Transfer Daerah ini, yakni Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Dana TP Guru PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP PNSD) untuk guru yang belum memiliki sertifikasi, dan Dana Tunjangan Khusus PNSD (TKG PNSD) untuk guru yang berada di daerah terpencil atau wilayah yang sulit,” kata Elias.

(Baca Juga: Tuntut Pembayaran TPP, Guru SMA/SMK Kabupaten Mimika Rencana Mogok Mengajar)

Untuk masalah tunjangan sertifikasi guru atau Dana TP Guru PNSD, kata Elias, ada 84 guru yang bermasalah karena sertifikatnya baru terbit dan menunggu transfer dari Kemenkeu. Sementara untuk tunjangan guru non sertifikasi atau DTP PNSD hingga triwulan ke-4 2018 masih seribu lebih guru di Papua yang belum menerima dana ini.

“Permasalahannya saat ditransfer hanya terdaftar 200 orang sementara kekurangannya baru ditandatangani Sekda pada Desember dan setelah bertemu Kemenkeu baru ditransferkan pada 27 Desember 2018,” papar Elias.

Sementara untuk tunjangan khusus (TKG PNSD), menurut Elias, ada 197 guru yang berhak menerima. Ia berdalih akan segera merealisasikan pembayaran setelah menyelesaikan masalah administrasi guru.

“Jadi bapak ibu tidak perlu khawatir karena dana itu tidak hilang tapi masih ada di kas daerah,” ujar Elias yang disambut sorak kecewa guru.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terdapat 5 item dana terkait pendidikan.

Ke-5 item dana tersebut yakni (1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), (2) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), (3) Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Dana TP Guru PNSD), (4) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD), (5) Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD (TKG PNSD).

(Baca Juga: Database Kepegawaian Buruk, Ribuan Guru SMA/SMK di Papua Belum Terima Gaji Sejak Januari 2018)

Meski Sekda Papua meminta perwakilan guru untuk berkoordinasi terkait pembayaran tunjangan yang mereka tuntut, namun para guru mengaku kecewa karena belum ada kejelasan terkait pembayaran tunjangan mereka yang sudah tertunggak selama setahun lebih.

“Apapun hasilnya jika pembayaran tunjangan kami seperti uang lauk pauk (ULP), tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), serta uang sertifikasi dan non sertifikasi tidak dibayar hingga 14 Februari, maka kami akan mogok mengajar,” kata salah seorang guru. (Ong/Mas)

Berita terbaru

Tanah Papua1 hari ago

Helikopter PT NUH Ditemukan Mendarat Darurat di Ketinggian 4.700 Kaki

JAYAPURA, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan berhasil menemukan keberadaan helikopter Bell 212 PK-USS milik PT Nasional Utility Helicopter (NUH) pada...

Tanah Papua2 hari ago

TNI Akui Senpi Milik Almarhum Serka Sahlan Hilang

TIMIKA, HaIPapua.com – Senjata api (senpi) milik almarhum Serka Sahlan dilaporkan hilang setelah diserang kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di...

Tanah Papua2 hari ago

Jenazah Ahmad Baidlawi Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Jenazah Ahmad Baidlawi (50), korban penganiayaan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten...

Tanah Papua2 hari ago

Helikopter PT NUH Hilang Kontak di Kabupaten Nabire

JAYAPURA, HaIPapua.com – Helikopter Bell 212 nomor registrasi PK-USS milik PT Nasional Utility Helicopter (NUH) hilang kontak dalam penerbangan dari...

Tanah Papua2 hari ago

Anggota Babinsa dan Pengemudi Ojek Tewas Dibantai KKSB

TIMIKA, HaIPapua.com – Seorang prajurit TNI dan seorang warga sipil dibunuh secara biadab oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di...

Tanah Papua3 hari ago

TNI Tanggung Biaya Pengobatan 2 Warga Korban Penembakan KKSB di Intan Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menanggung biaya pengobatan dan membantu membiayai keluarga dua warga sipil korban penyerangan...

Tanah Papua5 hari ago

Dua Warga Korban Penembakan KKSB di Intan Jaya Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Dua warga korban penembakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kabupaten Intan Jaya dievakuasi ke Timika, Kabupaten...

Tanah Papua1 minggu ago

Bebas Covid-19, Warga Ilaga Syukuri Dengan Bakar Batu dan Makan Bersama

Ilaga, HaiPapua.com – Kabupaten Puncak Ilaga masih termasuk dalam Zona hijau  Covid-19. Dengan kondisi tersebut pemerintah daerah dan warga mensyukuri...

Tanah Papua3 minggu ago

Mogok Kerja Kerap Berujung PHK, DPRD Mimika Imbau PTFI Pertimbangkan Sisi Kemanusiaan

TIMIKA, HaIPapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika mengimbau manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak melakukan pemutusan hubungan...

Tanah Papua3 minggu ago

Tuntutan Dipenuhi Manajemen PTFI, Blokade Jalan Tambang Berakhir

TIMIKA, HaIPapua.com – Ribuan pekerja tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya membuka blokade jalan tambang setelah manajemen PTFI menjawab tuntutan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.