Connect with us

Nasional

Perpres 54/2018, Kolaborasi Pemerintah dan KPK dalam Pencegahan Korupsi

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Pemerintah dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kini berkolaborasi dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada pada 20 Juli lalu.

Timnas PK ini terdiri dari Pimpinan KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PPN/Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

“Tujuan dari kolaborasi dalam Stranas PK adalah sinergi dan kolaborasi Pemerintah dengan KPK, supaya tidak berjalan sendiri-sendiri. Presiden ingin inovasi kebijakan yang mendorong pecegahan korupsi yang lebih berdampak. Strategi yang sudah ada sebelumnya kita evaluasi dan kita perkuat melalui Perpres 54/2018,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang kali ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/8/2018).

(Baca Juga: Perpres 54/2018 Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Pencegahan Korupsi)

“Perpres ini adalah revisi dari Perpres No 25/2012. Ini sebuah upaya dari penjabaran komitmen dan arah kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Jokowi terkait pencegahan korupsi. Perpres ini sudah dirintis dari tahun 2016 dan rampung pada Juli tahun ini,” kata Moeldoko menambahkan.

Ia menekankan, Pemerintah bersama KPK. serta 20 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan berjuang bersama untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi.

“Mungkin ada pertanyaan, kenapa diubah Perpresnya? Sesungguhnya, ada 4 pokok perubahan. Selama ini terlihat di publik, fokus hanya penindakan di KPK. Sementara, pencegahan jauh lebih baik. Kalau penindakan pasti uangnya sudah hilang, tapi kalau pencegahan, uangnya masih bisa diselamatkan,” ujar Moeldoko.

Stranas PK ini, kata Moeldoko, sebuah terobosan baru dengan menempatkan KPK tetap sebagai koordinator. KPK yang memiliki tugas dan kewenangan koordinasi dan supervisi, nantiny aakan berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendagri, Kementerian PAN RB, dan KSP.

“Kita akan fokus pada tiga hal, yakni tataniaga dan perizinan, keuangan negara, reformasi dan birokrasi, serta penegakan hukum. Dukungan ini untuk memperkuat kepastian berusaha. Jangan sampai ada upaya-upaya yang melemahkan kepastian berusaha. Karena, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit,” kata Moeldoko menjelaskan.

(Baca Juga: Perpres 54/2018 Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Pencegahan Korupsi)

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa kolaborasi ini akan mengarahkan fokus pada prioritas pembangunan nasional khususnya sektor Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

“Upaya pencegahan korupsi harus bisa mendongkrak kemajuan pembangunan nasional secara umum. Oleh karenanya dampak terhadap CPI (Corruption Perceptions Index) dan EODB (Easy of Doing Business) juga patut diperhitungkan dalam perencanaan aksi nantinya,” ujar Bambang.

Pelaporan Satu Pintu

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan bahwa selama ini, terlalu banyak rencana aksi dan Pemerintah Daerah disibukkan dengan laporan. “Kalau pelaporan sudah satu pintu di sini, maka pelaksanaan pencegahan korupsi bisa lebih optimal, bukan hanya kepatuhan administratif saja,” kata Tjahjo.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyambut positif terbitnya Perpres 54/2018 tentang Stranas PK ini sebagai terobosan bagus untuk pencegahan korupsi.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, Perpres ini tidak mengurangi independensi KPK. Malah ini terobosan bagus untuk pencegahan. Saat ini teman-teman Sekretariat sedang merumuskan SOP dan rencana aksi bersama-sama. Saya yakin ini arah yang baik untuk pencegahan korupsi negara kita,” kata Agus.

(Baca Juga: Laode Syarif: Perpres 54/2018 Perkuat Kolaborasi Pencegahan Korupsi)

Perpres 54/2018 merupakan revisi dan penguatan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya diatur dalam Perpres 55/2012. Strategi baru ini mengamanatkan kolaborasi Pemerintah dengan KPK.

Selain menekankan kolaborasi untuk pertama kalinya bersama dengan KPK, Perpres ini juga mengamanatkan agar pelaksanaan upaya anti korupsi yang lebih fokus dan mengutamakan outcome, dan memperluas partisipasi publik. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua3 hari ago

Tim SAR Berhasil Evakuasi 12 Jenazah dan FDR Heli Mi-17 ke Oksibil

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR berhasil mengevakuasi 12 jenazah kru dan penumpang Helikopter Mi-17 HA-5138 dari tebing pegunungan Mandala ke...

Tanah Papua3 hari ago

Pangdam Cenderawasih: Terima Kasih Telah Mendukung Operasi SAR Heli TNI-AD

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengapresiasi semua pihak yang telah membantu TNI untuk menemukan dan...

Tanah Papua4 hari ago

Tim SAR Temukan 12 Jenazah Di Antara Puing Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan berhasil mencapai lokasi puing Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138 pada Jumat (14/2/2020) siang, sekitar pukul...

Tanah Papua4 hari ago

DKPP Berhentikan Anggota KPU Mimika Dedy Nataniel Mamboay

TIMIKA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Dedy Nataniel Mamboay selaku anggota Komisi Pemilihan...

Tanah Papua5 hari ago

Norman Ditubun Menggagas Pendirian Perpustakaan Kampung Nawaripi

TIMIKA, HaIPapua.com – Norman Ditubun, Kepala Kampung Nawaripi, distrik Wania, Mimika, Papua menggagas berdirinya perpustakaan di kampung Nawaripi. Norman yang...

Tanah Papua5 hari ago

Satu SST Tim Evakuasi Diterjunkan Dekat Lokasi Kecelakaan Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan akhirnya memulai proses evakuasi terhadap kru dan penumpang Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138, Kamis (13/2/2020)...

Tanah Papua5 hari ago

Danrem 172: Cuaca Ekstrem Jadi Kendala Utama Evakuasi Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR terus mematangkan persiapan evakuasi Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138 yang jatuh di Pegunungan Mandala, Distrik (kecamatan)...

Nasional5 hari ago

Kecam Aksi Intoleransi, Presiden Perintah Kapolri Tindak Tegas Pelaku Intoleran

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait kasus intoleransi yang terjadi di Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung...

Nasional6 hari ago

Presiden Lantik Laksamana Madya TNI Aan Kurnia Sebagai Kepala Bakamla

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pelantikan tersebut...

Tanah Papua6 hari ago

Polres Pegunungan Bintang Siapkan Satu Peleton Dukung Evakuasi Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Polres Pegunungan Bintang menyiapkan satu peleton personel untuk mendukung evakuasi Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138. Seperti diberitakan sebelumnya,...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.