Connect with us
isidisini

Nasional

KPUD Mimika Terbitkan SK Nomor 20, KPU RI dan KPU Papua Langgar UU Nomor 10/2016

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 20/HK.03.1.Kpt/9109/ KPU-KAB/V/2018 dalam rapat pleno yang digelar di Kantor KPU Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (31/5/2018) kemarin.

Terbitnya SK terbaru dari KPUD Mimika sebagai tindak lanjut putusan Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor 05/PS/33.10/V/2018 yang membatalkan SK Nomor 17/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/IV/2018 yang merupakan hasil sidang musyawarah sengketa Pilkada Mimika dengan pemohon pasangan calon (paslon) Hans Magal-Abdul Muis (HAM) dan termohon KPU Provinsi Papua dan KPUD Mimika.

Dalam SK Nomor 20 yang ditandatangani Ketua KPUD Mimika Theodora Ocepina Magal, kembali mengakomodir pasangan calon nomor urut 4 Hans Magal-Abdul Muis (HAM) yang sebelumnya dicoret pada SK sebelumnya yang sudah dibatalkan.

(Baca Juga: Batalkan SK 17, Bawaslu Perintahkan Koreksi Ulang Syarat Calon Paslon HAM Sesuai Putusan DKPP)

Dimasukkannya kembali paslon HAM cukup mengejutkan mengingat dalam putusan KPUD Nomor 17 telah mencoret paslon ini berdasarkan pertimbangan KPU RI dan KPU Provinsi Papua yang mengacu pada hasil telaahan DKPP yang tertuang dalam Putusan DKPP Nomor 34/ DKPP/ PKE-VII/ 2018.

Demikian juga dengan putusan sidang musyawarah nomor 3 yang memerintahkan KPUD Mimika didampingi KPU Provinsi Papua untuk melakukan koreksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap syarat calon sesuai putusan DKPP 34/DKPP-PKE-VII/2018 dengan mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf ‘a’ sampai dengan ‘u’ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di bawah pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika.

Dapat diartikan dengan keluarnya SK KPUD Mimika Nomor 20 maka secara tidak langsung Komisioner KPU RI, KPU Papua, dan KPUD Mimika telah melanggar Pasal 10 huruf C UU Nomor 10 Tahun 2016.

Mengenai pertimbangan bahwa DKPP tidak punya kewenangan untuk melikuidasi paslon peserta pilkada menjadi tidak tepat karena keluarnya pertimbangan DKPP dalam putusan No 34 yang salah satu poin gugatannya yakni mempertanyakan KPUD Mimika yang meloloskan paslon HAM padahal calon wakil bupati Abdul Muis sebelum sudah menjabat sebagai bupati berdasarkan SK Mendagri No 131-91-2794 Tahun 2013 tertanggal 19 April 2013.

DKPP sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, sudah tepat ketika meluruskan kesalahan tafsir Peraturan KPU oleh KPU RI dalam surat Nomor 96/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 25 Januari 2018 yang ditujukan kepada KPUD Mimika.

Dalam pertimbangan DKPP bahwa pasal yang dikutip dalam angka (3) surat KPU RI tidak berkaitan dengan frasa “belum pernah menjabat” dalam ketentuan Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 4 ayat (1) huruf p Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017. Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 harus dipahami sebagai ketentuan yang mengatur tentang penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota.

(Baca Juga: DKPP: KPU RI Berkontribusi pada Pelanggaran Kode Etik KPUD Mimika)

Dua ketentuan pasal dalam UU yang kemudian dipertegas Peraturan KPU tersebut pada Pasal 7 ayat (2) huruf n dan o pada UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) huruf o, dan huruf p angka 3 pada PKPU Nomor 15 Tahun 2017) telah memenuhi prinsip hukum lex scripta, lex certa, dan lex stricta, sehingga masing-masingnya telah tertulis dengan jelas, tegas, dan ketat tidak memberikan celah interpretasi. Kedua pengaturan tersebut tidak memiliki relevansi satu sama lainnya karena memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Ketidakseriusan KPU RI dan KPU Papua untuk melaksanakan putusan DKPP tersebut terlihat dari waktu pelaksanaan putusan melebihi waktu yang diperintahkan DKPP yakni paling lambat 7 hari setelah putusan DKPP dibacakan pada 19 April 2018.

Selain itu, dalam sidang musyawarah sengketa Pilkada Mimika di Kantor Bawaslu Papua, KPU tidak berusaha menghadirkan saksi untuk menjelaskan alasan pencoretan pasangan HAM sebagai peserta Pilkada Mimika. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua5 hari ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua5 hari ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Berita7 hari ago

Pasien sembuh COVID-19 di Mimika terbanyak di Papua

TIMIKA, HaiPapua.com – Kabupaten Mimika tercatat sebagai daerah dengan jumlah pasien sembuh terbanyak dari kasus COVID-19 di Provinsi Papua, yakni...

Tanah Papua1 minggu ago

Tim SAR Timika Cari Nelayan Korban Logboat Terbalik di Muara Moroga

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika pada Sabtu (23/05/2020) siang mengerahkan sejumlah personel rescue di muara kampung...

Ekonomi3 minggu ago

Kampung Nawaripi Siapkan Data KK Terkait Bansos Sembako Pemkab Mimika

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kampung Nawaripi, Distrik Wania sedang mempersiapkan data jumlah kepala keluarga (KK) agar segera diusulkan kepada Pemerintah...

Berita3 minggu ago

Sebanyak 770 Penghuni SATP Diisolasi Selama Pandemi Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menjamin keberadaan sebanyak 770 siswa Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP)...

Berita4 minggu ago

Kadinkes Mimika: Nakes Meninggal di Agimuga Bukan Karena Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynol Ubra menegaskan, salah satu tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Agimuga yang meninggal...

Berita4 minggu ago

Pasien Positif Covid-19 di Mimika Bertambah Menjadi 91 Kasus

TIMIKA, Haipapua.com – Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Mimika, Reynol Ubra mengumumkan penambahan kasus baru...

Tanah Papua4 minggu ago

DPRD Mimika Bentuk Tim Satgas Terkait Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah membentuk Tim Satuan Tugas Satgas DPRD yang akan melakukan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.