Connect with us
isidisini

Nasional

KPK Periksa 6 Pejabat Pemprov Papua Terkait Korupsi Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 6 pejabat Pemerintah Provinsi Papua terkait pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura senilai Rp89 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ke-6 pejabat yang diperiksa diantaranya Sekretaris Daerah Papua, berinisial HD selaku penanggung jawab unit layanan pengadaan (ULP) Papua. Asisten II Sekda Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat berinisial EL selaku pengarah ULP dan Ketua ULP 2015. Turut diperiksa, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Bina Teknik Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Provinsi Papua.

“Ke-6 orang ini diperiksa sebagai saksi proyek pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre. Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Papua dari 22 hingga 26 Januari mendatang,” kata Febri melalui telepon selulernya, Senin (22/1/2018).

Dalam pemeriksaan ini, kata Febri, penyidik mendalami proses pengadaan dan penunjukan pemenang dalam proyek pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre. “Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 2 orang tersangka dan memeriksa 51 orang saksi,” kata Febri.

(Baca Juga: John Djonga: Tanpa Pengawasan, Program Jokowi di Papua Tidak akan Berhasil)

Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Kepala Dinas PU Provinsi Papua berinisial MK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre, 3 Februari 2017 lalu. Dari pengembangan kasus, penyidik KPK kembali menetapkan seorang tersangka berinisial DM pada 22 Maret 2017.

“Proyek peningkatan jalan Kemiri-Depapre ini diduga merugikan keuangan negara senilai Rp42 miliar dari biaya sesungguhnya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa,” kata Febri.

Tersangka MK selaku Kepala Dinas PU Papua sekaligus Pengguna Anggaran (PA) diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada proyek ini.

Atas perbuatannya, MK disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara, tersangka DM selaku pemegang saham mayoritas PT BEP melalui PT MJM diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada proyek ini.

Atas perbuatannya, MK disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Rex)

Berita terbaru

Tanah Papua1 hari ago

KKSB Serang Pos TNI di Kenyam, 1 Orang Tewas dan 2 Luka Tembak

JAYAPURA, HaIPapua.com – Satu orang meninggal dunia dan dua lainnya terluka dalam kontak tembak antara aparat dengan Kelompok Kriminal Separatis...

Tanah Papua1 hari ago

Hilang Sejak Sabtu Lalu, Karyawan Kontraktor PTFI Ditemukan Tewas di Kali Kabur

TIMIKA, HaIPapua.com – Seorang karyawan kontraktor PT Freeport Indonesia (PTFI) ditemukan meninggal dunia tertimbun pasir konsetrat di Kali (sungai) Kabur...

Tanah Papua2 hari ago

Nyaris Ditawan KKSB, 3 Guru SD Inpres Baluni Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Tiga orang guru SD Inpres Baluni yang nyaris ditawan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) akhirnya dievakuasi ke...

Tanah Papua4 hari ago

Binmas Noken Polri dan Polres Puncak Jaya Berikan Bibit Sayur Kepada Warga Muliambut

MULIA, HaiPapua.com – Satgas Binmas Noken bersama Polres Puncak Jaya kepada memberikan bibit tanaman sayuran kepada warga kampung Muliambut, Distrik...

Tanah Papua4 hari ago

DPRD Mimika Desak Pimpinan OPD Patuhi Instruksi Bupati Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

TIMIKA, HaIPapua.com – Anggota DPRD Mimika Den B Hagabal mendesak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda)...

Tanah Papua4 hari ago

Anggota DPRD Mimika Soroti Dugaan Penggunaan Profil Pengusaha Asli untuk Mendapat Proyek

TIMIKA, HaIPapua.com – Anggota DPRD Mimika Den B Hagabal menyoroti dugaan penggunaan profil pengusaha asli Papua untuk mendapatkan proyek dari...

Nasional4 hari ago

Teknologi Mortar Busa untuk Konstruksi Infrastruktur di Tanah Lunak

JAKARTA, HaIPapua.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong jajarannya melakukan riset dan pengembangan bagi penyediaan...

Olahraga6 hari ago

Turnamen Persemi Cup II Resmi Bergulir

TIMIKA, HaiPapua.com – Turnamen sepak bola Persemi Cup II resmi bergulir setelah dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika...

Penandatanganan berita acara pelantikan oleh salah satu Dikmaba disaksika oleh PangdamXVII/Cendrawasih Mayjen TNI Herman Asaribab Penandatanganan berita acara pelantikan oleh salah satu Dikmaba disaksika oleh PangdamXVII/Cendrawasih Mayjen TNI Herman Asaribab
Tanah Papua6 hari ago

Pangdam Cenderawasih Lantik 465 Siswa Dikmaba

JAYAPURA, HaiPapua.com – Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab melantik 465 siswa Pendidikan Pertama Bintara...

Tanah Papua7 hari ago

Satgas TNI Tembak 2 Anggota KKSB di Distrik Yigi

JAYAPURA, HaIPapua.com – Tiga orang terluka dalam kontak tembak antara Satgas Penegakan Hukum TNI dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB)...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.