Connect with us

Tanah Papua

Perbaikan Kesejahteraan Warga Papua dan Papua Barat Harus Diselesaikan Menyeluruh

Published

on

MANOKWARI, HaIPapua.com – Kesejahteraan untuk warga Papua masih menjadi tantangan besar karena keunikan geografisnya, kondisi alamnya, latar belakang masyarakatnya, dan berbagai faktor yang saling berkombinasi.

Pemerintahan Presiden Jokowi-JK secara jelas menegaskan keberpihakannya kepada masyarakat Papua di Papua dan Papua Barat melalui kolaborasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan di Papua.

Hal itu terungkap dalam seminar nasional dengan tema “Tantangan dan Harapan Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan di Papua” yang berlangsung di Auditorium Universitas Papua, Manokwari, Provinsi Papua Barat, Selasa (12/3/2019).

(Baca Juga: Lukas Enembe: Pembangunan Papua Tidak Akan Semaju ini, Tanpa Dukungan Jokowi)

Hadir menjadi pembicara kunci antara lain adalah Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani, Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja, dan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani.

“Komitmen Presiden Jokowi terhadap pembangunan di Papua sudah tidak perlu dipertanyakan. Kalau Papua diperlakukan sama, akan makin tertinggal dari wilayah lain,” kata Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan tentang Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan tanggung jawab politik mewujudkan keadilan sosial terutama di tanah Papua. Sebagai pemimpin, Presiden Jokowi mengemban tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di Papua.

“Tanggung jawab itu ditunjukkan Presiden dalam komitmen yang sangat tinggi terhadap pengembangan dan penyetaraan Papua. Inpres itu menjadi instrumen dan pintu masuk menangani Papua secara bermartabat,” ujar Jaleswari.

Melalui Inpres Nomor 9/2017, Presiden Jokowi memerintahkan untuk menggunakan pendekatan kolaborasi antara banyak pihak dan bukan sekadar seremoni atau partisipasi yang biasa. “Dengan adanya Inpres tersebut, percepatan pembangunan ‘dikeroyok’ bersama-sama dengan melibatkan 27 kementerian dan lembaga dan 2 pemerintah daerah provinsi,” tuturnya.

(Baca Juga: Yanuar Nugroho: Negara Harus Hadir Menjawab Masalah Kesehatan di Papua)

Dari sisi keterlibatan, Inpres tentang percepatan pembangunan di Papua ini merupakan salah satu Inpres yang paling banyak melibatkan kementerian/lembaga untuk bersinergi dan berkolaborasi.

“Mengelola dan memajukan Papua tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Harus holistik, harus memperhatikan budaya warga Papua yang juga berbeda-beda dan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas,” ujarnya.

“Mengapa kampus dipilih sebagai tempat mendiskusikan Papua, karena kampus mewakili masyarakat terdidik yang obyektif dan rasional, sehingga kita bisa membicarakan dengan tanpa prasangka dan kepentingan tertentu,” kata Jaleswari menambahkan.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani. (KSP)

Mengubah Cara Pandang

Dalam diskusi itu, Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Joppye mengungkapkan salah satu keberpihakan pemerintah dengan memberikan perlakuan khusus bagi warga Papua. Sebagai contoh pada rekrutmen prajurit TNI, kata Joppye, dibutuhkan perlakuan dan prasyarat khusus supaya anak-anak Papua bisa lolos.

“Kalau tidak, mungkin tidak ada yang lulus seleksi,” ujarnya.

Menurut Joppye, meski hanya bertanggung jawab terhadap masalah keamanan di Papua Barat namun kendala utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kesejahteraan dasar warga di Papua Barat dan Papua pada umumnya.

“Kendala yang dihadapi dalam membangun Papua Barat adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat,” katanya.

(Baca Juga: Tantangan Kesehatan Papua: Alam, Manusia, dan Tatakelola)

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Rodja memberikan gambaran umum terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh wilayah Papua Barat yang terbilang sangat aman. Data dari Polda Papua Barat, kata Rodja, setiap hari rata-rata ada 8 kasus gangguan kamtibmas di seluruh Papua Barat.

“Itu sudah termasuk kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas, atau narkoba. Bandingkan dengan Polsek Kebayoran Baru di Jakarta, misalnya. Kasus gangguannya dalam satu Polsek bisa puluhan hanya dalam hitungan kurang dari 3 jam. Jadi, dalam hal kamtibmas, Papua Barat ini adem ayem dan kondusif. Sangat aman,” ujar Rodja.

Mantan Wakapolda Papua ini berpendapat yang diperlukan dalam pembangunan di Papua adalah bagaimana pemimpin di level manapun, berani untuk mengajak masyarakat mengubah cara pandang atau mindset mereka.

“Saya suka geregetan. Papua Barat punya Raja Ampat, tapi dive masternya belum ada yang berasal Papua. Kita harus mengubah mindset anak-anak muda Papua, bagaimana mereka berani menjadi bos bagi diri sendiri,” ujarnya.

