Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Permohonan 5 Paslon Ditolak MK, OMTOB Sah Sebagai Pemenang Pilkada Mimika

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak semua permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Mimika 2018 dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan yang berlangsung di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (17/9/2018) sore.

Kelima permohonan PHP Bupati Mimika 2018 yang ditolak MK yakni perkara Nomor: 51/PHP.Bup-XVI/2018 yang diajukan pasangan calon (paslon) Robertus Waropea – Albert Bolang (RnB) melalui kuasa hukumnya Lamrus & Partners Advocates Lawyer-Legal Consultant, serta perkara Nomor Nomor: 52/PHP.Bup-XVI/2018 yang diajukan paslon Wilhelmus Pigai – Athanasius Allo Rafra (MUSA) melalui kuasa hukumnya Lokataru Law and Human Rights Office.

(Baca Juga: DKPP Pecat 4 Komisioner KPUD Mimika)

Selain itu, perkara Nomor Nomor: 53/PHP.Bup-XVI/2018 yang diajukan paslon Hans Magal – Abdul Muis (HAM) melalui kuasa hukumnya Law Office Arsi Divinubun, perkara Nomor Nomor: 67/PHP.Bup-XVI/2018 yang diajukan paslon Philipus Wakerkwa – H Basri (Philbas) melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat & Konsultan Hukum A Lamera & Rekan, dan perkara Nomor Nomor: 68/PHP.Bup-XVI/2018 yang diajukan paslon Petrus Yanwarin – Alpius Edowai (Petraled) melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat & Konsultan Hukum R Ronald Welafubun & Rekan.

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman memutuskan menerima eksepsi termohon dan pihak berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon.

“Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pokok permohonan dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Anwar Usman membacakan putusan permusyawaratan 9 hakim konstitusi.

Sidang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati Mimika di MK yang dipimpin Hakim MK Aswanto (tengah) dan dua orang Hakim Anggota yakni Saldi Isra (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan). (MK)

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Konstitusi menilai kelima paslon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pada pasal tersebut disebutkan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250 ribu jiwa sampai dengan 500 ribu jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

“Untuk Pilkada Kabupaten Mimika, batas maksimal selisih suara adalah 2.741 suara,” ujar Aswanto saat membacakan pertimbangan hukum Putusan MK.

(Baca Juga: Saksi Ahli Bantah Semua Dalil Para Penggugat Hasil Pilkada Mimika di MK)

Dalam pertimbangan hukum ini juga dijelaskan mengapa sidang yang berlangsung 3 September lalu perlu dilakukan untuk mengetahui keabsahan SK dari 8 KPPS yang dipermasalahkan.

“Setelah memeriksa SK KPPS yang ditunjukkan termohon, telah membuat terang bahwa SK ada dan sah. Keterlambatan penyerahan SK kepada KPU tidak berarti bahwa KPPS ilegal. Selain itu saat pelaksanaan tidak ada laporan dan seluruh petugas telah diambil sumpah, sehingga SK adalah sah,” kata Aswanto.

Ditolaknya gugatan sengketa pilkada yang diajukan 5 paslon di MK, berarti paslon petahana Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB) akan memimpin Kabupaten Mimika periode 2018-2023. (Mas)

Berita terbaru

Berita3 hari ago

Linmas Nawaripi Perketat Pengawasan ‘Social Distancing’ Pada Malam Hari

TIMIKA, HaiPapua.com – Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait social distancing di Timika, aparat kampung Nawaripi mulai membatasi kerumunan warga...

Berita7 hari ago

Bupati Mimika Minta Pengadaan Alkes Melalui Perusahaan Swasta

TIMIKA, HaiPapua.com – Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta Menteri Dalam negeri Tito Karnavian untuk mengizinkan pengadaan alat kesehatan dalam rangka...

Berita7 hari ago

Wabup Mimika Minta Warga Manfaatkan Waktu Dengan Baik Di Tengah Pendemi Covid-19

TIMIKA, HaiPapua.com – Wakil Bupati Mimika Yohannis Rettob mengimbau masyarakat kabupaten Mimika secara khusus di wilayah kota Timika agar memanfaatkan...

Berita7 hari ago

Bupati Mimika Perpanjang Masa Karantina Wilayah Hingga 23 April

TIMIKA, HaiPapua.com – Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Timika, Jumat (03/04/2020) mengumumkan perpanjangnan waktu karantina wilayah di kabupaten Mimika hingga...

Tanah Papua1 minggu ago

DLH Mimika Diminta Serius Tangani Sampah di TPS Nawaripi

TIMIKA, HaiPapua.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika, Papua diminta untuk serius menangani sampah sehingga tidak terjadi penumpukan di...

Berita1 minggu ago

Pemkab Mimika Akan Beri Stimulan Bagi Tiga Pelaku Usaha

TIMIKA, HaiPapua.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika, akan memberikan stimulan bagi para pelaku usaha secara khusus pelaku usaha perhotelan,...

Tanah Papua1 minggu ago

Lemasa Imbau Warga Mimika Patuhi Instruksi Bupati

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme, mengimbau kepada seluruh warga kabupaten Mimika untuk mematuhi instruksi bupati Mimika Eltinus...

Tanah Papua1 minggu ago

Tokoh Nilai Bantuan YPMAK ke Pusat dan Provinsi Papua Tidak Efisien

TIMIKA, HaiPapua.com – Partisipasi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) dalam mencegah penyebaran virus korona atau covid-19 di tingkat...

Tanah Papua1 minggu ago

Amankan Jalur Penerbangan, Pasukan TNI Duduki Markas KKSB di Distrik Serambakon

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pasukan TNI berhasil mengusir Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dari Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Komandan Korem...

Tanah Papua2 minggu ago

Pendulang Emas Tradisional Ditemukan Tewas di Kali Kabur Mil 22

TIMIKA, HaIPapua.com – Modestus Welerubun (29) ditemukan tewas setelah terseret arus di Kali Kabur Mil 22, Timika, Kabupaten Mimika, Senin...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.