Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Permohonan Paslon JOSUA Ditolak MK, LUKMEN Kembali Pimpin Papua

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Petahana Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe – Klemen Tinal (LUKMEN) dipastikan kembali memimpin Provinsi Papua periode 2018-2023 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua yang diajukan pasangan calon (paslon) John Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (JOSUA).

Dalam Amar Putusan Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018 yang dibacakan Anwar Usman selaku Ketua Panel di Ruang Sidang MK, Kamis (9/8/2018), menerima eksepsi KPU Provinsi Papua selaku termohon dan kuasa hukum pasangan LUKMEN selaku pihak terkait berkaitan dengan kedudukan hukum paslon JOSUA.

(Baca Juga: Sengketa Pilkada Serentak 2018 di MK, Terbanyak dari Papua)

Rapat Permusyawaratan Hakim yang diikuti oleh 9 Hakim Konstitusi menyatakan paslon JOSUA selaku pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam sengketa Pilkada Papua.

“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Anwar Usman selaku Ketua Panel Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua, di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Putusan MK Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018 diputuskan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi yang ditandatangani oleh Anwar Usman selaku Ketua, dengan Hakim Anggota yakni, Aswanto, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams.

Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Dalam pertimbangan hukum putusan ini, Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi menegaskan bahwa paslon JOSUA memenuhi syarat berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Pada Pasal 3, Pemohon yakni paslon JOSUA adalah peserta Pilgub Papua berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018,” kata Anwar Usman.

Namun, paslon JOSUA tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir Pilkada Papua dengan ketentuan selisih perolehan suara harus 1,5 persen, mengacu pada jumlah penduduk Provinsi Papua yang berada diantara 2 juta hingga 6 juta jiwa.

“Perolehan suara paslon JOSUA selaku pemohon adalah 932.008 suara, sedang perolehan suara pihak terkait paslon LUKMEN sebanyak 1.939.539 suara. Artinya selisih perolehan suara adalah 1.007.531 suara. Sementara ketentuan batas perolehan suara yang berhak mengajukan permohonan adalah paling banyak 1,5 persen x 2.871.547 (total suara sah) adalah 43.073,” kata Anwar Usman.

(Baca Juga: Kuasa Hukum KPUD Mimika dan OMTOB Bantah Tuduhan 5 Paslon di MK)

Sebelumnya, kuasa hukum KPU Provinsi Papua dan paslon LUKMEN dalam sidang sebelumnya mengajukan keberatan bahwa paslon JOSUA tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat minimal untuk mengajukan sengketa hasil Pilgub Papua berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU No 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017.

“Menimbang bahwa oleh karena keberatan (eksepsi) termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan,” ucap Anwar Usman. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Haris Azhar: Kami Akan Minta Pemda Sediakan Transportasi Kembalikan Warga Ke Distrik Tembagapura

TIMIKA, HaiPapua.com – Kuasa Hukum Forum Pemilik Hak Sulung, Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop (FPHS – Tsingwarop) Haris Azhar, mengatakan akan...

Tanah Papua2 minggu ago

Jadi Tersangka Penyebar Video Porno, Bupati Mimika Terancam Dicopot

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng (EO) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan...

Tanah Papua2 minggu ago

Adang TGPF, Bukti KKB Lakukan Kekerasan Bersenjata Masif di Kabupaten Intan Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan penyerangan terhadap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) membuktikan masifnya kekerasan...

Tanah Papua2 minggu ago

Kapolda Papua Desak Bupati Bantu Redam Kekerasan Bersenjata

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mendesak para Kepala Daerah ikut terlibat meredam aksi kekerasan yang dilakukan...

Tanah Papua3 minggu ago

Anggota TGPF dan Prajurit TNI Dievakuasi ke Jakarta

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bambang Purwoko dan Sertu Faisal Akbar dievakuasi dari Sugapa, Kabupaten Intan Jaya ke Jakarta, Sabtu (10/10/2020) pagi....

Tanah Papua3 minggu ago

Rombongan TGPF Diadang KKSB, 3 Orang Luka Tembak

SUGAPA, HaIPapua.com – Rombongan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) diberondong tembakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kampung Mamba, Distrik...

Tanah Papua3 minggu ago

HUT Ke-24 Kabupaten Mimika, Lemasa Harap Pemberdayaan Putra-Puitri Amor Lebih Ditingkatkan

Timika, HaiPapua.com – Bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Mimika ke-24 tahun 2020, yang jatuh pada Kamis (8/10), Direktur Eksekutif Lemasa,...

Tanah Papua3 minggu ago

Direktur Lemasa Kecewa Tidak Dilibatkan Dalam Pembahasan Dana Perwalian Bersama Bupati Eltinus

Timika, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos mengaku kecewa lantaran tidak...

Tanah Papua3 minggu ago

Direktur Lemasa Ucapkan Permohonan Maaf Kepada PTFI dan Publik Terkait Pembakaran Pintu Kantor SLD

Timika, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) menyampaikan permohonan maaf kepala PT. Freeport Indonesia atas aksi pembakaran pintu...

Tanah Papua1 bulan ago

Maskapai Tolak Hasil Rapid Test, Lemasa Desak Pemkab Segera Perjelas

Timika, haipapua.com – Lembaga musyawarah adat suku Amungme (Lemasa) meminta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperjelas terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.