Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Lewat 7 Hari, KPU Papua Belum Koreksi Syarat Calon Hans Magal-Abdul Muis

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU Provinsi Papua belum juga melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018 poin 3, untuk melakukan koreksi terkait syarat calon pasangan calon Hans Magal-Abdul Muis (HAM).

Padahal dalam putusan tersebut, DKPP memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk melakukan koreksi paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan pada Kamis (19/4/2018). Sebelumnya, Ketua KPU Papua Adam Arisoi mengatakan KPU Papua sudah mengambil alih KPUD Mimika dalam rangka melaksanakan putusan DKPP.

“Dalam rangka 7 hari batas waktu yang diperintahkan putusan DKPP, kami sudah berhentikan KPUD-nya,” kata Adam Arisoi usai rapat pleno pencabutan nomor urut lanjutan pilkada Mimika di KPU Provinsi Papua, Selasa (24/4/2018) lalu.

(Baca Juga: Adam Arisoi: Kami Sudah Berhentikan dan Ambil Alih Kewenangan KPUD Mimika)

Langkah pertama, kata Arisoi, melaksanakan tahapan yang belum dilaksanakan KPUD Mimika yakni mengakomodir pasangan OMTOB dan MARIUS pada pilkada Mimika berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar.

“Ini kan hanya tindak lanjut keputusan PTTUN Makassar untuk mengakomodir OMTOB dan MARIUS. Kami hanya melakukan perbaikan surat keputusan yang tidak tepat dan pleno sudah berjalan lancar,” kata Arisoi.

Mengenai koreksi terhadap paslon Hans Magal-Abdul Muis (HAM), kata Arisoi, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU RI di Jakarta. “Setelah menyelesaikan putusan PTTUN Makassar, selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan KPU RI membahas putusan DKPP. Di sini ada 5 orang tambah 7 komisioner KPU RI, nanti kami akan berdiskusi tentang putusan DKPP itu. Langkah koreksi seperti apa yang harus dilakukan KPU untuk menjawab putusan DKPP terkait koreksi itu,” kata Arisoi.

Sementara itu, informasi yang dihimpun Haipapua.com di Jakarta bahwa KPU RI diketahui telah memerintahkan KPU Provinsi Papua menindaklanjuti putusan DKPP tersebut, namun hasil koreksinya hingga saat ini belum disampaikan ke KPU RI.

Menurut Staf KPU RI yang dihubungi Senin (30/4) kemarin, bahwa sesuai tingkatan maka KPU Papua yang harus menindaklanjuti putusan DKPP itu dengan berkonsultasi dengan KPU RI. Selain itu, KPU RI juga harus memastikan bahwa putusan DKPP dilaksanakan oleh KPU Papua.

Kekacauan Tafsir KPU Meloloskan Paslon HAM

Dalam pertimbangan Putusan DKPP Nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018, secara eksplisit menyebut bahwa KPUD Mimika telah melanggar hukum dan etika penyelenggara Pemilu terkait prinsip kepastian hukum dengan meloloskan paslon Hans Magal-Abdul Muis.

Pasalnya, Abdul Muis yang kini maju sebagai calon Wakil Bupati Mimika pernah menjabat sebagai Bupati Mimika sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131-91-2794 Tahun 2013 tertanggal 19 April 2013.

Untuk meloloskan paslon HAM, KPUD Mimika mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 1 kali masa jabatan adalah paling singkat selama 2½ tahun yang terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

(Baca Juga: DKPP: KPU RI Berkontribusi pada Pelanggaran Kode Etik KPUD Mimika)

Dalam penjelasannya, DKPP berpendapat bahwa pasal yang dipakai tersebut tidak berkaitan dengan frasa “belum pernah menjabat” dalam ketentuan Pasal 7 huruf o UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 4 ayat (1) huruf p Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.

Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 harus dipahami sebagai ketentuan yang mengatur tentang penghitungan 2 kali masa jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota.

Dua ketentuan pasal dalam UU yang kemudian dipertegas PKPU yakni Pasal 7 ayat (2) huruf n dan o pada UU Nomor 10 Tahun 2016, serta Pasal 4 ayat (1) huruf o dan huruf p angka 3 pada PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Kedua pasal ini telah memenuhi prinsip hukum lex scripta, lex certa, dan lex stricta, sehingga masing-masingnya telah tertulis dengan jelas, tegas, dan ketat tidak memberikan celah interpretasi.

“Kedua pengaturan tersebut tidak memiliki relevansi satu sama lainnya karena memiliki konsekuensi hukum yang berbeda,” tulis pertimbangan DKPP dalam putusannya. (Fox/Mas/Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua5 hari ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua5 hari ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Berita7 hari ago

Pasien sembuh COVID-19 di Mimika terbanyak di Papua

TIMIKA, HaiPapua.com – Kabupaten Mimika tercatat sebagai daerah dengan jumlah pasien sembuh terbanyak dari kasus COVID-19 di Provinsi Papua, yakni...

Tanah Papua1 minggu ago

Tim SAR Timika Cari Nelayan Korban Logboat Terbalik di Muara Moroga

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika pada Sabtu (23/05/2020) siang mengerahkan sejumlah personel rescue di muara kampung...

Ekonomi3 minggu ago

Kampung Nawaripi Siapkan Data KK Terkait Bansos Sembako Pemkab Mimika

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kampung Nawaripi, Distrik Wania sedang mempersiapkan data jumlah kepala keluarga (KK) agar segera diusulkan kepada Pemerintah...

Berita3 minggu ago

Sebanyak 770 Penghuni SATP Diisolasi Selama Pandemi Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menjamin keberadaan sebanyak 770 siswa Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP)...

Berita4 minggu ago

Kadinkes Mimika: Nakes Meninggal di Agimuga Bukan Karena Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynol Ubra menegaskan, salah satu tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Agimuga yang meninggal...

Berita4 minggu ago

Pasien Positif Covid-19 di Mimika Bertambah Menjadi 91 Kasus

TIMIKA, Haipapua.com – Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Mimika, Reynol Ubra mengumumkan penambahan kasus baru...

Tanah Papua4 minggu ago

DPRD Mimika Bentuk Tim Satgas Terkait Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah membentuk Tim Satuan Tugas Satgas DPRD yang akan melakukan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.