Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Kecam Mengecam Bukan Solusi Bijak Menyelesaikan Persoalan

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kodam XVII Cenderawasih menyesalkan pernyataan sikap Gereja Katolik Keuskupan Agats yang terkesan memojokkan institusi TNI dalam kerusuhan yang terjadi di Distrik (kecamatan) Fayit, Kabupaten Asmat, Senin (27/5/2019) lalu.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menilai pernyataan Keuskupan Agats yang hanya melihat akhir dari sebuah kejadian justru tidak menyelesaikan persoalan. Pernyataan itu, kata Aidi, justru berpotensi menimbulkan disinformasi dan provokasi kepada masyarakat umum.

“Kecam mengecam bukanlah solusi bijak untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kerusuhan di Distrik Fayit seharusnya dilihat secara holistik atau menyeluruh sebelum membuat kesimpulan,” ujar Aidi di Jayapura, Jumat (7/6/2019).

(Baca Juga: Keuskupan Agats Kecam Penembakan Warga Saat Kerusuhan di Distrik Fayit)

Kerusuhan di Distrik Fayit yang berujung penembakan yang dilakukan anggota TNI terhadap 5 orang pelaku kerusuhan tentu mengagetkan semua orang, tak terkecuali jajaran Kodam Cenderawasih.
Karena itu, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring mengambil langkah cepat menghubungi Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua dan Polda Papua untuk membentuk tim investigasi guna mengungkap kejadian yang sebenarnya.

“Sehari setelah kejadian, tim investigasi bersama Bupati Asmat Elisa Kambu sudah berada di Distrik Fayit untuk melakukan investigasi kerusuhan yang mengakibatkan 4 orang tewas dan 1 orang cedera berat,” kata Aidi.

Investigasi yang dipimpin Danrem 174/ATW Brigjen TNI R Agus Abdurrauf didampingi Bupati Asmat berlangsung terbuka dan melibatkan semua pihak. Dalam investigasi itu, kata Aidi, tim meninjau dan mengecek langsung dampak kerusakan akibat kerusuhan. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap saksi-saksi di antaranya korban penyerangan dan penjarahan, pelaku penyerangan, dan oknum TNI yang melakukan penembakan.

Tim juga mengumpulkan berbagai barang bukti senjata tajam yang tertinggal di lokasi kejadian, dan dilanjutkan dengan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan kepolisian bersama perwakilan Komnas HAM dan melibatkan pelaku kerusuhan.

“Seharusnya hanya pihak-pihak yang terlibat langsung dalam investigasi ini yang kompeten untuk memberikan pernyataan dan bukan bermodal informasi dari berbagai pihak yang belum tentu terlibat langsung atau melihat langsung kejadian itu,” papar Aidi.

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey (kiri) bersama Danrem 174/ATW Brigjen TNI Raden Agus Abdurrauf (kanan) dan Bupati Asmat Elisa Kambu (tengah) memperhatikan anak panah yang dipakai perusuh di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Senin (27/5/2019). (Penerangan Kodam XVII Cenderawasih)

Pelanggaran HAM

Aidi juga menyayangkan pernyataan Keuskupan Agats yang langsung menyimpulkan bahwa TNI telah melakukan pelanggaran HAM dalam kejadian itu. Pernyataan yang terkesan menghakimi itu, menurut Aidi, akibat minimnya informasi terkait kejadian itu dan tanpa melihat awal mula kejadian.

“Kesimpulan Keuskupan Agats telah melampaui kewenangannya, karena hanya pengadilan yang berwenang memutuskan apakah terjadi pelanggaran HAM atau tidak,” ujar Aidi.

(Baca Juga: Kronologis Kerusuhan di Distrik Fayit Versi Keuskupan Agats)

Sebagai bukti keseriusan Kodam Cenderawasih untuk mengungkap kasus tersebut, kata Aidi, anggota TNI yang terlibat akan diadili di Pengadilan Militer. Anggota TNI yang melakukan penembakan sudah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan di Pomdam XVII Cenderawasih.

Pada saat yang sama, Polda Papua juga akan melakukan proses hukum terhadap pelaku kerusuhan khususnya provokator yang memicu kerusuhan di Distrik Fayit. “Saat ini proses hukum sedang berlangsung, tentunya butuh waktu dan diharapkan semua pihak bersabar untuk menunggu hasilnya,” tutur Aidi.

Selain proses hukum, kata Aidi, saat ini juga sudah dilakukan proses rekonsiliasi yang difasilitasi Pemda Kabupaten Asmat. Dari rangkaian itu, Kodam Cenderawasih akan menanggung semua biaya pengobatan dan transportasi salah seorang korban luka yang saat ini dirawat di RS Bhayangkara Jayapura.

