Connect with us

Tanah Papua

Perbaikan Kesejahteraan Warga Papua dan Papua Barat Harus Diselesaikan Menyeluruh

Published

on

MANOKWARI, HaIPapua.com – Kesejahteraan untuk warga Papua masih menjadi tantangan besar karena keunikan geografisnya, kondisi alamnya, latar belakang masyarakatnya, dan berbagai faktor yang saling berkombinasi.

Pemerintahan Presiden Jokowi-JK secara jelas menegaskan keberpihakannya kepada masyarakat Papua di Papua dan Papua Barat melalui kolaborasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan di Papua.

Hal itu terungkap dalam seminar nasional dengan tema “Tantangan dan Harapan Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan di Papua” yang berlangsung di Auditorium Universitas Papua, Manokwari, Provinsi Papua Barat, Selasa (12/3/2019).

(Baca Juga: Lukas Enembe: Pembangunan Papua Tidak Akan Semaju ini, Tanpa Dukungan Jokowi)

Hadir menjadi pembicara kunci antara lain adalah Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani, Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja, dan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani.

“Komitmen Presiden Jokowi terhadap pembangunan di Papua sudah tidak perlu dipertanyakan. Kalau Papua diperlakukan sama, akan makin tertinggal dari wilayah lain,” kata Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan tentang Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan tanggung jawab politik mewujudkan keadilan sosial terutama di tanah Papua. Sebagai pemimpin, Presiden Jokowi mengemban tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di Papua.

“Tanggung jawab itu ditunjukkan Presiden dalam komitmen yang sangat tinggi terhadap pengembangan dan penyetaraan Papua. Inpres itu menjadi instrumen dan pintu masuk menangani Papua secara bermartabat,” ujar Jaleswari.

Melalui Inpres Nomor 9/2017, Presiden Jokowi memerintahkan untuk menggunakan pendekatan kolaborasi antara banyak pihak dan bukan sekadar seremoni atau partisipasi yang biasa. “Dengan adanya Inpres tersebut, percepatan pembangunan ‘dikeroyok’ bersama-sama dengan melibatkan 27 kementerian dan lembaga dan 2 pemerintah daerah provinsi,” tuturnya.

(Baca Juga: Yanuar Nugroho: Negara Harus Hadir Menjawab Masalah Kesehatan di Papua)

Dari sisi keterlibatan, Inpres tentang percepatan pembangunan di Papua ini merupakan salah satu Inpres yang paling banyak melibatkan kementerian/lembaga untuk bersinergi dan berkolaborasi.

“Mengelola dan memajukan Papua tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Harus holistik, harus memperhatikan budaya warga Papua yang juga berbeda-beda dan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas,” ujarnya.

“Mengapa kampus dipilih sebagai tempat mendiskusikan Papua, karena kampus mewakili masyarakat terdidik yang obyektif dan rasional, sehingga kita bisa membicarakan dengan tanpa prasangka dan kepentingan tertentu,” kata Jaleswari menambahkan.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani. (KSP)

Mengubah Cara Pandang

Dalam diskusi itu, Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Joppye mengungkapkan salah satu keberpihakan pemerintah dengan memberikan perlakuan khusus bagi warga Papua. Sebagai contoh pada rekrutmen prajurit TNI, kata Joppye, dibutuhkan perlakuan dan prasyarat khusus supaya anak-anak Papua bisa lolos.

“Kalau tidak, mungkin tidak ada yang lulus seleksi,” ujarnya.

Menurut Joppye, meski hanya bertanggung jawab terhadap masalah keamanan di Papua Barat namun kendala utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kesejahteraan dasar warga di Papua Barat dan Papua pada umumnya.

“Kendala yang dihadapi dalam membangun Papua Barat adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat,” katanya.

(Baca Juga: Tantangan Kesehatan Papua: Alam, Manusia, dan Tatakelola)

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Rodja memberikan gambaran umum terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh wilayah Papua Barat yang terbilang sangat aman. Data dari Polda Papua Barat, kata Rodja, setiap hari rata-rata ada 8 kasus gangguan kamtibmas di seluruh Papua Barat.

“Itu sudah termasuk kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas, atau narkoba. Bandingkan dengan Polsek Kebayoran Baru di Jakarta, misalnya. Kasus gangguannya dalam satu Polsek bisa puluhan hanya dalam hitungan kurang dari 3 jam. Jadi, dalam hal kamtibmas, Papua Barat ini adem ayem dan kondusif. Sangat aman,” ujar Rodja.

Mantan Wakapolda Papua ini berpendapat yang diperlukan dalam pembangunan di Papua adalah bagaimana pemimpin di level manapun, berani untuk mengajak masyarakat mengubah cara pandang atau mindset mereka.

“Saya suka geregetan. Papua Barat punya Raja Ampat, tapi dive masternya belum ada yang berasal Papua. Kita harus mengubah mindset anak-anak muda Papua, bagaimana mereka berani menjadi bos bagi diri sendiri,” ujarnya.

