Connect with us

Tanah Papua

Karena Ulah Penyidik, Kasus OTT Politik Uang Pilkada Mimika 2018 Dihentikan

Published

on

TIMIKA, HaIPapua.com – Kasubdit 1 Keamanan Negara Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua AKBP Steven Tauran mengakui ada oknum penyidik Polres Mimika yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu yang tidak bekerja profesional pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Mimika 2018 lalu.

Tak heran jika kemudian banyak kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diadukan ke Panwas (Bawaslu) Kabupaten Mimika tidak tertangani.

(Baca Juga: Calon Bupati dan Anggota PPD Mimika Baru Terjaring OTT Politik Uang)

Bahkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) politik uang yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto didampingi Dandim 1710 Mimika Letkol Inf Windarto yang melibatkan salah satu calon bupati akhirnya berujung SP3 karena dianggap tidak cukup bukti.

“Saya yang diperintahkan mem-backup langsung ke Mimika pada saat itu dan kalau bisa pakai rotan, saya rotan. Ini pengalaman kita yang jelek. Mereka tidak menghargai dan menghormati Kapolres yang telah mengungkapkan fakta hukum. Ini kesalahan penyidik di Sentra Gakkumdu yang tidak mengirim SP2D,” ujar Tauran pada Sosialisasi Tindak Pidana Pemilu yang diselenggarakan Setra Gakkumdu Provinsi Papua di Timika, Kabupaten Mimika, Senin (11/3/2019).

Penghentian kasus OTT ini, kata Tauran, disebabkan adanya miskomunikasi sehingga fakta hukum yang ada tidak dipilah dengan baik. Jadi, tindakan pertama sudah ada tapi tidak dilanjutkan, padahal barang bukti sudah ada di Polres dan Gakkumdu.

“Saya tidak tahu mereka baca aturannya bagaimana dan karena ulah mereka saya malah mendapat marah dari pimpinan saat itu. Mereka (oknum penyidik) tidak profesional dan tidak pantas ditempatkan di Gakkumdu. Makanya mereka dilengserkan dan sudah dipindah,” tutur Tauran.

Sebelumnya, sejumlah politisi di Kabupaten Mimika menyampaikan unek-uneknya mengenai ketidaktegasan Bawaslu dan Setra Gakkumdu setiap kali perhelatan Pilkada ataupun Pileg.

“Banyak masalah di Pilkada (2018) kemarin, namun Bawaslu dan Gakkumdu tidak mampu untuk menangani. Kasus tangkap tangan (OTT politik uang) sampai sekarang tidak ada prosesnya padahal semua sudah terbukti. Kasus ini sudah diumumkan tapi tidak pernah diproses,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai PKPI Kabupaten Mimika Max Werluken.

Max berharap pengalaman buruk kinerja Bawaslu dan Gakkumdu pada Pilkada lalu agar tidak terulang pada Pileg dan Pilpres 2019. “Hari ini kita bicara aturan dan undang-undang sampai mata kunang-kunang tapi kalian sebagai Gakkumdu jika tidak bertindak tegas maka Mimika selalu menjadi Minggu Minggu Kacau,” ucap Max.

(Baca Juga: Bawaslu Proses 3.113 Pelanggaran Pilkada 2018, OTT Politik Uang di Mimika?)

Kritik senada disampaikan Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Mimika Munawir Yakub menyinggung kinerja buruk KPU Mimika pada Pileg 2014 lalu yang terkesan didiamkan Gakkumdu meski banyak laporan pelanggaran.

“Kita butuh keseriusan bukan teori. Kalian harus serius di lapangan sehingga siapapun yang terpilih nanti tidak akan menimbulkan masalah,” ujar Munawir.

Munawir juga mengungkap praktik jual beli suara yang dilakukan penyelenggara pada perhitungan akhir perolehan suara sehingga ada calon legislatif (caleg) yang terpilih walau perolehan suara tidak mencukupi.

“Jangan lagi ada caleg susupan atau titipan. Penyelenggara harus berani potong (praktik seperti ini), jangan biarkan hal ini kembali terjadi,” ucap Munawir.

Ia juga menyoroti adanya permainan surat suara sisa di tempat pemungutan suara (TPS). Kelebihan surat suara ini kerap dipakai untuk memenangkan calon-calon tertentu.

“Praktik seperti ini sudah sering terjadi di TPS. Kami harap saksi, Bawaslu, dan Gakkumdu bertindak tegas di tiap TPS, jangan ikut bermain. Kalian tidak tegas dan ikut bermain, maka kalian menghianati demokrasi ini,” papar Munawir.

