Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Pemda Jangan Hanya Diam Melihat Tragedi Kemanusiaan di Nduga

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyentil pemerintah daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Nduga yang terkesan menjadi penonton dalam tragedi kemanusiaan yang terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

Menurutnya, belum sekalipun Gubernur Papua Lukas Enembe ataupun Bupati Nduga Yairus Gwijangge bersuara menyikapi pembantaian terhadap 25 warga sipil oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Distrik Yigi.

“Jangan beranggapan seolah-olah urusan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas TNI-Polri padahal kejadian itu berlangsung di wilayah saudara,” ujar Aidi di Jayapura, Minggu (9/12/2018).

(Baca Juga: Kesaksian Korban Selamat dari Pembantaian Biadab KKSB di Nduga)

Aidi mengingatkan para kepala daerah dan pejabatnya telah bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa di bawah kitab suci bahwa saudara setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Ingat juga bahwa pemda wajib memberikan pelayanan dasar terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” katanya.

Sejauh ini hanya Sekda Papua Hery Dosinaen yang menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut. Menurutnya, insiden itu berdampak pada penghentian sementara proyek pembangunan jembatan di ruas jalan Trans Papua Wamena-Mumugu.

“Ya kita memang sangat prihatin terkait insiden itu, tapi masalah ini kan berhubungan dengan keamanan, ada TNI-Polri di sana,” kata Hery dilansir dari laman papuatoday.com, Rabu (5/12/2018) lalu. Iapun meminta tanggung jawab Pemda Kabupaten Nduga untuk melihat situasi dan kondisi di wilayah mereka.

Bargain Politik

Keberadaan KKSB yang menyuarakan aspirasi Papua Merdeka terkesan menjadi bargain politik para politisi dan pejabat pemerintah Provinsi Papua terhadap pemerintah pusat. Tak heran jika kemudian sangat jarang mendengar mereka mengkritisi kehadiran KKSB yang melakukan berbagai tindakan kriminal yang berujung jatuhnya korban jiwa.

Namun, jika terjadi tindakan berlebihan dari aparat TNI-Polri yang berakibat jatuhnya korban jiwa, maka para politisi dan pejabat di Papua beramai-ramai mengecam pemerintah pusat sebagai pelanggar HAM berat.

(Baca Juga: Aksi Tidak Manusiawi KKSB Harus Ditindak Tegas Tanpa Kompromi)

Dalam wawancara dengan Uskup Timika Mgr John Philip Saklil beberapa waktu lalu, ia mengungkapkan alasan kenapa masyarakat kerap berbenturan dengan aparat TNI-Polri, salah satunya akibat ketiadaan pemerintah di tingkat kampung dan distrik (kecamatan).

“Ketika pelayanan dasar di kampung-kampung tidak terlayani, masyarakat lalu melampiaskan kemarahan mereka kepada aparat TNI-Polri yang memang hadir hingga ke kampung-kampung,” katanya. (Ong)

Berita terbaru

Penyerahan APD dan uang Rp2 miliar Penyerahan APD dan uang Rp2 miliar
Pesona Papua16 menit ago

YPMAK Bantu RP2 Miliar fan APD Untuk Penanganan Covid-19 di Mimika

PenTIMIKA, HaiPapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menyerahkan bantuan berupa alat pelindung diri (APD) kepada Tim Gugus...

Puluhan karton minuman yang disita anggota Polres Mimika pada Jumat (29/03/2020) Puluhan karton minuman yang disita anggota Polres Mimika pada Jumat (29/03/2020)
Tanah Papua1 hari ago

Polisi Sita Minuman Beralkohol Yang Dijual di Luar Jam Yang Ditentukan

TIMIKA, HaiPapua.com – Jajaran Polres Mimika menyita puluhan karton minuman keras beralkohol dari penjual yang masih berjualan di luar waktu...

Tanah Papua4 hari ago

Kepala Kampung Nawaripi Inisiatif Sediakan Tempat Cuci Tangan

TIMIKA, HaiPapua.com – Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19, Norman Ditubun, Kepala Kampung Nawaripi, Distrik Wania menginisiasi...

Tanah Papua6 hari ago

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemda Papua Akan Tutup Bandar Udara, Pelabuhan, dan PLBN

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua akan menutup penerbangan, pelayaran kapal penumpang, dan perlintasan batas negara di pintu...

Nasional6 hari ago

Kasus Covid-19 Bertambah 107 Kasus, Tambahan 1 Kasus dari Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Jumlah warga yang terpapar virus corona atau Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tanah Air bertambah 107 kasus....

Tanah Papua6 hari ago

PT Freeport Mulai Batasi Perjalanan ke Area Tambang di Dataran Tinggi

TIMIKA, Haipapua.com – PT Freeport Indonesia mulai membatasi perjalanan ke area proyek PTFI dan dataran tinggi. Pembatasan tersebut mulai diberlakukan...

Tanah Papua1 minggu ago

DPC PSI Bagikan 1.500 Masker Gratis Kepada Warga Timika

TIMIKA, HaiPapua.com – Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia (DPC PSI) Kabupaten Mimika membagikan sebanyak 1.500 masker gratis kepada warga...

Tanah Papua1 minggu ago

Wartawan Timika Polisikan Oknum STIE Jambatan Bulan

TIMIKA, HaiPapua.com – Gabungan wartawan Timika, Kabupaten Mimika, Papua akhirnya memolisikan oknum STIE Jambatan Bulan ke Polres Mimika pada Jumat...

Tanah Papua2 minggu ago

KPID Imbau Lembaga Penyiaran di Papua Dukung Pemda Cegah Persebaran Covid-19

JAYAPURA, HaIPapua.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Papua mengimbau lembaga penyiaran, televisi maupun radio untuk menyosialisasikan secara baik...

Nasional2 minggu ago

Virus Corona dan Penularannya

JAKARTA, HaIPapua.com – Pemerintah telah menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana menyusul penyebaran wabah penyakit akibat virus corona atau yang...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.