Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Permohonan 5 Paslon Ditolak MK, OMTOB Sah Sebagai Pemenang Pilkada Mimika

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak semua permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Mimika 2018 dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan yang berlangsung di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (17/9/2018) sore.

Kelima permohonan PHP Bupati Mimika 2018 yang ditolak MK yakni perkara Nomor: 51/PHP.Bup-XVI/2018 yang diajukan pasangan calon (paslon) Robertus Waropea – Albert Bolang (RnB) melalui kuasa hukumnya Lamrus & Partners Advocates Lawyer-Legal Consultant, serta perkara Nomor Nomor: 52/PHP.Bup-XVI/2018 yang diajukan paslon Wilhelmus Pigai – Athanasius Allo Rafra (MUSA) melalui kuasa hukumnya Lokataru Law and Human Rights Office.

(Baca Juga: DKPP Pecat 4 Komisioner KPUD Mimika)

Selain itu, perkara Nomor Nomor: 53/PHP.Bup-XVI/2018 yang diajukan paslon Hans Magal – Abdul Muis (HAM) melalui kuasa hukumnya Law Office Arsi Divinubun, perkara Nomor Nomor: 67/PHP.Bup-XVI/2018 yang diajukan paslon Philipus Wakerkwa – H Basri (Philbas) melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat & Konsultan Hukum A Lamera & Rekan, dan perkara Nomor Nomor: 68/PHP.Bup-XVI/2018 yang diajukan paslon Petrus Yanwarin – Alpius Edowai (Petraled) melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat & Konsultan Hukum R Ronald Welafubun & Rekan.

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman memutuskan menerima eksepsi termohon dan pihak berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon.

“Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pokok permohonan dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Anwar Usman membacakan putusan permusyawaratan 9 hakim konstitusi.

Sidang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati Mimika di MK yang dipimpin Hakim MK Aswanto (tengah) dan dua orang Hakim Anggota yakni Saldi Isra (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan). (MK)

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Konstitusi menilai kelima paslon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pada pasal tersebut disebutkan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250 ribu jiwa sampai dengan 500 ribu jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

“Untuk Pilkada Kabupaten Mimika, batas maksimal selisih suara adalah 2.741 suara,” ujar Aswanto saat membacakan pertimbangan hukum Putusan MK.

(Baca Juga: Saksi Ahli Bantah Semua Dalil Para Penggugat Hasil Pilkada Mimika di MK)

Dalam pertimbangan hukum ini juga dijelaskan mengapa sidang yang berlangsung 3 September lalu perlu dilakukan untuk mengetahui keabsahan SK dari 8 KPPS yang dipermasalahkan.

“Setelah memeriksa SK KPPS yang ditunjukkan termohon, telah membuat terang bahwa SK ada dan sah. Keterlambatan penyerahan SK kepada KPU tidak berarti bahwa KPPS ilegal. Selain itu saat pelaksanaan tidak ada laporan dan seluruh petugas telah diambil sumpah, sehingga SK adalah sah,” kata Aswanto.

Ditolaknya gugatan sengketa pilkada yang diajukan 5 paslon di MK, berarti paslon petahana Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB) akan memimpin Kabupaten Mimika periode 2018-2023. (Mas)

Berita terbaru

Tanah Papua5 hari ago

Yonif 754/ENK Gelar Baksos Ciptakan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

TIMIKA, HaiPapua.com – Sebagai bentuk kepedulian dalam kemanunggalan TNI dan rakyat, Satuan Batalyon Infanteri 754/ENK/20/3 Kostrad melaksanakan Baksos dengan membagikan...

Tanah Papua1 minggu ago

SAR Timika Temukan Pemuda Yang Tersesat di Hutan Wania

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor pencarian dan pertolongan SAR Timika akhirnya berhasil menemukan Syarif (30), pemuda yang dilaporkan keluarganya tersesat di...

Olahraga4 minggu ago

Mountain Gold Basketball Timika mendaftar IBL

TIMIKA, HaiPapua.com – Geliat olahraga Papua terus berkembang. Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 akan menjadi kebangkitan olahraga di berbagai cabang...

Tanah Papua4 minggu ago

Sebanyak 40 Personel SAR Timika Jalani Rapid Test

TIMIKA, Haipapua.com – Dalam rangka mendukung pencegahan dan penyebaran virus corona baru atau covid-19, sebanyak 40 personel Kantor Pencarian dan...

Tanah Papua4 minggu ago

Pemkab Mimika Evaluasi Pra New Normal Pekan Ini

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua telah memberlakukan pra new normal sejak 5 Juni lalu dan akan berakhir pada...

Tanah Papua1 bulan ago

Polres Mimika Musnahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Seberat 17,69 Gram

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika musnahkan barang bukti Narkotika/ Golongan I jenis tembakau sintetis seberat 17,69 gram bertempat dikantor...

Berita1 bulan ago

Kodim 1710/Mimika Peringati Hari Lahir Pancasila Dengan Cara Unik

TIMIKA, HaiPapua.com – Keluarga besar Kodim 1710/Mimika beserta jajaranmemperingati hari lahir Pancasila dengan cara yang unik yaitu melaksanakan nonton bareng...

Tanah Papua1 bulan ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua2 bulan ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua2 bulan ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.