Connect with us

Nasional

Kemendagri Desak Kepala Daerah Segera Laksanakan SKB Paling Lambat 30 April

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak kepala daerah segera melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPANRB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 30 April 2019.

SKB yang ditandatangani pada 13 September 2018 lalu, mengatur tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

“Kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian diberi batas waktu melaksanakan putusan tersebut paling lambat tangga 30 April 2019,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar di Jakarta, Sabtu (27/4/2019) kemarin.

(Baca Juga: Apa Kabar Reformasi Birokrasi?)

SKB ini memerintahkan kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).

“Dalam SKB ini, juga berisi ancaman sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang tidak menjatuhkan sanksi kepada PNS yang terlibat tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Bahtiar menjelaskan bahwa SKB ini bukanlah produk hukum baru, melainkan penegasan agar aparatur sipil negara (ASN) menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Prinsipnya SKB ini tidaklah membuat hukum baru, tapi menegaskan dan mengimbau pejabat pembina kepegawaian agar menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” ucap Bahtiar.

(Baca Juga: Presiden Jokowi Komitmen Membangun Birokrasi Bersih dan Modern)

Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan SKB yang dilakukan secara terpadu, kata Bahtiar, saat ini proses pemberhentian PNS yang terlibat kasus tipikor masih terus dilakukan. Namun, masih banyak kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian yang belum melaksanakan SKB ini.

“Data dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, hingga 26 April 2018, tercatat ada 2.496 PNS daerah yang terkena kasus tipikor. Dari jumlah itu, sebanyak 1.372 PNS yang telah dijatuhi sanksi PTDH yaitu 241 PNS provinsi dan 1.131 PNS kabupaten/kota. Sementara, masih ada 1.124 PNS, masing-masing 143 PNS provinsi dan 981 PNS kabupaten/kota yang belum dijatuhi sanksi PTDH,” paparnya.

“Sesuai arahan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo bahwa proses ini akan terus dilaksanakan sesuai petunjuk dari MenPANRB,” kata Bahtiar menambahkan.

Data PNS daerah yang terkena kasus tindak pidana korupsi (tipikor). (Kemendagri)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 mempertegas kedudukan SKB untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian bagi PNS yang terlibat kasus tipikor.

Putusan tersebut menjawab permohonan uji materi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diajukan oleh sejumlah PNS Pemda Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang pernah divonis bersalah dalam kasus tipikor pada 2012 lalu.

(Baca Juga: Deregulasi dan Debirokrasi Bagian dari Upaya Pencegahan Korupsi)

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Konstitusi menilai wajar jika PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal tersebut karena PNS telah menyalahgunakan atau bahkan menghianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN.

“Seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian (tipikor) sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan Putusan MK, Kamis (25/4/2019) lalu.

Sementara, untuk PNS yang melakukan tindak pidana umum dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dalam amar putusannya, MK menghapus frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Bunyi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diubah menjadi “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”

“Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” kata Anwar Usman. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Jenazah Anggota Satgaspam Trans Papua Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Sempat tertunda karena cuaca buruk, jenazah Prada Usman Hembelo akhirnya berhasil dievakuasi ke ke Timika, Kabupaten Mimika,...

Tanah Papua2 hari ago

Bantah Laporan Solidaritas untuk Nduga, Kodam Cenderawasih: Laporan Asal Bunyi

JAYAPURA, HaIPapua.com – Sejumlah pihak terus berupaya ‘menggoreng’ isu mengenai situasi Kabupaten Nduga pascapembantaian pekerja PT Istaka Karya di Distrik...

Tanah Papua2 hari ago

Kamp Satgaspam Trans Papua Diserang KKSB, Satu Prajurit TNI Gugur

JAYAPURA, HaIPapua.com – Seorang prajurit TNI gugur dalam kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Kampung Yuguru, Distrik...

Tanah Papua6 hari ago

Uskup Timika Kecam Rencana Kadis Pendidikan Mimika Tarik Guru PNS dari Sekolah Swasta

TIMIKA, HaIPapua.com – Uskup Timika Mgr John Philip Saklil mengecam rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika menghentikan bantuan dan menarik guru-guru...

Nasional6 hari ago

Presiden Minta Perwira Muda TNI-Polri, Kuasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah 781 orang calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri di halaman Istana...

Tanah Papua1 minggu ago

Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa dan Yonif 406/CK Tiba di Merauke

MERAUKE, HaIPapua.com – Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap (ATW) Brigjen TNI Raden Agus Abdurrauf mengingatkan prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan...

Tanah Papua1 minggu ago

Belum Ada Batas Waktu Pencarian Heli Penerbad HA-5138

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kodam XVII Cenderawasih menegaskan akan terus melakukan pencarian Helikopter Penerbad Mi-17 HA-5138 yang hilang kontak dalam penerbangan...

Tanah Papua2 minggu ago

Wakil Bupati Mimika Buka Kegiatan TMMD Ke-105 di Kampung Mandiri Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Wakil Bupati Kabupaten Mimika Yohanis Bassang membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 Kodim 1710 Mimika...

Nasional2 minggu ago

Lima Instruksi Presiden untuk Polri pada Peringatan Hari Bhayangkara ke-73

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meningkatkan profesionalitas dan mempererat sinergi dengan lembaga-lembaga lain...

Nasional2 minggu ago

Presiden: Tantangan Semakin Kompleks, Tingkatkan Prestasi dan Profesionalitas

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih atas kerja keras Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memelihara keamanan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.