Connect with us

Tanah Papua

Kecam Mengecam Bukan Solusi Bijak Menyelesaikan Persoalan

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kodam XVII Cenderawasih menyesalkan pernyataan sikap Gereja Katolik Keuskupan Agats yang terkesan memojokkan institusi TNI dalam kerusuhan yang terjadi di Distrik (kecamatan) Fayit, Kabupaten Asmat, Senin (27/5/2019) lalu.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menilai pernyataan Keuskupan Agats yang hanya melihat akhir dari sebuah kejadian justru tidak menyelesaikan persoalan. Pernyataan itu, kata Aidi, justru berpotensi menimbulkan disinformasi dan provokasi kepada masyarakat umum.

“Kecam mengecam bukanlah solusi bijak untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kerusuhan di Distrik Fayit seharusnya dilihat secara holistik atau menyeluruh sebelum membuat kesimpulan,” ujar Aidi di Jayapura, Jumat (7/6/2019).

(Baca Juga: Keuskupan Agats Kecam Penembakan Warga Saat Kerusuhan di Distrik Fayit)

Kerusuhan di Distrik Fayit yang berujung penembakan yang dilakukan anggota TNI terhadap 5 orang pelaku kerusuhan tentu mengagetkan semua orang, tak terkecuali jajaran Kodam Cenderawasih.
Karena itu, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring mengambil langkah cepat menghubungi Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua dan Polda Papua untuk membentuk tim investigasi guna mengungkap kejadian yang sebenarnya.

“Sehari setelah kejadian, tim investigasi bersama Bupati Asmat Elisa Kambu sudah berada di Distrik Fayit untuk melakukan investigasi kerusuhan yang mengakibatkan 4 orang tewas dan 1 orang cedera berat,” kata Aidi.

Investigasi yang dipimpin Danrem 174/ATW Brigjen TNI R Agus Abdurrauf didampingi Bupati Asmat berlangsung terbuka dan melibatkan semua pihak. Dalam investigasi itu, kata Aidi, tim meninjau dan mengecek langsung dampak kerusakan akibat kerusuhan. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap saksi-saksi di antaranya korban penyerangan dan penjarahan, pelaku penyerangan, dan oknum TNI yang melakukan penembakan.

Tim juga mengumpulkan berbagai barang bukti senjata tajam yang tertinggal di lokasi kejadian, dan dilanjutkan dengan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan kepolisian bersama perwakilan Komnas HAM dan melibatkan pelaku kerusuhan.

“Seharusnya hanya pihak-pihak yang terlibat langsung dalam investigasi ini yang kompeten untuk memberikan pernyataan dan bukan bermodal informasi dari berbagai pihak yang belum tentu terlibat langsung atau melihat langsung kejadian itu,” papar Aidi.

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey (kiri) bersama Danrem 174/ATW Brigjen TNI Raden Agus Abdurrauf (kanan) dan Bupati Asmat Elisa Kambu (tengah) memperhatikan anak panah yang dipakai perusuh di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Senin (27/5/2019). (Penerangan Kodam XVII Cenderawasih)

Pelanggaran HAM

Aidi juga menyayangkan pernyataan Keuskupan Agats yang langsung menyimpulkan bahwa TNI telah melakukan pelanggaran HAM dalam kejadian itu. Pernyataan yang terkesan menghakimi itu, menurut Aidi, akibat minimnya informasi terkait kejadian itu dan tanpa melihat awal mula kejadian.

“Kesimpulan Keuskupan Agats telah melampaui kewenangannya, karena hanya pengadilan yang berwenang memutuskan apakah terjadi pelanggaran HAM atau tidak,” ujar Aidi.

(Baca Juga: Kronologis Kerusuhan di Distrik Fayit Versi Keuskupan Agats)

Sebagai bukti keseriusan Kodam Cenderawasih untuk mengungkap kasus tersebut, kata Aidi, anggota TNI yang terlibat akan diadili di Pengadilan Militer. Anggota TNI yang melakukan penembakan sudah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan di Pomdam XVII Cenderawasih.

Pada saat yang sama, Polda Papua juga akan melakukan proses hukum terhadap pelaku kerusuhan khususnya provokator yang memicu kerusuhan di Distrik Fayit. “Saat ini proses hukum sedang berlangsung, tentunya butuh waktu dan diharapkan semua pihak bersabar untuk menunggu hasilnya,” tutur Aidi.

Selain proses hukum, kata Aidi, saat ini juga sudah dilakukan proses rekonsiliasi yang difasilitasi Pemda Kabupaten Asmat. Dari rangkaian itu, Kodam Cenderawasih akan menanggung semua biaya pengobatan dan transportasi salah seorang korban luka yang saat ini dirawat di RS Bhayangkara Jayapura.

“Ketika menjenguk Jhon Tatai (25) di RS Bhayangkara, Pangdam Cenderawasih atas nama seluruh prajurit TNI di wilayah Kodam Cenderawasih telah menyampaikan permintaan maaf dan bela sungkawa atas peristiwa yang terjadi di Distrik Fayit,” kata Aidi.

