Connect with us

Nasional

Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika Tidak Melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengungkapkan rencana pemberian sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan aksi pencegahan korupsi.

Hal tersebut disampaikan pada pembahasan Aksi Pencegahan Korupsi bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

(Baca Juga: Perpres 54/2018, Kolaborasi Pemerintah dan KPK dalam Pencegahan Korupsi)

Menurut Basaria, pencegahan korupsi adalah hal paling utama dibandingkan penindakan dan saat ini sedang fokus dikerjakan sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 Juli lalu.

“Kita ingin aksi pencegahan ini tidak berhenti sebatas pencanangan dan kesepakatan aksi pencegahan, namun harus ada sanksi yang jelas jika tidak melaksanakan aksi pencegahan. Misalnya, sampai saat ini masih banyak pemerintah daerah yang tidak melaksanakan e-Planning dan e-Budgeting. Nah, sanksi yang paling mudah misalnya yang belum menerapkan itu, jangan diberi penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” kata Basaria di hadapan beberapa kepala daerah dan perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah yaitu APPSI, APKASI, dan APEKSI yang hadir pada pertemuan itu.

Basaria mengatakan, strategi nasional pencegahan korupsi 2018 berbeda dengan yang sebelumnya di mana KPK masih berada di luar. Ibarat pertandingan tinju, KPK sebelumnya hanya sebagai wasit. “Namun, stranas pencegahan korupsi 2018, KPK terlibat langsung bersama Bappenas, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kemendagri, dan Menteri PANRB,” ujar Basaria.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih juga menegaskan bahwa pencegahan korupsi ini tidak boleh berhenti pada laporan administrasi saja.

(Baca Juga: Perpres 54/2018 Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Pencegahan Korupsi)

Stranas pencegahan korupsi, kata Sri, merupakan program strategis nasional yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Apabila Stranas Pencegahan Korupsi ini tidak dilaksanakan, maka kepala daerah dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 36 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2017. Sanksinya berupa pembinaan khusus sampai pemberhentian,” kata Sri.

Raja Tega dan Cerewet ke Daerah

Pada pertemuan itu, Pimpinan KPK Saut Situmorang menceriterakan awal bergabungnya KPK menjadi bagian dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi melalui keputusan yang cukup berat. Pasalnya, isu intervensi dan KPK berpolitik akan semakin kencang dengan adanya kolaborasi ini.

“Tapi kita tidak boleh berhenti pada sikap egois ini. Kita harus bergabung dan bertindak keras untuk urusan pencegahan ini. Kita harus menjadi raja tega dan cerewet ke daerah. Jangan sampai nanti kita didemo karena pencegahan tidak berjalan padahal Seknas kantornya udah dipindah ke lantai 16 KPK,” kata Saut menegaskan.

(Baca Juga: Laode Syarif: Perpres 54/2018 Perkuat Kolaborasi Pencegahan Korupsi)

Tenaga Ahli KSP Abraham Wirotomo mewakili Tim Teknis Stranas menjelaskan urgensi dan arah perubahan Stranas Pencegahan Korupsi 2018 antara lain pertama, membuat sinergi antara upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK dengan upaya Kementerian/Lembaga/Daerah (KLD).

Kedua, fokus pada sektor prioritas pemerintah sehingga mengurangi jumlah aksi namun dirancang dengan daya ungkit tinggi. Ketiga, menyederhanakan tata cara pelaporan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi sehingga K/L/D akan lebih fokus kepada substansi dan dampak aksi bukan administrasi pelaporan.

Keempat, mendorong capaian atau OUTCOME (tidak hanya Output) pelaksanaan aksi pencegahan korupsi. “Terakhir memperkuat pendampingan sehingga K/L/D semakin berdaya mandiri untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi,” kata Abraham.

Hadir dalam pertemuan ini antara lain Walikota Tangerang Selatan, Walikota Banjarmasin, Walikota Parepare, Bupati Batang Hari, Bupati Pandeglang, Bupati Nias, dan perwakilan pemerintah daerah lainnya. (Fox)

Berita terbaru

Nasional1 minggu ago

Presiden Jokowi Kaji Usulan Pemekaran Wilayah di Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo berjanji akan menindaklanjuti aspirasi pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Hal tersebut disampaikan Presiden saat...

Nasional1 minggu ago

Presiden Akan Tempatkan 1.000 Sarjana Muda Papua di BUMN

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dalam pertemuan itu,...

Tanah Papua1 minggu ago

Ratusan Mahasiswa Tinggalkan Kota Studi, Gubernur Papua Kelabakan

JAYAPURA, HaIPapua.com – Mulutmu harimaumu. Slogan ini mungkin menggambarkan respons emosional Gubernur Papua Lukas Enembe menanggapi insiden di Asrama Mahasiswa...

Tanah Papua1 minggu ago

Polisi Amankan 20 Simpatisan ULMWP yang Diduga Terlibat Kerusuhan Jayapura

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian terus memburu pelaku perusakan dan pembakaran dalam unjuk rasa anti-rasis yang berujung kerusuhan di Jayapura, Kamis...

Tanah Papua1 minggu ago

Polisi Temukan Empat Jasad Pendulang dalam Kondisi Hangus

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian Resor Asmat menemukan 4 jasad dalam kondisi hangus saat melakukan penyisiran di lokasi tambang emas ilegal...

Tanah Papua2 minggu ago

3 Pendulang Luka Bacok Diserang OTK di Distrik Seradala, Yahukimo

TANAH MERAH, HaIPapua.com – Tiga pendulang emas tradisional dari Distrik (kecamatan) Seradala, Kabupaten Yahukimo dievakuasi ke RSUD Boven Digoel, Kabupaten...

Nasional2 minggu ago

Presiden Santap Siang Bersama Pemenang Festival Gapura Cinta Negeri Asal Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo secara khusus mengundang pemenang Festival Gapura Cinta Negeri asal Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten...

Tanah Papua2 minggu ago

Kantor Imigrasi Sorong Deportasi 4 WNA Pendukung Papua Merdeka

SORONG, HaIPapua.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong mendeportasi 4 warga negara asing (WNA) asal Australia, Senin (2/9/2019). Ke-4...

Nasional2 minggu ago

Presiden Terima 10 Nama Calon Pimpinan KPK

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo menerima Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Merdeka,...

Nasional2 minggu ago

Presiden Tantang Pakar Hukum Tata Negara Respons Perubahan Global

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9/2019). Acara tersebut...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.