Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Lewat 7 Hari, KPU Papua Belum Koreksi Syarat Calon Hans Magal-Abdul Muis

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU Provinsi Papua belum juga melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018 poin 3, untuk melakukan koreksi terkait syarat calon pasangan calon Hans Magal-Abdul Muis (HAM).

Padahal dalam putusan tersebut, DKPP memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk melakukan koreksi paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan pada Kamis (19/4/2018). Sebelumnya, Ketua KPU Papua Adam Arisoi mengatakan KPU Papua sudah mengambil alih KPUD Mimika dalam rangka melaksanakan putusan DKPP.

“Dalam rangka 7 hari batas waktu yang diperintahkan putusan DKPP, kami sudah berhentikan KPUD-nya,” kata Adam Arisoi usai rapat pleno pencabutan nomor urut lanjutan pilkada Mimika di KPU Provinsi Papua, Selasa (24/4/2018) lalu.

(Baca Juga: Adam Arisoi: Kami Sudah Berhentikan dan Ambil Alih Kewenangan KPUD Mimika)

Langkah pertama, kata Arisoi, melaksanakan tahapan yang belum dilaksanakan KPUD Mimika yakni mengakomodir pasangan OMTOB dan MARIUS pada pilkada Mimika berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar.

“Ini kan hanya tindak lanjut keputusan PTTUN Makassar untuk mengakomodir OMTOB dan MARIUS. Kami hanya melakukan perbaikan surat keputusan yang tidak tepat dan pleno sudah berjalan lancar,” kata Arisoi.

Mengenai koreksi terhadap paslon Hans Magal-Abdul Muis (HAM), kata Arisoi, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU RI di Jakarta. “Setelah menyelesaikan putusan PTTUN Makassar, selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan KPU RI membahas putusan DKPP. Di sini ada 5 orang tambah 7 komisioner KPU RI, nanti kami akan berdiskusi tentang putusan DKPP itu. Langkah koreksi seperti apa yang harus dilakukan KPU untuk menjawab putusan DKPP terkait koreksi itu,” kata Arisoi.

Sementara itu, informasi yang dihimpun Haipapua.com di Jakarta bahwa KPU RI diketahui telah memerintahkan KPU Provinsi Papua menindaklanjuti putusan DKPP tersebut, namun hasil koreksinya hingga saat ini belum disampaikan ke KPU RI.

Menurut Staf KPU RI yang dihubungi Senin (30/4) kemarin, bahwa sesuai tingkatan maka KPU Papua yang harus menindaklanjuti putusan DKPP itu dengan berkonsultasi dengan KPU RI. Selain itu, KPU RI juga harus memastikan bahwa putusan DKPP dilaksanakan oleh KPU Papua.

Kekacauan Tafsir KPU Meloloskan Paslon HAM

Dalam pertimbangan Putusan DKPP Nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018, secara eksplisit menyebut bahwa KPUD Mimika telah melanggar hukum dan etika penyelenggara Pemilu terkait prinsip kepastian hukum dengan meloloskan paslon Hans Magal-Abdul Muis.

Pasalnya, Abdul Muis yang kini maju sebagai calon Wakil Bupati Mimika pernah menjabat sebagai Bupati Mimika sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131-91-2794 Tahun 2013 tertanggal 19 April 2013.

Untuk meloloskan paslon HAM, KPUD Mimika mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 1 kali masa jabatan adalah paling singkat selama 2½ tahun yang terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

(Baca Juga: DKPP: KPU RI Berkontribusi pada Pelanggaran Kode Etik KPUD Mimika)

Dalam penjelasannya, DKPP berpendapat bahwa pasal yang dipakai tersebut tidak berkaitan dengan frasa “belum pernah menjabat” dalam ketentuan Pasal 7 huruf o UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 4 ayat (1) huruf p Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.

Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 harus dipahami sebagai ketentuan yang mengatur tentang penghitungan 2 kali masa jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota.

Dua ketentuan pasal dalam UU yang kemudian dipertegas PKPU yakni Pasal 7 ayat (2) huruf n dan o pada UU Nomor 10 Tahun 2016, serta Pasal 4 ayat (1) huruf o dan huruf p angka 3 pada PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Kedua pasal ini telah memenuhi prinsip hukum lex scripta, lex certa, dan lex stricta, sehingga masing-masingnya telah tertulis dengan jelas, tegas, dan ketat tidak memberikan celah interpretasi.

“Kedua pengaturan tersebut tidak memiliki relevansi satu sama lainnya karena memiliki konsekuensi hukum yang berbeda,” tulis pertimbangan DKPP dalam putusannya. (Fox/Mas/Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua1 minggu ago

Lemasa Apresiasi PT. Freeport Indonesia Atas Dukungan Terhadap Operasional Lembaga

TIMIKA, haipapua.com – Mewakili Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Direktur Eksekutif Lemasa, Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos menyampaikan apresiasi...

Tanah Papua2 minggu ago

Tanzil Asharie: KKM Minta Pemkab Bantu Pembangunan Gedung Sekretariat

  TIMIKA, HaiPapua.com – Anggota DPRD Mimika dari daerah pemilihan I (Dapil I) Tanzil Asharie melakukan reses kedua untuk menyerap...

Tanah Papua4 minggu ago

YPMAK Bantu RS Kasih Herlina APD dan Barang Medis Lain

TIMIKA, HaiPapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) dan barang medis lain...

Tanah Papua4 minggu ago

Lemasa Tidak Setuju Pembentukan Yayasan Lima Suku Kekerabatan

TIMIKA, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos mengatakan pihaknya tidak menyetujui...

Tanah Papua1 bulan ago

Pembahasan APBD Induk Mimika 2021 Diagendakan Pada Pertengahan November

Timika, HaiPapua.com – Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng mengatakan, usai evaluasi APBD Perubahan Mimika Tahun Anggaran 2020 di Jayapura,...

Tanah Papua1 bulan ago

Masyarakat Suku Amungme Diminta Tidak Terpengaruh Dengan Isu Musdat

TIMIKA, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos meminta seluruh warga suku...

Tanah Papua1 bulan ago

Haris Azhar: Kami Akan Minta Pemda Sediakan Transportasi Kembalikan Warga Ke Distrik Tembagapura

TIMIKA, HaiPapua.com – Kuasa Hukum Forum Pemilik Hak Sulung, Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop (FPHS – Tsingwarop) Haris Azhar, mengatakan akan...

Tanah Papua2 bulan ago

Jadi Tersangka Penyebar Video Porno, Bupati Mimika Terancam Dicopot

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng (EO) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan...

Tanah Papua2 bulan ago

Adang TGPF, Bukti KKB Lakukan Kekerasan Bersenjata Masif di Kabupaten Intan Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan penyerangan terhadap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) membuktikan masifnya kekerasan...

Tanah Papua2 bulan ago

Kapolda Papua Desak Bupati Bantu Redam Kekerasan Bersenjata

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mendesak para Kepala Daerah ikut terlibat meredam aksi kekerasan yang dilakukan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.