Connect with us
isidisini

Nasional

Pemerintah Gandeng KPK Benahi Kisruh Izin Usaha Pertambangan

Published

on

Jakarta, HaIPapua.com – Pemerintah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melakukan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Fredi Haris menegaskan carut marut IUP telah mencederai hak-hak negara seperti tunggakan tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kami siap memblokir perusahaan yang bermasalah,” kata Fredi dalam rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kemenkumham, KPK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ombudsman RI dan LSM di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan kisruh IUP disebabkan data yang tak terintegrasi satu sama lain diantaranya data pertambangan, perusahaan dan beneficial ownership-nya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, kata Pahala, disepakati membuat satu peta informasi yang akan dikerjakan dengan melibatkan semua pihak terkait. “Selanjutnya kami akan bakukan data satu peta informasi, kami keroyok untuk membenahi ini,” kata Pahala.

Lima Langkah Penataan IUP

Menurut Pahala, ada 5 kesepakatan yang diambil pada rapat koordinasi untuk ditindaklanjuti dalam rangka melakukan penataan IUP.

Pertama, penataan IUP akan diselesaikan berbasis propinsi dan rekomendasi IUP yang sudah terlambat akan diselesaikan oleh tim bersama. “Rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di Kalimantan Tengah, 8 di Aceh, dan 17 di Jawa Barat,” kata Pahala.

Kedua, untuk Surat Keputusan yang sudah habis dan non-CnC (Clear and Clean) per 31 Desember mendatang secara serentak akan dihentikan pelayanan ekspor impornya. Penghentian ini akan dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu.

Ketiga, Dirjen Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Dirjen Pajak untuk menangani entitas yang bermasalah atau yang belum menyelesaikan kewajibannya. “Kedua direktorat di bawah Kemenkeu ini yang akan saling berbagi informasi,” kata Pahala.

Keempat, KLHK akan turun ke propinsi untuk menyelesaikan IUP yang non CnC, tumpang tindih, atau sengketa.

Kelima, akan dilakukan klarifikasi tagihan PNBP yang menurut catatan ada sebesar Rp 4,3 triliun yang masih belum dibayar.

“Klarifikasi tunggakan ini akan diselesaikan bersama. Bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi tidak mengugurkan kewajibannya. Sedangkan perusahaan yang berganti nama guna menghindari kewajiban, akan dilacak siapa beneficial ownership-nya,” kata Pahala. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua7 jam ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua3 hari ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua3 hari ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Berita5 hari ago

Pasien sembuh COVID-19 di Mimika terbanyak di Papua

TIMIKA, HaiPapua.com – Kabupaten Mimika tercatat sebagai daerah dengan jumlah pasien sembuh terbanyak dari kasus COVID-19 di Provinsi Papua, yakni...

Tanah Papua6 hari ago

Tim SAR Timika Cari Nelayan Korban Logboat Terbalik di Muara Moroga

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika pada Sabtu (23/05/2020) siang mengerahkan sejumlah personel rescue di muara kampung...

Ekonomi3 minggu ago

Kampung Nawaripi Siapkan Data KK Terkait Bansos Sembako Pemkab Mimika

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kampung Nawaripi, Distrik Wania sedang mempersiapkan data jumlah kepala keluarga (KK) agar segera diusulkan kepada Pemerintah...

Berita3 minggu ago

Sebanyak 770 Penghuni SATP Diisolasi Selama Pandemi Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menjamin keberadaan sebanyak 770 siswa Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP)...

Berita3 minggu ago

Kadinkes Mimika: Nakes Meninggal di Agimuga Bukan Karena Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynol Ubra menegaskan, salah satu tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Agimuga yang meninggal...

Berita3 minggu ago

Pasien Positif Covid-19 di Mimika Bertambah Menjadi 91 Kasus

TIMIKA, Haipapua.com – Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Mimika, Reynol Ubra mengumumkan penambahan kasus baru...

Tanah Papua4 minggu ago

DPRD Mimika Bentuk Tim Satgas Terkait Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah membentuk Tim Satuan Tugas Satgas DPRD yang akan melakukan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.