Connect with us
isidisini

Nasional

Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika Tidak Melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengungkapkan rencana pemberian sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan aksi pencegahan korupsi.

Hal tersebut disampaikan pada pembahasan Aksi Pencegahan Korupsi bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

(Baca Juga: Perpres 54/2018, Kolaborasi Pemerintah dan KPK dalam Pencegahan Korupsi)

Menurut Basaria, pencegahan korupsi adalah hal paling utama dibandingkan penindakan dan saat ini sedang fokus dikerjakan sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 Juli lalu.

“Kita ingin aksi pencegahan ini tidak berhenti sebatas pencanangan dan kesepakatan aksi pencegahan, namun harus ada sanksi yang jelas jika tidak melaksanakan aksi pencegahan. Misalnya, sampai saat ini masih banyak pemerintah daerah yang tidak melaksanakan e-Planning dan e-Budgeting. Nah, sanksi yang paling mudah misalnya yang belum menerapkan itu, jangan diberi penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” kata Basaria di hadapan beberapa kepala daerah dan perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah yaitu APPSI, APKASI, dan APEKSI yang hadir pada pertemuan itu.

Basaria mengatakan, strategi nasional pencegahan korupsi 2018 berbeda dengan yang sebelumnya di mana KPK masih berada di luar. Ibarat pertandingan tinju, KPK sebelumnya hanya sebagai wasit. “Namun, stranas pencegahan korupsi 2018, KPK terlibat langsung bersama Bappenas, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kemendagri, dan Menteri PANRB,” ujar Basaria.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih juga menegaskan bahwa pencegahan korupsi ini tidak boleh berhenti pada laporan administrasi saja.

(Baca Juga: Perpres 54/2018 Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Pencegahan Korupsi)

Stranas pencegahan korupsi, kata Sri, merupakan program strategis nasional yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Apabila Stranas Pencegahan Korupsi ini tidak dilaksanakan, maka kepala daerah dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 36 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2017. Sanksinya berupa pembinaan khusus sampai pemberhentian,” kata Sri.

Raja Tega dan Cerewet ke Daerah

Pada pertemuan itu, Pimpinan KPK Saut Situmorang menceriterakan awal bergabungnya KPK menjadi bagian dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi melalui keputusan yang cukup berat. Pasalnya, isu intervensi dan KPK berpolitik akan semakin kencang dengan adanya kolaborasi ini.

“Tapi kita tidak boleh berhenti pada sikap egois ini. Kita harus bergabung dan bertindak keras untuk urusan pencegahan ini. Kita harus menjadi raja tega dan cerewet ke daerah. Jangan sampai nanti kita didemo karena pencegahan tidak berjalan padahal Seknas kantornya udah dipindah ke lantai 16 KPK,” kata Saut menegaskan.

(Baca Juga: Laode Syarif: Perpres 54/2018 Perkuat Kolaborasi Pencegahan Korupsi)

Tenaga Ahli KSP Abraham Wirotomo mewakili Tim Teknis Stranas menjelaskan urgensi dan arah perubahan Stranas Pencegahan Korupsi 2018 antara lain pertama, membuat sinergi antara upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK dengan upaya Kementerian/Lembaga/Daerah (KLD).

Kedua, fokus pada sektor prioritas pemerintah sehingga mengurangi jumlah aksi namun dirancang dengan daya ungkit tinggi. Ketiga, menyederhanakan tata cara pelaporan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi sehingga K/L/D akan lebih fokus kepada substansi dan dampak aksi bukan administrasi pelaporan.

Keempat, mendorong capaian atau OUTCOME (tidak hanya Output) pelaksanaan aksi pencegahan korupsi. “Terakhir memperkuat pendampingan sehingga K/L/D semakin berdaya mandiri untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi,” kata Abraham.

Hadir dalam pertemuan ini antara lain Walikota Tangerang Selatan, Walikota Banjarmasin, Walikota Parepare, Bupati Batang Hari, Bupati Pandeglang, Bupati Nias, dan perwakilan pemerintah daerah lainnya. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua14 jam ago

Teror Penembakan Dekat Bandar Udara Bilorai di Sugapa

SUGAPA, HaIPapua.com – Kontak tembak antara aparat dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Jumat...

Tanah Papua3 hari ago

Kontak Tembak Di Depan Kantor Bupati Intan Jaya

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kontak tembak antara aparat TNI-Polri dengan kelompok kriminal separatis bersenjata kembali terjadi di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya,...

Tanah Papua3 hari ago

Kodam Cenderawasih Kirim Tim Investigasi Kematian Pendeta Yeremia

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kodam XVII Cenderawasih mengirim tim investigasi ke Kabupaten Intan Jaya untuk mengusut kasus kematian Pendeta Yeremia Zanambani....

Tanah Papua4 hari ago

Kapolda Papua: Kalau Tidak Tahu Peristiwa Sesungguhnya Prihatin Saja, Jangan Memperkeruh Situasi

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw membantah tudingan sejumlah pihak bahwa aparat TNI-Polri yang membunuh Pendeta Yeremia...

Tanah Papua4 hari ago

Aparat dan Separatis Saling Tuding Dalam Kasus Kematian Pendeta Yeremia Zanambani

TIMIKA, HaIPapua.com – Empat orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka serius akibat aksi kekerasan bersenjata di Kabupaten intan...

Tanah Papua7 hari ago

Anggota Satgas Apter Gugur Dalam Kontak Tembak Dengan KKSB di Kampung Hitadipa

TIMIKA, HaIPapua.com – Seorang prajurit TNI gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kampung Hitadipa, Distrik...

Tanah Papua7 hari ago

Tim SAR Berhasil Evakuasi 3 Kru Helikopter PK-USS

JAYAPURA, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi 3 kru helikopter Bell 212 PK-USS, Sabtu (19/9/2020) siang. Seperti diberitakan...

Tanah Papua1 minggu ago

Helikopter PT NUH Ditemukan Mendarat Darurat di Ketinggian 4.700 Kaki

JAYAPURA, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan berhasil menemukan keberadaan helikopter Bell 212 PK-USS milik PT Nasional Utility Helicopter (NUH) pada...

Tanah Papua1 minggu ago

TNI Akui Senpi Milik Almarhum Serka Sahlan Hilang

TIMIKA, HaIPapua.com – Senjata api (senpi) milik almarhum Serka Sahlan dilaporkan hilang setelah diserang kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di...

Tanah Papua1 minggu ago

Jenazah Ahmad Baidlawi Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Jenazah Ahmad Baidlawi (50), korban penganiayaan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.