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Rodja. (KSP)

Alokasi Anggaran yang Tepat

Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan bahwa anggaran untuk pengembangan kesejahteraan di Papua Barat relatif tidak menjadi soal, karena APBD Provinsi besarnya sekitar Rp8 triliun dan anggaran lainnya yang totalnya bisa mencapai Rp20 triliun.

“Penduduk di Papua Barat ini jumlahnya 1,3 juta orang saja. Tantangannya adalah bagaimana mengalokasikan anggaran secara tepat,” ujar Lakotani.

(Baca Juga: Cantiasa: Jurnalis Hendaknya Memberikan Wacana Edukatif Bagi Masyarakat Papua)

Ia mengakui saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, capaian angka-angka IPM ini hendaknya juga terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat di Papua Barat.

“Tapi (IPM) itu juga sering menjadi tempat kita bersembunyi dan mencari pembenaran, bahwa IPM di Papua Barat sudah naik,” papar Lakotani.

Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani. (KSP)

Kebijakan Jokowi untuk Papua Sudah Tepat

Di tempat yang sama, Wakil Rektor II Universitas Papua Dr Bambang Nugroho mengungkapkan tantangan dalam mengelola dana otonomi khusus, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Tantangan pengelolaan dana otonomi khusus adalah bagaimana alokasinya bisa tepat sasaran yang diperuntukkan untuk peningkatan kebutuhan dasar masyarakat yakni pendidikan dan kesehatan,” ujar Bambang.

(Baca Juga: Tunggak Pembayaran ULP dan TPP Guru SMA-SMK, Wagub Papua Permasalahkan UU)

Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi membangun NKRI dari pinggiran adalah langkah tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Menurutnya, agenda Nawacita membangun dari pinggiran serta instrumen Inpres Nomor 9/2017 perlu diperkuat lagi dengan penyempurnaan pelaksanaan di lapangan.

“Membangun NKRI dari pinggiran, posisi Papua Barat ada di pinggiran. Dibutuhkan akselerasi untuk bisa sejajar dengan wilayah Indonesia bagian barat. Agenda Nawacita dan Inpres No 9/2017 harus disempurnakan pelaksanaannya di lapangan,” ucap Bambang. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua1 minggu ago

Korban Banjir Bandang Terus Bertambah, 93 Jiwa Meninggal Dunia dan 8.773 Jiwa Mengungsi

JAYAPURA, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan relawan terus bekerja keras untuk mencari dan menolong...

Tanah Papua1 minggu ago

Polda Papua Libatkan Anjing Pelacak Membantu Pencarian Korban Banjir Bandang

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian Daerah Papua menerjunkan Tim K-9 atau anjing pelacak untuk membantu pencarian korban bencana banjir bandang di...

Tanah Papua1 minggu ago

Kepala BNPB Minta Penanganan Pengungsi Harus Maksimal

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo meminta agar upaya pencarian dan pertolongan terhadap...

Tanah Papua1 minggu ago

Korban Banjir Bandang, 72 Jiwa Meninggal Dunia dan 4.738 Jiwa Mengungsi

JAYAPURA, HaIPapua.com – Jumlah korban banjir bandang yang menerjang Sentani, Kabupaten Jayapura terus bertambah. Saat ini Tim SAR gabungan dari...

Tanah Papua1 minggu ago

Denzipur X/KYD Bantu Pembersihan Jalan Pascabanjir Bandang

JAYAPURA, HaIPapua.com – Dua SST prajurit Detasemen Zipur X/KYD yang diterjunkan untuk membantu penanganan pasca banjir bandang di Sentani, Kabupaten...

Tanah Papua1 minggu ago

Kepala BNPB Tinjau Langsung Penanganan Pascabanjir Bandang di Kabupaten Jayapura

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo meninjau Kabupaten Jayapura pasca bencana banjir bandang....

Tanah Papua1 minggu ago

Korban Banjir Bandang di Sentani, 66 Orang Meninggal Dunia dan 4.153 Warga Mengungsi

JAYAPURA, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan dari BPBD Kabupaten Jayapura, Basarnas, aparat TNI-Polri dan relawan terus berupaya menolong korban bencana...

Tanah Papua1 minggu ago

Sejumlah Rumah Tertimbun Longsor di Jayapura Selatan, 7 Orang Meninggal Dunia

JAYAPURA, HaIPapua.com – Hujan deras yang mengguyur wilayah Jayapura sejak Sabtu (16/3/2019) sore juga berdampak di wilayah Kota Jayapura. Bencana...

Tanah Papua1 minggu ago

Banjir Bandang Terjang Sentani, Puluhan Orang Meninggal dan Ribuan Mengungsi

JAYAPURA, HaIPapua.com – Hujan deras yang mengguyur wilayah Jayapura menyebabkan banjir bandang di Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada...

Nasional2 minggu ago

Pemerintah Terus Berupaya Tingkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru

JAKARTA, HaIPapua.com – Pemerintah terus berupaya meningkatkan martabat tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan, memajukan profesi guru, dan mendorong peningkatan mutu...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.