Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Desak Pembayaran Tunjangan 2018, Guru SMA-SMK di Jayapura Mogok Mengajar

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Jayapura melakukan mogok mengajar pada Jumat (15/2/2019) pagi.

Menurut keterangan dari salah seorang guru SMK di Kotaraja mengatakan aksi tersebut sebagai kelanjutan dari unjuk rasa guru SMA-SMK di Kantor Gubernur Papua pada 28 Januari lalu.

“Kami menuntut pembayaran tunjangan uang lauk pauk (ULP), tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), serta uang sertifikasi dan non sertifikasi tahun 2018 yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua,” katanya.

(Baca Juga: ULP dan TPP 2018 Tak Kunjung Dibayar, Guru SMA-SMK Datangi Dinas Pendidikan Papua)

Berdasarkan pantauan di sejumlah SMA dan SMK di Kota Jayapura, sejak pagi mereka meliburkan siswanya. Dari total 5 SMA dan 10 SMK Negeri di Jayapura, hanya SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, dan SMK Negeri 6 yang tetap melaksanakan belajar mengajar, sementara SMA-SMK Negeri lainnya meliburkan siswanya.

Sebelumnya, pada Kamis (14/2/2019), beredar imbauan yang dikeluarkan oleh Aliansi Guru SMA-SMK Bersatu Kabupaten dan Kota Jayapura terkait aksi mogok mengajar tersebut.

“Kita telah bersama-sama berkomitmen di halaman Kantor Gubernur di depan Bapak Sekda Papua, apabila batas waktu Kamis (14/2/2019), hak-hak guru (tunjangan ULP, TPP, Sertifikasi dan Non Sertifikasi 2018) belum dibayarkan maka semua pendidik dan tenaga kependidikan tidak akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini akan berlangsung hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” tulis imbauan tersebut.

Dibebankan ke Kabupaten/Kota

Terbengkalainya pembayaran gaji dan tunjangan guru SMA-SMK di Papua sejak dilakukan pengalihan status dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemda provinsi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Jika pengalihan guru SMA-SMK di seluruh Indonesia dilakukan serentak sejak 2017 lalu, namun untuk Provinsi Papua mendapat dispensasi 1 tahun dan mulai dilaksanakan mulai 2018.

Dalam unjuk rasa guru SMA-SMK di halaman Kantor Gubernur Papua pada Senin (28/1/2019), Sekretaris Daerah Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen berkeras melempar tanggung jawab membayar tunjangan guru SMA-SMK tahun 2018 ke pemda kabupaten/kota.

Dosinaen menyebut Pemda Kabupaten/Kota yang tidak membayar tunjangan guru SMA-SMK tidak patuh kepada Pemprov Papua.

“Aturan mengenai pembayaran tunjangan guru SMA-SMK se-Papua tahun 2018 sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Di dalam Pergub itu memerintahkan kabupaten/kota menganggarkan pembayaran tunjangan guru SMA-SMK tahun 2018,” ujar Dosinaen.

(Baca Juga: Sekda Papua Ngotot Tunjangan Guru SMA-SMK 2018 Tanggung Jawab Kabupaten/Kota

Dalam unjuk rasa itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda mengakui pihaknya sudah menerima transferan uang tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 27 Desember 2018 lalu.

“Jadi bapak ibu tidak perlu khawatir karena dana itu tidak hilang tapi masih ada di kas daerah,” kata Elias di hadapan seratusan guru SMA-SMK.

Anehnya, uang yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sejak Desember lalu hingga Februari 2018 belum juga dibayarkan kepada guru yang berhak.

“Berdasarkan Peraturan Menkeu Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pada Pasal 90 ayat (3) disebutkan bahwa daerah wajib membayarkan Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Dana TP Guru PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP PNSD) untuk guru yang belum memiliki sertifikasi, dan Dana Tunjangan Khusus PNSD (TKG PNSD) untuk guru yang berada di daerah terpencil atau wilayah yang sulit, paling lama 7 hari setelah uang tersebut berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),” kata salah seorang guru.

Sejak unjuk rasa guru tersebut, beredar informasi dari para guru bahwa para kepala sekolah dari SMA-SMK Negeri di Jayapura telah dipanggil oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua.

Belakangan diketahui pula, sejumlah anggota DPR Papua sedang bergerilya ke kabupaten/kota untuk mendesak Bupati dan Wali Kota untuk membayar tunjangan guru SMA-SMK 2018 berdasarkan Pergub Papua Nomor 40 Tahun 2018. (Ong/Mas)

Berita terbaru

Tanah Papua3 hari ago

Yonif 754/ENK Gelar Baksos Ciptakan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat

TIMIKA, HaiPapua.com – Sebagai bentuk kepedulian dalam kemanunggalan TNI dan rakyat, Satuan Batalyon Infanteri 754/ENK/20/3 Kostrad melaksanakan Baksos dengan membagikan...

Tanah Papua6 hari ago

SAR Timika Temukan Pemuda Yang Tersesat di Hutan Wania

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor pencarian dan pertolongan SAR Timika akhirnya berhasil menemukan Syarif (30), pemuda yang dilaporkan keluarganya tersesat di...

Olahraga3 minggu ago

Mountain Gold Basketball Timika mendaftar IBL

TIMIKA, HaiPapua.com – Geliat olahraga Papua terus berkembang. Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 akan menjadi kebangkitan olahraga di berbagai cabang...

Tanah Papua4 minggu ago

Sebanyak 40 Personel SAR Timika Jalani Rapid Test

TIMIKA, Haipapua.com – Dalam rangka mendukung pencegahan dan penyebaran virus corona baru atau covid-19, sebanyak 40 personel Kantor Pencarian dan...

Tanah Papua4 minggu ago

Pemkab Mimika Evaluasi Pra New Normal Pekan Ini

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua telah memberlakukan pra new normal sejak 5 Juni lalu dan akan berakhir pada...

Tanah Papua1 bulan ago

Polres Mimika Musnahkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Seberat 17,69 Gram

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika musnahkan barang bukti Narkotika/ Golongan I jenis tembakau sintetis seberat 17,69 gram bertempat dikantor...

Berita1 bulan ago

Kodim 1710/Mimika Peringati Hari Lahir Pancasila Dengan Cara Unik

TIMIKA, HaiPapua.com – Keluarga besar Kodim 1710/Mimika beserta jajaranmemperingati hari lahir Pancasila dengan cara yang unik yaitu melaksanakan nonton bareng...

Tanah Papua1 bulan ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua1 bulan ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua1 bulan ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.