Connect with us
isidisini

Nasional

Divestasi Saham Freeport, Upaya Pemerintah Berdaulat di Pertambangan

Published

on

JAKARTA, HaIPapua.com – Pemerintahan Jokowi-JK berupaya mengembalikan kedaulatan negara di pertambangan dengan mengupayakan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 51 persen.

Setelah melewati proses negosiasi panjang, PTFI telah sepakat mendivestasikan 51 persen saham kepada Pemerintah Indonesia. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah, BUMN PT Inalum (Persero) nantinya akan menjadi pemegang saham mayoritas di PTFI.

Pihak-pihak terkait seperti Inalum, Freeport McMoRan, dan Rio Tinto sudah menandatangani Heads of Agreement (HoA) pada 12 Juli 2018 lalu. Namun upaya pengambilalihan saham PTFI belum selesai sampai di situ. Masih ada beberapa tahapan lagi yang perlu diselesaikan Pemerintah sebelum bisa benar-benar memiliki 51 persen saham PTFI.

(Baca Juga: Pemerintah Indonesia Akhirnya Kuasai 51 Persen Saham Freeport)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebutkan kalau HoA atau perjanjian kerja sama yang dilakukan Inalum dan PT Freeport Indonesia tidak mengikat. Namun dengan adanya perjanjian dapat memperjelas kepastian transaksi pembelian saham seperti waktu membayar, cara membayar, tenggang waktu pembayaran.

Menurut Jonan, ada tiga kesepakatan dari HoA tersebut, pertama adalah perjanjian pengikatan jual beli atau sales and purchase agreement (SPA), selanjutnya adalah shareholders agreement atau seperti perjanjian kesepakatan antara pemegang saham dengan pemegang saham baru.

Lalu yang ketiga, kata Jonan, adalah exchange agreement atau pertukaran informasi antara pemegang sahan baru dan pemegang saham lama. Salah satu isi kesepakatan adalah Inalum akan membeli saham Freeport senilai US$3,85 miliar dengan pembagian US$3,5 miliar untuk membeli saham Rio Tinto di Freeport, kemudian sisanya US$350 juta untuk membeli saham Indocooper di Freeport.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi menjelaskan, sejatinya ada kesepakatan yang tertuang dalam HoA baru sekadar kesepakatan mengenai struktur transaksi dan kesepakatan mengenai nilai transaksi. Kesepakatan ini masih belum selesai, karena Pemerintah Indonesia juga harus menyelesaikan kesepakatan dengan banyak pihak.

Gunadi menambahkan, masing-masing pihak seperti Freeport maupun Rio Tinto biasanya memiliki 2-3 entitas. Dari PTFI misalnya, mereka memiliki entitas lain seperti Freeport McMoran yang merupakan induk usaha, ada juga seperti pihak IndoCopper Investama.

Karenanya, Pemerintah juga harus menjalin kesepakatan dengan seluruh entitas yang berkaitan itu, tidak hanya dengan PTFI. Belum lagi kesepakatan dengan entitas dari pihak Rio Tinto yang juga harus dijalin Pemerintah.

(Baca Juga: Komitmen Presiden Jokowi agar Divestasi Saham Freeport Transparan dan Bersih dari Konflik Kepentingan)

Kesepakatan yang terjalin dalam HoA lalu juga merupakan hal yang penting. Sebab kesepakatan awal HoA itu menjadi sebuah acuan yang harus diikuti oleh semua pihak yang terkait.

Budi mengatakan dalam kesepakatan ini PTFI juga harus menyelesaikan sejumlah syarat untuk bisa mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Persyaratannya mulai dari pembangunan smelter di dalam negeri, menjaga stabilitas investasi, izin lingkungan, dan termasuk soal divestasi ini sendiri. (FMB9)

Berita terbaru

Tanah Papua1 hari ago

Helikopter PT NUH Ditemukan Mendarat Darurat di Ketinggian 4.700 Kaki

JAYAPURA, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan berhasil menemukan keberadaan helikopter Bell 212 PK-USS milik PT Nasional Utility Helicopter (NUH) pada...

Tanah Papua2 hari ago

TNI Akui Senpi Milik Almarhum Serka Sahlan Hilang

TIMIKA, HaIPapua.com – Senjata api (senpi) milik almarhum Serka Sahlan dilaporkan hilang setelah diserang kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di...

Tanah Papua2 hari ago

Jenazah Ahmad Baidlawi Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Jenazah Ahmad Baidlawi (50), korban penganiayaan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten...

Tanah Papua2 hari ago

Helikopter PT NUH Hilang Kontak di Kabupaten Nabire

JAYAPURA, HaIPapua.com – Helikopter Bell 212 nomor registrasi PK-USS milik PT Nasional Utility Helicopter (NUH) hilang kontak dalam penerbangan dari...

Tanah Papua2 hari ago

Anggota Babinsa dan Pengemudi Ojek Tewas Dibantai KKSB

TIMIKA, HaIPapua.com – Seorang prajurit TNI dan seorang warga sipil dibunuh secara biadab oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di...

Tanah Papua3 hari ago

TNI Tanggung Biaya Pengobatan 2 Warga Korban Penembakan KKSB di Intan Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menanggung biaya pengobatan dan membantu membiayai keluarga dua warga sipil korban penyerangan...

Tanah Papua5 hari ago

Dua Warga Korban Penembakan KKSB di Intan Jaya Dievakuasi ke Timika

TIMIKA, HaIPapua.com – Dua warga korban penembakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kabupaten Intan Jaya dievakuasi ke Timika, Kabupaten...

Tanah Papua1 minggu ago

Bebas Covid-19, Warga Ilaga Syukuri Dengan Bakar Batu dan Makan Bersama

Ilaga, HaiPapua.com – Kabupaten Puncak Ilaga masih termasuk dalam Zona hijau  Covid-19. Dengan kondisi tersebut pemerintah daerah dan warga mensyukuri...

Tanah Papua3 minggu ago

Mogok Kerja Kerap Berujung PHK, DPRD Mimika Imbau PTFI Pertimbangkan Sisi Kemanusiaan

TIMIKA, HaIPapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika mengimbau manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak melakukan pemutusan hubungan...

Tanah Papua3 minggu ago

Tuntutan Dipenuhi Manajemen PTFI, Blokade Jalan Tambang Berakhir

TIMIKA, HaIPapua.com – Ribuan pekerja tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya membuka blokade jalan tambang setelah manajemen PTFI menjawab tuntutan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.