Connect with us
isidisini

Tanah Papua

DKPP: KPU RI Berkontribusi pada Pelanggaran Kode Etik KPUD Mimika

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkontribusi terhadap kesalahan KPUD Mimika meloloskan Abdul Muis sebagai calon wakil bupati, padahal ia pernah menjabat sebagai Bupati Mimika sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131-91-2794 Tahun 2013 tertanggal 19 April 2013.

Dalam Putusan DKPP Nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018, terungkap bahwa KPU Provinsi Papua menyarankan KPUD Mimika melakukan konsultasi kepada KPU RI terkait status Abdul Muis tersebut.

Konsultasi tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 7 huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 4 ayat (1) huruf p PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya mengatur bahwa syarat calon.

“Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama,” ucap Ketua DKPP Harjono.

(Baca Juga: DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara untuk KPUD Mimika)

Atas saran itu, KPUD Mimika lalu berkirim surat ke KPU RI dengan Nomor 37/B7/KPU Kab. 030.343721/ XII/2017 perihal Permohonan Penjelasan tertanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya meminta penjelasan kepada KPU RI terkait apakah Abdul Muis memenuhi syarat atau tidak sebagai Calon Wakil Bupati.

KPU RI kemudian memberikan jawaban kepada KPUD Mimika melalui surat Nomor 96/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 25 Januari 2018.

“Langkah para teradu (komisioner KPUD Mimika) berkonsultasi kepada KPU Provinsi Papua dan meminta penjelasan kepada KPU RI merupakan iktikad baik dalam kerangka mencari jawaban atas keraguan mereka untuk membuat keputusan,” kata Harjono.

Pertimbangan putusan DKPP disebutkan bahwa pertanyaan KPUD Mimika kepada KPU RI sudah sangat jelas, tegas, dan konkret. Tapi, jawaban yang diberikan KPU RI justru tidak tegas sehingga memunculkan tafsir yang salah dari komisioner KPUD Mimika.

Dalam surat KPU RI, pada angka (2) sebenarnya sudah tegas menjawab bahwa salah satu syarat Calon Wakil Bupati antara lain belum pernah menjabat sebagai Bupati di daerah yang sama. Meski demikian, keberadaan angka (3) dalam jawaban KPU RI justru membuat kekacauan tafsir para komisioner KPUD terhadap status syarat calon Abdul Muis.

Dalam angka (3), KPU RI mengutip Pasal 4 ayat (1) huruf o PKPU Nomor 15 Tahun 2017 yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 1 kali masa jabatan adalah paling singkat selama 2½ tahun yang terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Jawaban KPU RI pada angka (3) tersebut yang dipergunakan oleh komisioner KPUD sebagai pedoman untuk membuat keputusan bahwa paslon Hans Magal dan Abdul Muis memenuhi syarat dan mengikutsertakan dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018,” kata Harjono saat membacakan pertimbangan putusan DKPP.

DKPP berpendapat bahwa pasal yang dikutip dalam angka (3) surat KPU RI tidak berkaitan dengan frasa “belum pernah menjabat” dalam ketentuan Pasal 7 huruf o UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 4 ayat (1) huruf p Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.

Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 harus dipahami sebagai ketentuan yang mengatur tentang penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota.

Dua ketentuan pasal dalam UU yang kemudian dipertegas PKPU tersebut yakni Pasal 7 ayat (2) huruf n dan o pada UU Nomor 10 Tahun 2016 serta Pasal 4 ayat (1) huruf o dan huruf p angka 3 pada PKPU Nomor 15 Tahun 2017 telah memenuhi prinsip hukum lex scripta, lex certa, dan lex stricta, sehingga masing-masingnya telah tertulis dengan jelas, tegas, dan ketat tidak memberikan celah interpretasi.

“Kedua pengaturan tersebut tidak memiliki relevansi satu sama lainnya karena memiliki konsekuensi hukum yang berbeda,” kata Harjono.

