Connect with us

Nasional

Keterbukaan Pemerintah Satu-satunya Cara Mendapatkan Kepercayaan dari Rakyat

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Partnership kini dipercaya sebagai cara menjalankan pemerintahan yang benar oleh setidaknya 80 negara di dunia.

Gerakan kemitraan untuk keterbukaan Pemerintah (Open Government Partnership) awalnya digagas oleh 8 negara termasuk Indonesia, dan terus mendapatkan momentum sehingga keanggotaannya terus bertambah dari tahun ke tahun.

(Baca Juga: Moeldoko Mengajak Dunia Konsisten Jaga Demokrasi)

Open Government Partnership Global Summit atau KTT OGP ke-5 2018 di Tbilisi, Georgia dibuka oleh Perdana Menteri (PM) Georgia Mamuka Bakhtadze. Dalam sambutannya, Mamuka Bakhtadze mengungkapkan keyakinannya bahwa keterbukaan pemerintah adalah satu-satunya cara mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

“Sebagai mantan Menteri Keuangan, saya mengalami sendiri bagaimana keterbukaan anggaran telah menjadi pintu masuk Pemerintah Georgia mereformasi diri,” kata Mamuka Bakhtadze.

Namun di tingkat global, gagasan keterbukaan pemerintah menghadapi tantangan besar. Setidaknya di 100 negara, ruang gerak masyarakat sipil makin dibatasi karena pemerintahan yang makin represif, namun juga karena munculnya gerakan-gerakan intoleransi dan radikalisme yang juga menghancurkan demokrasi.

Menghadapi berbagai tantangan ini, Direktur Eksekutif OGP Support Unit Sanjay Pradhan menegaskan perlunya negara-negara anggota OGP untuk saling bertukar pengalaman dalam menjamin ruang gerak masyarakat sipil untuk menjadi mitra Pemerintah dalam melayani rakyatnya.

Hal senada disampaikan Menteri Kehakiman Georgia Thea Tsulukiani yang kini menjabat sebagai Ketua OGP, serta Mukelani Dimba dari International School for Transparency.

Dalam dua panel pembukaan, makin jelas ditunjukkan bahwa tantangan menjaga ruang gerak masyarakat sipil ini bersifat multidimensional.

(Baca Juga: Diplomasi Kopi Ala Moeldoko di Eropa)

Semua pembicara, termasuk Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena, Duta OGP yang juga mantan PM Selandia Baru dan pimpinan UNDP Helen Clark menegaskan bahwa keterbukaan Pemerintah akan menciptakan pemerintahan yang tidak hanya sah (legitimate) tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari rakyat (trusted government).

“Ini penting karena Pemerintah tidak akan mampu sendirian menghadapi tantangan zaman saat ini. Tidak hanya soal ideologi dan aliran politik, tetapi bahkan juga kepentingan ekonomi, sosial dan budaya,” kata Helen Clark.

Perwakilan dari 80 negara yang mengikuti KTT OGP ke-5 2018 di Tbilisi, Georgia. (ist)

Delegasi Indonesia dari perwakilan Pemerintah dan masyarakat sipil yang hadir dalam pembukaan ini diantaranya, Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Deputi Kementerian Polhukam Bappenas Slamet Soedarsono, Staf Ahli Kepala Bappenas Diani Sadiawati, dan mantan kepala PPATK yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan, Yunus Husein.

Pada kesempatan ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan bahwa demokrasi memerlukan keseimbangan pengaruh diantara semua pihak, baik masyarakat ataupun Pemerintah.

“Namun pada era digitalisasi informasi ini, yang terjadi justru bukan hanya menyempitnya ruang gerak publik, tetapi juga ruang gerak pemerintah,” kata Moeldoko yang menjadi pimpinan Delegasi RI pada kegiatan ini.

Saat ini, kata Moeldoko, pemerintah tidak dengan mudah menyampaikan fakta ketika harus berhadapan dengan sentimen dari kelompok radikal atau kelompok dengan perspektif yang berseberangan.

