Connect with us
isidisini

Tanah Papua

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Kepada Komisioner KPU dan Bawaslu Papua

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada komisioner KPU Provinsi Papua Tarwinto dan komisioner Bawaslu Papua Anugrah Pata terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Mimika 2018.

Tarwinto adalah komisioner KPU Provinsi Papua periode 2013-2018 dan kembali terpilih pada periode 2018-2023, sementara Anugrah Pata adalah komisioner Bawaslu Papua periode 2013-2018 dan kembali terpilih untuk periode 2018-2023.

DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada Tarwinto dalam Perkara Nomor 158/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Robbi Kamaniel Omaleng, Perkara Nomor 159/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Anugrah Pata. Sementara Anugrah Pata dijatuhi sanksi peringatan dalam Perkara Nomor 171/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Yohanes Felix Helyanan dan Herman.

(Baca Juga: DKPP Pecat 4 Komisioner KPUD Mimika)

Keduanya mendapat sanksi peringatan dari DKPP karena tidak melaksanakan putusan DKPP Nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018 yang berisi perintah untuk mengoreksi keikutsertaan pasangan calon (paslon) Hans Magal – Abdul Muis (HAM) pada Pilkada Mimika 2018.

KPU Papua Tidak Serius Melaksanakan Putusan DKPP

Dalam putusan DKPP tersebut, KPU Provinsi Papua diperintahkan untuk mengambil alih KPUD Mimika untuk selanjutnya melakukan koreksi terhadap paslon HAM dengan pengawasan Bawaslu Papua, maksimal 7 hari setelah putusan dibacakan pada 18 April 2018.

Kenyataannya kemudian, KPU Papua hanya mengambil alih KPUD Mimika dan hingga 7 hari setelah putusan DKPP dibacakan mereka tidak melakukan koreksi terhadap keikutsertaan paslon HAM.

(Baca Juga: Lewat 7 Hari, KPU Papua Belum Koreksi Syarat Calon Hans Magal-Abdul Muis)

Ketidakseriusan KPU Papua menindaklanjuti putusan DKPP kemudian menjadi alasan bagi pasangan HAM untuk mengajukan keberatan ke Bawaslu Papua, yang saat itu juga mengambilalih Panwas Kabupaten Mimika.

Celah hukum ini yang pada akhirnya memaksa Bawaslu Papua dalam putusan sidang musyawarah sengketa Pilkada Mimika dengan pemohon paslon HAM, lalu membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/HK.03.Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 12/HK.03.1-Kpt/ 9109/ KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 7 Mei 2018.

Bawaslu Papua kemudian kembali memerintahkan KPU Papua untuk melakukan koreksi ulang syarat calon paslon HAM mengacu pada putusan DKPP.

(Baca Juga: Batalkan SK 17, Bawaslu Perintahkan Koreksi Ulang Syarat Calon Paslon HAM Sesuai Putusan DKPP)

Dari fakta sidang DKPP akhirnya terungkap ada 3 komisioner KPU Papua yang menolak melaksanakan putusan DKPP untuk mengoreksi paslon HAM, yakni Adam Arisoi, Musa Sombuk, dan Beatrix Wanane.

Mantan komisioner KPU Papua Musa Sombuk, saat itu, bahkan berpendapat bahwa DKPP tidak berwenang mengoreksi hasil syarat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika 2018. Dalam keterangan persidangan, KPU juga terbukti memperdebatkan putusan DKPP yang final dan mengikat.

KPU Provinsi Papua yang menjalankan tugas KPU Kabupaten Mimika secara nyata telah melanggar etika dengan tindakan yang semestinya.

“Terhadap rangkaian fakta tersebut DKPP menilai tindakan KPU Provinsi Papua tidak dibenarkan secara etika. KPU Provinsi Papua telah melanggar Ketentuan Pasal 14 huruf e Undang-undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi KPU berkewajiban, melaksanakan Putusan DKPP,” kata Harjono membacakan pertimbangan hukum Putusan DKPP.

