Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Kuasa Hukum KPUD Mimika dan OMTOB Bantah Tuduhan 5 Paslon di MK

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Mahkamah Konstitusi kembali (MK) menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan Bupati Mimika 2018 untuk pemohon dengan registrasi perkara Nomor 68/PHP.BUP-XVI/2018, 51/PHP.BUP-XVI/2018, 67/PHP.BUP-XVI/2018, 53/PHP.BUP-XVI/2018, 52/PHP.BUP-XVI/2018, pada Kamis (2/8/2018) kemarin.

Agenda sidang tersebut untuk mendengar keterangan KPUD Mimika selaku termohon dan pihak terkait untuk menanggapi dalil-dalil yang disampaikan ke-5 pemohon pada sidang sebelumnya.

(Baca Juga: Sengketa Pilkada Serentak 2018 di MK, Terbanyak dari Papua)

Gugatan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Robertus Waropea-Albert Bolang (RnB) dengan perkara Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018, pada sidang perdana menuntut dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 Distrik menyusul ketiadaan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dalil lain yang disampaikan kuasa hukum RnB, Laode Muhammad Rusliadi yang meminta paslon nomor urut 2 RnB ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak kedua dari hasil penetapan rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati Mimika 2018.

Menanggapi dalil yang diajukan paslon RnB ini, kuasa hukum KPUD Mimika Aan Budiman menilai hal tersebut bukan menjadi permasalahan karena sesungguhnya semua KPPS memiliki SK pengangkatan dari PPS.

“Terhadap keinginan pemohon untuk ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak kedua, termohon menganggap hal tersebut tidak lazim dan tidak relevan,” kata Aan.

Dalam gugatan yang diajukan paslon nomor urut 3 Wilhelmus Pigai-Athanasius Allo Rafra (MUSA) dengan perkara Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018 terkait kesalahan perhitungan suara di sejumlah TPS, diskualifikasi terhadap paslon petahana Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB), dan permintaan PSU di 8 distrik.

Menanggapi hal ini, kuasa hukum KPUD Mimika menilai pemohon tidak menguraikan secara rinci kesalahan perhitungan mana yang dilakukan termohon.

Sementara untuk gugatan paslon nomor 4 Hans Magal-Abdul Muis (HAM) dengan perkara Nomor 53/PHP.BUP-XVI/2018 terkait tidak adanya pemungutan suara di 9 TPS, tidak dibantah oleh kuasa hukum KPUD Mimika.

Untuk gugatan yang diajukan paslon nomor urut 7 Philipus Wakerkwa-H Basri (Philbas) dengan perkara Nomor 67/PHP.BUP-XVI/2018, dan gugatan paslon nomor urut 1 Petrus Yanwarin-Alpius Edowai (Petraled) dengan perkara Nomor 68/PHP.BUP-XVI/2018 yang mempersoalkan rekayasa Termohon saat rekapitulasi penghitungan suara maupun keberpihakan Termohon pada Pihak Terkait (Paslon OMTOB).

Mengenai hal tersebut, kuasa hukum KPUD Mimika membantah semua dalil yang diajukan oleh kedua pasangan tersebut.

Kuasa Hukum OMTOB Bantah Semua Tuduhan

Sementara itu, Pihak Terkait dari paslon OMTOB yang diwakili kuasa hukumnya Ahmad Yani membantah tuduhan pasangan RnB terkait tuduhan politik uang serta adanya pengurangan suara pasangan tersebut dan pengalihan suara kepada paslon OMTOB.

“Pemohon tidak menguraikan secara jelas di TPS mana terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait. Di samping itu Pemohon tidak memahami apa yang dimohonkan dan disinyalir melakukan politik uang,” kata Ahmad Yani.

(Baca Juga: Diwarnai Walk Out, KPUD Mimika Tetapkan OMTOB Sebagai Pemenang Pilkada Mimika)

Menanggapi dalil dari kuasa hukum paslon HAM terkait ketidakkonsistenan KPUD Mimika dalam menghitung suara sah atau tidak sah, menurut Ahmad Yani tidak jelas karena tidak dapat membuktikan TPS tempat terjadinya kesalahan tersebut.

Menanggapi dalil yang diajukan paslon MUSA yang meminta diskualifikasi paslon petahana OMTOB dan PSU, menurut Ahmad Yani, adalah permintaan yang kontradiktif. “Di satu sisi Pemohon meminta pemungutan suara ulang, di sisi lain Pemohon meminta agar MK mendiskualifikasi Pihak Terkait,” kata Ahmad Yani.

Hal tersebut sebelumnya sudah disampaikan Hakim MK Saldi Isra pada sidang perdana.

“Saudara minta itu pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang,” kata Saldi Isra kepada Heriyanto kuasa hukum MUSA dari Lokataru.

“Pemungutan suara ulang, Yang Mulia,” jawab Heriyanto.

“Itu dia beda, ya. Kalau pemilihan ulang itu dari awal, dari tahap paling awal sampai selesai. Tapi, kalau pemungutan suara ulang saja, berarti kan calon sudah ada, yang Anda suruh diskualifikasi tadi kan enggak bisa jadinya. Jadi, harus hati-hati juga kita sebagai lawyer ini. Ini antara permintaan-permintaan ini, ada pertentangan dan segala macamnya itu harus dipikirkan betul. Makanya saya minta penegasan tadi,” kata Saldi Isra.

