Connect with us

Tanah Papua

Gubernur Adalah Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat, Bukan Juru Bicara KKSB

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – John Al Norotouw menyayangkan pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang melempar tanggung jawab kepada pemerintah pusat dalam insiden pembantaian puluhan pekerja oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kabupaten Nduga.

Menurutnya, Gubernur Enembe seharusnya paham tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala daerah yang menjadi perwakilan pemerintah dan negara Republik Indonesia di tanah Papua, jadi dalam hal apapun sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Lukas Enembe menyebut peristiwa pembantaian yang dilakukan “pejuang kemerdekaan Papua” yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) karena kegagalan pemerintah pusat merespons tuntutan kemerdekaan dari kelompok itu.

“Seharusnya, Gubernur Enembe adalah orang pertama yang menyatakan sikap mengutuk aksi kriminal itu dan mengambil sikap tegas untuk memberi rasa aman kepada masyarakat serta menjamin program pembangunan bisa terlaksana di daerah ini,” kata mantan anggota OPM ini di Jayapura, Rabu (19/12/2018).

(Baca Juga: Gubernur Papua: Jang Ko Bilang KKB, Mereka itu Pejuang Kemerdekaan Papua)

John menilai pernyataan Gubernur Enembe yang terkesan menjadi juru bicara KKSB yang hendak melawan negara, menunjukkan kelemahannya sebagai kepala daerah sehingga bisa diperalat oleh kelompok tertentu melawan negara.

“Gubernur seharusnya bertanggung jawab terhadap terlaksananya program pembangunan nasional di tanah Papua. Karena itu ia harus mampu untuk menjelaskan kepada rakyatnya tentang tujuan pembangunan yang sedang dilaksanakan, seperti jalan Trans Papua ini. Demikian juga untuk program strategis nasional lainnya,” papar John.

Ia menduga pernyataan Gubernur Enembe, Senin (17/12/2018) lalu, sebagai bentuk cuci tangan dari serangkaian kejadian yang terjadi di Kabupaten Nduga.

Pekerja jembatan di ruas jalan Trans Papua, guru, pedagang, dan pilot pesawat perintis yang menjadi korban aksi KKSB di Nduga adalah orang-orang yang melakukan kegiatan untuk kesejahteraan warga Papua.

“Bukankah visi Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang diusung Gubernur Enembe bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Papua, seperti halnya tujuan pembangunan dari pemerintah pusat. Jadi tidak seharusnya ada pernyataan menolak pembangunan, karena tujuan dari perjuangan Papua untuk merdeka juga untuk mencapai kesejahteraan itu,” ujar John.

(Baca Juga: Pemda Jangan Hanya Diam Melihat Tragedi Kemanusiaan di Nduga)

Sebagai kepala daerah, kata John, Gubernur Enembe hendaknya mampu membuka ruang dialog dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI dan tidak membiarkan pemerintah pusat turun langsung dengan kebijakannya yang kadang dinilai tidak pas.

Dengan kewenangannya sebagai kepala daerah maka Gubernur Enembe seharusnya tidak hanya menunggu bola, tapi mampu menjemput bola sesuai amanat yang dipercayakan oleh seluruh masyarakat di Papua.

“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka Gubernur Enembe seharusnya mengerti dan bisa mengembangkan visi merdeka dengan memisahkan diri bukan satu-satunya tujuan. Sebaliknya ide pemberontakan untuk mencapai kemerdekaan menjadi penghambat pembangunan sehingga rakyat Papua terus hidup terbelakang,” kata John.

“Tujuan utama pembangunan kan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, karena itulah dia diberi mandat oleh rakyat Papua. Kalau Enembe tidak sanggup mengemban semua tugas itu, sebaiknya segera meletakkan jabatan dan dikembalikan kepada negara,” ujar John menambahkan.

Dari pengamatannya, bukan kali ini saja Gubernur Enembe melontarkan pernyataan kontroversi. Sebelumnya, politisi Partai Demokrat ini juga pernah mengeluarkan statemen ‘apabila ada orang Papua yang terbunuh maka ia akan melaporkan TNI ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pernyataan ini memberi kesan Enembe sudah berbicara melampaui kapasitasnya sebagai gubernur dan tidak paham mekanisme pemerintahan.

“Bagaimana mau memimpin daerah ini kalau mekanisme pemerintahan saja tidak paham. Kapasitas seorang gubernur hanya melapor kepada Presiden melalui menteri dalam negeri (Mendagri). Lalu bagaimana mau melapor ke PBB?” kata John.

(Baca Juga: Lukas Enembe: Pembangunan Papua Tidak Akan Semaju ini, Tanpa Dukungan Jokowi)

Ia menyarankan agar Gubernur Enembe mengingat kembali sumpah jabatan yang sudah ia ucapkan sebelum menjabat sebagai gubernur dan menjalankan mandat yang diberikan seluruh rakyat Papua sesuai dengan janjinya pada kampanye lalu.

“Bapak sudah mengucapkan sumpah dalam nama Tuhan untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah dan memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala perundangannya. Jadikan itu sebagai pegangan sehingga tidak dipandang bahwa bapak gubernur menentang NKRI,” ucap John mengingatkan. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua3 hari ago

Tim SAR Berhasil Evakuasi 12 Jenazah dan FDR Heli Mi-17 ke Oksibil

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR berhasil mengevakuasi 12 jenazah kru dan penumpang Helikopter Mi-17 HA-5138 dari tebing pegunungan Mandala ke...

Tanah Papua3 hari ago

Pangdam Cenderawasih: Terima Kasih Telah Mendukung Operasi SAR Heli TNI-AD

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengapresiasi semua pihak yang telah membantu TNI untuk menemukan dan...

Tanah Papua4 hari ago

Tim SAR Temukan 12 Jenazah Di Antara Puing Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan berhasil mencapai lokasi puing Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138 pada Jumat (14/2/2020) siang, sekitar pukul...

Tanah Papua4 hari ago

DKPP Berhentikan Anggota KPU Mimika Dedy Nataniel Mamboay

TIMIKA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Dedy Nataniel Mamboay selaku anggota Komisi Pemilihan...

Tanah Papua5 hari ago

Norman Ditubun Menggagas Pendirian Perpustakaan Kampung Nawaripi

TIMIKA, HaIPapua.com – Norman Ditubun, Kepala Kampung Nawaripi, distrik Wania, Mimika, Papua menggagas berdirinya perpustakaan di kampung Nawaripi. Norman yang...

Tanah Papua5 hari ago

Satu SST Tim Evakuasi Diterjunkan Dekat Lokasi Kecelakaan Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan akhirnya memulai proses evakuasi terhadap kru dan penumpang Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138, Kamis (13/2/2020)...

Tanah Papua5 hari ago

Danrem 172: Cuaca Ekstrem Jadi Kendala Utama Evakuasi Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR terus mematangkan persiapan evakuasi Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138 yang jatuh di Pegunungan Mandala, Distrik (kecamatan)...

Nasional5 hari ago

Kecam Aksi Intoleransi, Presiden Perintah Kapolri Tindak Tegas Pelaku Intoleran

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait kasus intoleransi yang terjadi di Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung...

Nasional6 hari ago

Presiden Lantik Laksamana Madya TNI Aan Kurnia Sebagai Kepala Bakamla

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pelantikan tersebut...

Tanah Papua6 hari ago

Polres Pegunungan Bintang Siapkan Satu Peleton Dukung Evakuasi Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Polres Pegunungan Bintang menyiapkan satu peleton personel untuk mendukung evakuasi Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138. Seperti diberitakan sebelumnya,...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.