Connect with us

Nasional

Kebijakan Zonasi untuk Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan kebijakan zonasi pendidikan yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Karenanya, ia mengimbau pemerintah daerah turut memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan zonasi ini.

“Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat,” ujar Muhadjir pada Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Kantor Kemendikbud, Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Muhadjir, pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saja, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. “Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana prasarana. Semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi,” kata Muhadjir.

Seiring pelaksanaan PPDB, juga akan dilakukan redistribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan pendekatan zonasi. Dengan kebijakan ini, setiap sekolah diharapkan mendapat guru-guru dengan kualitas yang sama baiknya untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Rotasi guru di dalam zona, menurut Muhadjir, sesuai amanat Undang-Undang (UU).

“Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak imbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi,” papar Muhadjir.

Semua Bisa Sekolah

Pelaksanaan pendekatan zonasi yang dimulai dari penerimaan siswa baru bertujuan untuk memberikan akses yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi.

“Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan bahwa anak harus masuk ke sekolah terdekat dari rumahnya,” ungkap Muhadjir.

Pada dasarnya, kata Muhadjir, setiap anak bangsa memiliki hak yang sama untuk mendapat layanan dari pemerintah. Karena itu, sekolah negeri tidak boleh ada praktik diskriminasi, hak eksklusif, dan kompetisi yang berlebihan.

“Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik yang cirinya harus non excludable, non rivarly, dan non discrimination,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Muhadjir mengungkapkan salah satu alasan menerapkan kebijakan zonasi untuk mengurangi angka anak putus sekolah dari keluarga dengan latar belakang ekonomi kurang mampu.

Ia mencontohkan, peserta didik dengan latar belakang keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah yang berada di dekat rumahnya sehingga harus bersekolah dengan jarak mencapai 15 kilometer dari rumah. Anak itu harus berangkat pukul 05.30 pagi dan baru sampai ke rumah pukul 18.30 setiap harinya.

“Kapan waktunya untuk belajar? Kapan waktunya untuk beristirahat? Belum biayanya untuk transportasi. Padahal di dekat rumahnya ada sekolah negeri, tapi karena nilainya tidak mencukupi, dia tidak bisa sekolah di sana. Ini kan tidak benar,” tutur Muhadjir.

Ia juga berharap kepada masyarakat dari kalangan ekonomi menegah ke atas untuk ikut berpartisipasi membantu sekolah yang ada di sekitarnya. Dari partisipasi ini diharapkan semua sekolah kualitasnya akan menjadi baik.

“Dalam jangka panjang, pemerintah harus menanggung risiko urbanisasi karena hilangnya penduduk yang diharapkan dapat membangun wilayah asalnya,” kata Muhadjir.

Pada kesempatan itu, Mendikbud meminta dinas pendidikan untuk menindak tegas sekolah swasta yang tidak mampu memberikan layanan yang baik kepada siswa, khususnya sekolah yang terindikasi beroperasi hanya demi mendapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Semestinya, kata dia, sekolah swasta harus bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat yang tidak ada di sekolah negeri.

“Kalau anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka yang menanggung bebannya bukan sekolah, tetapi negara dan masyarakat. Maka itu, saya mohon agar dinas pendidikan juga dapat memberikan perhatian dan pembinaan sekolah-sekolah swasta di wilayahnya,” ujarnya.

Pendidikan Karakter Makin Kuat

Mendikbud meminta masyarakat tidak perlu resisten dan resah dengan penerapan kebijakan zonasi pendidikan pada PPDB. Ia mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang dan pola pikir mengenai sekolah favorit atau unggulan.

Muhadjir mengingatkan bahwa prestasi anak didik tidak diukur dari asal ia sekolah, tapi dari masing-masing individu anak. Setiap anak punya keistimewaan dan keunikan sendiri, yang bila dikembangkan secara baik akan menjadi modal untuk masa depan.

