Connect with us

Nasional

Keterbukaan Pemerintah Satu-satunya Cara Mendapatkan Kepercayaan dari Rakyat

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Partnership kini dipercaya sebagai cara menjalankan pemerintahan yang benar oleh setidaknya 80 negara di dunia.

Gerakan kemitraan untuk keterbukaan Pemerintah (Open Government Partnership) awalnya digagas oleh 8 negara termasuk Indonesia, dan terus mendapatkan momentum sehingga keanggotaannya terus bertambah dari tahun ke tahun.

(Baca Juga: Moeldoko Mengajak Dunia Konsisten Jaga Demokrasi)

Open Government Partnership Global Summit atau KTT OGP ke-5 2018 di Tbilisi, Georgia dibuka oleh Perdana Menteri (PM) Georgia Mamuka Bakhtadze. Dalam sambutannya, Mamuka Bakhtadze mengungkapkan keyakinannya bahwa keterbukaan pemerintah adalah satu-satunya cara mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

“Sebagai mantan Menteri Keuangan, saya mengalami sendiri bagaimana keterbukaan anggaran telah menjadi pintu masuk Pemerintah Georgia mereformasi diri,” kata Mamuka Bakhtadze.

Namun di tingkat global, gagasan keterbukaan pemerintah menghadapi tantangan besar. Setidaknya di 100 negara, ruang gerak masyarakat sipil makin dibatasi karena pemerintahan yang makin represif, namun juga karena munculnya gerakan-gerakan intoleransi dan radikalisme yang juga menghancurkan demokrasi.

Menghadapi berbagai tantangan ini, Direktur Eksekutif OGP Support Unit Sanjay Pradhan menegaskan perlunya negara-negara anggota OGP untuk saling bertukar pengalaman dalam menjamin ruang gerak masyarakat sipil untuk menjadi mitra Pemerintah dalam melayani rakyatnya.

Hal senada disampaikan Menteri Kehakiman Georgia Thea Tsulukiani yang kini menjabat sebagai Ketua OGP, serta Mukelani Dimba dari International School for Transparency.

Dalam dua panel pembukaan, makin jelas ditunjukkan bahwa tantangan menjaga ruang gerak masyarakat sipil ini bersifat multidimensional.

(Baca Juga: Diplomasi Kopi Ala Moeldoko di Eropa)

Semua pembicara, termasuk Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena, Duta OGP yang juga mantan PM Selandia Baru dan pimpinan UNDP Helen Clark menegaskan bahwa keterbukaan Pemerintah akan menciptakan pemerintahan yang tidak hanya sah (legitimate) tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari rakyat (trusted government).

“Ini penting karena Pemerintah tidak akan mampu sendirian menghadapi tantangan zaman saat ini. Tidak hanya soal ideologi dan aliran politik, tetapi bahkan juga kepentingan ekonomi, sosial dan budaya,” kata Helen Clark.

Perwakilan dari 80 negara yang mengikuti KTT OGP ke-5 2018 di Tbilisi, Georgia. (ist)

Delegasi Indonesia dari perwakilan Pemerintah dan masyarakat sipil yang hadir dalam pembukaan ini diantaranya, Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Deputi Kementerian Polhukam Bappenas Slamet Soedarsono, Staf Ahli Kepala Bappenas Diani Sadiawati, dan mantan kepala PPATK yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan, Yunus Husein.

Pada kesempatan ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan bahwa demokrasi memerlukan keseimbangan pengaruh diantara semua pihak, baik masyarakat ataupun Pemerintah.

“Namun pada era digitalisasi informasi ini, yang terjadi justru bukan hanya menyempitnya ruang gerak publik, tetapi juga ruang gerak pemerintah,” kata Moeldoko yang menjadi pimpinan Delegasi RI pada kegiatan ini.

