Connect with us

Nasional

Kemendagri Desak Kepala Daerah Segera Laksanakan SKB Paling Lambat 30 April

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak kepala daerah segera melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPANRB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 30 April 2019.

SKB yang ditandatangani pada 13 September 2018 lalu, mengatur tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

“Kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian diberi batas waktu melaksanakan putusan tersebut paling lambat tangga 30 April 2019,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar di Jakarta, Sabtu (27/4/2019) kemarin.

(Baca Juga: Apa Kabar Reformasi Birokrasi?)

SKB ini memerintahkan kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).

“Dalam SKB ini, juga berisi ancaman sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang tidak menjatuhkan sanksi kepada PNS yang terlibat tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Bahtiar menjelaskan bahwa SKB ini bukanlah produk hukum baru, melainkan penegasan agar aparatur sipil negara (ASN) menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Prinsipnya SKB ini tidaklah membuat hukum baru, tapi menegaskan dan mengimbau pejabat pembina kepegawaian agar menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” ucap Bahtiar.

(Baca Juga: Presiden Jokowi Komitmen Membangun Birokrasi Bersih dan Modern)

Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan SKB yang dilakukan secara terpadu, kata Bahtiar, saat ini proses pemberhentian PNS yang terlibat kasus tipikor masih terus dilakukan. Namun, masih banyak kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian yang belum melaksanakan SKB ini.

“Data dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, hingga 26 April 2018, tercatat ada 2.496 PNS daerah yang terkena kasus tipikor. Dari jumlah itu, sebanyak 1.372 PNS yang telah dijatuhi sanksi PTDH yaitu 241 PNS provinsi dan 1.131 PNS kabupaten/kota. Sementara, masih ada 1.124 PNS, masing-masing 143 PNS provinsi dan 981 PNS kabupaten/kota yang belum dijatuhi sanksi PTDH,” paparnya.

“Sesuai arahan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo bahwa proses ini akan terus dilaksanakan sesuai petunjuk dari MenPANRB,” kata Bahtiar menambahkan.

Data PNS daerah yang terkena kasus tindak pidana korupsi (tipikor). (Kemendagri)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 mempertegas kedudukan SKB untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian bagi PNS yang terlibat kasus tipikor.

Putusan tersebut menjawab permohonan uji materi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diajukan oleh sejumlah PNS Pemda Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang pernah divonis bersalah dalam kasus tipikor pada 2012 lalu.

(Baca Juga: Deregulasi dan Debirokrasi Bagian dari Upaya Pencegahan Korupsi)

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Konstitusi menilai wajar jika PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal tersebut karena PNS telah menyalahgunakan atau bahkan menghianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN.

“Seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian (tipikor) sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan Putusan MK, Kamis (25/4/2019) lalu.

Sementara, untuk PNS yang melakukan tindak pidana umum dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dalam amar putusannya, MK menghapus frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Bunyi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diubah menjadi “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”

“Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” kata Anwar Usman. (Fox)

Berita terbaru

Nasional4 hari ago

Presiden Apresiasi Dedikasi dan Kerja Keras Personel TNI-Polri

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mengapresiasi dedikasi dan kerja keras TNI-Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Menurut Presiden, kerja profesional...

Ekonomi4 hari ago

Menhub Didesak Mundur, Pemerintah Turunkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

JAKARTA, HaIPapua.com – Mengatasi polemik mahalnya harga tiket pesawat di Tanah Air, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengeluarkan keputusan...

Nasional5 hari ago

Presiden Jokowi Percayakan Hasil Pemilu kepada KPU

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mempercayakan sepenuhnya hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kepada penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU)....

Tanah Papua5 hari ago

Tim SAR Evakuasi 10 Penumpang Long Boat di Muara Uwus Kabupaten Asmat

TIMIKA, HaIPapua.com – Regu penolong dari Pos SAR Agats berhasil mengevakuasi 10 orang penumpang perahu motor jenis long boat yang...

Tanah Papua6 hari ago

Hilang Kontak di Perairan Asmat, Perahu Motor Ditemukan di Kepulauan Aru

TIMIKA, HaIPapua.com – Perahu motor jenis long boat yang hilang kontak di perairan Kabupaten Asmat sejak Kamis (9/4/2019) lalu, ditemukan...

Tanah Papua1 minggu ago

Patroli TNI Diserang KKSB di Mugi, Satu Prajurit TNI Gugur

TIMIKA, HaIPapua.com – Jenazah Pratu Kasnun, anggota Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di Kabupaten Nduga dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika menggunakan...

Nasional2 minggu ago

Presiden Ingatkan Pentingnya Komitmen Bersama Bangun SDM

JAKARTA, HaIPapua.com – Seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus memiliki komitmen dan langkah yang sama dalam...

Nasional2 minggu ago

Saya Sudah Tidak Ada Beban, Apapun yang Terbaik untuk Negara Akan Saya Lakukan

JAKARTA, HaIPapua.com – Salah satu kunci utama agar Indonesia masuk ke dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia...

Nasional2 minggu ago

Pemerataan Infrastruktur Diharapkan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah

JAKARTA, HaIPapua.com – Indonesia berpeluang besar menjadi lima besar negara dengan ekonomi terkuat dunia, bahkan bisa menjadi empat besar ekonomi...

Tanah Papua2 minggu ago

Dubes RI untuk PNG Apresiasi Kinerja Satgas Pamtas Yonif PR 328/DGH

JAYAPURA, HaIPapua.com – Duta Besar RI untuk Papua Nugini (PNG) dan Kepulauan Salomon Andriana Supandi berpesan kepada personel Yonif Para...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.