“Tapi, dunia tetap harus menjaga ruang kebebasan berpendapat publik dan konsisten dalam menyampaikan informasi yang berbasiskan fakta kepada masyarakat,” ujar Moeldoko.

Sebagai pendiri OGP bersama tujuh negara lain pada 2011, Indonesia pernah menjadi Ketua OGP pada 2013-2014 serta menjabat Dewan Pengarah atau Steering Committee (SC) pada 2012-2018. Kini, jumlah anggota OGP telah mencapai 80 negara.

(Baca Juga: Moeldoko Pimpin Delegasi Indonesia Pada KTT Ke-5 Open Government 2018)

Pada periode 2017-2018, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan sekaligus National Focal Point OGP Indonesia Yanuar Nugroho ditunjuk menjadi anggota dewan trustfund (dana hibah) OGP dan Bank Dunia yang saat ini mengelola dana sebesar US$5,5 juta.

“OGP memiliki spirit memperjuangkan keterbukaan Pemerintah, dan Indonesia dinilai telah melakukan praktik OGP, dari pusat sampai ke daerah,” kata Moeldoko.

Untuk itu, sebuah kehormatan bagi Indonesia yang tetap diharapkan memberikan kepemimpinan OGP di Asia Pasifik, bahkan setelah tidak lagi menjabat Dewan Pengarah OGP. (Fox)

Berita terbaru

Nasional1 minggu ago

Presiden Jokowi Kaji Usulan Pemekaran Wilayah di Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo berjanji akan menindaklanjuti aspirasi pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Hal tersebut disampaikan Presiden saat...

Nasional1 minggu ago

Presiden Akan Tempatkan 1.000 Sarjana Muda Papua di BUMN

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dalam pertemuan itu,...

Tanah Papua1 minggu ago

Ratusan Mahasiswa Tinggalkan Kota Studi, Gubernur Papua Kelabakan

JAYAPURA, HaIPapua.com – Mulutmu harimaumu. Slogan ini mungkin menggambarkan respons emosional Gubernur Papua Lukas Enembe menanggapi insiden di Asrama Mahasiswa...

Tanah Papua1 minggu ago

Polisi Amankan 20 Simpatisan ULMWP yang Diduga Terlibat Kerusuhan Jayapura

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian terus memburu pelaku perusakan dan pembakaran dalam unjuk rasa anti-rasis yang berujung kerusuhan di Jayapura, Kamis...

Tanah Papua1 minggu ago

Polisi Temukan Empat Jasad Pendulang dalam Kondisi Hangus

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian Resor Asmat menemukan 4 jasad dalam kondisi hangus saat melakukan penyisiran di lokasi tambang emas ilegal...

Tanah Papua2 minggu ago

3 Pendulang Luka Bacok Diserang OTK di Distrik Seradala, Yahukimo

TANAH MERAH, HaIPapua.com – Tiga pendulang emas tradisional dari Distrik (kecamatan) Seradala, Kabupaten Yahukimo dievakuasi ke RSUD Boven Digoel, Kabupaten...

Nasional2 minggu ago

Presiden Santap Siang Bersama Pemenang Festival Gapura Cinta Negeri Asal Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo secara khusus mengundang pemenang Festival Gapura Cinta Negeri asal Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten...

Tanah Papua2 minggu ago

Kantor Imigrasi Sorong Deportasi 4 WNA Pendukung Papua Merdeka

SORONG, HaIPapua.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong mendeportasi 4 warga negara asing (WNA) asal Australia, Senin (2/9/2019). Ke-4...

Nasional2 minggu ago

Presiden Terima 10 Nama Calon Pimpinan KPK

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo menerima Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Merdeka,...

Nasional2 minggu ago

Presiden Tantang Pakar Hukum Tata Negara Respons Perubahan Global

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9/2019). Acara tersebut...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.