Connect with us

Tanah Papua

KKSB, Hoaks, dan Isu HAM

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Sebuah pesan broadcast bertajuk Nduga Updates yang ditulis Yones Douw, Ketua Departemen Keadilan dan Perdamaian Sinode Gereja Kingmi beredar luas melalui Whatsapp Messenger di kalangan pejabat daerah, aktivis, dan wartawan di Papua, sejak 22 Desember lalu.

Pesan itu berisi kondisi terkini di Kabupaten Nduga pasca pembantaian puluhan pekerja PT Istaka Karya (Persero) oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) pada 2 Desember lalu.

“Jemaat di 34 gereja dari 5 Klasis di Distrik Mbua, Mbulmu Yalma, Yigi, dan Mugi telah mengungsi ke hutan,” tulis Yones Douw yang mengaku mendapat laporan resmi dari pimpinan gereja Kingmi di Kabupaten Nduga melalui telepon seluler.

(Baca Juga: Kecam TPN-OPM, Tokoh Gereja Kingmi Ingin Pembangunan Jalan Trans Papua Dilanjutkan)

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ini menyebut 2 alasan warga mengungsi karena sejak 3 Desember mereka mendengar bunyi tembakan dari aparat TNI-Polri yang melakukan operasi di wilayah itu.

Pada 4 Desember, ia mengklaim aparat TNI-Polri telah melancarkan serangan udara dengan menggunakan 3 buah helikopter. Ketiga helikopter TNI ini telah menembakkan bom ke pemukiman masyarakat sipil yang diklaim sebagai tempat TPN-OPM.

“Hingga saat ini jumlah korban jiwa akibat serangan udara itu belum bisa dipastikan,” tulis Yones dalam pesan broadcastnya.

Dalam pesan itu, Yones juga mengungkapkan keyakinannya bahwa pasti ada warga sipil yang meninggal setelah mengungsi ke hutan sejak 2 Desember lalu. “Kami juga masih belum tahu secara pasti jumlah korban jiwa lain yang mati akibat akibat kelaparan, kedinginan, dan sakit lain selama mengungsi di hutan terutama, anak-anak, perempuan, dan juga para manula,” tulisnya.

Pesan broadcast melalui Whatsapp Messenger yang disebarkan Yones Douw, Ketua Departemen Keadilan dan Perdamaian Sinode Gereja Kingmi. (ist)

Pimpinan gereja Kingmi di Nduga, kata Yones, meminta Pemerintah Indonesia mempertimbangkan operasi militer di Kabupaten Nduga karena masyarakat masyarakat tidak akan kembali ke rumah jika masih mendengar suara tembakan dan helikopter masih mengudara di wilayah itu.

“Seluruh masyarakat tidak akan kembali ke rumah kalau operasi militer atau operasi pengejaran terhadap TPN-PB masih berlangsung karena mereka bisa saja menjadi korban dari operasi tersebut,” sebut Yones.

Sejauh ini, menurut Yones, ada 3 orang meninggal dalam kejadian itu, yakni seorang siswa SMP, seorang siswa SMA yang berasal dari Gereja Imanuel, dan seorang pemuda. Pesan broadcast ini juga berisi 3 poin seruan pimpinan gereja Kingmi dan aktivis HAM kepada Presiden Jokowi.

“Segera menarik pasukan TNI-Polri karena telah melakukan operasi militer dengan membabi buta. Membentuk dan mengirim tim pencari fakta independen, serta memberi ruang kepada wartawan independen dari media nasional dan internasional untuk meliput dan mengungkap kebenaran dari kasus di Kabupaten Nduga,” tulis Yones.

(Baca Juga: Kodam Cenderawasih Tidak Akan Menarik Pasukan dari Nduga Membiarkan KKSB Berkeliaran)

Pesan broadcast Ketua Departemen Keadilan dan Perdamaian Sinode Gereja Kingmi kemudian direplikasi oleh Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Pro Keadilan, HAM, dan Lingkungan di Tanah Papua dalam rilis yang disebar kepada para jurnalis dengan judul bombastis ‘Penyerangan Nduga: Melanggar Hak Sipil Politik dan Mengancam Kerusakan Ekosistem Taman Nasional Lorentz’.

Dalam salah satu poin tuntutannya mendukung pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPR Papua Yunus Wonda untuk menarik pasukan TNI-Polri dari Nduga dan membentuk tim independen tanpa melibatkan aparat TNI-Polri untuk mengungkap kasus pembunuhan di Nduga.