Dalam sidang DKPP juga terungkap malpraktik penetapan SK KPUD Mimika Nomor 20/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018 yang ditetapkan pada pleno yang digelar di Kantor KPU Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (31/5/2018).

“DKPP berpendapat, terhadap SK Nomor 19/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018 dan 20/HK.03.1.Kpt/9109/KPUKAB/V/2018 cacat prosedur dan tidak berkepastian hukum terlebih lagi, dalam kedua SK tersebut ditandangani oleh Ocepina Magal yang secara nyata tidak mengikuti pleno,” kata Ketua DKPP Harjono membacakan putusan DKPP.

(Baca Juga: KPUD Mimika Terbitkan SK Nomor 20, KPU RI dan KPU Papua Langgar UU Nomor 10/2016)

Dari fakta sidang DKPP, juga terungkap bahwa 2 dari 5 komisioner KPU Papua, Tarwinto dan Izak Hikoyabi menolak putusan KPUD Mimika yang kembali meloloskan paslon HAM pada Pilkada Mimika.

DKPP menilai keputusan Tarwinto mendukung dilakukannya konsultasi kepada KPU RI dalam rangka menindaklanjuti putusan DKPP dinilai sebagai tindakan yang tidak profesional dalam menghormati putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.

“Berdasarkan fakta dan bukti tersebut dalil aduan pengadu meyakinkan DKPP dan jawaban Teradu I tidak dapat diterima. Teradu I Tarwinto terbukti melanggar prinsip integritas dan Profesionalitas serta berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b ayat (3) huruf a juncto Pasal 11 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,” ujar Harjono.

Bawaslu Adukan KPU Papua dan KPUD Mimika

Keputusan KPUD Mimika bersama KPU Papua untuk kembali meloloskan paslon HAM juga berujung pengaduan Bawaslu Papua ke DKPP yang tertuang pada Perkara Nomor 159/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Anugrah Pata.

Dari fakta persidangan terungkap bahwa komisioner Bawaslu Papua Jacob Paisei telah mengingatkan terkait pemenuhan syarat calon pada Pasal 7 ayat (2) huruf o.

(Baca Juga: Kajati Papua: Berkas Perkara Komisioner KPUD Mimika Sudah Dikembalikan ke Penyidik)

Akan tetapi, KPU Kabupaten Mimika tetap menetapkan paslon HAM memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018. Terhadap keputusan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan Berita Acara Nomor 38/PL.03.1-BA/9109/KPU-Kab/V/2018 yang pada prinsipnya menyatakan keberatan atas ditetapkannya kembali paslon HAM.

Dari pengaduan Bawaslu tersebut, DKPP akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada 3 komisioner KPUD Mimika yakni Theodora Ocepina Magal, Derek Mote, dan Yoe Luis Rumaikewi. Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada komisioner KPUD Mimika Reinhard Gobai dan komisioner KPU Papua Tarwinto.

Sementara itu, 4 mantan komisioner KPU Papua yaitu Adam Arisoi, Musa Sombuk, Beatrix Wanane, dan Izak Hikoyabi luput dari sanksi kode etik karena sudah tidak menjabat sebagai komisioner KPU.

“Terhadap pihak terkait Adam Arisoi, Beatrix Wanane yang hadir dalam persidangan dan Sombuk Musa Yosep dan Izak Randy Hikoyabi yang tidak hadir dalam persidangan, dalam pengaduan Pengadu Perkara Nomor 158/DKPP-PKEVII/2018 dan Perkara Nomor 159/DKPP-PKE-VII/2018 tidak terpenuhi menjadi teradu sesuai Pasal 1 angka 30 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017,” ujar Harjono.

Putusan Multitafsir

Dalam Putusan Perkara Nomor 171/DKPP-PKE-VII/2018 dengan pengadu Yohanes Felix Helyanan dan Herman, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada komisioner Bawaslu Papua Anugrah Pata.