“Ketika menjenguk Jhon Tatai (25) di RS Bhayangkara, Pangdam Cenderawasih atas nama seluruh prajurit TNI di wilayah Kodam Cenderawasih telah menyampaikan permintaan maaf dan bela sungkawa atas peristiwa yang terjadi di Distrik Fayit,” kata Aidi.

Rumah milik salah seorang anggota DPRD Asmat yang diamuk massa saat kerusuhan di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Senin (27/5/2019). (Penerangan Kodam XVII Cenderawasih)

Minim Kesadaran Hukum

Menurut Aidi, benturan antara aparat TNI-Polri dengan warga sipil di Papua, tidak lepas dari minimnya kesadaran hukum masyarakat sehingga sangat mudah terprovokasi. Situasi ini diperburuk oleh kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam yang seharusnya dilarang oleh Undang-Undang (UU).

Tak heran jika ada penyampaian aspirasi kerap berujung aksi anarkis sehingga aparat TNI-Polri yang bertugas dihadapkan pada pilihan sulit antara menjadi korban sia-sia atau terpaksa menjatuhkan korban.

“Ada banyak contoh kejadian di Papua di mana aparat TNI-Polri harus berbenturan dengan masyarakat dan akhirnya jatuh korban jiwa dari pihak aparat atau warga,” ujar Aidi.

(Baca Juga: Ada Apa Di Balik Desakan Tokoh Gereja Mencabut Gelar Adat Mayjen TNI George Supit?)

Saat menghadapi pilihan sulit ketika melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kata Aidi, maka aparat dilindungi oleh UU.

“Pasal 49 ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa tindakan yang tidak dipidana jika melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum,” kata Aidi.

Terkait kerusuhan di Distrik Fayit atau kasus serupa, Aidi berharap semua pihak tidak mudah melontarkan pernyataan yang kontra produktif untuk menyelesaikan masalah. Ia mengimbau semua pihak kembali kepada fungsi dan kewenangan masing-masing tanpa harus mencampuri urusan dan kewenangan institusi yang berwenang.

“Ada baiknya gereja dalam fungsi kemasyarakatannya turut membantu menyadarkan masyarakat untuk taat hukum sehingga kasus di Distrik Fayit tidak terulang lagi,” ujar Aidi.

“Keberadaan TNI-Polri tentu bukan bertujuan untuk memerangi masyarakat, tapi untuk menjamin terciptanya kehidupan bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Aidi. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua1 minggu ago

Yonif 754/ENK Gelar Baksos Ciptakan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

TIMIKA, HaiPapua.com – Sebagai bentuk kepedulian dalam kemanunggalan TNI dan rakyat, Satuan Batalyon Infanteri 754/ENK/20/3 Kostrad melaksanakan Baksos dengan membagikan...

Tanah Papua2 minggu ago

SAR Timika Temukan Pemuda Yang Tersesat di Hutan Wania

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor pencarian dan pertolongan SAR Timika akhirnya berhasil menemukan Syarif (30), pemuda yang dilaporkan keluarganya tersesat di...

Olahraga4 minggu ago

Mountain Gold Basketball Timika mendaftar IBL

TIMIKA, HaiPapua.com – Geliat olahraga Papua terus berkembang. Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 akan menjadi kebangkitan olahraga di berbagai cabang...

Tanah Papua4 minggu ago

Sebanyak 40 Personel SAR Timika Jalani Rapid Test

TIMIKA, Haipapua.com – Dalam rangka mendukung pencegahan dan penyebaran virus corona baru atau covid-19, sebanyak 40 personel Kantor Pencarian dan...

Tanah Papua4 minggu ago

Pemkab Mimika Evaluasi Pra New Normal Pekan Ini

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua telah memberlakukan pra new normal sejak 5 Juni lalu dan akan berakhir pada...

Tanah Papua1 bulan ago

Polres Mimika Musnahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Seberat 17,69 Gram

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika musnahkan barang bukti Narkotika/ Golongan I jenis tembakau sintetis seberat 17,69 gram bertempat dikantor...

Berita1 bulan ago

Kodim 1710/Mimika Peringati Hari Lahir Pancasila Dengan Cara Unik

TIMIKA, HaiPapua.com – Keluarga besar Kodim 1710/Mimika beserta jajaranmemperingati hari lahir Pancasila dengan cara yang unik yaitu melaksanakan nonton bareng...

Tanah Papua2 bulan ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua2 bulan ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua2 bulan ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.