Saat ini, kata Moeldoko, pemerintah tidak dengan mudah menyampaikan fakta ketika harus berhadapan dengan sentimen dari kelompok radikal atau kelompok dengan perspektif yang berseberangan.

“Tapi, dunia tetap harus menjaga ruang kebebasan berpendapat publik dan konsisten dalam menyampaikan informasi yang berbasiskan fakta kepada masyarakat,” ujar Moeldoko.

Sebagai pendiri OGP bersama tujuh negara lain pada 2011, Indonesia pernah menjadi Ketua OGP pada 2013-2014 serta menjabat Dewan Pengarah atau Steering Committee (SC) pada 2012-2018. Kini, jumlah anggota OGP telah mencapai 80 negara.

(Baca Juga: Moeldoko Pimpin Delegasi Indonesia Pada KTT Ke-5 Open Government 2018)

Pada periode 2017-2018, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan sekaligus National Focal Point OGP Indonesia Yanuar Nugroho ditunjuk menjadi anggota dewan trustfund (dana hibah) OGP dan Bank Dunia yang saat ini mengelola dana sebesar US$5,5 juta.

“OGP memiliki spirit memperjuangkan keterbukaan Pemerintah, dan Indonesia dinilai telah melakukan praktik OGP, dari pusat sampai ke daerah,” kata Moeldoko.

Untuk itu, sebuah kehormatan bagi Indonesia yang tetap diharapkan memberikan kepemimpinan OGP di Asia Pasifik, bahkan setelah tidak lagi menjabat Dewan Pengarah OGP. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Tim SAR Berhasil Evakuasi 12 Jenazah dan FDR Heli Mi-17 ke Oksibil

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR berhasil mengevakuasi 12 jenazah kru dan penumpang Helikopter Mi-17 HA-5138 dari tebing pegunungan Mandala ke...

Tanah Papua3 hari ago

Pangdam Cenderawasih: Terima Kasih Telah Mendukung Operasi SAR Heli TNI-AD

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengapresiasi semua pihak yang telah membantu TNI untuk menemukan dan...

Tanah Papua3 hari ago

Tim SAR Temukan 12 Jenazah Di Antara Puing Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan berhasil mencapai lokasi puing Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138 pada Jumat (14/2/2020) siang, sekitar pukul...

Tanah Papua4 hari ago

DKPP Berhentikan Anggota KPU Mimika Dedy Nataniel Mamboay

TIMIKA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Dedy Nataniel Mamboay selaku anggota Komisi Pemilihan...

Tanah Papua4 hari ago

Norman Ditubun Menggagas Pendirian Perpustakaan Kampung Nawaripi

TIMIKA, HaIPapua.com – Norman Ditubun, Kepala Kampung Nawaripi, distrik Wania, Mimika, Papua menggagas berdirinya perpustakaan di kampung Nawaripi. Norman yang...

Tanah Papua4 hari ago

Satu SST Tim Evakuasi Diterjunkan Dekat Lokasi Kecelakaan Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan akhirnya memulai proses evakuasi terhadap kru dan penumpang Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138, Kamis (13/2/2020)...

Tanah Papua5 hari ago

Danrem 172: Cuaca Ekstrem Jadi Kendala Utama Evakuasi Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR terus mematangkan persiapan evakuasi Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138 yang jatuh di Pegunungan Mandala, Distrik (kecamatan)...

Nasional5 hari ago

Kecam Aksi Intoleransi, Presiden Perintah Kapolri Tindak Tegas Pelaku Intoleran

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait kasus intoleransi yang terjadi di Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung...

Nasional5 hari ago

Presiden Lantik Laksamana Madya TNI Aan Kurnia Sebagai Kepala Bakamla

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pelantikan tersebut...

Tanah Papua5 hari ago

Polres Pegunungan Bintang Siapkan Satu Peleton Dukung Evakuasi Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Polres Pegunungan Bintang menyiapkan satu peleton personel untuk mendukung evakuasi Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138. Seperti diberitakan sebelumnya,...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.