Connect with us
isidisini

Nasional

RUU Otsus Papua Diajukan ke DPR, Mendagri Minta Warga Papua Proaktif Sampaikan Aspirasi

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua ke DPR RI untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pengajuan RUU tersebut untuk menggantikan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua yang di dalamnya terdapat alokasi dana otsus yang akan berakhir pada 2021.

“Kami sudah mengajukan (RUU Otsus Papua) ke Komisi II (DPR RI) untuk masuk dalam Prolegnas 2020,” ujar Tito kepada wartawan usai menghadiri rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

(Baca Juga: Otsus Berakhir, Kontrak dengan Pemerintah Indonesia Berakhir?)

RUU Otsus Papua yang sudah digulirkan di DPR, kata Tito, baru pada tahap pengkajian khususnya mengenai mekanisme dan teknis yang lebih lanjut. Ia berharap selama proses pembahasan RUU ini, warga Papua proaktif untuk menyampaikan aspirasi terkait kelanjutan Otsus Papua.

“Kita menggunakan mekanisme bottom up dan top down. Bottom up, kita mendengar aspirasi dari warga Papua seperti apa bentuknya. Kalau dari (pemerintah) pusat, jelas yang utama apapun aspirasi kita tampung selama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.

Mantan Kapolda Papua 2012-2014 ini menyampaikan harapannya agar aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Misalnya, ada pemberian otonomi masalah ekonomi, perizinan, royalti, bagi hasil yang lebih besar. Aspirasi itu bisa, silahkan,” katanya menegaskan.

(Baca Juga: John Djonga: Tanpa Pengawasan, Program Jokowi di Papua Tidak akan Berhasil)

Tito mengaku belum dapat memastikan, apakah alokasi dana otsus Papua masih akan dilanjutkan atau tidak. Menurutnya, kelanjutan dana otsus Papua yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tergantung dari kemampuan fiskal Pemerintah Pusat.

“Kalau memang Pemerintah Pusat memiliki ruang fiskal yang mencukupi untuk itu, kenapa tidak. Tapi kalau seandainya tidak, apa opsi lainnya? itu masih dalam pembahasan di eksekutif, baik di tingkat lokal maupun pusat, serta nanti akan dibahas di tingkat legislatif,” paparnya.

“Yang penting kita masukkan dulu ke Prolegnas 2020, supaya pada 2021 sudah ada kepastian mengenai kelanjutan dana otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat,” katanya.

Sebelumnya, pada beberapa kesempatan Tito mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi dana otsus Papua untuk melihat sejauh mana program ini dan implementasinya bagi masyarakat Papua. (Fox)

Berita terbaru

Penyerahan APD dan uang Rp2 miliar Penyerahan APD dan uang Rp2 miliar
Pesona Papua22 menit ago

YPMAK Bantu RP2 Miliar fan APD Untuk Penanganan Covid-19 di Mimika

PenTIMIKA, HaiPapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menyerahkan bantuan berupa alat pelindung diri (APD) kepada Tim Gugus...

Puluhan karton minuman yang disita anggota Polres Mimika pada Jumat (29/03/2020) Puluhan karton minuman yang disita anggota Polres Mimika pada Jumat (29/03/2020)
Tanah Papua1 hari ago

Polisi Sita Minuman Beralkohol Yang Dijual di Luar Jam Yang Ditentukan

TIMIKA, HaiPapua.com – Jajaran Polres Mimika menyita puluhan karton minuman keras beralkohol dari penjual yang masih berjualan di luar waktu...

Tanah Papua4 hari ago

Kepala Kampung Nawaripi Inisiatif Sediakan Tempat Cuci Tangan

TIMIKA, HaiPapua.com – Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19, Norman Ditubun, Kepala Kampung Nawaripi, Distrik Wania menginisiasi...

Tanah Papua6 hari ago

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemda Papua Akan Tutup Bandar Udara, Pelabuhan, dan PLBN

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua akan menutup penerbangan, pelayaran kapal penumpang, dan perlintasan batas negara di pintu...

Nasional6 hari ago

Kasus Covid-19 Bertambah 107 Kasus, Tambahan 1 Kasus dari Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Jumlah warga yang terpapar virus corona atau Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tanah Air bertambah 107 kasus....

Tanah Papua6 hari ago

PT Freeport Mulai Batasi Perjalanan ke Area Tambang di Dataran Tinggi

TIMIKA, Haipapua.com – PT Freeport Indonesia mulai membatasi perjalanan ke area proyek PTFI dan dataran tinggi. Pembatasan tersebut mulai diberlakukan...

Tanah Papua1 minggu ago

DPC PSI Bagikan 1.500 Masker Gratis Kepada Warga Timika

TIMIKA, HaiPapua.com – Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia (DPC PSI) Kabupaten Mimika membagikan sebanyak 1.500 masker gratis kepada warga...

Tanah Papua1 minggu ago

Wartawan Timika Polisikan Oknum STIE Jambatan Bulan

TIMIKA, HaiPapua.com – Gabungan wartawan Timika, Kabupaten Mimika, Papua akhirnya memolisikan oknum STIE Jambatan Bulan ke Polres Mimika pada Jumat...

Tanah Papua2 minggu ago

KPID Imbau Lembaga Penyiaran di Papua Dukung Pemda Cegah Persebaran Covid-19

JAYAPURA, HaIPapua.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Papua mengimbau lembaga penyiaran, televisi maupun radio untuk menyosialisasikan secara baik...

Nasional2 minggu ago

Virus Corona dan Penularannya

JAKARTA, HaIPapua.com – Pemerintah telah menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana menyusul penyebaran wabah penyakit akibat virus corona atau yang...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.