Kuasa Hukum KPUD Mimika Bantah Ketiadaan SK KPPS

Kuasa hukum KPUD Mimika Heru Widodo yang ditemui usai persidangan membantah materi gugatan yang diajukan oleh 5 paslon bupati Mimika. Menurutnya, tidak mungkin KPPS melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati Mimika dan Gubernur Papua jika tidak memiliki SK.

“Kita sudah membantah itu, dengan menyerahkan bukti SK KPPS dari 18 distrik yang ada. Seluruh KPPS memiliki SK untuk menyelenggarakan Pilkada 2018 pada 27 Juni lalu, dan tugas KPPS sah lantaran mereka mengantongi satu SK untuk pelaksanaan Pilgub Papua dan Pilbup Mimika,” kata Heru.

Heru mengatakan, Bawaslu Papua memang sempat meminta kopi seluruh SK KPPS menyusul dugaan sejumlah KPPS tidak mengantongi SK. KPUD Mimika tidak menyerahkan SK KPPS tersebut karena yang mengeluarkan SK dari PPS.

“Jadi memang saat itu Bawaslu meminta kopi SK dan KPUD meminta waktu kepada Bawaslu untuk mengumpulkan PPS karena SK KPPS dibuat oleh PPS,” ujar Heru.

Heru mengaku heran karena SK KPPS justru dipermasalahkan pada Pemilihan Bupati Mimika, sementara pada saat rekapitulasi perhitungan suara Pilgub Papua tidak dipermasalahkan. Padahal, kata dia, SK KPPS tersebut satu kesatuan karena pelaksanaan pemungutan suara dilaksanaan serentak pada waktu dan TPS yang sama.

“Ketika Pilgubnya tidak ada masalah, saat selesai rekapitulasi pemungutan suara PIlgub di TPS dan dilanjutkan oleh PPD tidak ada keberatan dari pasangan calon tentang legalitas KPPS. SK KPPS itu satu yakni berlaku untuk Pilgub dan Pilbup, tapi kenapa keberatan itu baru muncul pada saat pleno Pilbup saja,” kata Heru.

(Baca Juga: Komisioner KPUD dan Panwaslu Mimika Berstatus Tersangka, Kelanjutannya?)

Munculnya dugaan KPPS tidak memiliki SK pengangkatan, kata Heru, berasal dari pernyataan Ketua KPUD Mimika Yoe Luis Rumaikewi pada rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di Gedung Eme Neme Yauware, Selasa (10/7/2018) lalu.

Saat itu, kata Heru, Yoe Luis di depan publik menyampaikan bahwa ada penyelenggara tingkat bawah yakni KPPS Pilbup Mimika diduga tanpa SK di 8 distrik, diantaranya Distrik Mimika Baru, Mimika Timur Jauh, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Jila, Kuala Kencana, Wania dan Distrik Iwaka.

“Pernyataan itu keliru, karena memang yang buat SK bukan KPUD, tapi PPS dan saat itu sedang dilakukan pengumpulan SK dari KPPS. Saat pengumpulan itu, ada beberapa distrik yang PPS-nya lambat mengumpulkan SK tersebut ke KPUD. Ketua KPUD Mimika yang tidak mengetahui hal tersebut lantas mengeluarkan statemen yang keliru itu, padahal semua KPPS memiliki SK pengangkatan dan sah,” kata Heru menjelaskan. (Fox/Mas)

Berita terbaru

Tanah Papua4 hari ago

Yonif 754/ENK Gelar Baksos Ciptakan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

TIMIKA, HaiPapua.com – Sebagai bentuk kepedulian dalam kemanunggalan TNI dan rakyat, Satuan Batalyon Infanteri 754/ENK/20/3 Kostrad melaksanakan Baksos dengan membagikan...

Tanah Papua7 hari ago

SAR Timika Temukan Pemuda Yang Tersesat di Hutan Wania

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor pencarian dan pertolongan SAR Timika akhirnya berhasil menemukan Syarif (30), pemuda yang dilaporkan keluarganya tersesat di...

Olahraga4 minggu ago

Mountain Gold Basketball Timika mendaftar IBL

TIMIKA, HaiPapua.com – Geliat olahraga Papua terus berkembang. Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 akan menjadi kebangkitan olahraga di berbagai cabang...

Tanah Papua4 minggu ago

Sebanyak 40 Personel SAR Timika Jalani Rapid Test

TIMIKA, Haipapua.com – Dalam rangka mendukung pencegahan dan penyebaran virus corona baru atau covid-19, sebanyak 40 personel Kantor Pencarian dan...

Tanah Papua4 minggu ago

Pemkab Mimika Evaluasi Pra New Normal Pekan Ini

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua telah memberlakukan pra new normal sejak 5 Juni lalu dan akan berakhir pada...

Tanah Papua1 bulan ago

Polres Mimika Musnahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Seberat 17,69 Gram

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika musnahkan barang bukti Narkotika/ Golongan I jenis tembakau sintetis seberat 17,69 gram bertempat dikantor...

Berita1 bulan ago

Kodim 1710/Mimika Peringati Hari Lahir Pancasila Dengan Cara Unik

TIMIKA, HaiPapua.com – Keluarga besar Kodim 1710/Mimika beserta jajaranmemperingati hari lahir Pancasila dengan cara yang unik yaitu melaksanakan nonton bareng...

Tanah Papua1 bulan ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua2 bulan ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua2 bulan ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.