Ketika haipapua.com mencoba mengonfirmasi rilis dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil ini melalui kontak person Aiesh Rumbekwan, namun yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan sama sekali. Demikian juga saat mencoba menghubungi anggota Eksekutif Nasional Walhi, juga tidak memberikan tanggapan.

Mengaburkan Kasus Pembantaian Pekerja oleh KKSB

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengaku sudah mengetahui beredarnya pesan broadcast Yones Douw dan rilis dari Koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut.

“Saya sudah mendapat laporan mengenai beredarnya pesan broadcast dan rilis koalisi LSM terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Nduga sejak kemarin,” kata Aidi melalui telepon selulernya, Senin (24/12/2018) malam.

Aidi menyayangkan pernyataan dari orang-orang yang mengaku aktivis HAM namun mencoba mengaburkan kejadian pembantaian 25 pekerja PT Istaka Karya oleh KKSB dan berusaha memojokkan aparat TNI-Polri.

“Dari kedua pernyataan itu, tidak satupun yang menyebut pembantaian puluhan warga sipil yang dilakukan KKSB TPN-OPM di Puncak Kabo pada 2 Desember lalu. Menjadi pertanyaan, apakah para pekerja konstruksi itu tidak punya HAM sehingga bisa dibantai seperti binatang?” ujar Aidi.

(Baca Juga: Kesaksian Korban Selamat dari Pembantaian Biadab KKSB di Nduga)

Aidi juga meragukan pernyataan Yones Douw, karena dalam pesan broadcastnya banyak yang bertentangan dengan keterangan Pendeta Nataniel Tabuni saat bertemu Komandan Korem 172/PWY Kolonel Inf Jonathan Binsar Sianipar di Gereje Kingmi Distrik Mbua pada 9 Desember lalu.

Pendeta Nataniel, kata Aidi, menceritakan pasca membantai puluhan pekerja PT Istaka Karya di bukit Puncak Kabo, Distrik Yigi, selanjutnya KKSB mengejar para pekerja lainnya yang selamat dan berlindung di Pos TNI di Distrik Mbua.

“Tanggal 3 Desember itu, TPN-OPM kepung Pos TNI di Distrik Mbua. Mereka perang dari pagi jam 06.00 WIT sampai malam jam 20.00 WIT. Saya sudah pasang bendera gereja di sana (dekat Pos TNI) dan larang mereka (TPN-OPM) membunuh, tapi mereka usir saya. Mereka juga sempat tembak tapi saya lari ke dalam gereja,” ujar Aidi mengulang cerita Pendeta Nataniel.

Keterangan Jimmy Aritonang, salah seorang pekerja PT Istaka Karya yang selamat menceritakan bahwa setelah kontak tembak dengan KKSB, anggota TNI di Pos Mbua bersama warga yang berlindung lari meninggalkan pos. Saat itu, kata Jimmy, mereka terus dikejar oleh KKSB hingga akhirnya diselamatkan oleh pasukan TNI-Polri yang berangkat dari Wamena pada 4 Desember.

“Yones mengklaim pada 3 Desember aparat TNI-Polri telah melakukan operasi, kenyataannya bahwa Pos TNI di Mbua diserang KKSB dan mengakibatkan satu anggota TNI meninggal dunia serta satu prajurit lainnya mengalami luka tembak. Sementara pada 4 Desember, aparat TNI-Polri yang baru sampai di Distrik Mbua terpaksa terlibat kontak tembak dengan KKSB untuk menyelamatkan warga sipil dan anggota Pos Yonif 755 dari kejaran KKSB. Setelah berhasil memukul mundur KKSB, barulah warga sipil ini dijemput dengan helikopter TNI ke Wamena,” papar Aidi.

(Baca Juga: Pos TNI di Mbua Diserang KKSB, Satu Prajurit TNI Gugur)

Jika seperti klaim Yones bahwa warga mengungsi sejak 2 Desember, menurut Aidi, akibat aksi KKSB yang menyisir rumah-rumah warga di Distrik Yigi mencari para pekerja pendatang.

