Connect with us

Tanah Papua

Pastikan Penerapan TPP, KPK Kritisi Rendahnya Tingkat Kehadiran ASN di Papua

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti rendahnya tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Koordinator Supervisi Bidang Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua mengatakan data absensi ASN di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua masih berada di bawah 70 persen.

“Ini menjadi tanggung jawab pimpinan OPD untuk membina stafnya,” kata Maruli Tua di Jayapura, awal pekan ini.

(Baca Juga: Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika Tidak Melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi)

Menurut Maruli, rendahnya tingkat kehadiran ASN menjadi perhatian serius terkait dengan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“TPP bukan hak ASN, tapi menjadi tanggung jawab kita untuk membuktikan bahwa kita layak menerima TPP tersebut,” papar Maruli.

Manajemen SDM dan Penerapan TPP, kata Maruli, menjadi salah satu dari 9 fokus utama kegiatan Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK (Korsupgah KPK) tahun 2018.

Penerapan TPP mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta perubahannya Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Permen PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS.

“KPK akan mengawasi dan memastikan pemberlakuan TPP di Provinsi Papua, sebab KPK berharap Pemprov Papua ke depan menjadi referensi atau tolak ukur bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penerapan TPP ini,” ujar Maruli.

“Masyarakat juga pasti mengawasi kinerja dari pemerintah, jangan sampai dengan penerapan TPP menjadi penilaian buruk masyarakat kepada ASN Papua,” kata Maruli menambahkan.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Saat berkunjung ke kabupaten/kota di Papua, Maruli mengaku melihat banyak ASN yang tidak masuk kantor, apalagi jika kepala daerahnya tidak berada di tempat.

“Ada yang masuk kantor jam 08.00 WIT, tapi kerjanya tidak jelas. Nanti pulang jam 16.00 WIT absen lagi. Kami menyaksikan itu ketika datang ke kantor pemerintah di daerah,” ujar Maruli.

(Baca Juga: Tantangan Kesehatan Papua: Alam, Manusia, dan Tatakelola)

Ia berharap ada kesungguhan dari semua kepala daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Karena menurut dia, tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan adalah bagaimana masyarakat merasakan pembangunan dan mendapat kesejahteraannya.

“Kami pastikan bahwa kita semua ada dalam satu barisan. KPK punya lima tugas penting yakni koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, dan penindakan. Jadi, kalau salah kita beri peringatan. Kalau masih bandel, kita tidak akan segan-segan menghajar, siapapun,” kata Maruli menegaskan. (Mas)

Berita terbaru

Nasional1 minggu ago

Presiden Jokowi Kaji Usulan Pemekaran Wilayah di Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo berjanji akan menindaklanjuti aspirasi pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Hal tersebut disampaikan Presiden saat...

Nasional1 minggu ago

Presiden Akan Tempatkan 1.000 Sarjana Muda Papua di BUMN

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dalam pertemuan itu,...

Tanah Papua1 minggu ago

Ratusan Mahasiswa Tinggalkan Kota Studi, Gubernur Papua Kelabakan

JAYAPURA, HaIPapua.com – Mulutmu harimaumu. Slogan ini mungkin menggambarkan respons emosional Gubernur Papua Lukas Enembe menanggapi insiden di Asrama Mahasiswa...

Tanah Papua1 minggu ago

Polisi Amankan 20 Simpatisan ULMWP yang Diduga Terlibat Kerusuhan Jayapura

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian terus memburu pelaku perusakan dan pembakaran dalam unjuk rasa anti-rasis yang berujung kerusuhan di Jayapura, Kamis...

Tanah Papua1 minggu ago

Polisi Temukan Empat Jasad Pendulang dalam Kondisi Hangus

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian Resor Asmat menemukan 4 jasad dalam kondisi hangus saat melakukan penyisiran di lokasi tambang emas ilegal...

Tanah Papua2 minggu ago

3 Pendulang Luka Bacok Diserang OTK di Distrik Seradala, Yahukimo

TANAH MERAH, HaIPapua.com – Tiga pendulang emas tradisional dari Distrik (kecamatan) Seradala, Kabupaten Yahukimo dievakuasi ke RSUD Boven Digoel, Kabupaten...

Nasional2 minggu ago

Presiden Santap Siang Bersama Pemenang Festival Gapura Cinta Negeri Asal Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo secara khusus mengundang pemenang Festival Gapura Cinta Negeri asal Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten...

Tanah Papua2 minggu ago

Kantor Imigrasi Sorong Deportasi 4 WNA Pendukung Papua Merdeka

SORONG, HaIPapua.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong mendeportasi 4 warga negara asing (WNA) asal Australia, Senin (2/9/2019). Ke-4...

Nasional2 minggu ago

Presiden Terima 10 Nama Calon Pimpinan KPK

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo menerima Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Merdeka,...

Nasional2 minggu ago

Presiden Tantang Pakar Hukum Tata Negara Respons Perubahan Global

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9/2019). Acara tersebut...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.