Rumah milik salah seorang anggota DPRD Asmat yang diamuk massa saat kerusuhan di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Senin (27/5/2019). (Penerangan Kodam XVII Cenderawasih)

Minim Kesadaran Hukum

Menurut Aidi, benturan antara aparat TNI-Polri dengan warga sipil di Papua, tidak lepas dari minimnya kesadaran hukum masyarakat sehingga sangat mudah terprovokasi. Situasi ini diperburuk oleh kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam yang seharusnya dilarang oleh Undang-Undang (UU).

Tak heran jika ada penyampaian aspirasi kerap berujung aksi anarkis sehingga aparat TNI-Polri yang bertugas dihadapkan pada pilihan sulit antara menjadi korban sia-sia atau terpaksa menjatuhkan korban.

“Ada banyak contoh kejadian di Papua di mana aparat TNI-Polri harus berbenturan dengan masyarakat dan akhirnya jatuh korban jiwa dari pihak aparat atau warga,” ujar Aidi.

(Baca Juga: Ada Apa Di Balik Desakan Tokoh Gereja Mencabut Gelar Adat Mayjen TNI George Supit?)

Saat menghadapi pilihan sulit ketika melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kata Aidi, maka aparat dilindungi oleh UU.

“Pasal 49 ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa tindakan yang tidak dipidana jika melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum,” kata Aidi.

Terkait kerusuhan di Distrik Fayit atau kasus serupa, Aidi berharap semua pihak tidak mudah melontarkan pernyataan yang kontra produktif untuk menyelesaikan masalah. Ia mengimbau semua pihak kembali kepada fungsi dan kewenangan masing-masing tanpa harus mencampuri urusan dan kewenangan institusi yang berwenang.

“Ada baiknya gereja dalam fungsi kemasyarakatannya turut membantu menyadarkan masyarakat untuk taat hukum sehingga kasus di Distrik Fayit tidak terulang lagi,” ujar Aidi.

“Keberadaan TNI-Polri tentu bukan bertujuan untuk memerangi masyarakat, tapi untuk menjamin terciptanya kehidupan bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Aidi. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua3 hari ago

Tembak Anggota Polisi dan Kamra, Terduga KKSB Dilumpuhkan di Pasar Jibama

WAMENA, HaIPapua.com – Aparat gabungan TNI-Polri menembak mati satu orang terduga anggota Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Pasar Jibama,...

Nasional3 hari ago

Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Pelaku Rasisme

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk menindak secara tegas pelaku tindakan diskriminasi...

Nasional3 hari ago

Ada Kelompok yang Menunggangi Isu Rasisme

JAKARTA, HaIPapua.com – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menuding ada pihak-pihak yang menunggangi unjuk rasa antirasis di sejumlah...

Tanah Papua4 hari ago

Unjuk Rasa Antirasis di Timika Berakhir Rusuh

TIMIKA, HaIPapua.com – Unjuk rasa antirasis di Timika, Kabupaten Mimika, Rabu (21/8/2019) berakhir rusuh dan diwarnai aksi perusakan. “Tidak ada...

Tanah Papua5 hari ago

Pascarusuh di Papua Barat, Pengamanan Areal Freeport Ditingkatkan

TIMIKA, HaIPapua.com – Meningkatnya tensi politik di Provinsi Papua dan Papua Barat, aparat kepolisian meningkatkan pengamanan di Objek Vital Nasional...

Tanah Papua6 hari ago

Kecam Aksi Rasisme, Ribuan Massa Unjuk Rasa di Papua dan Papua Barat

JAYAPURA, HaIPapua.com – Aksi massa yang berujung kerusuhan terjadi di Manokwari dan Sorong, Provinsi Papua Barat, Senin (19/8/2019). Aksi ini...

Tanah Papua1 minggu ago

Jenazah Praka Anumerta Sirwandi Akan Dimakamkan di Lombok Timur NTB

JAYAPURA, HaIPapua.com – Jenazah Praka Anumerta Sirwandi Zahidillah dikirim ke kampung halamannya di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)...

Tanah Papua1 minggu ago

Pratu Sirwandi Meninggal Dunia di RSUD Wamena

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pratu Sirwandi (23) anggota Yonif RK 751/VJS meninggal dunia di ICU RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (17/8/2019)...

Tanah Papua1 minggu ago

Yonas Kenelak: Kita Sudah Merdeka, Saatnya Mengisi Kemerdekaan Dengan Pembangunan

KOBAKMA, HaIPapua.com – Upacara peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Mamberamo Tengah digelar di halaman Kantor Bupati di...

Nasional1 minggu ago

Presiden Jokowi: Keutuhan NKRI Adalah Segala-galanya

JAKARTA, HaIPapua.com – Kesatuan dan keutuhan negara adalah hal yang paling penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pesan Presiden Joko...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.