“Ada beberapa warga asli Yigi yang kemudian lari berlindung di Pos TNI di Mbua karena sebelumnya mereka melindungi beberapa pekerja dari kejaran KKSB. Dalam rangkaian kejadian itu, bukan tidak mungkin ada warga asli yang dibunuh oleh KKSB,” kata Aidi menceritakan kembali pengalaman warga Yigi yang kemudian dievakuasi ke Timika dari Pos TNI di Mbua.

(Baca Juga: Kapendam Cenderawasih: Mereka Lebih Binatang dari Binatang, Lebih Iblis dari Iblis)

Aidi membenarkan ada 3 warga di Distrik Mbua ditemukan meninggal dunia dan saat ini sedang diselidiki aparat Polres Jayawijaya bersama Kodim 1702 Jayawijaya dibantu tokoh gereja.
Tiga warga tersebut yakni Mianus Lokbere (18) warga Kampung Otalama Distrik Mbua, Nison Imangge (18) warga Kampung Otalama Distrik Mbua, dan Nementius Wimiangge (28) warga Distrik Mbulmu Yalma.

“Jenazah Mianus (18) siswa STK Alkitab di Distrik Mbua ditemukan di atas bukit sekitar 500 meter dari Pos TNI Yonif 755. Saat ini masih diselidiki, apakah ia ikut bersama KKSB menyerang Pos TNI, atau dipakai KKSB sebagai tameng, karena pengakuan Danpos Yonif 755 bahwa saat penyerangan itu KKSB menggunakan warga sipil sebagai tameng,” kata Aidi.

“Nementius (28) warga Distrik Mbulmu Yalma diduga bagian dari KKSB pimpinan Egianus Kogoya karena jenazahnya sudah dibakar sesuai adat perang suku pegunungan tengah Papua. Sementara itu penyebab kematian Nison (18), pelajar SMAN 1 Mbua, masih dalam penyelidikan aparat,” kata Aidi menambahkan.

(Baca Juga: Berita Ekslusif The Saturday Paper Ingin Menutupi Kebiadaban OPM di Nduga)

Aidi secara tegas membantah tuduhan para aktivis HAM yang menyebut aparat TNI-Polri melakukan operasi militer dan tindakan membabi buta di Kabupaten Nduga.

“Tidak ada operasi militer di Nduga. Aparat TNI-Polri diperintahkan oleh Presiden melalui Panglima TNI dan Kapolri untuk mencari dan mengevakuasi korban pembantaian KKSB. Saat ini kami sudah menemukan 21 orang yaitu 4 orang selamat dan 17 orang meninggal dunia. Masih ada 4 orang yang belum ditemukan,” ucap Aidi.

Dari fakta di lapangan, kata Aidi, seharusnya tuduhan melakukan aksi membabi buta dialamatkan kepada KKSB yang secara nyata mempersenjatai diri dan membantai warga sipil secara tidak manusiawi.

“Aneh kok tuduhan itu dialamatkan kepada aparat TNI-Polri. Kami pastikan akan bertindak profesional. Tidak mungkin kami menembak warga sipil yang tidak bersalah dan tidak membawa senjata,” kata mantan Dandim 1702 Jayawijaya ini.

Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi didampingi Kepala Perlengkapan Kodam Cenderawasih, Kolonel CPL Dwi Soemartono yang memperagakan granat asap yang dituduh bom fosfor. (Pendam XVII Cenderawasih)

Berlindung Dibalik Isu HAM dan Hoaks

Dari penelusuran haipapua.com sejak 2017 lalu, terungkap langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat TNI-Polri terhadap KKSB kerap berhadapan dengan para aktivis HAM yang menggunakan isu pelanggaran HAM untuk menghalangi aparat menangkap pelaku kriminal ini.

Tak jarang pula, mereka berkolaborasi dengan kelompok Papua merdeka menghembuskan berita hoaks yang secara tidak langsung telah melanggengkan aksi kekerasan di Papua.

Seperti saat KKSB pimpinan Ayuk Waker menyandera seribuan lebih penduduk Kampung Banti di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada periode Oktober hingga November 2017. Pasca pembebasan sandera yang dilakukan pasukan gabungan TNI-AD dari Kopassus, Kostrad, dan Raider, para penggiat HAM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM Papua justru balik menuding ada rekayasa aparat dibalik penyanderaan itu.

