Connect with us
isidisini

Nasional

Komnas HAM: Kasus Paniai Berdarah adalah Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyimpulkan bahwa peristiwa Paniai Berdarah yang terjadi 7 – 8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan keputusan tersebut adalah hasil sidang paripurna khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020 lalu.

“Setelah melakukan pembahasan mendalam dalam sidang paripurna peristiwa Paniai, secara aklamasi kami putusan sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat,” ujar Taufan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2/2020).

(Baca Juga: Komisaris Tinggi HAM PBB Akui Komitmen Pemerintah Indonesia untuk Pemajuan HAM)

Menurut Taufan, peristiwa ini tidak lepas dari status kabupaten Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah ini.

Dalam peristiwa itu terjadi kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan 4 orang berusia belasan tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk. Selain itu ada 21 orang lainnya mengalami luka akibat penganiayaan.

“Keputusan paripurna khusus ini berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim ad hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai yang bekerja berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tim ini bekerja selama 5 tahun, sejak 2015 hingga 2020,” katanya.

Ketua tim ad hoc peristiwa Paniai, M Choirul Anam menjelaskan selama penyelidikan telah memeriksa 26 orang saksi, meninjau dan memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) di Enarotali, Kabupaten Paniai.

Selain itu, tim ad hoc juga memeriksa berbagai dokumen, diskusi dengan ahli, dan mempelajari berbagai informasi yang menunjang pengungkapan peristiwa tersebut.

“Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut disimpulkan bahwa anggota TNI yang bertugas pada medio peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab,” katanya.

(Baca Juga: Ini Temuan Tim Investigasi TNI-Polri dan Komnas HAM Papua di Distrik Fayit)

Peristiwa ini, kata dia, memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan. “Peristiwa ini memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan element of crimes adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan. Sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama terpenuhi,” papar Anam.

Menurutnya, tim penyelidik juga menemukan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian namun bukan dalam kerangka pelanggaran HAM berat.

“Oleh karena itu, direkomendasikan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan memperbaiki pelanggaran tersebut dan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku khususnya terkait perbantuan TNI-Polri,” katanya.

Anggota tim ad hoc Munafrizal Manan mengungkapkan pihaknya juga menemukan indikasi upaya untuk menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice dalam proses penanganan pasca-peristiwa. Akibatnya, kata Rizal, fakta peristiwa menjadi kabur dan memperlambat proses hukum.

Obstruction of justice penting untuk tetap disebutkan sebagi fakta walau tidak harus dikaitkan dengan adanya sistematis atau meluas. Ini bertujuan agar mendapat perhatian oleh penegak hukum untuk bekerja profesional dan menegakkan keadilan, bukan yang lain,” katanya.

Anggota tim ad hoc Sandrayati Moniaga mengatakan berkas penyelidikan peristiwa Paniai sudah dikirim ke Jaksa Agung selaku penyidik tertanggal 11 Februari 2020. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Kami berharap segera ada proses sampai ke pengadilan. Harapan besar dari korban dan masyarakat Papua secara umum agar kasus ini dapat mendatangkan keadilan,” ucap Sandra. (Fox)

Berita terbaru

Dermaga Pelabuhan Portsite PT Freeport Indonesia Dermaga Pelabuhan Portsite PT Freeport Indonesia
Tanah Papua2 minggu ago

Danbrigif 20/3 Kostrad Lepas 330 Prajurit Lattuk Raider

Timika, Haipapua.com – Komandan Batalyon Infanteri 755/20/3 Kostrad Mayor Inf Afrianto Dolly beserta 330 orang prajurit jajaran Brigif 20/3 Kostrad dilepas...

Tanah Papua4 minggu ago

Yonif 754/ENK Gelar Baksos Ciptakan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

TIMIKA, HaiPapua.com – Sebagai bentuk kepedulian dalam kemanunggalan TNI dan rakyat, Satuan Batalyon Infanteri 754/ENK/20/3 Kostrad melaksanakan Baksos dengan membagikan...

Tanah Papua1 bulan ago

SAR Timika Temukan Pemuda Yang Tersesat di Hutan Wania

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor pencarian dan pertolongan SAR Timika akhirnya berhasil menemukan Syarif (30), pemuda yang dilaporkan keluarganya tersesat di...

Olahraga2 bulan ago

Mountain Gold Basketball Timika mendaftar IBL

TIMIKA, HaiPapua.com – Geliat olahraga Papua terus berkembang. Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 akan menjadi kebangkitan olahraga di berbagai cabang...

Tanah Papua2 bulan ago

Sebanyak 40 Personel SAR Timika Jalani Rapid Test

TIMIKA, Haipapua.com – Dalam rangka mendukung pencegahan dan penyebaran virus corona baru atau covid-19, sebanyak 40 personel Kantor Pencarian dan...

Tanah Papua2 bulan ago

Pemkab Mimika Evaluasi Pra New Normal Pekan Ini

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua telah memberlakukan pra new normal sejak 5 Juni lalu dan akan berakhir pada...

Tanah Papua2 bulan ago

Polres Mimika Musnahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Seberat 17,69 Gram

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika musnahkan barang bukti Narkotika/ Golongan I jenis tembakau sintetis seberat 17,69 gram bertempat dikantor...

Berita2 bulan ago

Kodim 1710/Mimika Peringati Hari Lahir Pancasila Dengan Cara Unik

TIMIKA, HaiPapua.com – Keluarga besar Kodim 1710/Mimika beserta jajaranmemperingati hari lahir Pancasila dengan cara yang unik yaitu melaksanakan nonton bareng...

Tanah Papua2 bulan ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua2 bulan ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.