“Umumnya sekolah yang diklaim sebagai unggulan atau favorit karena menerima anak-anak yang pandai dan umumnya dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas yang mampu memberikan fasilitas penunjang belajar anak. Padahal, sekolah khususnya sekolah negeri harus mendidik semua siswa tanpa kecuali,” papar Muhadjir.

“Ke depan, yang unggul itu individu-individunya. Sekolah hanya memfasilitasi belajar siswa,” kata Muhadjir menambahkan.

Ia mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan zonasi juga berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter. Sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara, ekosistem pendidikan yang baik ketika ada sinergi antara pihak sekolah (guru), rumah (orang tua), dan lingkungan sekitar (masyarakat).

“Karena itulah pemerintah mendorong penerapan kebijakan zonasi pendidikan ini,” ucap Mendikbud.

Jepang adalah salah satu negara maju yang berhasil menerapkan zonasi pendidikan. Karena jarak rumah dengan sekolah dekat, siswa jenjang pendidikan dasar bisa berjalan kaki ke sekolah.

Dalam proses berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki itu, siswa bisa belajar etiket sebagai warga negara, seperti sopan santun, peduli lingkungan, dan berbagai macam kegiatan yang terkait pendidikan karakter dan budi pekerti.

“Orang tua dan masyarakat sekitar ikut terlibat dalam pendidikan karakter,” pungkasnya. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Jenazah Anggota Satgaspam Trans Papua Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Sempat tertunda karena cuaca buruk, jenazah Prada Usman Hembelo akhirnya berhasil dievakuasi ke ke Timika, Kabupaten Mimika,...

Tanah Papua2 hari ago

Bantah Laporan Solidaritas untuk Nduga, Kodam Cenderawasih: Laporan Asal Bunyi

JAYAPURA, HaIPapua.com – Sejumlah pihak terus berupaya ‘menggoreng’ isu mengenai situasi Kabupaten Nduga pascapembantaian pekerja PT Istaka Karya di Distrik...

Tanah Papua2 hari ago

Kamp Satgaspam Trans Papua Diserang KKSB, Satu Prajurit TNI Gugur

JAYAPURA, HaIPapua.com – Seorang prajurit TNI gugur dalam kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Kampung Yuguru, Distrik...

Tanah Papua6 hari ago

Uskup Timika Kecam Rencana Kadis Pendidikan Mimika Tarik Guru PNS dari Sekolah Swasta

TIMIKA, HaIPapua.com – Uskup Timika Mgr John Philip Saklil mengecam rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika menghentikan bantuan dan menarik guru-guru...

Nasional6 hari ago

Presiden Minta Perwira Muda TNI-Polri, Kuasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah 781 orang calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri di halaman Istana...

Tanah Papua1 minggu ago

Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa dan Yonif 406/CK Tiba di Merauke

MERAUKE, HaIPapua.com – Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap (ATW) Brigjen TNI Raden Agus Abdurrauf mengingatkan prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan...

Tanah Papua1 minggu ago

Belum Ada Batas Waktu Pencarian Heli Penerbad HA-5138

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kodam XVII Cenderawasih menegaskan akan terus melakukan pencarian Helikopter Penerbad Mi-17 HA-5138 yang hilang kontak dalam penerbangan...

Tanah Papua2 minggu ago

Wakil Bupati Mimika Buka Kegiatan TMMD Ke-105 di Kampung Mandiri Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Wakil Bupati Kabupaten Mimika Yohanis Bassang membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 Kodim 1710 Mimika...

Nasional2 minggu ago

Lima Instruksi Presiden untuk Polri pada Peringatan Hari Bhayangkara ke-73

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meningkatkan profesionalitas dan mempererat sinergi dengan lembaga-lembaga lain...

Nasional2 minggu ago

Presiden: Tantangan Semakin Kompleks, Tingkatkan Prestasi dan Profesionalitas

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih atas kerja keras Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memelihara keamanan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.