Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Kodam Cenderawasih Tidak Akan Menarik Pasukan dari Nduga Membiarkan KKSB Berkeliaran

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menarik pasukan TNI yang bertugas di Kabupaten Nduga dan membiarkan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) berkeliaran.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPR Papua Yunus Wonda meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan TNI-Polri yang berada di Kabupaten Nduga karena akan mengganggu masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru.

“Kodam Cenderawasih tidak akan menarik pasukan dari Kabupaten Nduga, karena hari raya bukan jadi alasan menarik prajurit dari penugasan. Kami sudah terbiasa merayakan hari raya di daerah penugasan seperti di gunung, hutan, tengah laut atau dimanapun kami ditugaskan. Kami yakin Tuhan Yang Maha Tahu akan kondisi itu,” kata Aidi di Jayapura, Jumat (21/12/2018).

(Baca Juga: Danrem 172: TNI-Polri Jamin Perayaan Natal di Nduga Tanpa Gangguan KKSB)

Menurutnya, kehadiran aparat TNI-Polri di Kabupaten Nduga karena ada sekawanan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) membantai secara keji warga sipil tak berdosa di wilayah itu.

Dari 25 pekerja PT Istaka Karya (Persero) yang dibantai KKSB, 4 orang di antaranya sampai sekarang belum diketahui nasibnya.

“Bapak Gubernur, Ketua DPRP, dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, pernahkah saudara membayangkan perasaan duka keluarga korban yang hingga kini terus menanyakan kabar keluarga mereka yang hilang? Sekarang kalian meminta kami menghentikan pencarian. Dimana hati nurani saudara? Bayangkan jika itu terjadi pada saudara,” ujar Aidi.

Ia mengingatkan bahwa bukan kehadiran aparat TNI-Polri yang membuat warga di Kabupaten Nduga atau di daerah lain di Indonesia ketakutan, tapi tindakan pelanggaran hukum yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

KKSB telah terbukti mempersenjatai diri secara ilegal dan melakukan pembantaian terhadap warga sipil. Ini berarti siapapun yang berada di daerah itu bisa menjadi sasaran kekejaman kelompok itu.

“Mempersenjatai diri secara ilegal saja sudah salah dan sekarang aparat keamanan diminta untuk meletakkan senjata meninggal daerah penugasan yang jelas terjadi pelanggaran hukum berat. Ingat, TNI-Polri yang bertanggung jawab terhadap keamanan di negara ini, jika kami meninggalkan daerah itu maka negara akan dianggap melakukan pembiaran,” papar Aidi.

(Baca Juga: Pembantaian di Nduga Bukan Kriminal Biasa, Tapi Aksi Terorisme oleh OPM)

“Jika Lukas Enembe dan Yunus Wonda adalah betul pemimpin yang peduli dengan warganya, maka yang seharusnya disampaikan bukan meminta aparat TNI-Polri ditarik, tapi mendesak Egianus Kogoya dan pengikutnya untuk menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” kata Aidi menambahkan.

Danrem 172/PWY Kol Inf Jonathan Binsar Sianipar ikut ibadah di Gereja Kingmi Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Minggu (9/12/2018). (ist)

Mengenai perayaan Natal dan Tahun Baru yang dijadikan alasan, kata Aidi, aparat TNI-Polri bisa merayakan dengan warga di Distrik Mbua, Yal, dan Yigi. Aidi mencontohkan pada 9 Desember lalu, ketika Danrem 172/PWY Kolonel Inf Jonathan Binsar Sianipar mengikuti ibadah yang dipimpin Pendeta Nataniel Tabuni di Gereja Kingmi di Distrik Mbua.

“Usai ibadah, Danrem 172 sudah berbicara di hadapan umat bahwa kehadiran aparat TNI-Polri hadir di situ untuk melakukan pengamanan, dan tidak bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat. Melalui dialog dengan warga di gereja diketahui bahwa KKSB yang datang ke situ bukan warga Distrik Yigi, Yal, dan Mbua,” ujar Aidi.