(Baca Juga: Bupati Mimika Minta TNI Kejar Pelaku Pemerkosa Guru Bantu)

Anehnya penggiat HAM yang seharusnya lebih peka terhadap kondisi yang dialami warga sipil justru mengabaikan berbagai kesaksian dari warga yang mengalami kekejaman anggota KKSB selama penyanderaan dan balik menuding wartawan tidak kredibel serta ikut andil membesar-besarkan kejadian itu.

Pada saat yang sama, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merilis tuduhan pelanggaran HAM kepada pasukan TNI yang dianggap telah membunuh 2 warga sipil saat pembebasan sandera itu. Dalam rilisnya mereka menuding pasukan TNI menggunakan rudal balistik yang ditembakkan ke pemukiman warga sipil.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi saat itu menegaskan bahwa dua orang yang diklaim sebagai warga sipil oleh KNPB adalah anggota KKSB yang ikut lari saat penyerbuan kompleks Kimbeli dan Banti.

“Dari laporan tim yang melakukan operasi pembebasan sandera di Kimbeli dan Banti menyebut ada 7 anggota KKSB yang tertembak. Kemungkinan 2 orang yang disebut meninggal dunia dari 7 anggota KKSB yang tertembak,” ucap Aidi.

(Baca Juga: Memperjuangkan Rakyat Seperti Apa, Kalau Bakar Sekolah dan Rumah Sakit?)

Setelah kejadian itu, pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten yang cenderung kurang peduli dengan aksi KKSB akhirnya terpengaruh dengan isu yang dihembuskan kelompok penggiat HAM.

Pada periode Januari 2018, KKSB kembali ke wilayah Tembagapura melakukan serangkaian aksi penembakan di areal tambang PT Freeport Indonesia. Puncaknya pada 24 Maret 2018, ketika mereka membakar gedung Rumah Sakit Banti serta SD dan SMP Banti.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengaku mendapat laporan bahwa anggota KKSB yang kembali menduduki Kampung Banti membakar sejumlah rumah dan menjarah harta benda milik warga setempat.

Penyataan Omaleng ini sekaligus membantah klaim para aktivis HAM yang membantah kemungkinan KKSB menyandera warga asli yang sudah lama bermukim di tempat itu.

(Baca Juga: TNI-Polri Duduki Markas KKSB di Yambi dan Tiom, Pemerhati HAM Berkoar-Koar)

Kehadiran KKSB di Kampung Banti, Distrik Tembagapura mendapat perhatian serius pemerintah pusat dan kemudian memerintahkan aparat TNI-Polri mengejar kelompok kriminal bersenjata itu. Pasukan gabungan TNI di bawah Kodam XVII Cenderawasih kembali berhasil mengusir KKSB dari Kampung Banti

Dalam pelariannya dari kejaran pasukan TNI, kelompok kriminal bersenjata ini dikabarkan menjarah harta benda milik warga di perkampungan yang mereka lalui. KKSB ini bahkan dilaporkan melakukan penyanderaan dan pelecehan seksual terhadap guru di Distrik Arwanop, Kabupaten Mimika.

Seperti dalam banyak kasus, para penggiat HAM tak berkomentar dengan kejadian ini, bahkan cenderung memaklumi aksi biadab yang dilakukan KKSB terhadap warga sipil.

Pada Juni 2018, KKSB pimpinan Egianus Kogoya melakukan serangkaian aksi penembakan di Kabupaten Nduga. Mereka menembaki pesawat perintis Dimonim Air dan Trigana Air di Bandar Udara Kenyam.

(Baca Juga: Kodam Cenderawasih Kecam Tindakan Brutal KKSB di Kabupaten Nduga)

Tak hanya itu, pada 26 Juni 2018, KKSB pimpinan Egianus ini membantai 4 warga sipil yang berprofesi sebagai pedagang di Bandara Kenyam. Aksi Egianus bersama pengikutnya berlanjut dengan melakukan teror penembakan di Kenyam. Rangkaian aksi KKSB ini mengakibatkan pemungutan suara Pilkada Papua di Kabupaten Nduga tertunda sehari.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta menyebut aksi Egianus dan pengikutnya ini bermuatan politik dan bertujuan mengintimidasi masyarakat untuk memilih pasangan tertentu pada Pilkada Papua.

Mantan Kapolda Papua ini kemudian memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengejaran terhadap Egianus dan pengikutnya. Pada 11 Juli, aparat kepolisian dibantu TNI berhasil mengepung kelompok Egianus di tempat persembunyiannya di Kampung Alguru, Distrik Krepkuri.

