Connect with us
isidisini

Nasional

Presiden: Penyederhanaan Regulasi Agar Lebih Adaptif dan Responsif

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo meminta dukungan untuk menyatukan visi dalam menciptakan sistem hukum yang fleksibel dan sederhana, namun tetap responsif demi kemajuan bangsa Indonesia.

Saat ini, kata Presiden, bangsa Indonesia dihadapkan pada era disrupsi dan tantangan yang semakin kompleks sehingga butuh cara kerja yang efektif dan efisien. Satu di antaranya, sistem hukum yang harus lebih responsif terhadap tantangan dan selaras dengan perkembangan zaman.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

“Saya mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama pemerintah berada dalam satu visi yang sama. Visi besar dalam menciptakan hukum yang fleksibel, hukum yang sederhana, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita,” ujar Presiden.

(Baca Juga: Pemerintah Segera Ajukan RUU Omnibus Law ke DPR)

Presiden mengungkapkan langkah pemerintah untuk melakukan penyederhanaan perundangan dengan menyinkronkan berbagai undang-undang yang disebut omnibus law. Dengan omnibus law, berbagai peraturan dan perundangan yang ada akan dipangkas, disederhanakan dan diselaraskan.

“Omnibus law perpajakan dan omnibus cipta lapangan kerja saat ini sedang kita siapkan dan segera akan kami sampaikan kepada DPR RI,” kata Presiden.

Menurutnya omnibus law memang belum populer di Indonesia, namun telah banyak diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Filipina. Dalam omnibus law, berbagai aturan yang substansi pengaturannya berbeda digabungkan menjadi satu aturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum.

“Strategi ini hendak digunakan dalam rangka mereformasi regulasi di Indonesia dengan harapan agar sistem hukum di Indonesia jauh lebih sederhana, fleksibel, responsif, dan cepat menghadapi era kompetisi,” paparnya.

(Baca Juga: Presiden Ingin Penyusunan RUU Omnibus Law Gunakan Prinsip Keterbukaan)

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, terdapat kurang lebih 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Kondisi hiper regulasi ini membuat negara kita terjerat oleh aturan kompleks yang dibuat sendiri.

“Oleh karena itu, mulai dari PP (Peraturan Pemerintah), Perpres, Permen, Perdirjen, sampai Perda harus kita sederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan nantinya dalam setiap memutuskan dan bertindak atas respons perubahan-perubahan dunia yang begitu cepat,” tandasnya.

Untuk diketahui, acara Penyampaian Laporan Tahunan MK Tahun 2019 dipimpin oleh Ketua MK, Anwar Usman. Pada acara ini, MK selaku lembaga negara dan lembaga peradilan konstitusi menyampaikan kinerja selama tahun 2019.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Fox)

Berita terbaru

Berita18 jam ago

Bupati Mimika Minta Pengadaan Alkes Melalui Perusahaan Swasta

TIMIKA, HaiPapua.com – Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta Menteri Dalam negeri Tito Karnavian untuk mengizinkan pengadaan alat kesehatan dalam rangka...

Berita18 jam ago

Wabup Mimika Minta Warga Manfaatkan Waktu Dengan Baik Di Tengah Pendemi Covid-19

TIMIKA, HaiPapua.com – Wakil Bupati Mimika Yohannis Rettob mengimbau masyarakat kabupaten Mimika secara khusus di wilayah kota Timika agar memanfaatkan...

Berita18 jam ago

Bupati Mimika Perpanjang Masa Karantina Wilayah Hingga 23 April

TIMIKA, HaiPapua.com – Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Timika, Jumat (03/04/2020) mengumumkan perpanjangnan waktu karantina wilayah di kabupaten Mimika hingga...

Tanah Papua2 hari ago

DLH Mimika Diminta Serius Tangani Sampah di TPS Nawaripi

TIMIKA, HaiPapua.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika, Papua diminta untuk serius menangani sampah sehingga tidak terjadi penumpukan di...

Berita3 hari ago

Pemkab Mimika Akan Beri Stimulan Bagi Tiga Pelaku Usaha

TIMIKA, HaiPapua.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika, akan memberikan stimulan bagi para pelaku usaha secara khusus pelaku usaha perhotelan,...

Tanah Papua3 hari ago

Lemasa Imbau Warga Mimika Patuhi Instruksi Bupati

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme, mengimbau kepada seluruh warga kabupaten Mimika untuk mematuhi instruksi bupati Mimika Eltinus...

Tanah Papua4 hari ago

Tokoh Nilai Bantuan YPMAK ke Pusat dan Provinsi Papua Tidak Efisien

TIMIKA, HaiPapua.com – Partisipasi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) dalam mencegah penyebaran virus korona atau covid-19 di tingkat...

Tanah Papua4 hari ago

Amankan Jalur Penerbangan, Pasukan TNI Duduki Markas KKSB di Distrik Serambakon

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pasukan TNI berhasil mengusir Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dari Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Komandan Korem...

Tanah Papua5 hari ago

Pendulang Emas Tradisional Ditemukan Tewas di Kali Kabur Mil 22

TIMIKA, HaIPapua.com – Modestus Welerubun (29) ditemukan tewas setelah terseret arus di Kali Kabur Mil 22, Timika, Kabupaten Mimika, Senin...

Tanah Papua5 hari ago

KKSB Serang Kantor Freeport Kuala Kencana, Satu Pekerja Asing Tewas

TIMIKA, HaIPapua.com – Dua pekerja tertembak akibat penyerangan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Senin (30/3/2020)....

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.