Connect with us
isidisini

Nasional

Moeldoko: Beri Kesempatan Presiden Bekerja, Jangan Diganggu Hal-hal Tak Substansial!

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Tampil dalam acara dialog di sebuah stasiun televisi, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menjelaskan berbagai isu dan topik yang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat. Tak hanya menjelaskan tanggung jawab dan tugas Kantor Staf Presiden (KSP) yang dipimpinnya, Moeldoko juga menjelaskan bagaimana posisi, sikap, dan kebijakan Pemerintah, Istana Kepresidenan, dan Presiden Jokowi tentang berbagai hal.

Menurutnya, tahun politik di Indonesia diawali dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 171 daerah tingkat I dan tingkat II pada tahun ini, dan pemilihan legislatif dan presiden pada tahun 2019. “Lebih baik disebut sebagai tahun pesta demokrasi. Istilah ini memberikan kesan bahwa pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden adalah proses demokrasi yang rutin terselenggara di Indonesia,” ujar mantan Panglima TNI periode 2013-2015 di Jakarta, Senin (23/4/2018) kemarin.

Moeldoko menambahkan, “Makanya lebih tepat dalam kontestasi ini disebut sebagai partner demokrasi, bukan lawan politik.”

Ia menjelaskan bahwa tugas KSP salah satunya adalah menjalankan komunikasi politik. Tapi, isu-isu politik yang spesifik dan kasuistik tidak masuk ke dalam tugas KSP, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015. “Bagi Presiden, yang paling penting untuk dikerjakan adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bagaimana meningkatkan kepuasan kepada publik. Itulah yang utama,” ucap mantan Kepala Staf TNI-AD 2013 itu.

Pada kesempatan itu, Moeldoko menjelaskan tanggapan dan respon masyarakat atas apa yang dikerjakan oleh Pemerintah. Dalam pelaksanaan reforma agraria misalnya, yang ditandai dengan pembagian sertifikat kepada masyarakat sebagai bentuk legalisasi aset, masyarakat sangat antusias. “Rakyat itu bilangnya ‘ingat sertifikat ingat Jokowi’, begitu bahasa mereka,” ujar taruna terbaik Akabri lulusan 1981 tersebut.

Begitu juga dengan isu Tenaga Kerja Asing (TKA) yang belakangan ramai diperbincangkan para politisi. Moeldoko menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing justru memberikan kepastian dalam hal waktu perizinan. Perpres, menurut Moeldoko, juga tidak memberi ruang bagi kehadiran tenaga kasar asing.

“Saya pernah turun langsung di Ketapang untuk mengecek bagaimana penggunaan tenaga kerja asing,” ungkap pria kelahiran Kediri tersebut.

(Baca Juga: Mendikbud: Saya Diutus Presiden Jenguk Guru Korban Kekerasan KKSB dan Melihat Pelaksanaan UN di Papua)

Sebelumnya, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang diselenggarakan Kementerian Kominfo, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menegaskan bahwa Perpres bertujuan untuk memperbaiki proses pengurusan perizinan. “Jadi kalau ada perizinan untuk memasukkan tenaga kerja kasar, sudah pasti ditolak. Maka, kalau ada kasus seperti itu di lapangan, itu adalah pelanggaran,” tegas Hanif.

Moeldoko sendiri mengajak pihak-pihak yang peduli dengan masalah ini untuk lebih bijak menilai, termasuk membandingkan keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara-negara lain seperti Arab Saudi, Hongkong, Taiwan, dan sebagainya. “Jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan TKA yang bekerja di Indonesia,” tegas Moeldoko.

Doktor ilmu administrasi Universitas Indonesia itu mengakui bahwa salah satu kekurangan yang perlu diperbaiki di jajaran pemerintah adalah masalah komunikasi. “Makanya saya akan mengumpulkan para tenaga kehumasan di lingkungan pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi dan mempercepat respons, supaya masyarakat dapat segera mengetahui,” imbuhnya.

Moeldoko juga mengingatkan semua pihak untuk tidak menggunakan isu SARA guna memobilisasi rakyat dalam kepentingan politik. “Itu betul-betul tidak bijak. Itu bisa saja terjadi kalau tidak kita waspadai. Itu sangat berbahaya jika digunakan oleh siapapun, karena bisa memakan dirinya sendiri,” kata ayah dua anak itu.

“Saya ini prajurit yang tidurnya di lapangan. Sejak 1991 hingga 2001, saya ini lebih banyak di lapangan, sehingga saya punya naluri yang cukup tinggi untuk mengenali situasi yang sedang berkembang,” katanya.

Iapun menegaskan kesiapannya untuk menjadi bemper jika ada yang berupaya mengganggu kerja-kerja Presiden. “Berilah kesempatan Presiden Jokowi untuk bekerja dengan tenang, jangan diganggu oleh hal-hal tidak substansial. Kalau diganggu, saya harus maju!” pungkasnya. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua4 hari ago

Polres Mimika Musnahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Seberat 17,69 Gram

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika musnahkan barang bukti Narkotika/ Golongan I jenis tembakau sintetis seberat 17,69 gram bertempat dikantor...

Berita5 hari ago

Kodim 1710/Mimika Peringati Hari Lahir Pancasila Dengan Cara Unik

TIMIKA, HaiPapua.com – Keluarga besar Kodim 1710/Mimika beserta jajaranmemperingati hari lahir Pancasila dengan cara yang unik yaitu melaksanakan nonton bareng...

Tanah Papua1 minggu ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua2 minggu ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua2 minggu ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Berita2 minggu ago

Pasien sembuh COVID-19 di Mimika terbanyak di Papua

TIMIKA, HaiPapua.com – Kabupaten Mimika tercatat sebagai daerah dengan jumlah pasien sembuh terbanyak dari kasus COVID-19 di Provinsi Papua, yakni...

Tanah Papua2 minggu ago

Tim SAR Timika Cari Nelayan Korban Logboat Terbalik di Muara Moroga

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika pada Sabtu (23/05/2020) siang mengerahkan sejumlah personel rescue di muara kampung...

Ekonomi4 minggu ago

Kampung Nawaripi Siapkan Data KK Terkait Bansos Sembako Pemkab Mimika

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kampung Nawaripi, Distrik Wania sedang mempersiapkan data jumlah kepala keluarga (KK) agar segera diusulkan kepada Pemerintah...

Berita1 bulan ago

Sebanyak 770 Penghuni SATP Diisolasi Selama Pandemi Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menjamin keberadaan sebanyak 770 siswa Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP)...

Berita1 bulan ago

Kadinkes Mimika: Nakes Meninggal di Agimuga Bukan Karena Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynol Ubra menegaskan, salah satu tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Agimuga yang meninggal...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.