Connect with us

Tanah Papua

Pemda Jangan Hanya Diam Melihat Tragedi Kemanusiaan di Nduga

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyentil pemerintah daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Nduga yang terkesan menjadi penonton dalam tragedi kemanusiaan yang terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

Menurutnya, belum sekalipun Gubernur Papua Lukas Enembe ataupun Bupati Nduga Yairus Gwijangge bersuara menyikapi pembantaian terhadap 25 warga sipil oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Distrik Yigi.

“Jangan beranggapan seolah-olah urusan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas TNI-Polri padahal kejadian itu berlangsung di wilayah saudara,” ujar Aidi di Jayapura, Minggu (9/12/2018).

(Baca Juga: Kesaksian Korban Selamat dari Pembantaian Biadab KKSB di Nduga)

Aidi mengingatkan para kepala daerah dan pejabatnya telah bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa di bawah kitab suci bahwa saudara setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Ingat juga bahwa pemda wajib memberikan pelayanan dasar terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” katanya.

Sejauh ini hanya Sekda Papua Hery Dosinaen yang menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut. Menurutnya, insiden itu berdampak pada penghentian sementara proyek pembangunan jembatan di ruas jalan Trans Papua Wamena-Mumugu.

“Ya kita memang sangat prihatin terkait insiden itu, tapi masalah ini kan berhubungan dengan keamanan, ada TNI-Polri di sana,” kata Hery dilansir dari laman papuatoday.com, Rabu (5/12/2018) lalu. Iapun meminta tanggung jawab Pemda Kabupaten Nduga untuk melihat situasi dan kondisi di wilayah mereka.

Bargain Politik

Keberadaan KKSB yang menyuarakan aspirasi Papua Merdeka terkesan menjadi bargain politik para politisi dan pejabat pemerintah Provinsi Papua terhadap pemerintah pusat. Tak heran jika kemudian sangat jarang mendengar mereka mengkritisi kehadiran KKSB yang melakukan berbagai tindakan kriminal yang berujung jatuhnya korban jiwa.

Namun, jika terjadi tindakan berlebihan dari aparat TNI-Polri yang berakibat jatuhnya korban jiwa, maka para politisi dan pejabat di Papua beramai-ramai mengecam pemerintah pusat sebagai pelanggar HAM berat.

(Baca Juga: Aksi Tidak Manusiawi KKSB Harus Ditindak Tegas Tanpa Kompromi)

Dalam wawancara dengan Uskup Timika Mgr John Philip Saklil beberapa waktu lalu, ia mengungkapkan alasan kenapa masyarakat kerap berbenturan dengan aparat TNI-Polri, salah satunya akibat ketiadaan pemerintah di tingkat kampung dan distrik (kecamatan).

“Ketika pelayanan dasar di kampung-kampung tidak terlayani, masyarakat lalu melampiaskan kemarahan mereka kepada aparat TNI-Polri yang memang hadir hingga ke kampung-kampung,” katanya. (Ong)

Berita terbaru

Nasional1 minggu ago

Presiden Jokowi Kaji Usulan Pemekaran Wilayah di Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo berjanji akan menindaklanjuti aspirasi pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Hal tersebut disampaikan Presiden saat...

Nasional1 minggu ago

Presiden Akan Tempatkan 1.000 Sarjana Muda Papua di BUMN

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dalam pertemuan itu,...

Tanah Papua1 minggu ago

Ratusan Mahasiswa Tinggalkan Kota Studi, Gubernur Papua Kelabakan

JAYAPURA, HaIPapua.com – Mulutmu harimaumu. Slogan ini mungkin menggambarkan respons emosional Gubernur Papua Lukas Enembe menanggapi insiden di Asrama Mahasiswa...

Tanah Papua1 minggu ago

Polisi Amankan 20 Simpatisan ULMWP yang Diduga Terlibat Kerusuhan Jayapura

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian terus memburu pelaku perusakan dan pembakaran dalam unjuk rasa anti-rasis yang berujung kerusuhan di Jayapura, Kamis...

Tanah Papua1 minggu ago

Polisi Temukan Empat Jasad Pendulang dalam Kondisi Hangus

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian Resor Asmat menemukan 4 jasad dalam kondisi hangus saat melakukan penyisiran di lokasi tambang emas ilegal...

Tanah Papua2 minggu ago

3 Pendulang Luka Bacok Diserang OTK di Distrik Seradala, Yahukimo

TANAH MERAH, HaIPapua.com – Tiga pendulang emas tradisional dari Distrik (kecamatan) Seradala, Kabupaten Yahukimo dievakuasi ke RSUD Boven Digoel, Kabupaten...

Nasional2 minggu ago

Presiden Santap Siang Bersama Pemenang Festival Gapura Cinta Negeri Asal Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo secara khusus mengundang pemenang Festival Gapura Cinta Negeri asal Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten...

Tanah Papua2 minggu ago

Kantor Imigrasi Sorong Deportasi 4 WNA Pendukung Papua Merdeka

SORONG, HaIPapua.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong mendeportasi 4 warga negara asing (WNA) asal Australia, Senin (2/9/2019). Ke-4...

Nasional2 minggu ago

Presiden Terima 10 Nama Calon Pimpinan KPK

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo menerima Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Merdeka,...

Nasional2 minggu ago

Presiden Tantang Pakar Hukum Tata Negara Respons Perubahan Global

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9/2019). Acara tersebut...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.