(Baca Juga: Kodam Cenderawasih dan Polda Papua Bantah Isu Operasi Militer di Nduga)

Menurut sumber haipapua.com, pada saat itu sejumlah pentolan KKSB juga berada di Kampung Alguru seperti Purom Wenda dan Ayuk Waker. Pengepungan KKSB di Kampung Alguru, kembali mendapat kecaman keras para penggiat HAM di Papua yang menghembuskan isu serangan udara dan pemboman terhadap pemukiman warga sipil di Kampung Alguru.

Kampanye para penggiat HAM melalui berbagai media ini berhasil melemahkan pengejaran aparat kepolisian dibantu TNI terhadap Egianus dan pengikutnya. Pada pertengahan Oktober 2018, Egianus dan pengikutnya dilaporkan menyandera dan memperkosa guru dan tenaga medis di Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga.

(Baca Juga: Kodam Cenderawasih: Aksi Biadab TPN-OPM, Hambat Pembangunan di Papua)

Yang terbaru, pada awal Desember lalu, KKSB pimpinan Egianus Kogoya membantai 25 pekerja PT Istaka Karya di bukit Puncak Kabo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan pihaknya tidak akan melepaskan lagi kelompok ini dan akan mengejar hingga Egianus dan pengikutnya tertangkap hidup atau mati.

(Baca Juga: Tak Ada Tempat untuk Kelompok Kriminal Bersenjata di Tanah Air)

Upaya keras aparat TNI-Polri mengejar Egianus dan pengikutnya kini mendapat perlawanan keras dari para penggiat HAM yang berusaha melindungi Egianus dan pengikutnya dengan semakin gencar menyuarakan dugaan pelanggaran HAM.

Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari upaya aparat mengejar Egianus dan pengikutnya, juga perjuangan seperti apa yang akan dilakukan para penggiat HAM untuk meloloskan Egianus dari kejaran TNI-Polri.

Besar harapan Egianus dan pengikutnya bisa tertangkap dalam kondisi hidup untuk mempertanggungjawabkan kebiadabannya di hadapan hukum serta membongkar siapa penyokong dana untuk membeli senjata dan amunisi yang jelas tidak murah. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua3 minggu ago

Presiden dan Ibu Negara Menikmati Senja di Kaimana

KAIMANA, HaIPapua.com – Ribuan warga tumpah ruah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Minggu (27/10/2019)....

Tanah Papua3 minggu ago

Presiden Komitmen Bangun Infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Arfak

MANOKWARI, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo berjanji akan membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Hal...

Nasional4 minggu ago

Presiden dan Ibu Negara Bertolak ke Papua Barat

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana bertolak menuju Provinsi Papua Barat guna melakukan kunjungan kerja. Pesawat...

Tanah Papua4 minggu ago

Dua Korban Penyerangan Kelompok Tak Dikenal di Yahukimo Dievakuasi ke Jayapura

JAYAPURA, HaIPapua.com – Dua korban penyerangan sekelompok orang tak dikenal di Kabupaten Yahukimo dievakuasi ke Jayapura, Sabtu (26/10/2019) pagi. Dari Bandar...

Nasional4 minggu ago

Presiden Lantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo melantik para wakil menteri (wamen) yang akan membantu kerja sejumlah menteri di Kabinet Indonesia...

Nasional4 minggu ago

Presiden Jokowi Memperkenalkan Para Wakil Menteri

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memperkenalkan 12 figur yang akan mengisi jabatan wakil menteri...

Nasional4 minggu ago

Presiden Ungkap Alasan Memilih Yasonna, ST Burhanuddin, dr Terawan, dan Tito Karnavian

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dan melantik menteri negara dan pejabat setingkat menteri yang akan membantunya 5...

Nasional4 minggu ago

Presiden Ajukan Komjen Pol Idham Azis sebagai Kapolri

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mengajukan nama Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Idham Azis sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik...

Nasional4 minggu ago

Tak Ada Program 100 Hari, Presiden Minta Menteri Lanjutkan Program Sebelumnya

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa para menteri Kabinet Indonesia Maju yang sudah dilantik untuk segera bekerja. Hal...

Nasional4 minggu ago

Presiden Lantik Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo melantik para menteri negara yang duduk dalam Kabinet Indonesia Maju beserta pejabat setingkat menteri...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.