Connect with us
isidisini

Nasional

Penerapan Sistem Merit untuk Mencegah Jual Beli Jabatan

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Hingga Oktober 2018, ada 17 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ironisnya karena para kepala daerah ini dipilih langsung oleh masyarakat. Lalu, bagaimana peran negara menyeleksi integritas para pejabat negara sebelum dilantik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi menjelaskan bahwa kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota merupakan jabatan politis yang tidak termasuk dalam objek pengawasan KASN.

“Yang tertangkap korupsi itu adalah pejabat yang menduduki jabatan politis, bukan aparatur sipil negara (ASN). Pejabat yang menduduki jabatan politis dipilih masyarakat secara langsung, sementara penjabat ASN dimulai dari perekrutan dan tes calon pegawai,” ujar Sofian.

(Baca Juga: Rekrutmen Tenaga Honorer Dihentikan, Seleksi Berbasis Merit Solusi Pembenahan Birokrasi)

Menurutnya, setiap perekrutan ASN sudah melalui sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan ras, agama, asal usul, jenis kelamin, maupun kondisi kecacatan.

“Dapat diartikan, sistem merit menjadi landasan manajemen sumber daya manusia (SDM) ASN dari proses perekrutan, penempatan, hingga pemberhentian agar tercipta birokrasi yang profesional dan bersih,” kata Sofian.

Sistem merit, kata Sofian, sudah diterapkan sejak pemerintahan sebelumnya. Namun, pelaksanaannya tidak diawasi sehingga kerap didapati instansi yang tidak mendapatkan SDM secara tepat sesuai jabatannya.

“Setelah KASN dibentuk pada 2014, di mana salah satu tugasnya mengawasi sistem merit, dan kini pelaksanaannya di tingkat nasional dan provinsi mencapai 80 hingga 100 persen,” papar Sofian.

Menurutnya, KASN terus berkomitmen meningkatkan mutu dan kualitas SDM ASN. Ia mencontohkan penerapan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, khususnya mengenai aksi penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Kini hal-hal yang terkait tindakan pencegahan korupsi sudah kami masukkan dalam kriteria penilaian individu yang ada di ASN. Penyelidikan dilakukan bekerja sama dengan instansi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK jika ditemukan indikasi pelanggaran perilaku atau pelanggaran etika ASN,” kata Sofian menegaskan.

(Baca Juga: Solusi untuk Tenaga Honorer Melalui Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan penguatan penerapan sistem merit dan pengawasan tata kelola sistem merit berbasis teknologi informasi. Presiden, kata Yanuar, telah meminta seleksi dan promosi ASN harus berbasis sistem merit dan tidak boleh ada lagi kasus jual beli jabatan.

“Hal ini untuk mengurangi konflik kepentingan di dalam penentuan seleksi jabatan pimpinan tinggi di pusat dan daerah. Harapannya, penerapan sistem merit akan mengurangi celah jual beli jabatan dan memastikan terpilihnya pejabat pimpinan tinggi yang berkualitas dan berintegritas,” kata Yanuar. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua5 hari ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua5 hari ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Berita7 hari ago

Pasien sembuh COVID-19 di Mimika terbanyak di Papua

TIMIKA, HaiPapua.com – Kabupaten Mimika tercatat sebagai daerah dengan jumlah pasien sembuh terbanyak dari kasus COVID-19 di Provinsi Papua, yakni...

Tanah Papua1 minggu ago

Tim SAR Timika Cari Nelayan Korban Logboat Terbalik di Muara Moroga

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika pada Sabtu (23/05/2020) siang mengerahkan sejumlah personel rescue di muara kampung...

Ekonomi3 minggu ago

Kampung Nawaripi Siapkan Data KK Terkait Bansos Sembako Pemkab Mimika

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kampung Nawaripi, Distrik Wania sedang mempersiapkan data jumlah kepala keluarga (KK) agar segera diusulkan kepada Pemerintah...

Berita3 minggu ago

Sebanyak 770 Penghuni SATP Diisolasi Selama Pandemi Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menjamin keberadaan sebanyak 770 siswa Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP)...

Berita4 minggu ago

Kadinkes Mimika: Nakes Meninggal di Agimuga Bukan Karena Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynol Ubra menegaskan, salah satu tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Agimuga yang meninggal...

Berita4 minggu ago

Pasien Positif Covid-19 di Mimika Bertambah Menjadi 91 Kasus

TIMIKA, Haipapua.com – Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Mimika, Reynol Ubra mengumumkan penambahan kasus baru...

Tanah Papua4 minggu ago

DPRD Mimika Bentuk Tim Satgas Terkait Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah membentuk Tim Satuan Tugas Satgas DPRD yang akan melakukan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.