“Kami pemimpin partai (di Kabupaten Mimika) sudah komitmen, kalau ada kejadian serupa di masa lalu kembali terjadi pemilu besok maka kami akan buat kacau. Kami sudah bosan dizolimi,” katanya dengan nada mengancam.

Lebih Tegas dan Profesional

Menanggapi banyaknya keluhan terhadap kinerja Sentra Gakkumdu, Tauran menegaskan bahwa kejadian masa lalu tidak akan terulang pada Pemilu 2019. Menurutnya, Polda Papua telah memberikan pelatihan khusus terhadap semua kemungkinan tindak pidana hukum yang bakal terjadi kepada penyelidik dan penyidik.

“Saya mohon maaf, kami bukan alat pemuas. Tapi, untuk Pemilu 2019, jika ada kasus seperti ini akan kami proses sampai tuntas. Catat nomor telepon saya, jika ada kondisi seperti ini lagi tolong diinformasikan kepada saya, termasuk pelanggaran-pelanggaran lainnya,” ucap Tauran.

(Baca Juga: DKPP Pecat 4 Komisioner KPUD Mimika

Komitmen serupa disampaikan komisioner Bawaslu Mimika Imanuel Waromi yang menegaskan bahwa tidak akan mengulang pendahulunya yang akhirnya dipecat DKPP. Dengan bekal pengalaman selama menjabat sebagai petugas Panwas distrik (kecamatan) Kuala Kencana, Imanuel yakin berani menindak tegas berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pemilu.

“Kami dari Bawaslu sudah komitmen untuk berjalan sesuai aturan. Pengalaman kami berangkat dari titik terendah dan dari situ kami berkomitmen agar kejadian Pilkada lalu tidak terulang. Kami juga punya kerinduan agar semua berjalan baik, agar Kabupaten Mimika lebih baik lagi ke depan,” ujar Imanuel. (Rex)

Berita terbaru

Tanah Papua1 minggu ago

Korban Banjir Bandang Terus Bertambah, 93 Jiwa Meninggal Dunia dan 8.773 Jiwa Mengungsi

JAYAPURA, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan relawan terus bekerja keras untuk mencari dan menolong...

Tanah Papua1 minggu ago

Polda Papua Libatkan Anjing Pelacak Membantu Pencarian Korban Banjir Bandang

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian Daerah Papua menerjunkan Tim K-9 atau anjing pelacak untuk membantu pencarian korban bencana banjir bandang di...

Tanah Papua1 minggu ago

Kepala BNPB Minta Penanganan Pengungsi Harus Maksimal

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo meminta agar upaya pencarian dan pertolongan terhadap...

Tanah Papua1 minggu ago

Korban Banjir Bandang, 72 Jiwa Meninggal Dunia dan 4.738 Jiwa Mengungsi

JAYAPURA, HaIPapua.com – Jumlah korban banjir bandang yang menerjang Sentani, Kabupaten Jayapura terus bertambah. Saat ini Tim SAR gabungan dari...

Tanah Papua1 minggu ago

Denzipur X/KYD Bantu Pembersihan Jalan Pascabanjir Bandang

JAYAPURA, HaIPapua.com – Dua SST prajurit Detasemen Zipur X/KYD yang diterjunkan untuk membantu penanganan pasca banjir bandang di Sentani, Kabupaten...

Tanah Papua1 minggu ago

Kepala BNPB Tinjau Langsung Penanganan Pascabanjir Bandang di Kabupaten Jayapura

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo meninjau Kabupaten Jayapura pasca bencana banjir bandang....

Tanah Papua1 minggu ago

Korban Banjir Bandang di Sentani, 66 Orang Meninggal Dunia dan 4.153 Warga Mengungsi

JAYAPURA, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan dari BPBD Kabupaten Jayapura, Basarnas, aparat TNI-Polri dan relawan terus berupaya menolong korban bencana...

Tanah Papua1 minggu ago

Sejumlah Rumah Tertimbun Longsor di Jayapura Selatan, 7 Orang Meninggal Dunia

JAYAPURA, HaIPapua.com – Hujan deras yang mengguyur wilayah Jayapura sejak Sabtu (16/3/2019) sore juga berdampak di wilayah Kota Jayapura. Bencana...

Tanah Papua1 minggu ago

Banjir Bandang Terjang Sentani, Puluhan Orang Meninggal dan Ribuan Mengungsi

JAYAPURA, HaIPapua.com – Hujan deras yang mengguyur wilayah Jayapura menyebabkan banjir bandang di Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada...

Nasional2 minggu ago

Pemerintah Terus Berupaya Tingkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru

JAKARTA, HaIPapua.com – Pemerintah terus berupaya meningkatkan martabat tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan, memajukan profesi guru, dan mendorong peningkatan mutu...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.