DKPP menilai putusan sidang sengketa Pilkada Mimika Nomor 05/PS/33.10/V/2018 tanggal 27 Mei 2018 dengan pemohon paslon HAM, multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Faktanya, Bawaslu Papua selaku Panwas Kabupaten Mimika menerima permohonan sengketa terhadap SK KPU Nomor 17/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 07 Mei 2018.

(Baca Juga: Tarwinto: Putusan Bawaslu Dalam Sengketa Pilkada Mimika Multi Tafsir)

Walaupun Anugrah Pata dalam pembelaannya menyebut keputusan itu untuk menguatkan putusan DKPP, namun dalam amar putusannya tidak disebutkan secara rinci. DKPP menegaskan bahwa Bawaslu Papua selaku Panwas Kabupaten Mimika yang bertindak sebagai kuasa Peradilan Pemilu seyogyanya memberikan putusan yang jelas dan memberikan kepastian hukum.

“Berdasarkan fakta dan bukti tersebut dalil aduan pengadu meyakinkan DKPP dan jawaban Teradu I tidak dapat diterima. Teradu I Anugrah Pata terbukti melanggar prinsip berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,” kata Harjono. (Ong)

Berita terbaru

Berita16 jam ago

Linmas Nawaripi Perketat Pengawasan ‘Social Distancing’ Pada Malam Hari

TIMIKA, HaiPapua.com – Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait social distancing di Timika, aparat kampung Nawaripi mulai membatasi kerumunan warga...

Berita5 hari ago

Bupati Mimika Minta Pengadaan Alkes Melalui Perusahaan Swasta

TIMIKA, HaiPapua.com – Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta Menteri Dalam negeri Tito Karnavian untuk mengizinkan pengadaan alat kesehatan dalam rangka...

Berita5 hari ago

Wabup Mimika Minta Warga Manfaatkan Waktu Dengan Baik Di Tengah Pendemi Covid-19

TIMIKA, HaiPapua.com – Wakil Bupati Mimika Yohannis Rettob mengimbau masyarakat kabupaten Mimika secara khusus di wilayah kota Timika agar memanfaatkan...

Berita5 hari ago

Bupati Mimika Perpanjang Masa Karantina Wilayah Hingga 23 April

TIMIKA, HaiPapua.com – Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Timika, Jumat (03/04/2020) mengumumkan perpanjangnan waktu karantina wilayah di kabupaten Mimika hingga...

Tanah Papua5 hari ago

DLH Mimika Diminta Serius Tangani Sampah di TPS Nawaripi

TIMIKA, HaiPapua.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika, Papua diminta untuk serius menangani sampah sehingga tidak terjadi penumpukan di...

Berita7 hari ago

Pemkab Mimika Akan Beri Stimulan Bagi Tiga Pelaku Usaha

TIMIKA, HaiPapua.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika, akan memberikan stimulan bagi para pelaku usaha secara khusus pelaku usaha perhotelan,...

Tanah Papua7 hari ago

Lemasa Imbau Warga Mimika Patuhi Instruksi Bupati

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme, mengimbau kepada seluruh warga kabupaten Mimika untuk mematuhi instruksi bupati Mimika Eltinus...

Tanah Papua1 minggu ago

Tokoh Nilai Bantuan YPMAK ke Pusat dan Provinsi Papua Tidak Efisien

TIMIKA, HaiPapua.com – Partisipasi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) dalam mencegah penyebaran virus korona atau covid-19 di tingkat...

Tanah Papua1 minggu ago

Amankan Jalur Penerbangan, Pasukan TNI Duduki Markas KKSB di Distrik Serambakon

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pasukan TNI berhasil mengusir Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dari Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Komandan Korem...

Tanah Papua1 minggu ago

Pendulang Emas Tradisional Ditemukan Tewas di Kali Kabur Mil 22

TIMIKA, HaIPapua.com – Modestus Welerubun (29) ditemukan tewas setelah terseret arus di Kali Kabur Mil 22, Timika, Kabupaten Mimika, Senin...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.