Connect with us
isidisini

Nasional

Komnas HAM: Kasus Paniai Berdarah adalah Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyimpulkan bahwa peristiwa Paniai Berdarah yang terjadi 7 – 8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan keputusan tersebut adalah hasil sidang paripurna khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020 lalu.

“Setelah melakukan pembahasan mendalam dalam sidang paripurna peristiwa Paniai, secara aklamasi kami putusan sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat,” ujar Taufan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2/2020).

(Baca Juga: Komisaris Tinggi HAM PBB Akui Komitmen Pemerintah Indonesia untuk Pemajuan HAM)

Menurut Taufan, peristiwa ini tidak lepas dari status kabupaten Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah ini.

Dalam peristiwa itu terjadi kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan 4 orang berusia belasan tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk. Selain itu ada 21 orang lainnya mengalami luka akibat penganiayaan.

“Keputusan paripurna khusus ini berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim ad hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai yang bekerja berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tim ini bekerja selama 5 tahun, sejak 2015 hingga 2020,” katanya.

Ketua tim ad hoc peristiwa Paniai, M Choirul Anam menjelaskan selama penyelidikan telah memeriksa 26 orang saksi, meninjau dan memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) di Enarotali, Kabupaten Paniai.

Selain itu, tim ad hoc juga memeriksa berbagai dokumen, diskusi dengan ahli, dan mempelajari berbagai informasi yang menunjang pengungkapan peristiwa tersebut.

“Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut disimpulkan bahwa anggota TNI yang bertugas pada medio peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab,” katanya.

(Baca Juga: Ini Temuan Tim Investigasi TNI-Polri dan Komnas HAM Papua di Distrik Fayit)

Peristiwa ini, kata dia, memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan. “Peristiwa ini memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan element of crimes adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan. Sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama terpenuhi,” papar Anam.

Menurutnya, tim penyelidik juga menemukan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian namun bukan dalam kerangka pelanggaran HAM berat.

“Oleh karena itu, direkomendasikan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan memperbaiki pelanggaran tersebut dan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku khususnya terkait perbantuan TNI-Polri,” katanya.

Anggota tim ad hoc Munafrizal Manan mengungkapkan pihaknya juga menemukan indikasi upaya untuk menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice dalam proses penanganan pasca-peristiwa. Akibatnya, kata Rizal, fakta peristiwa menjadi kabur dan memperlambat proses hukum.

Obstruction of justice penting untuk tetap disebutkan sebagi fakta walau tidak harus dikaitkan dengan adanya sistematis atau meluas. Ini bertujuan agar mendapat perhatian oleh penegak hukum untuk bekerja profesional dan menegakkan keadilan, bukan yang lain,” katanya.

Anggota tim ad hoc Sandrayati Moniaga mengatakan berkas penyelidikan peristiwa Paniai sudah dikirim ke Jaksa Agung selaku penyidik tertanggal 11 Februari 2020. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Kami berharap segera ada proses sampai ke pengadilan. Harapan besar dari korban dan masyarakat Papua secara umum agar kasus ini dapat mendatangkan keadilan,” ucap Sandra. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Haris Azhar: Kami Akan Minta Pemda Sediakan Transportasi Kembalikan Warga Ke Distrik Tembagapura

TIMIKA, HaiPapua.com – Kuasa Hukum Forum Pemilik Hak Sulung, Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop (FPHS – Tsingwarop) Haris Azhar, mengatakan akan...

Tanah Papua2 minggu ago

Jadi Tersangka Penyebar Video Porno, Bupati Mimika Terancam Dicopot

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng (EO) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan...

Tanah Papua2 minggu ago

Adang TGPF, Bukti KKB Lakukan Kekerasan Bersenjata Masif di Kabupaten Intan Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan penyerangan terhadap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) membuktikan masifnya kekerasan...

Tanah Papua2 minggu ago

Kapolda Papua Desak Bupati Bantu Redam Kekerasan Bersenjata

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mendesak para Kepala Daerah ikut terlibat meredam aksi kekerasan yang dilakukan...

Tanah Papua3 minggu ago

Anggota TGPF dan Prajurit TNI Dievakuasi ke Jakarta

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bambang Purwoko dan Sertu Faisal Akbar dievakuasi dari Sugapa, Kabupaten Intan Jaya ke Jakarta, Sabtu (10/10/2020) pagi....

Tanah Papua3 minggu ago

Rombongan TGPF Diadang KKSB, 3 Orang Luka Tembak

SUGAPA, HaIPapua.com – Rombongan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) diberondong tembakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kampung Mamba, Distrik...

Tanah Papua3 minggu ago

HUT Ke-24 Kabupaten Mimika, Lemasa Harap Pemberdayaan Putra-Puitri Amor Lebih Ditingkatkan

Timika, HaiPapua.com – Bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Mimika ke-24 tahun 2020, yang jatuh pada Kamis (8/10), Direktur Eksekutif Lemasa,...

Tanah Papua3 minggu ago

Direktur Lemasa Kecewa Tidak Dilibatkan Dalam Pembahasan Dana Perwalian Bersama Bupati Eltinus

Timika, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos mengaku kecewa lantaran tidak...

Tanah Papua3 minggu ago

Direktur Lemasa Ucapkan Permohonan Maaf Kepada PTFI dan Publik Terkait Pembakaran Pintu Kantor SLD

Timika, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) menyampaikan permohonan maaf kepala PT. Freeport Indonesia atas aksi pembakaran pintu...

Tanah Papua1 bulan ago

Maskapai Tolak Hasil Rapid Test, Lemasa Desak Pemkab Segera Perjelas

Timika, haipapua.com – Lembaga musyawarah adat suku Amungme (Lemasa) meminta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperjelas terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.