Connect with us
isidisini

Nasional

Perpres 54/2018, Kolaborasi Pemerintah dan KPK dalam Pencegahan Korupsi

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Pemerintah dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kini berkolaborasi dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada pada 20 Juli lalu.

Timnas PK ini terdiri dari Pimpinan KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PPN/Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

“Tujuan dari kolaborasi dalam Stranas PK adalah sinergi dan kolaborasi Pemerintah dengan KPK, supaya tidak berjalan sendiri-sendiri. Presiden ingin inovasi kebijakan yang mendorong pecegahan korupsi yang lebih berdampak. Strategi yang sudah ada sebelumnya kita evaluasi dan kita perkuat melalui Perpres 54/2018,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang kali ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/8/2018).

(Baca Juga: Perpres 54/2018 Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Pencegahan Korupsi)

“Perpres ini adalah revisi dari Perpres No 25/2012. Ini sebuah upaya dari penjabaran komitmen dan arah kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Jokowi terkait pencegahan korupsi. Perpres ini sudah dirintis dari tahun 2016 dan rampung pada Juli tahun ini,” kata Moeldoko menambahkan.

Ia menekankan, Pemerintah bersama KPK. serta 20 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan berjuang bersama untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi.

“Mungkin ada pertanyaan, kenapa diubah Perpresnya? Sesungguhnya, ada 4 pokok perubahan. Selama ini terlihat di publik, fokus hanya penindakan di KPK. Sementara, pencegahan jauh lebih baik. Kalau penindakan pasti uangnya sudah hilang, tapi kalau pencegahan, uangnya masih bisa diselamatkan,” ujar Moeldoko.

Stranas PK ini, kata Moeldoko, sebuah terobosan baru dengan menempatkan KPK tetap sebagai koordinator. KPK yang memiliki tugas dan kewenangan koordinasi dan supervisi, nantiny aakan berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendagri, Kementerian PAN RB, dan KSP.

“Kita akan fokus pada tiga hal, yakni tataniaga dan perizinan, keuangan negara, reformasi dan birokrasi, serta penegakan hukum. Dukungan ini untuk memperkuat kepastian berusaha. Jangan sampai ada upaya-upaya yang melemahkan kepastian berusaha. Karena, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit,” kata Moeldoko menjelaskan.

(Baca Juga: Perpres 54/2018 Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Pencegahan Korupsi)

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa kolaborasi ini akan mengarahkan fokus pada prioritas pembangunan nasional khususnya sektor Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

“Upaya pencegahan korupsi harus bisa mendongkrak kemajuan pembangunan nasional secara umum. Oleh karenanya dampak terhadap CPI (Corruption Perceptions Index) dan EODB (Easy of Doing Business) juga patut diperhitungkan dalam perencanaan aksi nantinya,” ujar Bambang.

Pelaporan Satu Pintu

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan bahwa selama ini, terlalu banyak rencana aksi dan Pemerintah Daerah disibukkan dengan laporan. “Kalau pelaporan sudah satu pintu di sini, maka pelaksanaan pencegahan korupsi bisa lebih optimal, bukan hanya kepatuhan administratif saja,” kata Tjahjo.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyambut positif terbitnya Perpres 54/2018 tentang Stranas PK ini sebagai terobosan bagus untuk pencegahan korupsi.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, Perpres ini tidak mengurangi independensi KPK. Malah ini terobosan bagus untuk pencegahan. Saat ini teman-teman Sekretariat sedang merumuskan SOP dan rencana aksi bersama-sama. Saya yakin ini arah yang baik untuk pencegahan korupsi negara kita,” kata Agus.

(Baca Juga: Laode Syarif: Perpres 54/2018 Perkuat Kolaborasi Pencegahan Korupsi)

Perpres 54/2018 merupakan revisi dan penguatan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya diatur dalam Perpres 55/2012. Strategi baru ini mengamanatkan kolaborasi Pemerintah dengan KPK.

Selain menekankan kolaborasi untuk pertama kalinya bersama dengan KPK, Perpres ini juga mengamanatkan agar pelaksanaan upaya anti korupsi yang lebih fokus dan mengutamakan outcome, dan memperluas partisipasi publik. (Fox)

Berita terbaru

Berita2 jam ago

Pemkab Mimika Akan Beri Stimulan Bagi Tiga Pelaku Usaha

TIMIKA, HaiPapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, akan memberikan stimulan bagi para pelaku usaha secara khusus pelaku usaha perhotelan, restoran dan...

Tanah Papua2 jam ago

Lemasa Imbau Warga Mimika Patuhi Instruksi Bupati

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme, mengimbau kepada seluruh warga kabupaten Mimika untuk mematuhi instruksi bupati Mimika Eltinus...

Berita1 hari ago

Tokoh Nilai Bantuan YPMAK ke Pusat dan Provinsi Papua Tidak Efisien

TIMIKA, HaiPapua.com – Partisipasi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) dalam mencegah penyebaran virus korona atau covid-19 di tingkat...

Tanah Papua2 hari ago

Amankan Jalur Penerbangan, Pasukan TNI Duduki Markas KKSB di Distrik Serambakon

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pasukan TNI berhasil mengusir Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dari Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Komandan Korem...

Tanah Papua2 hari ago

Pendulang Emas Tradisional Ditemukan Tewas di Kali Kabur Mil 22

TIMIKA, HaIPapua.com – Modestus Welerubun (29) ditemukan tewas setelah terseret arus di Kali Kabur Mil 22, Timika, Kabupaten Mimika, Senin...

Tanah Papua2 hari ago

KKSB Serang Kantor Freeport Kuala Kencana, Satu Pekerja Asing Tewas

TIMIKA, HaIPapua.com – Dua pekerja tertembak akibat penyerangan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Senin (30/3/2020)....

Tanah Papua2 hari ago

OTK Tembak Karyawan Freeport di Kuala Kencana

TIMIKA, HaiPapua.com – Sekelompok Orang Tak Dikenal (OTK) yang diduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Pimpinan Joni Botak, pada Senin (30/03/2020)...

Penyerahan APD dan uang Rp2 miliar Penyerahan APD dan uang Rp2 miliar
Pesona Papua2 hari ago

YPMAK Bantu RP2 Miliar dan APD Untuk Penanganan Covid-19 di Mimika

PenTIMIKA, HaiPapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menyerahkan bantuan berupa alat pelindung diri (APD) kepada Tim Gugus...

Puluhan karton minuman yang disita anggota Polres Mimika pada Jumat (29/03/2020) Puluhan karton minuman yang disita anggota Polres Mimika pada Jumat (29/03/2020)
Tanah Papua3 hari ago

Polisi Sita Minuman Beralkohol Yang Dijual di Luar Jam Yang Ditentukan

TIMIKA, HaiPapua.com – Jajaran Polres Mimika menyita puluhan karton minuman keras beralkohol dari penjual yang masih berjualan di luar waktu...

Tanah Papua6 hari ago

Kepala Kampung Nawaripi Inisiatif Sediakan Tempat Cuci Tangan

TIMIKA, HaiPapua.com – Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19, Norman Ditubun, Kepala Kampung Nawaripi, Distrik Wania menginisiasi...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.