Connect with us

Nasional

Pemerintah Gandeng KPK Benahi Kisruh Izin Usaha Pertambangan

Published

on

Jakarta, HaIPapua.com – Pemerintah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melakukan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Fredi Haris menegaskan carut marut IUP telah mencederai hak-hak negara seperti tunggakan tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kami siap memblokir perusahaan yang bermasalah,” kata Fredi dalam rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kemenkumham, KPK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ombudsman RI dan LSM di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan kisruh IUP disebabkan data yang tak terintegrasi satu sama lain diantaranya data pertambangan, perusahaan dan beneficial ownership-nya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, kata Pahala, disepakati membuat satu peta informasi yang akan dikerjakan dengan melibatkan semua pihak terkait. “Selanjutnya kami akan bakukan data satu peta informasi, kami keroyok untuk membenahi ini,” kata Pahala.

Lima Langkah Penataan IUP

Menurut Pahala, ada 5 kesepakatan yang diambil pada rapat koordinasi untuk ditindaklanjuti dalam rangka melakukan penataan IUP.

Pertama, penataan IUP akan diselesaikan berbasis propinsi dan rekomendasi IUP yang sudah terlambat akan diselesaikan oleh tim bersama. “Rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di Kalimantan Tengah, 8 di Aceh, dan 17 di Jawa Barat,” kata Pahala.

Kedua, untuk Surat Keputusan yang sudah habis dan non-CnC (Clear and Clean) per 31 Desember mendatang secara serentak akan dihentikan pelayanan ekspor impornya. Penghentian ini akan dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu.

Ketiga, Dirjen Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Dirjen Pajak untuk menangani entitas yang bermasalah atau yang belum menyelesaikan kewajibannya. “Kedua direktorat di bawah Kemenkeu ini yang akan saling berbagi informasi,” kata Pahala.

Keempat, KLHK akan turun ke propinsi untuk menyelesaikan IUP yang non CnC, tumpang tindih, atau sengketa.

Kelima, akan dilakukan klarifikasi tagihan PNBP yang menurut catatan ada sebesar Rp 4,3 triliun yang masih belum dibayar.

“Klarifikasi tunggakan ini akan diselesaikan bersama. Bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi tidak mengugurkan kewajibannya. Sedangkan perusahaan yang berganti nama guna menghindari kewajiban, akan dilacak siapa beneficial ownership-nya,” kata Pahala. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Tembak Anggota Polisi dan Kamra, Terduga KKSB Dilumpuhkan di Pasar Jibama

WAMENA, HaIPapua.com – Aparat gabungan TNI-Polri menembak mati satu orang terduga anggota Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Pasar Jibama,...

Nasional3 hari ago

Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Pelaku Rasisme

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk menindak secara tegas pelaku tindakan diskriminasi...

Nasional3 hari ago

Ada Kelompok yang Menunggangi Isu Rasisme

JAKARTA, HaIPapua.com – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menuding ada pihak-pihak yang menunggangi unjuk rasa antirasis di sejumlah...

Tanah Papua4 hari ago

Unjuk Rasa Antirasis di Timika Berakhir Rusuh

TIMIKA, HaIPapua.com – Unjuk rasa antirasis di Timika, Kabupaten Mimika, Rabu (21/8/2019) berakhir rusuh dan diwarnai aksi perusakan. “Tidak ada...

Tanah Papua5 hari ago

Pascarusuh di Papua Barat, Pengamanan Areal Freeport Ditingkatkan

TIMIKA, HaIPapua.com – Meningkatnya tensi politik di Provinsi Papua dan Papua Barat, aparat kepolisian meningkatkan pengamanan di Objek Vital Nasional...

Tanah Papua6 hari ago

Kecam Aksi Rasisme, Ribuan Massa Unjuk Rasa di Papua dan Papua Barat

JAYAPURA, HaIPapua.com – Aksi massa yang berujung kerusuhan terjadi di Manokwari dan Sorong, Provinsi Papua Barat, Senin (19/8/2019). Aksi ini...

Tanah Papua1 minggu ago

Jenazah Praka Anumerta Sirwandi Akan Dimakamkan di Lombok Timur NTB

JAYAPURA, HaIPapua.com – Jenazah Praka Anumerta Sirwandi Zahidillah dikirim ke kampung halamannya di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)...

Tanah Papua1 minggu ago

Pratu Sirwandi Meninggal Dunia di RSUD Wamena

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pratu Sirwandi (23) anggota Yonif RK 751/VJS meninggal dunia di ICU RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (17/8/2019)...

Tanah Papua1 minggu ago

Yonas Kenelak: Kita Sudah Merdeka, Saatnya Mengisi Kemerdekaan Dengan Pembangunan

KOBAKMA, HaIPapua.com – Upacara peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Mamberamo Tengah digelar di halaman Kantor Bupati di...

Nasional1 minggu ago

Presiden Jokowi: Keutuhan NKRI Adalah Segala-galanya

JAKARTA, HaIPapua.com – Kesatuan dan keutuhan negara adalah hal yang paling penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pesan Presiden Joko...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.