Connect with us

Nasional

Sejak Reformasi TNI Bertransformasi Menjadi Institusi Profesional, Mustahil Dwifungsi Kembali

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Revisi Undang-Undang (UU) TNI tiba-tiba membangkitkan wacana kembalinya dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), padahal dua hal tersebut sangat tidak relevan. Sejak berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), paradigma yang berkembang adalah menjadikan TNI lebih profesional dengan menghilangkan konsep dwifungsi.

Persoalan dwifungsi mengemuka dalam dialog awak media bersama Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang didampingi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardhani di Kantor KSP Bina Graha Jakarta, Jumat (8/3/2019).

(Baca Juga: Presiden Joko Widodo Lantik Letjen TNI Doni Monardo Sebagai Kepala BNPB)

Kepada jurnalis yang hadir, Kepala Staf menjamin Presiden Joko Widodo tidak akan mengembalikan dwifungsi. “Setelah reformasi, TNI sudah mengubah diri menjadi institusi yang profesional,” kata Moeldoko.

Sebagai contoh tekad institusi TNI menjadi profesional, kata Moeldoko, prajurit TNI tidak boleh lagi bermain di wilayah politik dan bisnis.

“Meski pemenuhan sikap ini belum dibarengi dengan pemenuhan akan hak-hak profesional kepada prajurit, seperti kemampuan peralatan dan kesejahteraan prajurit, tapi prajurit TNI tidak pernah mengeluh,” ujar Panglima TNI periode 2013-2015 ini.

Sebelumnya, penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) Robertus Robert dalam orasinya pada Aksi Kamisan di depan Istana Negara pada 28 Februari lalu menyampaikan kritik kepada pemerintah tentang bangkitnya dwifungsi ABRI melalui penempatan perwira aktif menduduki jabatan di sejumlah lembaga negara.

Dalam orasi itu, Robertus juga menyanyikan Mars ABRI yang diplesetkan. Belakangan Robertus harus berurusan dengan aparat hukum karena ulahnya yang dianggap melecehkan institusi negara.

“Pemerintah menyampaikan terima kasih terhadap kritik yang telah disampaikan. Kritik adalah implementasi dari demokrasi, namun tolong jangan sampai kritik itu melanggar UU, patuhi koridor-koridornya,” papar Moeldoko.

(Baca Juga: Presiden Ingatkan Pentingnya Netralitas TNI)

Pada sesi tanya jawab, jurnalis menanyakan rencana prajurit TNI untuk menduduki sejumlah jabatan sipil di pemerintahan. Hal inilah yang dicurigai sebagai langkah untuk mengembalikan dwifungsi ABRI. Menanggapi pertanyaan itu, Moeldoko menjelaskan bahwa saat ini ada 10 institusi yang bisa dijabat oleh perwira TNI aktif yang pengisiannya sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Pada Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung,” ujar Moeldoko.

Senada dengan penjelasan Moeldoko, Jaleswari meminta agar para pengkritik membaca secara cermat revisi UU TNI. Menurutnya, UU TNI dibuat pada 2004 silam, yang saat itu memang baru ada 10 lembaga. “Dalam perkembangannya ternyata ada lembaga baru yang mungkin dapat diisi oleh TNI sesuai dengan tugas dalam UU,” kata Jaleswari.

Jaleswari meminta agar membaca revisi Pasal 47 dalam UU TNI harus dikaitkan dengan Pasal 7 yang menyebut TNI bisa menempatkan pasukan untuk urusan perbatasan, terorisme, hingga penanggulangan bencana. “Mengembalikan dwifungsi itu mimpi, tidak mungkin,” kata Jaleswari menegaskan. (Fox)

Advertisement

Berita terbaru

Tanah Papua10 jam ago

Kodam Cenderawasih Akan Investigasi Tertembaknya 7 Warga di Kabupaten Puncak

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kodam XVII Cenderawasih menyampaikan duka cita menyusul jatuhnya korban jiwa dari warga sipil dalam insiden kontak tembak...

Tanah Papua14 jam ago

Kontak Tembak di Kabupaten Puncak, 3 Warga Sipil Tewas

TIMIKA, HaIPapua.com – Empat warga korban kontak tembak di Kabupaten Puncak, dievakuasi ke RSUD Mimika, Kabupaten Mimika, Rabu (18/9/2019) siang....

Nasional1 minggu ago

Presiden Jokowi Kaji Usulan Pemekaran Wilayah di Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo berjanji akan menindaklanjuti aspirasi pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Hal tersebut disampaikan Presiden saat...

Nasional1 minggu ago

Presiden Akan Tempatkan 1.000 Sarjana Muda Papua di BUMN

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dalam pertemuan itu,...

Tanah Papua1 minggu ago

Ratusan Mahasiswa Tinggalkan Kota Studi, Gubernur Papua Kelabakan

JAYAPURA, HaIPapua.com – Mulutmu harimaumu. Slogan ini mungkin menggambarkan respons emosional Gubernur Papua Lukas Enembe menanggapi insiden di Asrama Mahasiswa...

Tanah Papua1 minggu ago

Polisi Amankan 20 Simpatisan ULMWP yang Diduga Terlibat Kerusuhan Jayapura

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian terus memburu pelaku perusakan dan pembakaran dalam unjuk rasa anti-rasis yang berujung kerusuhan di Jayapura, Kamis...

Tanah Papua2 minggu ago

Polisi Temukan Empat Jasad Pendulang dalam Kondisi Hangus

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian Resor Asmat menemukan 4 jasad dalam kondisi hangus saat melakukan penyisiran di lokasi tambang emas ilegal...

Tanah Papua2 minggu ago

3 Pendulang Luka Bacok Diserang OTK di Distrik Seradala, Yahukimo

TANAH MERAH, HaIPapua.com – Tiga pendulang emas tradisional dari Distrik (kecamatan) Seradala, Kabupaten Yahukimo dievakuasi ke RSUD Boven Digoel, Kabupaten...

Nasional2 minggu ago

Presiden Santap Siang Bersama Pemenang Festival Gapura Cinta Negeri Asal Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo secara khusus mengundang pemenang Festival Gapura Cinta Negeri asal Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten...

Tanah Papua2 minggu ago

Kantor Imigrasi Sorong Deportasi 4 WNA Pendukung Papua Merdeka

SORONG, HaIPapua.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong mendeportasi 4 warga negara asing (WNA) asal Australia, Senin (2/9/2019). Ke-4...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.