Connect with us
isidisini

Tanah Papua

DPC PDIP Mimika: Persoalan yang Meresahkan Warga Harus Ditindak Tegas

Published

on

TIMIKA, HaIPapua.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Mimika prihatin dengan maraknya persoalan yang terjadi dalam tubuh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika.

Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mimika Alfian Akbar Balyanan menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik di antaranya polemik pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) dan dugaan korupsi dana penanganan COVID-19.

Selain itu, kata dia, ada juga polemik pergantian pejabat yang berujung pelecehan etnis tertentu dan beredarnya video porno di media sosial yang diduga melibatkan pimpinan daerah.

“Tentu kami tidak akan diam karena kami selaku pengusung Bupati dan Wakil Bupati terpilih bertanggung jawab secara politik dan moral untuk turut mengawal jalannya pemerintahan. Kami ingin kasus ini diselesaikan dan tidak hilang begitu saja,” ujar Alfian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/8/2020).

Pergantian Pejabat

Terkait kasus pergantian pejabat di lingkup Pemda Mimika, kata Alfian, diduga kuat prosesnya melenceng dari ketentuan perundangan tentang administrasi pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang lebih parah, karena akhirnya berujung penghinaan terhadap salah satu etnis.

“Sejak awal kami sudah menyatakan menolak dan mendesak Bupati Mimika Eltinus Omaleng membatalkan proses pelantikan tersebut. Pasalnya, penempatan seorang pejabat harus benar-benar memenuhi syarat dan unsur-unsur kelayakan dalam jenjang kepangkatan,” paparnya.

(Baca Juga: Polda Papua Ambil Alih Kasus Video Porno Mantan Anggota DPRD Mimika)

Ia juga mengkritisi penunjukan pelaksana tugas (Plt) Sekda Mimika Jenny O Usmani. Menurutnya pemilihan Sekda harus melalui proses seleksi jabatan sesuai perundangan dan harus mempercayakan proses seleksi kepada tim seleksi yang sudah diberikan legitimasi.

“Kalau penunjukan Plt Sekda itu sudah sesuai dengan mekanisme dan memenuhi semua unsur dan syarat, silahkan saja. Tetapi bila penunjukkan itu tidak memenuhi semua syarat sesuai undang-undang, maka bisa di tinjau ulang,” katanya.

Alfian mengingatkan pemilihan pejabat tidak sebatas penggunaan kewenangan prerogatif Bupati tapi terkait erat dengan kemampuan mengeksekusi program pemerintahan dan mengelola anggaran daerah.

“Hal ini senada dengan semangat Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Kami tegaskan bahwa kami mengawal apa yang menjadi konsentrasi pemerintah pusat,” tuturnya.

Video Porno

Terkait beredarnya video porno mantan anggota DPRD Mimika yang diduga disebar oleh oknum pimpinan daerah, alfian menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Menurutnya, tindakan menyebar konten pornografi di media sosial sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“PDIP berharap agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara akuntabel dan memenuhi rasa keadilan. Kami berharap pelaku dijerat hukum sehingga tindakan serupa tidak terulang,” pungkasnya. (Tim)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Haris Azhar: Kami Akan Minta Pemda Sediakan Transportasi Kembalikan Warga Ke Distrik Tembagapura

TIMIKA, HaiPapua.com – Kuasa Hukum Forum Pemilik Hak Sulung, Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop (FPHS – Tsingwarop) Haris Azhar, mengatakan akan...

Tanah Papua2 minggu ago

Jadi Tersangka Penyebar Video Porno, Bupati Mimika Terancam Dicopot

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng (EO) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan...

Tanah Papua2 minggu ago

Adang TGPF, Bukti KKB Lakukan Kekerasan Bersenjata Masif di Kabupaten Intan Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan penyerangan terhadap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) membuktikan masifnya kekerasan...

Tanah Papua2 minggu ago

Kapolda Papua Desak Bupati Bantu Redam Kekerasan Bersenjata

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mendesak para Kepala Daerah ikut terlibat meredam aksi kekerasan yang dilakukan...

Tanah Papua3 minggu ago

Anggota TGPF dan Prajurit TNI Dievakuasi ke Jakarta

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bambang Purwoko dan Sertu Faisal Akbar dievakuasi dari Sugapa, Kabupaten Intan Jaya ke Jakarta, Sabtu (10/10/2020) pagi....

Tanah Papua3 minggu ago

Rombongan TGPF Diadang KKSB, 3 Orang Luka Tembak

SUGAPA, HaIPapua.com – Rombongan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) diberondong tembakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kampung Mamba, Distrik...

Tanah Papua3 minggu ago

HUT Ke-24 Kabupaten Mimika, Lemasa Harap Pemberdayaan Putra-Puitri Amor Lebih Ditingkatkan

Timika, HaiPapua.com – Bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Mimika ke-24 tahun 2020, yang jatuh pada Kamis (8/10), Direktur Eksekutif Lemasa,...

Tanah Papua3 minggu ago

Direktur Lemasa Kecewa Tidak Dilibatkan Dalam Pembahasan Dana Perwalian Bersama Bupati Eltinus

Timika, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos mengaku kecewa lantaran tidak...

Tanah Papua3 minggu ago

Direktur Lemasa Ucapkan Permohonan Maaf Kepada PTFI dan Publik Terkait Pembakaran Pintu Kantor SLD

Timika, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) menyampaikan permohonan maaf kepala PT. Freeport Indonesia atas aksi pembakaran pintu...

Tanah Papua1 bulan ago

Maskapai Tolak Hasil Rapid Test, Lemasa Desak Pemkab Segera Perjelas

Timika, haipapua.com – Lembaga musyawarah adat suku Amungme (Lemasa) meminta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperjelas terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.