Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Pemda Jangan Hanya Diam Melihat Tragedi Kemanusiaan di Nduga

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyentil pemerintah daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Nduga yang terkesan menjadi penonton dalam tragedi kemanusiaan yang terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

Menurutnya, belum sekalipun Gubernur Papua Lukas Enembe ataupun Bupati Nduga Yairus Gwijangge bersuara menyikapi pembantaian terhadap 25 warga sipil oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Distrik Yigi.

“Jangan beranggapan seolah-olah urusan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas TNI-Polri padahal kejadian itu berlangsung di wilayah saudara,” ujar Aidi di Jayapura, Minggu (9/12/2018).

(Baca Juga: Kesaksian Korban Selamat dari Pembantaian Biadab KKSB di Nduga)

Aidi mengingatkan para kepala daerah dan pejabatnya telah bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa di bawah kitab suci bahwa saudara setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Ingat juga bahwa pemda wajib memberikan pelayanan dasar terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” katanya.

Sejauh ini hanya Sekda Papua Hery Dosinaen yang menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut. Menurutnya, insiden itu berdampak pada penghentian sementara proyek pembangunan jembatan di ruas jalan Trans Papua Wamena-Mumugu.

“Ya kita memang sangat prihatin terkait insiden itu, tapi masalah ini kan berhubungan dengan keamanan, ada TNI-Polri di sana,” kata Hery dilansir dari laman papuatoday.com, Rabu (5/12/2018) lalu. Iapun meminta tanggung jawab Pemda Kabupaten Nduga untuk melihat situasi dan kondisi di wilayah mereka.

Bargain Politik

Keberadaan KKSB yang menyuarakan aspirasi Papua Merdeka terkesan menjadi bargain politik para politisi dan pejabat pemerintah Provinsi Papua terhadap pemerintah pusat. Tak heran jika kemudian sangat jarang mendengar mereka mengkritisi kehadiran KKSB yang melakukan berbagai tindakan kriminal yang berujung jatuhnya korban jiwa.

Namun, jika terjadi tindakan berlebihan dari aparat TNI-Polri yang berakibat jatuhnya korban jiwa, maka para politisi dan pejabat di Papua beramai-ramai mengecam pemerintah pusat sebagai pelanggar HAM berat.

(Baca Juga: Aksi Tidak Manusiawi KKSB Harus Ditindak Tegas Tanpa Kompromi)

Dalam wawancara dengan Uskup Timika Mgr John Philip Saklil beberapa waktu lalu, ia mengungkapkan alasan kenapa masyarakat kerap berbenturan dengan aparat TNI-Polri, salah satunya akibat ketiadaan pemerintah di tingkat kampung dan distrik (kecamatan).

“Ketika pelayanan dasar di kampung-kampung tidak terlayani, masyarakat lalu melampiaskan kemarahan mereka kepada aparat TNI-Polri yang memang hadir hingga ke kampung-kampung,” katanya. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua1 minggu ago

Yonif 754/ENK Gelar Baksos Ciptakan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

TIMIKA, HaiPapua.com – Sebagai bentuk kepedulian dalam kemanunggalan TNI dan rakyat, Satuan Batalyon Infanteri 754/ENK/20/3 Kostrad melaksanakan Baksos dengan membagikan...

Tanah Papua2 minggu ago

SAR Timika Temukan Pemuda Yang Tersesat di Hutan Wania

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor pencarian dan pertolongan SAR Timika akhirnya berhasil menemukan Syarif (30), pemuda yang dilaporkan keluarganya tersesat di...

Olahraga4 minggu ago

Mountain Gold Basketball Timika mendaftar IBL

TIMIKA, HaiPapua.com – Geliat olahraga Papua terus berkembang. Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 akan menjadi kebangkitan olahraga di berbagai cabang...

Tanah Papua4 minggu ago

Sebanyak 40 Personel SAR Timika Jalani Rapid Test

TIMIKA, Haipapua.com – Dalam rangka mendukung pencegahan dan penyebaran virus corona baru atau covid-19, sebanyak 40 personel Kantor Pencarian dan...

Tanah Papua4 minggu ago

Pemkab Mimika Evaluasi Pra New Normal Pekan Ini

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua telah memberlakukan pra new normal sejak 5 Juni lalu dan akan berakhir pada...

Tanah Papua1 bulan ago

Polres Mimika Musnahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Seberat 17,69 Gram

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika musnahkan barang bukti Narkotika/ Golongan I jenis tembakau sintetis seberat 17,69 gram bertempat dikantor...

Berita1 bulan ago

Kodim 1710/Mimika Peringati Hari Lahir Pancasila Dengan Cara Unik

TIMIKA, HaiPapua.com – Keluarga besar Kodim 1710/Mimika beserta jajaranmemperingati hari lahir Pancasila dengan cara yang unik yaitu melaksanakan nonton bareng...

Tanah Papua2 bulan ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua2 bulan ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua2 bulan ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.