Connect with us

Tanah Papua

Kecam Mengecam Bukan Solusi Bijak Menyelesaikan Persoalan

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kodam XVII Cenderawasih menyesalkan pernyataan sikap Gereja Katolik Keuskupan Agats yang terkesan memojokkan institusi TNI dalam kerusuhan yang terjadi di Distrik (kecamatan) Fayit, Kabupaten Asmat, Senin (27/5/2019) lalu.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menilai pernyataan Keuskupan Agats yang hanya melihat akhir dari sebuah kejadian justru tidak menyelesaikan persoalan. Pernyataan itu, kata Aidi, justru berpotensi menimbulkan disinformasi dan provokasi kepada masyarakat umum.

“Kecam mengecam bukanlah solusi bijak untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kerusuhan di Distrik Fayit seharusnya dilihat secara holistik atau menyeluruh sebelum membuat kesimpulan,” ujar Aidi di Jayapura, Jumat (7/6/2019).

(Baca Juga: Keuskupan Agats Kecam Penembakan Warga Saat Kerusuhan di Distrik Fayit)

Kerusuhan di Distrik Fayit yang berujung penembakan yang dilakukan anggota TNI terhadap 5 orang pelaku kerusuhan tentu mengagetkan semua orang, tak terkecuali jajaran Kodam Cenderawasih.
Karena itu, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring mengambil langkah cepat menghubungi Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua dan Polda Papua untuk membentuk tim investigasi guna mengungkap kejadian yang sebenarnya.

“Sehari setelah kejadian, tim investigasi bersama Bupati Asmat Elisa Kambu sudah berada di Distrik Fayit untuk melakukan investigasi kerusuhan yang mengakibatkan 4 orang tewas dan 1 orang cedera berat,” kata Aidi.

Investigasi yang dipimpin Danrem 174/ATW Brigjen TNI R Agus Abdurrauf didampingi Bupati Asmat berlangsung terbuka dan melibatkan semua pihak. Dalam investigasi itu, kata Aidi, tim meninjau dan mengecek langsung dampak kerusakan akibat kerusuhan. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap saksi-saksi di antaranya korban penyerangan dan penjarahan, pelaku penyerangan, dan oknum TNI yang melakukan penembakan.

Tim juga mengumpulkan berbagai barang bukti senjata tajam yang tertinggal di lokasi kejadian, dan dilanjutkan dengan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan kepolisian bersama perwakilan Komnas HAM dan melibatkan pelaku kerusuhan.

“Seharusnya hanya pihak-pihak yang terlibat langsung dalam investigasi ini yang kompeten untuk memberikan pernyataan dan bukan bermodal informasi dari berbagai pihak yang belum tentu terlibat langsung atau melihat langsung kejadian itu,” papar Aidi.

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey (kiri) bersama Danrem 174/ATW Brigjen TNI Raden Agus Abdurrauf (kanan) dan Bupati Asmat Elisa Kambu (tengah) memperhatikan anak panah yang dipakai perusuh di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Senin (27/5/2019). (Penerangan Kodam XVII Cenderawasih)

Pelanggaran HAM

Aidi juga menyayangkan pernyataan Keuskupan Agats yang langsung menyimpulkan bahwa TNI telah melakukan pelanggaran HAM dalam kejadian itu. Pernyataan yang terkesan menghakimi itu, menurut Aidi, akibat minimnya informasi terkait kejadian itu dan tanpa melihat awal mula kejadian.

“Kesimpulan Keuskupan Agats telah melampaui kewenangannya, karena hanya pengadilan yang berwenang memutuskan apakah terjadi pelanggaran HAM atau tidak,” ujar Aidi.

(Baca Juga: Kronologis Kerusuhan di Distrik Fayit Versi Keuskupan Agats)

Sebagai bukti keseriusan Kodam Cenderawasih untuk mengungkap kasus tersebut, kata Aidi, anggota TNI yang terlibat akan diadili di Pengadilan Militer. Anggota TNI yang melakukan penembakan sudah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan di Pomdam XVII Cenderawasih.

Pada saat yang sama, Polda Papua juga akan melakukan proses hukum terhadap pelaku kerusuhan khususnya provokator yang memicu kerusuhan di Distrik Fayit. “Saat ini proses hukum sedang berlangsung, tentunya butuh waktu dan diharapkan semua pihak bersabar untuk menunggu hasilnya,” tutur Aidi.

Selain proses hukum, kata Aidi, saat ini juga sudah dilakukan proses rekonsiliasi yang difasilitasi Pemda Kabupaten Asmat. Dari rangkaian itu, Kodam Cenderawasih akan menanggung semua biaya pengobatan dan transportasi salah seorang korban luka yang saat ini dirawat di RS Bhayangkara Jayapura.

