Connect with us
isidisini

Nasional

Pemerintah Gandeng KPK Benahi Kisruh Izin Usaha Pertambangan

Published

on

Jakarta, HaIPapua.com – Pemerintah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melakukan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Fredi Haris menegaskan carut marut IUP telah mencederai hak-hak negara seperti tunggakan tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kami siap memblokir perusahaan yang bermasalah,” kata Fredi dalam rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kemenkumham, KPK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ombudsman RI dan LSM di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan kisruh IUP disebabkan data yang tak terintegrasi satu sama lain diantaranya data pertambangan, perusahaan dan beneficial ownership-nya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, kata Pahala, disepakati membuat satu peta informasi yang akan dikerjakan dengan melibatkan semua pihak terkait. “Selanjutnya kami akan bakukan data satu peta informasi, kami keroyok untuk membenahi ini,” kata Pahala.

Lima Langkah Penataan IUP

Menurut Pahala, ada 5 kesepakatan yang diambil pada rapat koordinasi untuk ditindaklanjuti dalam rangka melakukan penataan IUP.

Pertama, penataan IUP akan diselesaikan berbasis propinsi dan rekomendasi IUP yang sudah terlambat akan diselesaikan oleh tim bersama. “Rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di Kalimantan Tengah, 8 di Aceh, dan 17 di Jawa Barat,” kata Pahala.

Kedua, untuk Surat Keputusan yang sudah habis dan non-CnC (Clear and Clean) per 31 Desember mendatang secara serentak akan dihentikan pelayanan ekspor impornya. Penghentian ini akan dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu.

Ketiga, Dirjen Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Dirjen Pajak untuk menangani entitas yang bermasalah atau yang belum menyelesaikan kewajibannya. “Kedua direktorat di bawah Kemenkeu ini yang akan saling berbagi informasi,” kata Pahala.

Keempat, KLHK akan turun ke propinsi untuk menyelesaikan IUP yang non CnC, tumpang tindih, atau sengketa.

Kelima, akan dilakukan klarifikasi tagihan PNBP yang menurut catatan ada sebesar Rp 4,3 triliun yang masih belum dibayar.

“Klarifikasi tunggakan ini akan diselesaikan bersama. Bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi tidak mengugurkan kewajibannya. Sedangkan perusahaan yang berganti nama guna menghindari kewajiban, akan dilacak siapa beneficial ownership-nya,” kata Pahala. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

KKSB Serang Pos TNI di Kenyam, 1 Orang Tewas dan 2 Luka Tembak

JAYAPURA, HaIPapua.com – Satu orang meninggal dunia dan dua lainnya terluka dalam kontak tembak antara aparat dengan Kelompok Kriminal Separatis...

Tanah Papua2 hari ago

Hilang Sejak Sabtu Lalu, Karyawan Kontraktor PTFI Ditemukan Tewas di Kali Kabur

TIMIKA, HaIPapua.com – Seorang karyawan kontraktor PT Freeport Indonesia (PTFI) ditemukan meninggal dunia tertimbun pasir konsetrat di Kali (sungai) Kabur...

Tanah Papua3 hari ago

Nyaris Ditawan KKSB, 3 Guru SD Inpres Baluni Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Tiga orang guru SD Inpres Baluni yang nyaris ditawan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) akhirnya dievakuasi ke...

Tanah Papua4 hari ago

Binmas Noken Polri dan Polres Puncak Jaya Berikan Bibit Sayur Kepada Warga Muliambut

MULIA, HaiPapua.com – Satgas Binmas Noken bersama Polres Puncak Jaya kepada memberikan bibit tanaman sayuran kepada warga kampung Muliambut, Distrik...

Tanah Papua5 hari ago

DPRD Mimika Desak Pimpinan OPD Patuhi Instruksi Bupati Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

TIMIKA, HaIPapua.com – Anggota DPRD Mimika Den B Hagabal mendesak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda)...

Tanah Papua5 hari ago

Anggota DPRD Mimika Soroti Dugaan Penggunaan Profil Pengusaha Asli untuk Mendapat Proyek

TIMIKA, HaIPapua.com – Anggota DPRD Mimika Den B Hagabal menyoroti dugaan penggunaan profil pengusaha asli Papua untuk mendapatkan proyek dari...

Nasional5 hari ago

Teknologi Mortar Busa untuk Konstruksi Infrastruktur di Tanah Lunak

JAKARTA, HaIPapua.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong jajarannya melakukan riset dan pengembangan bagi penyediaan...

Olahraga7 hari ago

Turnamen Persemi Cup II Resmi Bergulir

TIMIKA, HaiPapua.com – Turnamen sepak bola Persemi Cup II resmi bergulir setelah dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika...

Penandatanganan berita acara pelantikan oleh salah satu Dikmaba disaksika oleh PangdamXVII/Cendrawasih Mayjen TNI Herman Asaribab Penandatanganan berita acara pelantikan oleh salah satu Dikmaba disaksika oleh PangdamXVII/Cendrawasih Mayjen TNI Herman Asaribab
Tanah Papua7 hari ago

Pangdam Cenderawasih Lantik 465 Siswa Dikmaba

JAYAPURA, HaiPapua.com – Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab melantik 465 siswa Pendidikan Pertama Bintara...

Tanah Papua1 minggu ago

Satgas TNI Tembak 2 Anggota KKSB di Distrik Yigi

JAYAPURA, HaIPapua.com – Tiga orang terluka dalam kontak tembak antara Satgas Penegakan Hukum TNI dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB)...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.