Connect with us

Tanah Papua

Pastikan Penerapan TPP, KPK Kritisi Rendahnya Tingkat Kehadiran ASN di Papua

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti rendahnya tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Koordinator Supervisi Bidang Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua mengatakan data absensi ASN di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua masih berada di bawah 70 persen.

“Ini menjadi tanggung jawab pimpinan OPD untuk membina stafnya,” kata Maruli Tua di Jayapura, awal pekan ini.

(Baca Juga: Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika Tidak Melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi)

Menurut Maruli, rendahnya tingkat kehadiran ASN menjadi perhatian serius terkait dengan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“TPP bukan hak ASN, tapi menjadi tanggung jawab kita untuk membuktikan bahwa kita layak menerima TPP tersebut,” papar Maruli.

Manajemen SDM dan Penerapan TPP, kata Maruli, menjadi salah satu dari 9 fokus utama kegiatan Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK (Korsupgah KPK) tahun 2018.

Penerapan TPP mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta perubahannya Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Permen PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS.

“KPK akan mengawasi dan memastikan pemberlakuan TPP di Provinsi Papua, sebab KPK berharap Pemprov Papua ke depan menjadi referensi atau tolak ukur bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penerapan TPP ini,” ujar Maruli.

“Masyarakat juga pasti mengawasi kinerja dari pemerintah, jangan sampai dengan penerapan TPP menjadi penilaian buruk masyarakat kepada ASN Papua,” kata Maruli menambahkan.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Saat berkunjung ke kabupaten/kota di Papua, Maruli mengaku melihat banyak ASN yang tidak masuk kantor, apalagi jika kepala daerahnya tidak berada di tempat.

“Ada yang masuk kantor jam 08.00 WIT, tapi kerjanya tidak jelas. Nanti pulang jam 16.00 WIT absen lagi. Kami menyaksikan itu ketika datang ke kantor pemerintah di daerah,” ujar Maruli.

(Baca Juga: Tantangan Kesehatan Papua: Alam, Manusia, dan Tatakelola)

Ia berharap ada kesungguhan dari semua kepala daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Karena menurut dia, tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan adalah bagaimana masyarakat merasakan pembangunan dan mendapat kesejahteraannya.

“Kami pastikan bahwa kita semua ada dalam satu barisan. KPK punya lima tugas penting yakni koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, dan penindakan. Jadi, kalau salah kita beri peringatan. Kalau masih bandel, kita tidak akan segan-segan menghajar, siapapun,” kata Maruli menegaskan. (Mas)

Berita terbaru

Olahraga3 jam ago

Komisi V DPRP Memonitor Kesiapan PON XX di Timika

TIMIKA, HaiPapua.com – Setelah membentuk Panitia Kerja (Panja) PON XX/2020, Komisi V DPRD Provinsi Papua memonitor dua kabupaten sebagai cluster...

Tanah Papua7 jam ago

Kapolda Papua Imbau Kembalikan Barang Milik Korban Helikopter MI-17

TIMIKA, HaiPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau mengimbau masyarakat yang menemukan barang-barang milik korban kecelakaan helikopter MI-17 untuk...

Berita1 hari ago

Polres Mimika Akan Luncurkan “Mimika Tertib Lalu Lintas”

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika akan mengelar kegiatan bertajuk “Mimika Tertib Lalu Lintas” atau MTL. Kegiatan ini rencananya akan...

Nasional2 hari ago

Komnas HAM: Kasus Paniai Berdarah adalah Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA, HaIPapua.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyimpulkan bahwa peristiwa Paniai Berdarah yang terjadi 7 –...

Tanah Papua5 hari ago

Tim SAR Berhasil Evakuasi 12 Jenazah dan FDR Heli Mi-17 ke Oksibil

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR berhasil mengevakuasi 12 jenazah kru dan penumpang Helikopter Mi-17 HA-5138 dari tebing pegunungan Mandala ke...

Tanah Papua6 hari ago

Pangdam Cenderawasih: Terima Kasih Telah Mendukung Operasi SAR Heli TNI-AD

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengapresiasi semua pihak yang telah membantu TNI untuk menemukan dan...

Tanah Papua6 hari ago

Tim SAR Temukan 12 Jenazah Di Antara Puing Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan berhasil mencapai lokasi puing Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138 pada Jumat (14/2/2020) siang, sekitar pukul...

Tanah Papua1 minggu ago

DKPP Berhentikan Anggota KPU Mimika Dedy Nataniel Mamboay

TIMIKA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Dedy Nataniel Mamboay selaku anggota Komisi Pemilihan...

Tanah Papua1 minggu ago

Norman Ditubun Menggagas Pendirian Perpustakaan Kampung Nawaripi

TIMIKA, HaIPapua.com – Norman Ditubun, Kepala Kampung Nawaripi, distrik Wania, Mimika, Papua menggagas berdirinya perpustakaan di kampung Nawaripi. Norman yang...

Tanah Papua1 minggu ago

Satu SST Tim Evakuasi Diterjunkan Dekat Lokasi Kecelakaan Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan akhirnya memulai proses evakuasi terhadap kru dan penumpang Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138, Kamis (13/2/2020)...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.