Connect with us
isidisini

Nasional

Kemendagri Desak Kepala Daerah Segera Laksanakan SKB Paling Lambat 30 April

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak kepala daerah segera melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPANRB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 30 April 2019.

SKB yang ditandatangani pada 13 September 2018 lalu, mengatur tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

“Kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian diberi batas waktu melaksanakan putusan tersebut paling lambat tangga 30 April 2019,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar di Jakarta, Sabtu (27/4/2019) kemarin.

(Baca Juga: Apa Kabar Reformasi Birokrasi?)

SKB ini memerintahkan kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).

“Dalam SKB ini, juga berisi ancaman sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang tidak menjatuhkan sanksi kepada PNS yang terlibat tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Bahtiar menjelaskan bahwa SKB ini bukanlah produk hukum baru, melainkan penegasan agar aparatur sipil negara (ASN) menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Prinsipnya SKB ini tidaklah membuat hukum baru, tapi menegaskan dan mengimbau pejabat pembina kepegawaian agar menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” ucap Bahtiar.

(Baca Juga: Presiden Jokowi Komitmen Membangun Birokrasi Bersih dan Modern)

Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan SKB yang dilakukan secara terpadu, kata Bahtiar, saat ini proses pemberhentian PNS yang terlibat kasus tipikor masih terus dilakukan. Namun, masih banyak kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian yang belum melaksanakan SKB ini.

“Data dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, hingga 26 April 2018, tercatat ada 2.496 PNS daerah yang terkena kasus tipikor. Dari jumlah itu, sebanyak 1.372 PNS yang telah dijatuhi sanksi PTDH yaitu 241 PNS provinsi dan 1.131 PNS kabupaten/kota. Sementara, masih ada 1.124 PNS, masing-masing 143 PNS provinsi dan 981 PNS kabupaten/kota yang belum dijatuhi sanksi PTDH,” paparnya.

“Sesuai arahan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo bahwa proses ini akan terus dilaksanakan sesuai petunjuk dari MenPANRB,” kata Bahtiar menambahkan.

Data PNS daerah yang terkena kasus tindak pidana korupsi (tipikor). (Kemendagri)
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 mempertegas kedudukan SKB untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian bagi PNS yang terlibat kasus tipikor.

Putusan tersebut menjawab permohonan uji materi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diajukan oleh sejumlah PNS Pemda Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang pernah divonis bersalah dalam kasus tipikor pada 2012 lalu.

(Baca Juga: Deregulasi dan Debirokrasi Bagian dari Upaya Pencegahan Korupsi)

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Konstitusi menilai wajar jika PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal tersebut karena PNS telah menyalahgunakan atau bahkan menghianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN.

“Seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian (tipikor) sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan Putusan MK, Kamis (25/4/2019) lalu.

Sementara, untuk PNS yang melakukan tindak pidana umum dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dalam amar putusannya, MK menghapus frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Bunyi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diubah menjadi “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”

“Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” kata Anwar Usman. (Fox)

Advertisement

Berita terbaru

Tanah Papua8 jam ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua3 hari ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua3 hari ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Berita5 hari ago

Pasien sembuh COVID-19 di Mimika terbanyak di Papua

TIMIKA, HaiPapua.com – Kabupaten Mimika tercatat sebagai daerah dengan jumlah pasien sembuh terbanyak dari kasus COVID-19 di Provinsi Papua, yakni...

Tanah Papua6 hari ago

Tim SAR Timika Cari Nelayan Korban Logboat Terbalik di Muara Moroga

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika pada Sabtu (23/05/2020) siang mengerahkan sejumlah personel rescue di muara kampung...

Ekonomi3 minggu ago

Kampung Nawaripi Siapkan Data KK Terkait Bansos Sembako Pemkab Mimika

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kampung Nawaripi, Distrik Wania sedang mempersiapkan data jumlah kepala keluarga (KK) agar segera diusulkan kepada Pemerintah...

Berita3 minggu ago

Sebanyak 770 Penghuni SATP Diisolasi Selama Pandemi Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menjamin keberadaan sebanyak 770 siswa Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP)...

Berita3 minggu ago

Kadinkes Mimika: Nakes Meninggal di Agimuga Bukan Karena Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynol Ubra menegaskan, salah satu tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Agimuga yang meninggal...

Berita3 minggu ago

Pasien Positif Covid-19 di Mimika Bertambah Menjadi 91 Kasus

TIMIKA, Haipapua.com – Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Mimika, Reynol Ubra mengumumkan penambahan kasus baru...

Tanah Papua4 minggu ago

DPRD Mimika Bentuk Tim Satgas Terkait Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah membentuk Tim Satuan Tugas Satgas DPRD yang akan melakukan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.