Connect with us
isidisini

Nasional

Presiden: Penyederhanaan Regulasi Agar Lebih Adaptif dan Responsif

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo meminta dukungan untuk menyatukan visi dalam menciptakan sistem hukum yang fleksibel dan sederhana, namun tetap responsif demi kemajuan bangsa Indonesia.

Saat ini, kata Presiden, bangsa Indonesia dihadapkan pada era disrupsi dan tantangan yang semakin kompleks sehingga butuh cara kerja yang efektif dan efisien. Satu di antaranya, sistem hukum yang harus lebih responsif terhadap tantangan dan selaras dengan perkembangan zaman.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

“Saya mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama pemerintah berada dalam satu visi yang sama. Visi besar dalam menciptakan hukum yang fleksibel, hukum yang sederhana, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita,” ujar Presiden.

(Baca Juga: Pemerintah Segera Ajukan RUU Omnibus Law ke DPR)

Presiden mengungkapkan langkah pemerintah untuk melakukan penyederhanaan perundangan dengan menyinkronkan berbagai undang-undang yang disebut omnibus law. Dengan omnibus law, berbagai peraturan dan perundangan yang ada akan dipangkas, disederhanakan dan diselaraskan.

“Omnibus law perpajakan dan omnibus cipta lapangan kerja saat ini sedang kita siapkan dan segera akan kami sampaikan kepada DPR RI,” kata Presiden.

Menurutnya omnibus law memang belum populer di Indonesia, namun telah banyak diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Filipina. Dalam omnibus law, berbagai aturan yang substansi pengaturannya berbeda digabungkan menjadi satu aturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum.

“Strategi ini hendak digunakan dalam rangka mereformasi regulasi di Indonesia dengan harapan agar sistem hukum di Indonesia jauh lebih sederhana, fleksibel, responsif, dan cepat menghadapi era kompetisi,” paparnya.

(Baca Juga: Presiden Ingin Penyusunan RUU Omnibus Law Gunakan Prinsip Keterbukaan)

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, terdapat kurang lebih 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Kondisi hiper regulasi ini membuat negara kita terjerat oleh aturan kompleks yang dibuat sendiri.

“Oleh karena itu, mulai dari PP (Peraturan Pemerintah), Perpres, Permen, Perdirjen, sampai Perda harus kita sederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan nantinya dalam setiap memutuskan dan bertindak atas respons perubahan-perubahan dunia yang begitu cepat,” tandasnya.

Untuk diketahui, acara Penyampaian Laporan Tahunan MK Tahun 2019 dipimpin oleh Ketua MK, Anwar Usman. Pada acara ini, MK selaku lembaga negara dan lembaga peradilan konstitusi menyampaikan kinerja selama tahun 2019.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua8 jam ago

Anggota DPRD Mimika Soroti Dugaan Penggunaan Profil Pengusaha Asli untuk Mendapat Proyek

TIMIKA, HaIPapua.com – Anggota DPRD Mimika Den B Hagabal menyoroti dugaan penggunaan profil pengusaha asli Papua untuk mendapatkan proyek dari...

Nasional11 jam ago

Teknologi Mortar Busa untuk Konstruksi Infrastruktur di Tanah Lunak

JAKARTA, HaIPapua.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong jajarannya melakukan riset dan pengembangan bagi penyediaan...

Olahraga2 hari ago

Turnamen Persemi Cup II Resmi Bergulir

TIMIKA, HaiPapua.com – Turnamen sepak bola Persemi Cup II resmi bergulir setelah dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika...

Penandatanganan berita acara pelantikan oleh salah satu Dikmaba disaksika oleh PangdamXVII/Cendrawasih Mayjen TNI Herman Asaribab Penandatanganan berita acara pelantikan oleh salah satu Dikmaba disaksika oleh PangdamXVII/Cendrawasih Mayjen TNI Herman Asaribab
Tanah Papua2 hari ago

Pangdam Cenderawasih Lantik 465 Siswa Dikmaba

JAYAPURA, HaiPapua.com – Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab melantik 465 siswa Pendidikan Pertama Bintara...

Olahraga5 hari ago

Komisi V DPRP Memonitor Kesiapan PON XX di Timika

TIMIKA, HaiPapua.com – Setelah membentuk Panitia Kerja (Panja) PON XX/2020, Komisi V DPRD Provinsi Papua memonitor dua kabupaten sebagai cluster...

Tanah Papua5 hari ago

Kapolda Papua Imbau Kembalikan Barang Milik Korban Helikopter MI-17

TIMIKA, HaiPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau mengimbau masyarakat yang menemukan barang-barang milik korban kecelakaan helikopter MI-17 untuk...

Tanah Papua6 hari ago

Polres Mimika Akan Luncurkan “Mimika Tertib Lalu Lintas”

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika akan mengelar kegiatan bertajuk “Mimika Tertib Lalu Lintas” atau MTL. Kegiatan ini rencananya akan...

Nasional6 hari ago

Komnas HAM: Kasus Paniai Berdarah adalah Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA, HaIPapua.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyimpulkan bahwa peristiwa Paniai Berdarah yang terjadi 7 –...

Tanah Papua1 minggu ago

Tim SAR Berhasil Evakuasi 12 Jenazah dan FDR Heli Mi-17 ke Oksibil

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR berhasil mengevakuasi 12 jenazah kru dan penumpang Helikopter Mi-17 HA-5138 dari tebing pegunungan Mandala ke...

Tanah Papua1 minggu ago

Pangdam Cenderawasih: Terima Kasih Telah Mendukung Operasi SAR Heli TNI-AD

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengapresiasi semua pihak yang telah membantu TNI untuk menemukan dan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.