Connect with us

Nasional

Presiden Jokowi Komitmen Membangun Birokrasi Bersih dan Modern

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof Dr Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kebijakan meritokrasi di internal birokrasi saat ini sudah berada di jalur yang benar dan tepat. Namun, dia mengakui masih terjadi banyak penyimpangan dalam implementasinya di antaranya jual beli jabatan.

Pendapat tersebut merujuk pada sejumlah kasus suap jual beli jabatan yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan yang terbaru tertangkapnya salah seorang petinggi partai diduga terkait kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama.

“Hal ini harus kita jadikan momentum penindakan dan perbaikan yang lebih serius. Kita perkuat kerja sama dan koordinasi antara KPK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menegakkan aturan hukum dan etika dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi,” ujar Jimly dalam diskusi bertema “Teguh Membangun Pemerintah Bersih dan Modern” yang diadakan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Bina Graha, Jakarta, pekan lalu.

(Baca Juga: Deregulasi dan Debirokrasi Bagian dari Upaya Pencegahan Korupsi)

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, saat ini birokrasi kita terus bergerak maju, walaupun kualitas layanan publik masih harus terus ditingkatkan.

“Hal ini dapat dilihat dari skor Government Effectiveness Index Indonesia tahun 2017 sebesar 54,8 dari skala 100. Ini menjadi skor terbaik yang pernah kita raih sepanjang sejarah penilaian yang dilakukan Bank Dunia terhadap kinerja birokrasi Indonesia sejak 1996,” kata Yanuar.

Menurut Yanuar, peningkatan skor Indeks Efektivitas Pemerintah ini tak lepas dari perhatian serius yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap reformasi birokrasi.

“Dalam setiap rapat terbatas mengenai manajemen ASN, Presiden telah menginstruksikan penguatan pengawasan sistem merit ASN untuk mencegah jual beli jabatan, serta penguatan skor Indeks Efektivitas Pemerintah, dan peningkatan kualitas layanan publik sampai ke pelosok daerah,” papar Yanuar.

Reformasi Birokrasi

Dalam diskusi itu, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengungkapkan langkah pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan perubahan mendasar dalam proses perencanaan, rekrutmen, dan penempatan ASN.

“Pemerintah telah membuat sistem informasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan, rekrutmen, dan penempatan ASN yang menjamin fairness dan akuntabilitas,” kata Dwi.

(Baca Juga: Rekrutmen Tenaga Honorer Dihentikan, Seleksi Berbasis Merit Solusi Pembenahan Birokrasi)

Dwi mengatakan penerapan sistem informasi ini sudah diberlakukan untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) 2019.
Sistem ini juga, kata Dwi, dipakai untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.

“Rekrutmen CPNS bagi TH-K2 untuk fungsional guru dan tenaga kesehatan berusia di bawah 35 tahun sudah lulus sebanyak 6.811 orang. Untuk rekrutmen 43.243 tenaga kesehatan PTT untuk dokter umum, dokter gigi, dan bidan desa yang berbasis seleksi dan uji kompetensi. Sementara untuk rekrutmen CPPPK 2019 tahap I bagi fungsional guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian sudah lulus sebanyak 51 ribu orang atau sekitar 70 persen dari total pendaftar,” papar Dwi.

Komitmen penguatan pengawasan sistem merit ASN juga disampaikan Ketua KASN, Sofian Effendi. Ia mencontohkan implementasi sistem seleksi jabatan pimpinan tinggi (SIJAPTI) dan sistem informasi penilaian mandiri penerapan sistem merit (SIPINTER) berbasis teknologi informasi.

“Aplikasi ini dibuat untuk mengefektifkan pengawasan seleksi jabatan pimpinan tinggi ASN,” ujar Sofian.

(Baca Juga: Apa Kabar Reformasi Birokrasi?)

Selain penerapan sistem pengawasan, kata Sofian, pemerintah juga telah menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada 1.153 orang dari total 2.357 orang ASN yang terlibat kasus tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Kedua hal ini dilakukan untuk menjamin penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dan mencegah terjadinya kasus jual beli jabatan di birokrasi pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi lagi di kemudian hari,” kata Sofian.

Birokrasi Bebas dari Intervensi Politik

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengungkapkan cara untuk mencegah jual beli jabatan dengan mensterilkan birokrasi dari intervensi politik sehingga bisa menjalankan fungsinya secara maksimal.

“Oleh karena itu KASN harus diperkuat kewenangan dan rekomendasinya. Jangan seperti usulan DPR yang ingin membubarkan KASN,” kata Adnan.

Selain itu, Adnan menekankan aspek penegakan kode etik dan kode perilaku bagi PNS yang harus punya efek jera. “Jadi kalau ASN sudah terbukti korupsi, ya harus segera dipecat,” kata dia. (Fox)

Advertisement

Berita terbaru

Tanah Papua22 jam ago

Mengulang Kejadian 2017, Belasan Warga Meninggal Tanpa Penanganan Medis di Yahukimo

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo mengirim tim kesehatan dan obat-obatan ke Distrik (kecamatan) Bomela menyusul laporan ada 13...

Nasional1 hari ago

Kebijakan Zonasi untuk Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan

JAKARTA, HaIPapua.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan kebijakan zonasi pendidikan yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi...

Ekonomi2 hari ago

Presiden Optimis Potensi UMKM Masih Dapat Ditingkatkan

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo bertemu perwakilan asosiasi dan himpunan yang menaungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)...

Tanah Papua2 hari ago

Dakwaan Dibatalkan PN Manokwari, Yogor Telenggen Dikembalikan ke Polda Papua

JAYAPURA, HaIPapua.com – Terpidana seumur hidup, Kartu Kuning Yoman alias Yogor Telenggen (30) kembali dipindahkan ke Jayapura setelah menjalani persidangan...

Tanah Papua3 hari ago

Polda Papua Gelar Operasi Bina Kusuma Matoa 2019

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian Daerah Papua akan menggelar Operasi Bina Kusuma Matoa 2019 yang akan melibatkan 60 personel mulai 18...

Nasional3 hari ago

Presiden Ingin Calon Pimpinan KPK yang Berkomitmen Memberantas Korupsi

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 di Istana...

Nasional4 hari ago

Presiden: Membangun Negara Butuh Kebersamaan

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa Indonesia yang majemuk adalah sebuah negara besar dengan persoalan yang juga sedemikian...

Tanah Papua5 hari ago

Diserang Malaria, 11 Anggota Satgaspam Trans Papua Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Tak hanya ancaman serangan dari kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), prajurit TNI yang bertugas di pedalaman Papua...

Nasional6 hari ago

Presiden: Percayakan Pengungkapan Kerusuhan 21-22 Mei Ditangani Polri

DENPASAR, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk memercayakan penyelesaian kasus kerusuhan yang terjadi saat aksi massa 21-22 Mei...

Nasional6 hari ago

Presiden Tinjau Proyek Penataan dan Rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua

DENPASAR, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana meninjau Waduk Muara Nusa Dua, Denpasar, Bali, Jumat (14/6/2019). Penataan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.