Connect with us
isidisini

Nasional

Presiden: Penyederhanaan Regulasi Agar Lebih Adaptif dan Responsif

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo meminta dukungan untuk menyatukan visi dalam menciptakan sistem hukum yang fleksibel dan sederhana, namun tetap responsif demi kemajuan bangsa Indonesia.

Saat ini, kata Presiden, bangsa Indonesia dihadapkan pada era disrupsi dan tantangan yang semakin kompleks sehingga butuh cara kerja yang efektif dan efisien. Satu di antaranya, sistem hukum yang harus lebih responsif terhadap tantangan dan selaras dengan perkembangan zaman.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

“Saya mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama pemerintah berada dalam satu visi yang sama. Visi besar dalam menciptakan hukum yang fleksibel, hukum yang sederhana, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita,” ujar Presiden.

(Baca Juga: Pemerintah Segera Ajukan RUU Omnibus Law ke DPR)

Presiden mengungkapkan langkah pemerintah untuk melakukan penyederhanaan perundangan dengan menyinkronkan berbagai undang-undang yang disebut omnibus law. Dengan omnibus law, berbagai peraturan dan perundangan yang ada akan dipangkas, disederhanakan dan diselaraskan.

“Omnibus law perpajakan dan omnibus cipta lapangan kerja saat ini sedang kita siapkan dan segera akan kami sampaikan kepada DPR RI,” kata Presiden.

Menurutnya omnibus law memang belum populer di Indonesia, namun telah banyak diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Filipina. Dalam omnibus law, berbagai aturan yang substansi pengaturannya berbeda digabungkan menjadi satu aturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum.

“Strategi ini hendak digunakan dalam rangka mereformasi regulasi di Indonesia dengan harapan agar sistem hukum di Indonesia jauh lebih sederhana, fleksibel, responsif, dan cepat menghadapi era kompetisi,” paparnya.

(Baca Juga: Presiden Ingin Penyusunan RUU Omnibus Law Gunakan Prinsip Keterbukaan)

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, terdapat kurang lebih 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Kondisi hiper regulasi ini membuat negara kita terjerat oleh aturan kompleks yang dibuat sendiri.

“Oleh karena itu, mulai dari PP (Peraturan Pemerintah), Perpres, Permen, Perdirjen, sampai Perda harus kita sederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan nantinya dalam setiap memutuskan dan bertindak atas respons perubahan-perubahan dunia yang begitu cepat,” tandasnya.

Untuk diketahui, acara Penyampaian Laporan Tahunan MK Tahun 2019 dipimpin oleh Ketua MK, Anwar Usman. Pada acara ini, MK selaku lembaga negara dan lembaga peradilan konstitusi menyampaikan kinerja selama tahun 2019.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua6 hari ago

Anggota Satgas Apter Gugur Dalam Kontak Tembak Dengan KKSB di Kampung Hitadipa

TIMIKA, HaIPapua.com – Seorang prajurit TNI gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kampung Hitadipa, Distrik...

Tanah Papua6 hari ago

Tim SAR Berhasil Evakuasi 3 Kru Helikopter PK-USS

JAYAPURA, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi 3 kru helikopter Bell 212 PK-USS, Sabtu (19/9/2020) siang. Seperti diberitakan...

Tanah Papua7 hari ago

Helikopter PT NUH Ditemukan Mendarat Darurat di Ketinggian 4.700 Kaki

JAYAPURA, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan berhasil menemukan keberadaan helikopter Bell 212 PK-USS milik PT Nasional Utility Helicopter (NUH) pada...

Tanah Papua1 minggu ago

TNI Akui Senpi Milik Almarhum Serka Sahlan Hilang

TIMIKA, HaIPapua.com – Senjata api (senpi) milik almarhum Serka Sahlan dilaporkan hilang setelah diserang kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di...

Tanah Papua1 minggu ago

Jenazah Ahmad Baidlawi Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Jenazah Ahmad Baidlawi (50), korban penganiayaan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten...

Tanah Papua1 minggu ago

Helikopter PT NUH Hilang Kontak di Kabupaten Nabire

JAYAPURA, HaIPapua.com – Helikopter Bell 212 nomor registrasi PK-USS milik PT Nasional Utility Helicopter (NUH) hilang kontak dalam penerbangan dari...

Tanah Papua1 minggu ago

Anggota Babinsa dan Pengemudi Ojek Tewas Dibantai KKSB

TIMIKA, HaIPapua.com – Seorang prajurit TNI dan seorang warga sipil dibunuh secara biadab oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di...

Tanah Papua1 minggu ago

TNI Tanggung Biaya Pengobatan 2 Warga Korban Penembakan KKSB di Intan Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menanggung biaya pengobatan dan membantu membiayai keluarga dua warga sipil korban penyerangan...

Tanah Papua1 minggu ago

Dua Warga Korban Penembakan KKSB di Intan Jaya Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Dua warga korban penembakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kabupaten Intan Jaya dievakuasi ke Timika, Kabupaten...

Tanah Papua2 minggu ago

Bebas Covid-19, Warga Ilaga Syukuri Dengan Bakar Batu dan Makan Bersama

Ilaga, HaiPapua.com – Kabupaten Puncak Ilaga masih termasuk dalam Zona hijau  Covid-19. Dengan kondisi tersebut pemerintah daerah dan warga mensyukuri...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.