(Baca Juga: Gubernur Papua: Jang Ko Bilang KKB, Mereka itu Pejuang Kemerdekaan Papua)

Aidi menjelaskan bahwa masyarakat di Kabupaten Nduga tidak perlu takut dengan kehadiran aparat TNI-Polri karena yang dicari adalah pelaku pembantaian warga sipil di Nduga. Kehadiran aparat juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan KKSB kembali ke daerah itu.

“Kami TNI-Polri bukan datang untuk menakut-nakuti apalagi membunuh warga di Nduga. Tapi yang kami cari hanyalah anggota KKSB yang telah membantai warga sipil di sana. Jadi kalau mereka tidak bersalah, untuk apa takut dengan aparat,” ucap Aidi.

Sehari sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menyampaikan hal senada menanggapi desakan Gubernur Enembe dan DPRP agar aparat TNI-Polri ditarik dari Kabupaten Nduga.

“Saya tegaskan bahwa TNI dan Polri adalah alat negara, dan negara wajib untuk melindungi masyarakat dari gangguan agar tercipta situasi yang aman, tenteram, dan tetap kondusif,” kata Kamal pada Kamis (20/12/2018), yang dilansir dari laman antarapapua.com. (Mas)

Berita terbaru

Dermaga Pelabuhan Portsite PT Freeport Indonesia Dermaga Pelabuhan Portsite PT Freeport Indonesia
Tanah Papua2 minggu ago

Danbrigif 20/3 Kostrad Lepas 330 Prajurit Lattuk Raider

Timika, Haipapua.com – Komandan Batalyon Infanteri 755/20/3 Kostrad Mayor Inf Afrianto Dolly beserta 330 orang prajurit jajaran Brigif 20/3 Kostrad dilepas...

Tanah Papua1 bulan ago

Yonif 754/ENK Gelar Baksos Ciptakan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

TIMIKA, HaiPapua.com – Sebagai bentuk kepedulian dalam kemanunggalan TNI dan rakyat, Satuan Batalyon Infanteri 754/ENK/20/3 Kostrad melaksanakan Baksos dengan membagikan...

Tanah Papua1 bulan ago

SAR Timika Temukan Pemuda Yang Tersesat di Hutan Wania

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor pencarian dan pertolongan SAR Timika akhirnya berhasil menemukan Syarif (30), pemuda yang dilaporkan keluarganya tersesat di...

Olahraga2 bulan ago

Mountain Gold Basketball Timika mendaftar IBL

TIMIKA, HaiPapua.com – Geliat olahraga Papua terus berkembang. Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 akan menjadi kebangkitan olahraga di berbagai cabang...

Tanah Papua2 bulan ago

Sebanyak 40 Personel SAR Timika Jalani Rapid Test

TIMIKA, Haipapua.com – Dalam rangka mendukung pencegahan dan penyebaran virus corona baru atau covid-19, sebanyak 40 personel Kantor Pencarian dan...

Tanah Papua2 bulan ago

Pemkab Mimika Evaluasi Pra New Normal Pekan Ini

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua telah memberlakukan pra new normal sejak 5 Juni lalu dan akan berakhir pada...

Tanah Papua2 bulan ago

Polres Mimika Musnahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Seberat 17,69 Gram

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika musnahkan barang bukti Narkotika/ Golongan I jenis tembakau sintetis seberat 17,69 gram bertempat dikantor...

Berita2 bulan ago

Kodim 1710/Mimika Peringati Hari Lahir Pancasila Dengan Cara Unik

TIMIKA, HaiPapua.com – Keluarga besar Kodim 1710/Mimika beserta jajaranmemperingati hari lahir Pancasila dengan cara yang unik yaitu melaksanakan nonton bareng...

Tanah Papua2 bulan ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua3 bulan ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.