Connect with us

Nasional

Sejak Reformasi TNI Bertransformasi Menjadi Institusi Profesional, Mustahil Dwifungsi Kembali

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Revisi Undang-Undang (UU) TNI tiba-tiba membangkitkan wacana kembalinya dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), padahal dua hal tersebut sangat tidak relevan. Sejak berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), paradigma yang berkembang adalah menjadikan TNI lebih profesional dengan menghilangkan konsep dwifungsi.

Persoalan dwifungsi mengemuka dalam dialog awak media bersama Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang didampingi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardhani di Kantor KSP Bina Graha Jakarta, Jumat (8/3/2019).

(Baca Juga: Presiden Joko Widodo Lantik Letjen TNI Doni Monardo Sebagai Kepala BNPB)

Kepada jurnalis yang hadir, Kepala Staf menjamin Presiden Joko Widodo tidak akan mengembalikan dwifungsi. “Setelah reformasi, TNI sudah mengubah diri menjadi institusi yang profesional,” kata Moeldoko.

Sebagai contoh tekad institusi TNI menjadi profesional, kata Moeldoko, prajurit TNI tidak boleh lagi bermain di wilayah politik dan bisnis.

“Meski pemenuhan sikap ini belum dibarengi dengan pemenuhan akan hak-hak profesional kepada prajurit, seperti kemampuan peralatan dan kesejahteraan prajurit, tapi prajurit TNI tidak pernah mengeluh,” ujar Panglima TNI periode 2013-2015 ini.

Sebelumnya, penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) Robertus Robert dalam orasinya pada Aksi Kamisan di depan Istana Negara pada 28 Februari lalu menyampaikan kritik kepada pemerintah tentang bangkitnya dwifungsi ABRI melalui penempatan perwira aktif menduduki jabatan di sejumlah lembaga negara.

Dalam orasi itu, Robertus juga menyanyikan Mars ABRI yang diplesetkan. Belakangan Robertus harus berurusan dengan aparat hukum karena ulahnya yang dianggap melecehkan institusi negara.

“Pemerintah menyampaikan terima kasih terhadap kritik yang telah disampaikan. Kritik adalah implementasi dari demokrasi, namun tolong jangan sampai kritik itu melanggar UU, patuhi koridor-koridornya,” papar Moeldoko.

(Baca Juga: Presiden Ingatkan Pentingnya Netralitas TNI)

Pada sesi tanya jawab, jurnalis menanyakan rencana prajurit TNI untuk menduduki sejumlah jabatan sipil di pemerintahan. Hal inilah yang dicurigai sebagai langkah untuk mengembalikan dwifungsi ABRI. Menanggapi pertanyaan itu, Moeldoko menjelaskan bahwa saat ini ada 10 institusi yang bisa dijabat oleh perwira TNI aktif yang pengisiannya sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Pada Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung,” ujar Moeldoko.

Senada dengan penjelasan Moeldoko, Jaleswari meminta agar para pengkritik membaca secara cermat revisi UU TNI. Menurutnya, UU TNI dibuat pada 2004 silam, yang saat itu memang baru ada 10 lembaga. “Dalam perkembangannya ternyata ada lembaga baru yang mungkin dapat diisi oleh TNI sesuai dengan tugas dalam UU,” kata Jaleswari.

Jaleswari meminta agar membaca revisi Pasal 47 dalam UU TNI harus dikaitkan dengan Pasal 7 yang menyebut TNI bisa menempatkan pasukan untuk urusan perbatasan, terorisme, hingga penanggulangan bencana. “Mengembalikan dwifungsi itu mimpi, tidak mungkin,” kata Jaleswari menegaskan. (Fox)

Advertisement

Berita terbaru

Nasional4 hari ago

Presiden Apresiasi Dedikasi dan Kerja Keras Personel TNI-Polri

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mengapresiasi dedikasi dan kerja keras TNI-Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Menurut Presiden, kerja profesional...

Ekonomi4 hari ago

Menhub Didesak Mundur, Pemerintah Turunkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

JAKARTA, HaIPapua.com – Mengatasi polemik mahalnya harga tiket pesawat di Tanah Air, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengeluarkan keputusan...

Nasional5 hari ago

Presiden Jokowi Percayakan Hasil Pemilu kepada KPU

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mempercayakan sepenuhnya hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kepada penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU)....

Tanah Papua5 hari ago

Tim SAR Evakuasi 10 Penumpang Long Boat di Muara Uwus Kabupaten Asmat

TIMIKA, HaIPapua.com – Regu penolong dari Pos SAR Agats berhasil mengevakuasi 10 orang penumpang perahu motor jenis long boat yang...

Tanah Papua7 hari ago

Hilang Kontak di Perairan Asmat, Perahu Motor Ditemukan di Kepulauan Aru

TIMIKA, HaIPapua.com – Perahu motor jenis long boat yang hilang kontak di perairan Kabupaten Asmat sejak Kamis (9/4/2019) lalu, ditemukan...

Tanah Papua1 minggu ago

Patroli TNI Diserang KKSB di Mugi, Satu Prajurit TNI Gugur

TIMIKA, HaIPapua.com – Jenazah Pratu Kasnun, anggota Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di Kabupaten Nduga dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika menggunakan...

Nasional2 minggu ago

Presiden Ingatkan Pentingnya Komitmen Bersama Bangun SDM

JAKARTA, HaIPapua.com – Seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus memiliki komitmen dan langkah yang sama dalam...

Nasional2 minggu ago

Saya Sudah Tidak Ada Beban, Apapun yang Terbaik untuk Negara Akan Saya Lakukan

JAKARTA, HaIPapua.com – Salah satu kunci utama agar Indonesia masuk ke dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia...

Nasional2 minggu ago

Pemerataan Infrastruktur Diharapkan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah

JAKARTA, HaIPapua.com – Indonesia berpeluang besar menjadi lima besar negara dengan ekonomi terkuat dunia, bahkan bisa menjadi empat besar ekonomi...

Tanah Papua2 minggu ago

Dubes RI untuk PNG Apresiasi Kinerja Satgas Pamtas Yonif PR 328/DGH

JAYAPURA, HaIPapua.com – Duta Besar RI untuk Papua Nugini (PNG) dan Kepulauan Salomon Andriana Supandi berpesan kepada personel Yonif Para...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.