Connect with us

Nasional

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial Seluas 91 Ribu Hektare untuk Masyarakat di Jambi

Published

on

JAMBI, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo menyerahkan 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat Provinsi Jambi di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018) kemarin.

“Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak, ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK. Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede,” ujar Presiden dalam sambutannya.

(Baca Juga: Reforma Agraria dan Perhutan Sosial untuk Mengatasi Kesenjangan Kepemilikan Lahan)

Presiden menjelaskan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dalam jangka waktu 35 tahun. Menurutnya, ini adalah sebuah hak yang diberikan kepada rakyat.

“Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi,” tuturnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat penerima betul-betul memanfaatkan lahannya untuk digarap dan ditanami. Ia berujar bahwa jika tidak digarap, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, SK tersebut akan dicabut.

“Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau enggak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?” kata Presiden yang kemudian diamini para hadirin.

Kepala Negara menuturkan bahwa pembagian SK kali ini merupakan tahapan pertama dan akan ada tahapan kedua dan ketiga sehingga rakyat memiliki lahan untuk berproduksi. Terkait komoditas yang ditanam, Presiden menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada masyarakat.

“Silakan yang sudah mendapatkan mau ditanami apa silakan. Yang banyak ditanami apa? Kopi? Silakan. Tanami sawit-sawit,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo serahkan 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat Provinsi Jambi di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018). (Biro Pers Setpres)

Khusus terkait sawit, Presiden mengingatkan bahwa produksi Indonesia saat ini sudah sangat besar, yakni sekira 42 juta ton per tahun dari 13 juta hektare lahan. Jika produksinya semakin bertambah, bukan tidak mungkin harganya juga akan jatuh.

“Dimain-mainin dengan harga di pasar internasional. Sawit ini kan semua kita ekspor. Sekarang untuk sawit saya beritahu, sekarang ada penolakan dari Uni Eropa. Di sana menanam juga yang mirip sawit, bukan sawit tapi. Minyaknya mirip-mirip, minyak bunga matahari di Perancis,” ungkapnya.

(Baca Juga: Moeldoko: Presiden Jokowi Komitmen Menata Keadilan Agraria)

Oleh karena itu, Presiden mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam memilih komoditas yang akan ditanam, tidak hanya berfokus pada sawit. Ia memberi contoh nilam yang biasa digunakan sebagai minyak untuk parfum dan kosmetik.

“Nanam komoditas yang mempunyai nilai lebih. Kopi sekarang baru bagus-bagusnya. Tapi juga nanti jangan semuanya kopi. Anjlok bareng-bareng lagi nanti. Ada yang kopi, nilam, atsiri. Tanaman kan macam-macam,” tandasnya.

Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa mayoritas komoditas perhutanan sosial adalah madu, kopi, minyak kepahiang, kayu manis, minyak atsiri, gaharu, dan karet yang dikelola agro forestry.

“Kombinasi pohon berkayu minimal 50 persen. Harus ada kombinasi kayu 50 persen dengan hasil hutan nonkayu,” kata Darmin.

Selain itu, Darmin juga menyampaikan bahwa di Jambi diselenggarakan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (Pesona). Festival ini adalah ajang pertemuan masyarakat dengan pengusaha dan promosi produk masyarakat untuk meningkatkan produktivitas perhutanan sosial.

“Pemerintah akan berikan bantuan bibit, tanaman produktif, ada KUR, ada CSR berupa peralatan pengolah hasil komoditi,” ujar Darmin.

Dalam acara ini turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Rangkuman keseluruhan SK yang diserahkan kepada masyarakat adalah sebanyak 15 Unit SK Hutan Desa seluas 42.667 Ha untuk 553 KK, 38 Unit SK Hutan Kemasyarakatan seluas 18.870 Ha untuk 3.922 KK, 33 Unit SK Hutan Tanaman Rakyat seluas 28.998,61 Ha untuk 3.411 KK, 6 Unit SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan seluas 1.461,93 Ha untuk 279 KK, jumlah keseluruhan 92 Unit SK seluas 91.997,54 Ha untuk 8.165 KK. (Fox)

Berita terbaru

Nasional23 jam ago

Presiden Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Penduduk 2020

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat berpartisipasi dan menyukseskan Sensus Penduduk 2020. Presiden mengatakan data kependudukan yang valid...

Nasional2 hari ago

Presiden Jokowi: Kedaulatan NKRI Harga Mati, Tidak Ada Tawar Menawar

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa isu utama yang paling penting dalam pertahanan negara adalah kedaulatan. Karena itu,...

Tanah Papua3 hari ago

TNI-Polri Gagalkan Transaksi Jual Beli Senpi, Satu Anggota KKSB Tewas Tertembak

NABIRE, HaIPapua.com – Tim gabungan TNI-Polri berhasil menggagalkan transaksi jual beli senjata api (senpi) di Kampung Nifasi, Distrik (kecamatan) Makimi,...

Ekonomi4 hari ago

Tunggakan Puluhan Miliar, PDAM Jayapura Akan Tertibkan Pelanggan Nakal

JAYAPURA, HaIPapua.com – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Jayapura akan melakukan penertiban besar-besaran pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air....

Tanah Papua5 hari ago

85 Prajurit Kodam Jaya Diperbantukan di Sejumlah Satuan Teritorial Baru di Papua

JAYAPURA, HaIPapua.com – Sebanyak 85 prajurit TNI-AD dari Kodam Jayakarta yang akan diperbantukan di Kodam XVII Cenderawasih tiba di Bandar...

Tanah Papua5 hari ago

Legislator Desak Polisi Atasi Begal di Timika

TIMIKA, HaIPapua – Legislator DPRD Mimika, Papua, Tansil Ashari mendesak aparat kepolisian resort Mimika untuk segera mengatasi aksi pembegalan yang...

Tanah Papua6 hari ago

Tiga Terdakwa Penjual Amunisi Menanti Vonis di Pengadilan Negeri Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Kasus jual beli amunisi yang melibatkan 3 warga Timika segera memasuki sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN)...

Tanah Papua1 minggu ago

LMA Tsingwarop Komitmen Perjuangkan Hak Masyarakat Tiga Kampung

TIMIKA, HaIPapua.com – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tsinga, Waa/Banti dan Aroanop (Tsingwarop) berkomitmen memperjuangkan hak-hak dasar warga dari tiga kampung...

Tanah Papua1 minggu ago

Kegiatan Belajar Mengajar di SD YPPK Titigi Belum Aktif

TIMIKA, HaIPapua.com – Usai libur Natal dan Tahun Baru, kegiatan belajar mengajar (KBM) di SD YPPK Titigi, Kabupaten Intan Jaya...

Nasional1 minggu ago

BMKG: Kecil Kemungkinan Asap dari Australia Menyebar ke Wilayah Indonesia

JAKARTA, HaIPapua.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menilai kecil kemungkinan asap dari kebakaran hutan di Australia akan menyebar...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.