Connect with us
isidisini

Nasional

Pemerintah Gandeng KPK Benahi Kisruh Izin Usaha Pertambangan

Published

on

Jakarta, HaIPapua.com – Pemerintah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melakukan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Fredi Haris menegaskan carut marut IUP telah mencederai hak-hak negara seperti tunggakan tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kami siap memblokir perusahaan yang bermasalah,” kata Fredi dalam rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kemenkumham, KPK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ombudsman RI dan LSM di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan kisruh IUP disebabkan data yang tak terintegrasi satu sama lain diantaranya data pertambangan, perusahaan dan beneficial ownership-nya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, kata Pahala, disepakati membuat satu peta informasi yang akan dikerjakan dengan melibatkan semua pihak terkait. “Selanjutnya kami akan bakukan data satu peta informasi, kami keroyok untuk membenahi ini,” kata Pahala.

Lima Langkah Penataan IUP

Menurut Pahala, ada 5 kesepakatan yang diambil pada rapat koordinasi untuk ditindaklanjuti dalam rangka melakukan penataan IUP.

Pertama, penataan IUP akan diselesaikan berbasis propinsi dan rekomendasi IUP yang sudah terlambat akan diselesaikan oleh tim bersama. “Rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di Kalimantan Tengah, 8 di Aceh, dan 17 di Jawa Barat,” kata Pahala.

Kedua, untuk Surat Keputusan yang sudah habis dan non-CnC (Clear and Clean) per 31 Desember mendatang secara serentak akan dihentikan pelayanan ekspor impornya. Penghentian ini akan dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu.

Ketiga, Dirjen Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Dirjen Pajak untuk menangani entitas yang bermasalah atau yang belum menyelesaikan kewajibannya. “Kedua direktorat di bawah Kemenkeu ini yang akan saling berbagi informasi,” kata Pahala.

Keempat, KLHK akan turun ke propinsi untuk menyelesaikan IUP yang non CnC, tumpang tindih, atau sengketa.

Kelima, akan dilakukan klarifikasi tagihan PNBP yang menurut catatan ada sebesar Rp 4,3 triliun yang masih belum dibayar.

“Klarifikasi tunggakan ini akan diselesaikan bersama. Bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi tidak mengugurkan kewajibannya. Sedangkan perusahaan yang berganti nama guna menghindari kewajiban, akan dilacak siapa beneficial ownership-nya,” kata Pahala. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua3 hari ago

Lemasa Apresiasi PT. Freeport Indonesia Atas Dukungan Terhadap Operasional Lembaga

TIMIKA, haipapua.com – Mewakili Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Direktur Eksekutif Lemasa, Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos menyampaikan apresiasi...

Tanah Papua5 hari ago

Tanzil Asharie: KKM Minta Pemkab Bantu Pembangunan Gedung Sekretariat

  TIMIKA, HaiPapua.com – Anggota DPRD Mimika dari daerah pemilihan I (Dapil I) Tanzil Asharie melakukan reses kedua untuk menyerap...

Tanah Papua3 minggu ago

YPMAK Bantu RS Kasih Herlina APD dan Barang Medis Lain

TIMIKA, HaiPapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) dan barang medis lain...

Tanah Papua3 minggu ago

Lemasa Tidak Setuju Pembentukan Yayasan Lima Suku Kekerabatan

TIMIKA, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos mengatakan pihaknya tidak menyetujui...

Tanah Papua3 minggu ago

Pembahasan APBD Induk Mimika 2021 Diagendakan Pada Pertengahan November

Timika, HaiPapua.com – Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng mengatakan, usai evaluasi APBD Perubahan Mimika Tahun Anggaran 2020 di Jayapura,...

Tanah Papua4 minggu ago

Masyarakat Suku Amungme Diminta Tidak Terpengaruh Dengan Isu Musdat

TIMIKA, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos meminta seluruh warga suku...

Tanah Papua4 minggu ago

Haris Azhar: Kami Akan Minta Pemda Sediakan Transportasi Kembalikan Warga Ke Distrik Tembagapura

TIMIKA, HaiPapua.com – Kuasa Hukum Forum Pemilik Hak Sulung, Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop (FPHS – Tsingwarop) Haris Azhar, mengatakan akan...

Tanah Papua1 bulan ago

Jadi Tersangka Penyebar Video Porno, Bupati Mimika Terancam Dicopot

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng (EO) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan...

Tanah Papua1 bulan ago

Adang TGPF, Bukti KKB Lakukan Kekerasan Bersenjata Masif di Kabupaten Intan Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan penyerangan terhadap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) membuktikan masifnya kekerasan...

Tanah Papua1 bulan ago

Kapolda Papua Desak Bupati Bantu Redam Kekerasan Bersenjata

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mendesak para Kepala Daerah ikut terlibat meredam aksi kekerasan yang dilakukan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.