Connect with us

Nasional

Kebijakan Zonasi untuk Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan kebijakan zonasi pendidikan yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Karenanya, ia mengimbau pemerintah daerah turut memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan zonasi ini.

“Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat,” ujar Muhadjir pada Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Kantor Kemendikbud, Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Muhadjir, pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saja, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. “Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana prasarana. Semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi,” kata Muhadjir.

Seiring pelaksanaan PPDB, juga akan dilakukan redistribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan pendekatan zonasi. Dengan kebijakan ini, setiap sekolah diharapkan mendapat guru-guru dengan kualitas yang sama baiknya untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Rotasi guru di dalam zona, menurut Muhadjir, sesuai amanat Undang-Undang (UU).

“Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak imbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi,” papar Muhadjir.

Semua Bisa Sekolah

Pelaksanaan pendekatan zonasi yang dimulai dari penerimaan siswa baru bertujuan untuk memberikan akses yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi.

“Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan bahwa anak harus masuk ke sekolah terdekat dari rumahnya,” ungkap Muhadjir.

Pada dasarnya, kata Muhadjir, setiap anak bangsa memiliki hak yang sama untuk mendapat layanan dari pemerintah. Karena itu, sekolah negeri tidak boleh ada praktik diskriminasi, hak eksklusif, dan kompetisi yang berlebihan.

“Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik yang cirinya harus non excludable, non rivarly, dan non discrimination,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Muhadjir mengungkapkan salah satu alasan menerapkan kebijakan zonasi untuk mengurangi angka anak putus sekolah dari keluarga dengan latar belakang ekonomi kurang mampu.

Ia mencontohkan, peserta didik dengan latar belakang keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah yang berada di dekat rumahnya sehingga harus bersekolah dengan jarak mencapai 15 kilometer dari rumah. Anak itu harus berangkat pukul 05.30 pagi dan baru sampai ke rumah pukul 18.30 setiap harinya.

“Kapan waktunya untuk belajar? Kapan waktunya untuk beristirahat? Belum biayanya untuk transportasi. Padahal di dekat rumahnya ada sekolah negeri, tapi karena nilainya tidak mencukupi, dia tidak bisa sekolah di sana. Ini kan tidak benar,” tutur Muhadjir.

Ia juga berharap kepada masyarakat dari kalangan ekonomi menegah ke atas untuk ikut berpartisipasi membantu sekolah yang ada di sekitarnya. Dari partisipasi ini diharapkan semua sekolah kualitasnya akan menjadi baik.

“Dalam jangka panjang, pemerintah harus menanggung risiko urbanisasi karena hilangnya penduduk yang diharapkan dapat membangun wilayah asalnya,” kata Muhadjir.

Pada kesempatan itu, Mendikbud meminta dinas pendidikan untuk menindak tegas sekolah swasta yang tidak mampu memberikan layanan yang baik kepada siswa, khususnya sekolah yang terindikasi beroperasi hanya demi mendapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Semestinya, kata dia, sekolah swasta harus bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat yang tidak ada di sekolah negeri.

“Kalau anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka yang menanggung bebannya bukan sekolah, tetapi negara dan masyarakat. Maka itu, saya mohon agar dinas pendidikan juga dapat memberikan perhatian dan pembinaan sekolah-sekolah swasta di wilayahnya,” ujarnya.

Pendidikan Karakter Makin Kuat

Mendikbud meminta masyarakat tidak perlu resisten dan resah dengan penerapan kebijakan zonasi pendidikan pada PPDB. Ia mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang dan pola pikir mengenai sekolah favorit atau unggulan.

Muhadjir mengingatkan bahwa prestasi anak didik tidak diukur dari asal ia sekolah, tapi dari masing-masing individu anak. Setiap anak punya keistimewaan dan keunikan sendiri, yang bila dikembangkan secara baik akan menjadi modal untuk masa depan.

“Umumnya sekolah yang diklaim sebagai unggulan atau favorit karena menerima anak-anak yang pandai dan umumnya dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas yang mampu memberikan fasilitas penunjang belajar anak. Padahal, sekolah khususnya sekolah negeri harus mendidik semua siswa tanpa kecuali,” papar Muhadjir.

“Ke depan, yang unggul itu individu-individunya. Sekolah hanya memfasilitasi belajar siswa,” kata Muhadjir menambahkan.

Ia mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan zonasi juga berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter. Sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara, ekosistem pendidikan yang baik ketika ada sinergi antara pihak sekolah (guru), rumah (orang tua), dan lingkungan sekitar (masyarakat).

“Karena itulah pemerintah mendorong penerapan kebijakan zonasi pendidikan ini,” ucap Mendikbud.

Jepang adalah salah satu negara maju yang berhasil menerapkan zonasi pendidikan. Karena jarak rumah dengan sekolah dekat, siswa jenjang pendidikan dasar bisa berjalan kaki ke sekolah.

Dalam proses berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki itu, siswa bisa belajar etiket sebagai warga negara, seperti sopan santun, peduli lingkungan, dan berbagai macam kegiatan yang terkait pendidikan karakter dan budi pekerti.

“Orang tua dan masyarakat sekitar ikut terlibat dalam pendidikan karakter,” pungkasnya. (Fox)

Berita terbaru

Tanah Papua3 minggu ago

Presiden dan Ibu Negara Menikmati Senja di Kaimana

KAIMANA, HaIPapua.com – Ribuan warga tumpah ruah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Minggu (27/10/2019)....

Tanah Papua3 minggu ago

Presiden Komitmen Bangun Infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Arfak

MANOKWARI, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo berjanji akan membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Hal...

Nasional4 minggu ago

Presiden dan Ibu Negara Bertolak ke Papua Barat

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana bertolak menuju Provinsi Papua Barat guna melakukan kunjungan kerja. Pesawat...

Tanah Papua4 minggu ago

Dua Korban Penyerangan Kelompok Tak Dikenal di Yahukimo Dievakuasi ke Jayapura

JAYAPURA, HaIPapua.com РDua korban penyerangan sekelompok orang tak dikenal di Kabupaten Yahukimo dievakuasi ke Jayapura, Sabtu (26/10/2019) pagi. Dari Bandar...

Nasional4 minggu ago

Presiden Lantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo melantik para wakil menteri (wamen) yang akan membantu kerja sejumlah menteri di Kabinet Indonesia...

Nasional4 minggu ago

Presiden Jokowi Memperkenalkan Para Wakil Menteri

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memperkenalkan 12 figur yang akan mengisi jabatan wakil menteri...

Nasional4 minggu ago

Presiden Ungkap Alasan Memilih Yasonna, ST Burhanuddin, dr Terawan, dan Tito Karnavian

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dan melantik menteri negara dan pejabat setingkat menteri yang akan membantunya 5...

Nasional4 minggu ago

Presiden Ajukan Komjen Pol Idham Azis sebagai Kapolri

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo mengajukan nama Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Idham Azis sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik...

Nasional4 minggu ago

Tak Ada Program 100 Hari, Presiden Minta Menteri Lanjutkan Program Sebelumnya

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa para menteri Kabinet Indonesia Maju yang sudah dilantik untuk segera bekerja. Hal...

Nasional4 minggu ago

Presiden Lantik Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo melantik para menteri negara yang duduk dalam Kabinet Indonesia Maju beserta pejabat setingkat menteri...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.