Connect with us
isidisini

Tanah Papua

MK Tidak Menerima Permohonan Koalisi Advokat untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima permohonan Koalisi Advokat untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua yang dibacakan dalam Sidang Pleno di Gedung MK, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Koalisi Advokat untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua mewakili 14 pemohon dari Provinsi Papua dan Papua Barat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.

Para pemohon berdalil, pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera (Act of Free Choice) sebagai dasar lahirnya UU Nomor 12/1969, hanya diikuti sejumlah orang yang tergabung dalam Dewan Musyawarah Pepera dan tidak menggunakan sistem one man one vote. Hal ini, menurut pemohon tidak sejalan dengan Pasal 28 E ayat (2) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Anwar Usman membacakan amar Putusan MK Nomor 35/PUU-XVII/2019.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan yang diajukan sejumlah aktivis dan tokoh gereja di Papua, tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas.

Permohonan tersebut sesungguhnya untuk menguji keabsahan peristiwa hukum internasional yang bernama Pepera yang berlangsung pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969. Sementara hasil Pepera ini telah diakui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXIV).

“Mendalilkan adanya kerugian hak konstitusional dari ketentuan dalam UU Nomor 12/1969, yang notabene adalah UU yang menindaklanjuti Pepera yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB dan diakui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 2504 (XXIV), sama artinya “memaksa” MK untuk menilai keabsahan tindakan PBB, in casu Majelis Umum PBB,” kata I Dewa Gede Palguna.

“MK jelas tidak memiliki kewenangan demikian,” kata Palguna menegaskan.

Terkait permohonan ini, kata Majelis Hakim Konstitusi, bahkan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) yang notabene adalah organ yudisial utama PBB yang memiliki kewenangan mengadili masalah hukum internasional apapun, juga tidak otomatis dapat menggunakan kewenangannya.

Untuk menggunakan kewenangannya, ICJ harus memenuhi ketentuan tertentu, misalnya subjek yang boleh menjadi pihak di hadapan ICJ dan persetujuan dari pihak-pihak bersengketa yang menyatakan bahwa mereka sepakat menyerahkan penyelesaian masalahnya kepada ICJ.

“Dengan pertimbangan hukum ini, bukan berarti UU yang bersumber dari Resolusi Majelis Umum PBB tidak dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya sepanjang tidak mempersoalkan keabsahan suatu peristiwa hukum internasional. Mengenai UU Nomor 12/1969 yang berasal dari hasil Keputusan Dewan Musyawarah Pepera yang menyangkut pembentukan daerah, in casu Provinsi Irian Barat, adalah sah dan final,” terangnya.

“Pendirian Majelis Hakim Konstitusi ini dapat dibaca dalam, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XIV/2016,” katanya menambahkan.

Oleh karena itu, menjadi tidak logis untuk menyatakan suatu UU yang menindaklanjuti suatu peristiwa hukum yang absah menurut hukum internasional sebagai UU yang merugikan hak konstitusional seseorang atau sekelompok orang tanpa terlebih dahulu mempersoalkan keabsahan peristiwa hukum internasional yang ditindaklanjuti dimaksud.

Namun, dalam kasus ini MK tidak berwenang untuk menilai keabsahan Pepera ataupun Resolusi Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) yang mengakui keabsahan Pepera yang dimaksud.

“Dengan pertimbangan ini, secara substansial pemohon sesungguhnya mempersoalkan keberadaan Pepera dan tidak ada persoalan kerugian hak konstitusional yang lahir sebagai akibat dari berlakunya frasa ‘bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Pepera yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia’ dalam pertimbangan UU Nomor 12/1969,” katanya.

“Oleh karena tidak terdapat persoalan kerugian hak konstitusional maka Majelis Hakim Konstitusi berpendapat para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK,” terangnya.  (Fox)

Berita terbaru

Berita2 hari ago

Linmas Nawaripi Perketat Pengawasan ‘Social Distancing’ Pada Malam Hari

TIMIKA, HaiPapua.com – Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait social distancing di Timika, aparat kampung Nawaripi mulai membatasi kerumunan warga...

Berita6 hari ago

Bupati Mimika Minta Pengadaan Alkes Melalui Perusahaan Swasta

TIMIKA, HaiPapua.com – Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta Menteri Dalam negeri Tito Karnavian untuk mengizinkan pengadaan alat kesehatan dalam rangka...

Berita6 hari ago

Wabup Mimika Minta Warga Manfaatkan Waktu Dengan Baik Di Tengah Pendemi Covid-19

TIMIKA, HaiPapua.com – Wakil Bupati Mimika Yohannis Rettob mengimbau masyarakat kabupaten Mimika secara khusus di wilayah kota Timika agar memanfaatkan...

Berita6 hari ago

Bupati Mimika Perpanjang Masa Karantina Wilayah Hingga 23 April

TIMIKA, HaiPapua.com – Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Timika, Jumat (03/04/2020) mengumumkan perpanjangnan waktu karantina wilayah di kabupaten Mimika hingga...

Tanah Papua1 minggu ago

DLH Mimika Diminta Serius Tangani Sampah di TPS Nawaripi

TIMIKA, HaiPapua.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika, Papua diminta untuk serius menangani sampah sehingga tidak terjadi penumpukan di...

Berita1 minggu ago

Pemkab Mimika Akan Beri Stimulan Bagi Tiga Pelaku Usaha

TIMIKA, HaiPapua.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika, akan memberikan stimulan bagi para pelaku usaha secara khusus pelaku usaha perhotelan,...

Tanah Papua1 minggu ago

Lemasa Imbau Warga Mimika Patuhi Instruksi Bupati

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme, mengimbau kepada seluruh warga kabupaten Mimika untuk mematuhi instruksi bupati Mimika Eltinus...

Tanah Papua1 minggu ago

Tokoh Nilai Bantuan YPMAK ke Pusat dan Provinsi Papua Tidak Efisien

TIMIKA, HaiPapua.com – Partisipasi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) dalam mencegah penyebaran virus korona atau covid-19 di tingkat...

Tanah Papua1 minggu ago

Amankan Jalur Penerbangan, Pasukan TNI Duduki Markas KKSB di Distrik Serambakon

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pasukan TNI berhasil mengusir Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dari Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Komandan Korem...

Tanah Papua1 minggu ago

Pendulang Emas Tradisional Ditemukan Tewas di Kali Kabur Mil 22

TIMIKA, HaIPapua.com – Modestus Welerubun (29) ditemukan tewas setelah terseret arus di Kali Kabur Mil 22, Timika, Kabupaten Mimika, Senin...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.