(Baca Juga: ‘Pecah Kongsi’ Komisioner KPUD Mimika Dalam Rapat Pleno Penetapan Paslon)

KPU RI melalui surat Nomor 96/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 25 Januari 2018 telah berkontribusi terhadap pelanggaran kode etik para komisioner KPUD Mimika. Selain itu, DKPP juga menilai bahwa KPU RI terlalu lama memberikan jawaban atas pertanyaan KPUD Mimika.

“Bahwa komisioner KPUD Mimika telah membuat surat pada 20 Desember 2017, tetapi baru dijawab oleh KPU RI pada 25 Januari 2018. Keterlambatan KPU RI membalas surat tersebut dapat dinilai telah mengabaikan satu tahapan krusial dalam Pemilihan, yakni tahap pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dijadwalkan pada 8 hingga 10 Januari 2018,” dalam pertimbangan putusan DKPP yang dibacakan Harjono.

KPU RI seharusnya dapat memberikan jawaban yang berkepastian hukum terhadap persoalan yang dihadapi jajaran di bawahnya, bukan justru menimbulkan kegamangan dan multitafsir yang mengakibatkan kesalahan dalam mengambil keputusan dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

“Berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti, dokumen dan fakta-fakta di atas, DKPP berpendapat bahwa perbuatan para komisioner KPUD Mimika terbukti melanggar hukum dan etika penyelenggara Pemilu terkait prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017,” ucap Harjono membacakan pertimbangan putusan DKPP. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua1 minggu ago

Lemasa Apresiasi PT. Freeport Indonesia Atas Dukungan Terhadap Operasional Lembaga

TIMIKA, haipapua.com – Mewakili Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Direktur Eksekutif Lemasa, Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos menyampaikan apresiasi...

Tanah Papua2 minggu ago

Tanzil Asharie: KKM Minta Pemkab Bantu Pembangunan Gedung Sekretariat

  TIMIKA, HaiPapua.com – Anggota DPRD Mimika dari daerah pemilihan I (Dapil I) Tanzil Asharie melakukan reses kedua untuk menyerap...

Tanah Papua4 minggu ago

YPMAK Bantu RS Kasih Herlina APD dan Barang Medis Lain

TIMIKA, HaiPapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) dan barang medis lain...

Tanah Papua4 minggu ago

Lemasa Tidak Setuju Pembentukan Yayasan Lima Suku Kekerabatan

TIMIKA, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos mengatakan pihaknya tidak menyetujui...

Tanah Papua1 bulan ago

Pembahasan APBD Induk Mimika 2021 Diagendakan Pada Pertengahan November

Timika, HaiPapua.com – Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng mengatakan, usai evaluasi APBD Perubahan Mimika Tahun Anggaran 2020 di Jayapura,...

Tanah Papua1 bulan ago

Masyarakat Suku Amungme Diminta Tidak Terpengaruh Dengan Isu Musdat

TIMIKA, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos meminta seluruh warga suku...

Tanah Papua1 bulan ago

Haris Azhar: Kami Akan Minta Pemda Sediakan Transportasi Kembalikan Warga Ke Distrik Tembagapura

TIMIKA, HaiPapua.com – Kuasa Hukum Forum Pemilik Hak Sulung, Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop (FPHS – Tsingwarop) Haris Azhar, mengatakan akan...

Tanah Papua2 bulan ago

Jadi Tersangka Penyebar Video Porno, Bupati Mimika Terancam Dicopot

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng (EO) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan...

Tanah Papua2 bulan ago

Adang TGPF, Bukti KKB Lakukan Kekerasan Bersenjata Masif di Kabupaten Intan Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan penyerangan terhadap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) membuktikan masifnya kekerasan...

Tanah Papua2 bulan ago

Kapolda Papua Desak Bupati Bantu Redam Kekerasan Bersenjata

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mendesak para Kepala Daerah ikut terlibat meredam aksi kekerasan yang dilakukan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.