Connect with us

Nasional

Sejak Reformasi TNI Bertransformasi Menjadi Institusi Profesional, Mustahil Dwifungsi Kembali

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Revisi Undang-Undang (UU) TNI tiba-tiba membangkitkan wacana kembalinya dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), padahal dua hal tersebut sangat tidak relevan. Sejak berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), paradigma yang berkembang adalah menjadikan TNI lebih profesional dengan menghilangkan konsep dwifungsi.

Persoalan dwifungsi mengemuka dalam dialog awak media bersama Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang didampingi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardhani di Kantor KSP Bina Graha Jakarta, Jumat (8/3/2019).

(Baca Juga: Presiden Joko Widodo Lantik Letjen TNI Doni Monardo Sebagai Kepala BNPB)

Kepada jurnalis yang hadir, Kepala Staf menjamin Presiden Joko Widodo tidak akan mengembalikan dwifungsi. “Setelah reformasi, TNI sudah mengubah diri menjadi institusi yang profesional,” kata Moeldoko.

Sebagai contoh tekad institusi TNI menjadi profesional, kata Moeldoko, prajurit TNI tidak boleh lagi bermain di wilayah politik dan bisnis.

“Meski pemenuhan sikap ini belum dibarengi dengan pemenuhan akan hak-hak profesional kepada prajurit, seperti kemampuan peralatan dan kesejahteraan prajurit, tapi prajurit TNI tidak pernah mengeluh,” ujar Panglima TNI periode 2013-2015 ini.

Sebelumnya, penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) Robertus Robert dalam orasinya pada Aksi Kamisan di depan Istana Negara pada 28 Februari lalu menyampaikan kritik kepada pemerintah tentang bangkitnya dwifungsi ABRI melalui penempatan perwira aktif menduduki jabatan di sejumlah lembaga negara.

Dalam orasi itu, Robertus juga menyanyikan Mars ABRI yang diplesetkan. Belakangan Robertus harus berurusan dengan aparat hukum karena ulahnya yang dianggap melecehkan institusi negara.

“Pemerintah menyampaikan terima kasih terhadap kritik yang telah disampaikan. Kritik adalah implementasi dari demokrasi, namun tolong jangan sampai kritik itu melanggar UU, patuhi koridor-koridornya,” papar Moeldoko.

(Baca Juga: Presiden Ingatkan Pentingnya Netralitas TNI)

Pada sesi tanya jawab, jurnalis menanyakan rencana prajurit TNI untuk menduduki sejumlah jabatan sipil di pemerintahan. Hal inilah yang dicurigai sebagai langkah untuk mengembalikan dwifungsi ABRI. Menanggapi pertanyaan itu, Moeldoko menjelaskan bahwa saat ini ada 10 institusi yang bisa dijabat oleh perwira TNI aktif yang pengisiannya sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Pada Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung,” ujar Moeldoko.

Senada dengan penjelasan Moeldoko, Jaleswari meminta agar para pengkritik membaca secara cermat revisi UU TNI. Menurutnya, UU TNI dibuat pada 2004 silam, yang saat itu memang baru ada 10 lembaga. “Dalam perkembangannya ternyata ada lembaga baru yang mungkin dapat diisi oleh TNI sesuai dengan tugas dalam UU,” kata Jaleswari.

Jaleswari meminta agar membaca revisi Pasal 47 dalam UU TNI harus dikaitkan dengan Pasal 7 yang menyebut TNI bisa menempatkan pasukan untuk urusan perbatasan, terorisme, hingga penanggulangan bencana. “Mengembalikan dwifungsi itu mimpi, tidak mungkin,” kata Jaleswari menegaskan. (Fox)

Advertisement

Berita terbaru

Olahraga3 jam ago

Komisi V DPRP Memonitor Kesiapan PON XX di Timika

TIMIKA, HaiPapua.com – Setelah membentuk Panitia Kerja (Panja) PON XX/2020, Komisi V DPRD Provinsi Papua memonitor dua kabupaten sebagai cluster...

Tanah Papua7 jam ago

Kapolda Papua Imbau Kembalikan Barang Milik Korban Helikopter MI-17

TIMIKA, HaiPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau mengimbau masyarakat yang menemukan barang-barang milik korban kecelakaan helikopter MI-17 untuk...

Berita1 hari ago

Polres Mimika Akan Luncurkan “Mimika Tertib Lalu Lintas”

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika akan mengelar kegiatan bertajuk “Mimika Tertib Lalu Lintas” atau MTL. Kegiatan ini rencananya akan...

Nasional2 hari ago

Komnas HAM: Kasus Paniai Berdarah adalah Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA, HaIPapua.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyimpulkan bahwa peristiwa Paniai Berdarah yang terjadi 7 –...

Tanah Papua5 hari ago

Tim SAR Berhasil Evakuasi 12 Jenazah dan FDR Heli Mi-17 ke Oksibil

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR berhasil mengevakuasi 12 jenazah kru dan penumpang Helikopter Mi-17 HA-5138 dari tebing pegunungan Mandala ke...

Tanah Papua6 hari ago

Pangdam Cenderawasih: Terima Kasih Telah Mendukung Operasi SAR Heli TNI-AD

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengapresiasi semua pihak yang telah membantu TNI untuk menemukan dan...

Tanah Papua6 hari ago

Tim SAR Temukan 12 Jenazah Di Antara Puing Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan berhasil mencapai lokasi puing Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138 pada Jumat (14/2/2020) siang, sekitar pukul...

Tanah Papua1 minggu ago

DKPP Berhentikan Anggota KPU Mimika Dedy Nataniel Mamboay

TIMIKA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Dedy Nataniel Mamboay selaku anggota Komisi Pemilihan...

Tanah Papua1 minggu ago

Norman Ditubun Menggagas Pendirian Perpustakaan Kampung Nawaripi

TIMIKA, HaIPapua.com – Norman Ditubun, Kepala Kampung Nawaripi, distrik Wania, Mimika, Papua menggagas berdirinya perpustakaan di kampung Nawaripi. Norman yang...

Tanah Papua1 minggu ago

Satu SST Tim Evakuasi Diterjunkan Dekat Lokasi Kecelakaan Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan akhirnya memulai proses evakuasi terhadap kru dan penumpang Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138, Kamis (13/2/2020)...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.