“Ketika menjenguk Jhon Tatai (25) di RS Bhayangkara, Pangdam Cenderawasih atas nama seluruh prajurit TNI di wilayah Kodam Cenderawasih telah menyampaikan permintaan maaf dan bela sungkawa atas peristiwa yang terjadi di Distrik Fayit,” kata Aidi.

Rumah milik salah seorang anggota DPRD Asmat yang diamuk massa saat kerusuhan di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Senin (27/5/2019). (Penerangan Kodam XVII Cenderawasih)

Minim Kesadaran Hukum

Menurut Aidi, benturan antara aparat TNI-Polri dengan warga sipil di Papua, tidak lepas dari minimnya kesadaran hukum masyarakat sehingga sangat mudah terprovokasi. Situasi ini diperburuk oleh kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam yang seharusnya dilarang oleh Undang-Undang (UU).

Tak heran jika ada penyampaian aspirasi kerap berujung aksi anarkis sehingga aparat TNI-Polri yang bertugas dihadapkan pada pilihan sulit antara menjadi korban sia-sia atau terpaksa menjatuhkan korban.

“Ada banyak contoh kejadian di Papua di mana aparat TNI-Polri harus berbenturan dengan masyarakat dan akhirnya jatuh korban jiwa dari pihak aparat atau warga,” ujar Aidi.

(Baca Juga: Ada Apa Di Balik Desakan Tokoh Gereja Mencabut Gelar Adat Mayjen TNI George Supit?)

Saat menghadapi pilihan sulit ketika melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kata Aidi, maka aparat dilindungi oleh UU.

“Pasal 49 ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa tindakan yang tidak dipidana jika melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum,” kata Aidi.

Terkait kerusuhan di Distrik Fayit atau kasus serupa, Aidi berharap semua pihak tidak mudah melontarkan pernyataan yang kontra produktif untuk menyelesaikan masalah. Ia mengimbau semua pihak kembali kepada fungsi dan kewenangan masing-masing tanpa harus mencampuri urusan dan kewenangan institusi yang berwenang.

“Ada baiknya gereja dalam fungsi kemasyarakatannya turut membantu menyadarkan masyarakat untuk taat hukum sehingga kasus di Distrik Fayit tidak terulang lagi,” ujar Aidi.

“Keberadaan TNI-Polri tentu bukan bertujuan untuk memerangi masyarakat, tapi untuk menjamin terciptanya kehidupan bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Aidi. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua23 jam ago

Mengulang Kejadian 2017, Belasan Warga Meninggal Tanpa Penanganan Medis di Yahukimo

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo mengirim tim kesehatan dan obat-obatan ke Distrik (kecamatan) Bomela menyusul laporan ada 13...

Nasional1 hari ago

Kebijakan Zonasi untuk Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan

JAKARTA, HaIPapua.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan kebijakan zonasi pendidikan yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi...

Ekonomi2 hari ago

Presiden Optimis Potensi UMKM Masih Dapat Ditingkatkan

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo bertemu perwakilan asosiasi dan himpunan yang menaungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)...

Tanah Papua2 hari ago

Dakwaan Dibatalkan PN Manokwari, Yogor Telenggen Dikembalikan ke Polda Papua

JAYAPURA, HaIPapua.com – Terpidana seumur hidup, Kartu Kuning Yoman alias Yogor Telenggen (30) kembali dipindahkan ke Jayapura setelah menjalani persidangan...

Tanah Papua3 hari ago

Polda Papua Gelar Operasi Bina Kusuma Matoa 2019

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian Daerah Papua akan menggelar Operasi Bina Kusuma Matoa 2019 yang akan melibatkan 60 personel mulai 18...

Nasional3 hari ago

Presiden Ingin Calon Pimpinan KPK yang Berkomitmen Memberantas Korupsi

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 di Istana...

Nasional4 hari ago

Presiden: Membangun Negara Butuh Kebersamaan

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa Indonesia yang majemuk adalah sebuah negara besar dengan persoalan yang juga sedemikian...

Tanah Papua5 hari ago

Diserang Malaria, 11 Anggota Satgaspam Trans Papua Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Tak hanya ancaman serangan dari kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), prajurit TNI yang bertugas di pedalaman Papua...

Nasional6 hari ago

Presiden: Percayakan Pengungkapan Kerusuhan 21-22 Mei Ditangani Polri

DENPASAR, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk memercayakan penyelesaian kasus kerusuhan yang terjadi saat aksi massa 21-22 Mei...

Nasional6 hari ago

Presiden Tinjau Proyek Penataan dan Rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua

DENPASAR, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana meninjau Waduk Muara Nusa Dua, Denpasar, Bali, Jumat (14/6/2019). Penataan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.