Connect with us
isidisini

Nasional

Ini Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penerimaan PNS

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa kebijakan moratorium pemekaran wilayah administratif baru belum dicabut oleh Pemerintah. Kalla mengatakan, DPR dan DPRD masih sering meminta pemekaran namun Pemerintah menolak permintaan tersebut. Pemerintah Pusat bukan hanya melakukan moratorium pemekaran tapi juga penerimaan pegawai baru kecuali guru dan tenaga kesehatan.

“Kita jelaskan inti pembangunan saat ini bukan lagi hanya di provinsi tetapi justru dari desa. Oleh karena itu dana desa makin besar dan makin besar sehingga tidak dibutuhkan pemekaran-pemekaran lebih lanjut supaya jangan biaya besar,” kata Kalla di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/4/2018) lalu.

Permasalahan Pemerintah saat ini, kata Kalla, karena anggaran rutin jauh lebih besar dibanding anggaran belanja modal atau anggaran pembangunan. Jika dipersentase, anggaran belanja modal hanya 15 hingga 20 persen dari total anggaran belanja keseluruhan.

Atau dengan kata lain, sekarang belanja untuk aparat pemerintah jauh lebih besar dari dana untuk pembangunan dan itu terjadi tidak hanya di pusat dan juga di daerah. “Ini yang menyebabkan anggaran belanja modal itu, anggaran pembangunan itu mengecil secara persentase,” ujarnya.

(Baca Juga: Wapres Kalla: Otonomi Daerah Bukan Hanya Bicara Hak, Tapi..)

Moratorium Penerimaan PNS dan Pembangunan Kantor

Menurutnya, kalau moratorium tidak dilakukan maka yang megah adalah kantor gubernur dan rumah gubernur sementara pembangunan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan jalan ditempat. “Moratorium kedua yang kita jalankan ialah tidak menambah pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan dan peneliti,” kata Kalla.

Kalla menjelaskan kenapa kebijakan itu diambil karena dengan teknologi sekarang ini dan jumlah kabupaten yang besar mengakibatkan jumlah pegawai di daerah juga besar. Dampaknya, anggaran rutin lebih besar dibanding dengan anggaran pembangunan. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.

“Oleh karena itu maka tahun ini yang kita tambah hanya guru. Pertimbangannya karena sekolah main banyak dan distribusi guru juga harus lebih baik,”ujar Kalla.

Dengan alasan distribusi itu, kata Kalla, kenapa Pemerintah memutuskan agar urusan sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat dialihkan ke provinsi untuk memudahkan distribusi guru-guru antarkabupaten. “Kalau penanganan guru SMA di kabupaten maka guru itu hanya berputar-putar di kabupaten itu saja, tapi jika ditingkat provinsi akan terhadi distribusi guru yang lebih baik,” kata Kalla.

Moratorium ketiga yang dilakukan pemerintah, kata Kalla, menyangkut pembangunan kantor.  Pemerintah pusat tidak mengizinkan lagi daerah untuk membangun kantor selain gedung sekolah, pusat penelitian atau kesehatan. Karena makin besar kantor, makin banyak pegawai dan kian banyak pula ongkos atau biaya.

“Sedangkan rakyat itu kan penduduknya makin kecil akibat pemekaran-pemekaran yang telah terjadi sebelumnya,” kata Kalla. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua5 hari ago

Yonif 754/ENK Gelar Baksos Ciptakan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

TIMIKA, HaiPapua.com – Sebagai bentuk kepedulian dalam kemanunggalan TNI dan rakyat, Satuan Batalyon Infanteri 754/ENK/20/3 Kostrad melaksanakan Baksos dengan membagikan...

Tanah Papua1 minggu ago

SAR Timika Temukan Pemuda Yang Tersesat di Hutan Wania

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor pencarian dan pertolongan SAR Timika akhirnya berhasil menemukan Syarif (30), pemuda yang dilaporkan keluarganya tersesat di...

Olahraga4 minggu ago

Mountain Gold Basketball Timika mendaftar IBL

TIMIKA, HaiPapua.com – Geliat olahraga Papua terus berkembang. Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 akan menjadi kebangkitan olahraga di berbagai cabang...

Tanah Papua4 minggu ago

Sebanyak 40 Personel SAR Timika Jalani Rapid Test

TIMIKA, Haipapua.com – Dalam rangka mendukung pencegahan dan penyebaran virus corona baru atau covid-19, sebanyak 40 personel Kantor Pencarian dan...

Tanah Papua4 minggu ago

Pemkab Mimika Evaluasi Pra New Normal Pekan Ini

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua telah memberlakukan pra new normal sejak 5 Juni lalu dan akan berakhir pada...

Tanah Papua1 bulan ago

Polres Mimika Musnahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Seberat 17,69 Gram

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika musnahkan barang bukti Narkotika/ Golongan I jenis tembakau sintetis seberat 17,69 gram bertempat dikantor...

Berita1 bulan ago

Kodim 1710/Mimika Peringati Hari Lahir Pancasila Dengan Cara Unik

TIMIKA, HaiPapua.com – Keluarga besar Kodim 1710/Mimika beserta jajaranmemperingati hari lahir Pancasila dengan cara yang unik yaitu melaksanakan nonton bareng...

Tanah Papua1 bulan ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua2 bulan ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua2 bulan ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.