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Rodja. (KSP)

Alokasi Anggaran yang Tepat

Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan bahwa anggaran untuk pengembangan kesejahteraan di Papua Barat relatif tidak menjadi soal, karena APBD Provinsi besarnya sekitar Rp8 triliun dan anggaran lainnya yang totalnya bisa mencapai Rp20 triliun.

“Penduduk di Papua Barat ini jumlahnya 1,3 juta orang saja. Tantangannya adalah bagaimana mengalokasikan anggaran secara tepat,” ujar Lakotani.

(Baca Juga: Cantiasa: Jurnalis Hendaknya Memberikan Wacana Edukatif Bagi Masyarakat Papua)

Ia mengakui saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, capaian angka-angka IPM ini hendaknya juga terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat di Papua Barat.

“Tapi (IPM) itu juga sering menjadi tempat kita bersembunyi dan mencari pembenaran, bahwa IPM di Papua Barat sudah naik,” papar Lakotani.

Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani. (KSP)

Kebijakan Jokowi untuk Papua Sudah Tepat

Di tempat yang sama, Wakil Rektor II Universitas Papua Dr Bambang Nugroho mengungkapkan tantangan dalam mengelola dana otonomi khusus, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Tantangan pengelolaan dana otonomi khusus adalah bagaimana alokasinya bisa tepat sasaran yang diperuntukkan untuk peningkatan kebutuhan dasar masyarakat yakni pendidikan dan kesehatan,” ujar Bambang.

(Baca Juga: Tunggak Pembayaran ULP dan TPP Guru SMA-SMK, Wagub Papua Permasalahkan UU)

Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi membangun NKRI dari pinggiran adalah langkah tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Menurutnya, agenda Nawacita membangun dari pinggiran serta instrumen Inpres Nomor 9/2017 perlu diperkuat lagi dengan penyempurnaan pelaksanaan di lapangan.

“Membangun NKRI dari pinggiran, posisi Papua Barat ada di pinggiran. Dibutuhkan akselerasi untuk bisa sejajar dengan wilayah Indonesia bagian barat. Agenda Nawacita dan Inpres No 9/2017 harus disempurnakan pelaksanaannya di lapangan,” ucap Bambang. (Fox)

Advertisement

Berita terbaru

Nasional4 hari ago

Presiden Apresiasi Dedikasi dan Kerja Keras Personel TNI-Polri

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mengapresiasi dedikasi dan kerja keras TNI-Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Menurut Presiden, kerja profesional...

Ekonomi4 hari ago

Menhub Didesak Mundur, Pemerintah Turunkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

JAKARTA, HaIPapua.com – Mengatasi polemik mahalnya harga tiket pesawat di Tanah Air, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengeluarkan keputusan...

Nasional5 hari ago

Presiden Jokowi Percayakan Hasil Pemilu kepada KPU

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mempercayakan sepenuhnya hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kepada penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU)....

Tanah Papua5 hari ago

Tim SAR Evakuasi 10 Penumpang Long Boat di Muara Uwus Kabupaten Asmat

TIMIKA, HaIPapua.com – Regu penolong dari Pos SAR Agats berhasil mengevakuasi 10 orang penumpang perahu motor jenis long boat yang...

Tanah Papua6 hari ago

Hilang Kontak di Perairan Asmat, Perahu Motor Ditemukan di Kepulauan Aru

TIMIKA, HaIPapua.com – Perahu motor jenis long boat yang hilang kontak di perairan Kabupaten Asmat sejak Kamis (9/4/2019) lalu, ditemukan...

Tanah Papua1 minggu ago

Patroli TNI Diserang KKSB di Mugi, Satu Prajurit TNI Gugur

TIMIKA, HaIPapua.com – Jenazah Pratu Kasnun, anggota Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di Kabupaten Nduga dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika menggunakan...

Nasional2 minggu ago

Presiden Ingatkan Pentingnya Komitmen Bersama Bangun SDM

JAKARTA, HaIPapua.com – Seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus memiliki komitmen dan langkah yang sama dalam...

Nasional2 minggu ago

Saya Sudah Tidak Ada Beban, Apapun yang Terbaik untuk Negara Akan Saya Lakukan

JAKARTA, HaIPapua.com – Salah satu kunci utama agar Indonesia masuk ke dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia...

Nasional2 minggu ago

Pemerataan Infrastruktur Diharapkan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah

JAKARTA, HaIPapua.com – Indonesia berpeluang besar menjadi lima besar negara dengan ekonomi terkuat dunia, bahkan bisa menjadi empat besar ekonomi...

Tanah Papua2 minggu ago

Dubes RI untuk PNG Apresiasi Kinerja Satgas Pamtas Yonif PR 328/DGH

JAYAPURA, HaIPapua.com – Duta Besar RI untuk Papua Nugini (PNG) dan Kepulauan Salomon Andriana Supandi berpesan kepada personel Yonif Para...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.