Connect with us
isidisini

Nasional

PP 49/2018 Jadi Payung Hukum Rekrut ASN Profesional

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK.
Hal ini disampaikan oleh Presiden di dalam sambutannya pada puncak perayaan Hari Guru Nasional 2018 dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Sabtu (1/12/2018).

(Baca Juga: Solusi untuk Tenaga Honorer Melalui Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun. Karenanya, pemerintah harus memastikan agar skema kebijakan PPPK ini dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer.

“Secara prinsip, rekrutmen PPPK harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik,” pesan Presiden.

Di tempat terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyampaikan bahwa seleksi berbasis merit menjadi prasyarat dasar dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Sistem merit adalah kebijakan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

“Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional,” kata Moeldoko di Jakarta, Minggu (2/12/2018).

(Baca Juga: Rekrutmen Tenaga Honorer Dihentikan, Seleksi Berbasis Merit Solusi Pembenahan Birokrasi)

Ia mengakui, saat ini masih ada tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Ia berharap skema PPPK yang berbasis seleksi menggunakan sistem merit dapat menyelesaikan masalah tenaga honorer ini.

“Skema PPPK ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru,” kata doktor bidang ilmu administrasi dari Universitas Indonesia ini.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho. (KSP)

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan bahwa PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK adalah salah satu aturan pelaksanaan dari Undang-Undang ASN yang sangat krusial.

“Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini ditujukan sebagai payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta,” kata Yanuar.

(Baca Juga: Pemerintah Godok Tiga Alternatif Solusi untuk Guru Honorer)

Yanuar mengatakan, kebijakan PPPK ini diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu. Untuk batasan usia pelamar, minimal 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut.

“Para PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara,” ujarnya

“Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia,” pungkas Yanuar. (Fox)

Berita terbaru

Dermaga Pelabuhan Portsite PT Freeport Indonesia Dermaga Pelabuhan Portsite PT Freeport Indonesia
Tanah Papua3 minggu ago

Danbrigif 20/3 Kostrad Lepas 330 Prajurit Lattuk Raider

Timika, Haipapua.com – Komandan Batalyon Infanteri 755/20/3 Kostrad Mayor Inf Afrianto Dolly beserta 330 orang prajurit jajaran Brigif 20/3 Kostrad dilepas...

Tanah Papua1 bulan ago

Yonif 754/ENK Gelar Baksos Ciptakan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

TIMIKA, HaiPapua.com – Sebagai bentuk kepedulian dalam kemanunggalan TNI dan rakyat, Satuan Batalyon Infanteri 754/ENK/20/3 Kostrad melaksanakan Baksos dengan membagikan...

Tanah Papua1 bulan ago

SAR Timika Temukan Pemuda Yang Tersesat di Hutan Wania

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor pencarian dan pertolongan SAR Timika akhirnya berhasil menemukan Syarif (30), pemuda yang dilaporkan keluarganya tersesat di...

Olahraga2 bulan ago

Mountain Gold Basketball Timika mendaftar IBL

TIMIKA, HaiPapua.com – Geliat olahraga Papua terus berkembang. Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 akan menjadi kebangkitan olahraga di berbagai cabang...

Tanah Papua2 bulan ago

Sebanyak 40 Personel SAR Timika Jalani Rapid Test

TIMIKA, Haipapua.com – Dalam rangka mendukung pencegahan dan penyebaran virus corona baru atau covid-19, sebanyak 40 personel Kantor Pencarian dan...

Tanah Papua2 bulan ago

Pemkab Mimika Evaluasi Pra New Normal Pekan Ini

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua telah memberlakukan pra new normal sejak 5 Juni lalu dan akan berakhir pada...

Tanah Papua2 bulan ago

Polres Mimika Musnahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Seberat 17,69 Gram

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika musnahkan barang bukti Narkotika/ Golongan I jenis tembakau sintetis seberat 17,69 gram bertempat dikantor...

Berita2 bulan ago

Kodim 1710/Mimika Peringati Hari Lahir Pancasila Dengan Cara Unik

TIMIKA, HaiPapua.com – Keluarga besar Kodim 1710/Mimika beserta jajaranmemperingati hari lahir Pancasila dengan cara yang unik yaitu melaksanakan nonton bareng...

Tanah Papua2 bulan ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua3 bulan ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.