Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Sekda Papua Ngotot Tunjangan Guru SMA-SMK 2018 Tanggung Jawab Kabupaten/Kota

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pemerintah Daerah Provinsi Papua berkeras pembayaran tunjangan guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2018 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Hal tersebut disampaikan Sekda Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen di hadapan seratusan guru SMA-SMK dari Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang berunjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua di Jayapura, Senin (28/1/2019).

Menurut Dosinaen, Pemda Kabupaten/Kota yang tidak membayarkan tunjangan guru SMA-SMK tahun 2018, sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap Pemprov Papua.

“Aturan mengenai pembayaran tunjangan guru SMA-SMK se-Papua tahun 2018 sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Di dalam Pergub itu memerintahkan kabupaten/kota menganggarkan pembayaran tunjangan guru SMA-SMK tahun 2018,” ujar Dosinaen.

(Baca Juga: ULP dan TPP 2018 Tak Kunjung Dibayar, Guru SMA-SMK Datangi Dinas Pendidikan Papua)

Berdasarkan pengaduan para guru, dari 28 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua, masih ada 7 kabupaten dan 1 kota yang belum membayarkan tunjangan guru. Kabupaten/kota yang belum membayar tunjangan guru tahun 2018 yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Keerom, Nabire, Puncak, Yalimo, dan Lanny Jaya.

“Ada 21 kabupaten sudah membayar tunjangan guru, tersisa 8 kabupaten/kota. Saya akan segera melaporkan hal ini kepada Gubernur Papua untuk memanggil Bupati dan Wali Kota untuk mengkomunikasikan pembayaran tunjangan guru SMA-SMK 2018,” kata Dosinaen.

Ia beralasan, saat penetapan Pergub Papua Nomor 40 Tahun 2018 dihadiri oleh perwakilan dari semua kabupaten/kota di Papua. Ia juga menyinggung bahwa sejak 2014 lalu, Pemprov Papua telah membagikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan perbandingan 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi.

“Jika pemerintah kabupaten/kota tidak juga membayar tunjangan guru SMA-SMK 2018, kami akan audit mereka,” ucap Dosinaen.

Sekda Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen menerima tuntutan guru SMA-SMK di halaman Kantor Gubernur Papua. (ist)

Pernyataan yang Bertentangan

Anehnya, pernyataan keras Sekda Papua ini justru bertentangan dengan pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe di Timika pada 22 November 2018 lalu. Saat itu Enembe mengatakan bahwa kabupaten/kota yang sudah menganggarkan untuk segera membayar tunjangan guru SMA-SMK tahun 2018.

Jika tidak, kata dia, maka pembayaran tunjangan guru tersebut akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua yang akan dianggarkan pada APBD Provinsi Papua 2019.

(Baca Juga: Kemana Raibnya Gaji dan Tunjangan Guru SMA-SMK di Papua?)

Senada dengan Enembe, Dosinaen menyebut alasan terbengkalainya pembayaran tunjangan guru SMA-SMK di Papua yang statusnya dilimpahkan dari kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena tidak diikuti dengan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat.

Saat merinci tentang tunjangan guru SMA-SMK yang belum dibayarkan, Dosinaen menunjukkan ketidaktahuannya saat keceplosan mempertanyakan sumber dana pembayaran tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi.

“Untuk tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi itu dananya dari mana?” kata Dosinaen yang disambut sorak para guru.

Seratusan guru SMA-SMK dari Kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Keerom yang berunjuk rasa menuntut pembayaran TPP dan ULP tahun 2018 di halaman kantor Gubernur Papua, Senin (28/1/2019). (ist)

Uang Sertifikasi Guru Tersimpan di Kas Daerah

Untuk meluruskan ketidaktahuan Sekda, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda lalu menjelaskan beberapa item tunjangan guru SMA-SMK berasal dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik melalui Dana Transfer Daerah.

“Ada 3 item dana yang tergabung dalam DAK Nonfisik melalui Dana Transfer Daerah ini, yakni Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Dana TP Guru PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP PNSD) untuk guru yang belum memiliki sertifikasi, dan Dana Tunjangan Khusus PNSD (TKG PNSD) untuk guru yang berada di daerah terpencil atau wilayah yang sulit,” kata Elias.

