Connect with us

Nasional

Moeldoko: Beri Kesempatan Presiden Bekerja, Jangan Diganggu Hal-hal Tak Substansial!

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Tampil dalam acara dialog di sebuah stasiun televisi, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menjelaskan berbagai isu dan topik yang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat. Tak hanya menjelaskan tanggung jawab dan tugas Kantor Staf Presiden (KSP) yang dipimpinnya, Moeldoko juga menjelaskan bagaimana posisi, sikap, dan kebijakan Pemerintah, Istana Kepresidenan, dan Presiden Jokowi tentang berbagai hal.

Menurutnya, tahun politik di Indonesia diawali dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 171 daerah tingkat I dan tingkat II pada tahun ini, dan pemilihan legislatif dan presiden pada tahun 2019. “Lebih baik disebut sebagai tahun pesta demokrasi. Istilah ini memberikan kesan bahwa pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden adalah proses demokrasi yang rutin terselenggara di Indonesia,” ujar mantan Panglima TNI periode 2013-2015 di Jakarta, Senin (23/4/2018) kemarin.

Moeldoko menambahkan, “Makanya lebih tepat dalam kontestasi ini disebut sebagai partner demokrasi, bukan lawan politik.”

Ia menjelaskan bahwa tugas KSP salah satunya adalah menjalankan komunikasi politik. Tapi, isu-isu politik yang spesifik dan kasuistik tidak masuk ke dalam tugas KSP, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015. “Bagi Presiden, yang paling penting untuk dikerjakan adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bagaimana meningkatkan kepuasan kepada publik. Itulah yang utama,” ucap mantan Kepala Staf TNI-AD 2013 itu.

Pada kesempatan itu, Moeldoko menjelaskan tanggapan dan respon masyarakat atas apa yang dikerjakan oleh Pemerintah. Dalam pelaksanaan reforma agraria misalnya, yang ditandai dengan pembagian sertifikat kepada masyarakat sebagai bentuk legalisasi aset, masyarakat sangat antusias. “Rakyat itu bilangnya ‘ingat sertifikat ingat Jokowi’, begitu bahasa mereka,” ujar taruna terbaik Akabri lulusan 1981 tersebut.

Begitu juga dengan isu Tenaga Kerja Asing (TKA) yang belakangan ramai diperbincangkan para politisi. Moeldoko menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing justru memberikan kepastian dalam hal waktu perizinan. Perpres, menurut Moeldoko, juga tidak memberi ruang bagi kehadiran tenaga kasar asing.

“Saya pernah turun langsung di Ketapang untuk mengecek bagaimana penggunaan tenaga kerja asing,” ungkap pria kelahiran Kediri tersebut.

(Baca Juga: Mendikbud: Saya Diutus Presiden Jenguk Guru Korban Kekerasan KKSB dan Melihat Pelaksanaan UN di Papua)

Sebelumnya, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang diselenggarakan Kementerian Kominfo, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menegaskan bahwa Perpres bertujuan untuk memperbaiki proses pengurusan perizinan. “Jadi kalau ada perizinan untuk memasukkan tenaga kerja kasar, sudah pasti ditolak. Maka, kalau ada kasus seperti itu di lapangan, itu adalah pelanggaran,” tegas Hanif.

Moeldoko sendiri mengajak pihak-pihak yang peduli dengan masalah ini untuk lebih bijak menilai, termasuk membandingkan keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara-negara lain seperti Arab Saudi, Hongkong, Taiwan, dan sebagainya. “Jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan TKA yang bekerja di Indonesia,” tegas Moeldoko.

Doktor ilmu administrasi Universitas Indonesia itu mengakui bahwa salah satu kekurangan yang perlu diperbaiki di jajaran pemerintah adalah masalah komunikasi. “Makanya saya akan mengumpulkan para tenaga kehumasan di lingkungan pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi dan mempercepat respons, supaya masyarakat dapat segera mengetahui,” imbuhnya.

Moeldoko juga mengingatkan semua pihak untuk tidak menggunakan isu SARA guna memobilisasi rakyat dalam kepentingan politik. “Itu betul-betul tidak bijak. Itu bisa saja terjadi kalau tidak kita waspadai. Itu sangat berbahaya jika digunakan oleh siapapun, karena bisa memakan dirinya sendiri,” kata ayah dua anak itu.

“Saya ini prajurit yang tidurnya di lapangan. Sejak 1991 hingga 2001, saya ini lebih banyak di lapangan, sehingga saya punya naluri yang cukup tinggi untuk mengenali situasi yang sedang berkembang,” katanya.

Iapun menegaskan kesiapannya untuk menjadi bemper jika ada yang berupaya mengganggu kerja-kerja Presiden. “Berilah kesempatan Presiden Jokowi untuk bekerja dengan tenang, jangan diganggu oleh hal-hal tidak substansial. Kalau diganggu, saya harus maju!” pungkasnya. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua3 hari ago

Tim SAR Berhasil Evakuasi 12 Jenazah dan FDR Heli Mi-17 ke Oksibil

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR berhasil mengevakuasi 12 jenazah kru dan penumpang Helikopter Mi-17 HA-5138 dari tebing pegunungan Mandala ke...

Tanah Papua3 hari ago

Pangdam Cenderawasih: Terima Kasih Telah Mendukung Operasi SAR Heli TNI-AD

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengapresiasi semua pihak yang telah membantu TNI untuk menemukan dan...

Tanah Papua4 hari ago

Tim SAR Temukan 12 Jenazah Di Antara Puing Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan berhasil mencapai lokasi puing Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138 pada Jumat (14/2/2020) siang, sekitar pukul...

Tanah Papua4 hari ago

DKPP Berhentikan Anggota KPU Mimika Dedy Nataniel Mamboay

TIMIKA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Dedy Nataniel Mamboay selaku anggota Komisi Pemilihan...

Tanah Papua5 hari ago

Norman Ditubun Menggagas Pendirian Perpustakaan Kampung Nawaripi

TIMIKA, HaIPapua.com – Norman Ditubun, Kepala Kampung Nawaripi, distrik Wania, Mimika, Papua menggagas berdirinya perpustakaan di kampung Nawaripi. Norman yang...

Tanah Papua5 hari ago

Satu SST Tim Evakuasi Diterjunkan Dekat Lokasi Kecelakaan Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan akhirnya memulai proses evakuasi terhadap kru dan penumpang Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138, Kamis (13/2/2020)...

Tanah Papua5 hari ago

Danrem 172: Cuaca Ekstrem Jadi Kendala Utama Evakuasi Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR terus mematangkan persiapan evakuasi Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138 yang jatuh di Pegunungan Mandala, Distrik (kecamatan)...

Nasional5 hari ago

Kecam Aksi Intoleransi, Presiden Perintah Kapolri Tindak Tegas Pelaku Intoleran

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait kasus intoleransi yang terjadi di Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung...

Nasional6 hari ago

Presiden Lantik Laksamana Madya TNI Aan Kurnia Sebagai Kepala Bakamla

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pelantikan tersebut...

Tanah Papua6 hari ago

Polres Pegunungan Bintang Siapkan Satu Peleton Dukung Evakuasi Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Polres Pegunungan Bintang menyiapkan satu peleton personel untuk mendukung evakuasi Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138. Seperti diberitakan sebelumnya,...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.