(Baca Juga: Tuntut Pembayaran TPP, Guru SMA/SMK Kabupaten Mimika Rencana Mogok Mengajar)

Untuk masalah tunjangan sertifikasi guru atau Dana TP Guru PNSD, kata Elias, ada 84 guru yang bermasalah karena sertifikatnya baru terbit dan menunggu transfer dari Kemenkeu. Sementara untuk tunjangan guru non sertifikasi atau DTP PNSD hingga triwulan ke-4 2018 masih seribu lebih guru di Papua yang belum menerima dana ini.

“Permasalahannya saat ditransfer hanya terdaftar 200 orang sementara kekurangannya baru ditandatangani Sekda pada Desember dan setelah bertemu Kemenkeu baru ditransferkan pada 27 Desember 2018,” papar Elias.

Sementara untuk tunjangan khusus (TKG PNSD), menurut Elias, ada 197 guru yang berhak menerima. Ia berdalih akan segera merealisasikan pembayaran setelah menyelesaikan masalah administrasi guru.

“Jadi bapak ibu tidak perlu khawatir karena dana itu tidak hilang tapi masih ada di kas daerah,” ujar Elias yang disambut sorak kecewa guru.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terdapat 5 item dana terkait pendidikan.

Ke-5 item dana tersebut yakni (1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), (2) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), (3) Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Dana TP Guru PNSD), (4) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD), (5) Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD (TKG PNSD).

(Baca Juga: Database Kepegawaian Buruk, Ribuan Guru SMA/SMK di Papua Belum Terima Gaji Sejak Januari 2018)

Meski Sekda Papua meminta perwakilan guru untuk berkoordinasi terkait pembayaran tunjangan yang mereka tuntut, namun para guru mengaku kecewa karena belum ada kejelasan terkait pembayaran tunjangan mereka yang sudah tertunggak selama setahun lebih.

“Apapun hasilnya jika pembayaran tunjangan kami seperti uang lauk pauk (ULP), tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), serta uang sertifikasi dan non sertifikasi tidak dibayar hingga 14 Februari, maka kami akan mogok mengajar,” kata salah seorang guru. (Ong/Mas)

Berita terbaru

Tanah Papua8 jam ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua11 jam ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Tanah Papua3 hari ago

Tim SAR Timika Cari Nelayan Korban Logboat Terbalik di Muara Moroga

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika pada Sabtu (23/05/2020) siang mengerahkan sejumlah personel rescue di muara kampung...

Ekonomi2 minggu ago

Kampung Nawaripi Siapkan Data KK Terkait Bansos Sembako Pemkab Mimika

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kampung Nawaripi, Distrik Wania sedang mempersiapkan data jumlah kepala keluarga (KK) agar segera diusulkan kepada Pemerintah...

Berita3 minggu ago

Sebanyak 770 Penghuni SATP Diisolasi Selama Pandemi Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menjamin keberadaan sebanyak 770 siswa Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP)...

Berita3 minggu ago

Kadinkes Mimika: Nakes Meninggal di Agimuga Bukan Karena Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynol Ubra menegaskan, salah satu tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Agimuga yang meninggal...

Berita3 minggu ago

Pasien Positif Covid-19 di Mimika Bertambah Menjadi 91 Kasus

TIMIKA, Haipapua.com – Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Mimika, Reynol Ubra mengumumkan penambahan kasus baru...

Tanah Papua3 minggu ago

DPRD Mimika Bentuk Tim Satgas Terkait Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah membentuk Tim Satuan Tugas Satgas DPRD yang akan melakukan...

Berita3 minggu ago

TNI dan Polri Razia Warga Yang Tidak Gunakan Masker di Timika

TIMIKA, Haipapua.com – Jajaran TNI dan Polri dibawah pimpinan Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf. Pio L Nainggolan S.E, M.Tr Han dan...

Direktur YPMAK, Vebian Magal serahkan bantuan ke 7 suku secara simbolis Direktur YPMAK, Vebian Magal serahkan bantuan ke 7 suku secara simbolis
Ekonomi1 bulan ago

YPMAK Salurkan Bama ke Masyarakat 7 Suku di Mimika Terkait Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) Kabupaten Mimika menyalurkan bantuan untuk mengatasi pandemik Coronavirus Disease 2019...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.