Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Batalkan SK 17, Bawaslu Perintahkan Koreksi Ulang Syarat Calon Paslon HAM Sesuai Putusan DKPP

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Mimika dalam Sidang Musyawarah Sengketa Pilkada Mimika yang digelar di Kantor Bawaslu Papua memutuskan menerima untuk sebagian permohonan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Mimika, Hans Magal-Abdul Muis (HAM).

Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Bawaslu Papua Fegie Y Wattimena, menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/HK.03.Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 12/HK.03.1-Kpt/ 9109/ KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 7 Mei 2018.

“Memerintahkan KPU Kabupaten Mimika didampingi KPU Provinsi Papua untuk melakukan koreksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap syarat calon sesuai putusan DKPP 34/DKPP-PKE-VII/2018 dengan mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf ‘a’ sampai dengan ‘u’ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di bawah pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika,” kata Fegie membacakan poin ke-3 putusan sidang musyawarah sengketa pilkada Mimika di Kantor Bawaslu Papua, di Jayapura, Minggu (27/5/2018).

(Baca Juga: KPU Papua Coret Hans Magal-Abdul Muis dari Daftar Peserta Pilkada Mimika)

Selanjutnya, Bawaslu memerintahkan KPU Kabupaten Mimika untuk menerbitkan SK baru tentang penetapan paslon berdasarkan hasil koreksi terhadap syarat calon paslon Hans Magal-Abdul Muis paling lambat 3 x 24 jam sejak putusan dibacakan.

“Memerintahkan KPU Kabupaten Mimika untuk menerbitkan SK baru tentang penetapan paslon berdasarkan hasil koreksi terhadap syarat calon paslon Hans Magal-Abdul Muis paling lambat 3 x 24 jam sejak putusan dibacakan,” kata Fegie didampingi komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata dan Yacob Paisei.

Menggugat Putusan KPUD Mimika Nomor 17

Sebelumnya, paslon jalur perseorangan Hans Magal-Abdul Muis mengajukan gugatan terhadap KPUD Mimika dan KPU Papua terkait SK Nomor 17/HK.03.Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 12/HK.03.1-Kpt/ 9109/ KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 7 Mei 2018 yang mencoret keikutsertaan pasangan ini pada pilkada Mimika 2018.

Gugatan yang disampaikan ke Panwaslu Mimika melalui Bawaslu Papua yang telah mengambilalih tugas dan tanggungjawab Panwaslu Mimika terdaftar dengan nomor register 05/PS/33.10/V/2018. Dalam gugatan paslon HAM yang dibacakan kuasa hukumnya Arsi Divinubun mengungkapkan beberapa poin gugatan terhadap KPU Papua dan KPUD Mimika.

Pertama, kata Arsi, KPU Papua yang mengambilalih tugas dan tanggungjawab KPUD Mimika telah melakukan dua kali koreksi yakni dengan mengeluarkan SK Nomor 14/HK.03.1-Kpt 910 Kab/IV/2018 tanggal 24 April 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Mimika No. 12/HK.03.1- KPU Kab/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018.

“Namun, selanjutnya terbit SK baru Nomor 17/HK.03.Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018 yang mencoret paslon HAM dari keikutsertaan pada pilkada Mimika,” kata Arsi pada sidang perdana, Jumat (18/5/2018) lalu.

(Baca Juga: DKPP: KPU RI Berkontribusi pada Pelanggaran Kode Etik KPUD Mimika)

Selanjutnya, bahwa Keputusan KPUD Mimika terkait pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 34/DKPP/PKE/VII/2018 diambil melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam putusan yakni 7 hari setelah dibacakan. Putusan DKPP Nomor 34, kata Arsi, dibacakan pada Rabu (18/4/2018) sementara SK KPUD Mimika Nomor 17 tertanggal 7 Mei 2018.

“Dengan demikian, tindakan penerbitan SK termohon terbukti telah melampaui waktu yang diperintahkan dalam Putusan DKPP aquo, sehingga tindakan termohon telah masuk kategori sebagai tindakan yang sewenang-wenang,” kata Arsi.

Kuasa hukum paslon HAM Arsi menilai ada kesalahan prosedur dalam pelaksanaan putusan DKPP karena tidak dilakukan pleno antara KPU Papua dengan KPU RI. Arsi juga mengajukan keberatan terkait pelaksanaan putusan DKPP tersebut karena tidak diawali dengan permohonan pembatalan ke Bawaslu Papua. Selain itu, kata Arsi, keputusan DKPP dengan mencoret pasangan calon peserta pilkada telah melebihi kewenangannya sebagai dewan etik penyelenggara pemilu.

“Implementasi dari putusan DKPP secara langsung telah merugikan paslon HAM karena keputusan tersebut akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh KPUD Mimika atas pertimbangan KPU RI,” kata Arsi.

Pilihan Satu-satunya yang Diberikan UU

Menanggapi gugatan paslon HAM, kuasa hukum KPU Papua Dimas Pradana menegaskan menolak dalil-dalil yang diajukan kecuali yang diakui kebenarannya. Dimas menjelaskan bahwa tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan putusan DKPP. Keterlambatan mengeluarkan SK Nomor 17 karena pada saat yang dikeluarkannya putusan DKPP, kata Dimas, Ketua KPU RI beserta sejumlah komisioner sedang berada di luar negeri.

“KPU Papua baru menerima surat dari KPU RI yang ditandatangani oleh Plt KPU RI pada tanggal 27 April 2018. Selain itu, KPU Papua juga mempertimbangkan saran dari Forkompimda Provinsi Papua terkait kondisi keamanan di Kabupaten Mimika,” kata Dimas pada sidang musyawarah sengketa pilkada Mimika di Kantor Bawaslu Papua di Jayapura, Sabtu (19/5/2018).

(Baca Juga: Kontroversi Komisioner KPUD Mimika dan Ancaman Pertumpahan Darah)

Mengenai prosedur pelaksanaan putusan DKPP, kata Dimas, adalah persoalan teknis internal dari KPU Papua. Pelaksanaan putusan DKPP tersebut dilaksanakan KPU RI berdasarkan supervisi dari KPU RI.

“Melaksanakan putusan DKPP untuk melakukan koreksi terhadap putusan KPUD Mimika adalah pilihan satu-satunya yang diberikan oleh UU berdasarkan ketentuan pada Pasal 10 huruf C UU Nomor 10/2016, KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib melaksanakan Keputusan DKPP. Jika tidak melaksanakan putusan DKPP dipastikan KPU Papua akan mendapat sanksi kode etik,” kata Dimas. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

222 Warga Mimika terinfeksi COVID-19 Hingga 28 Mei

TIMIKA, HaiPapua – Jumlah warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang terinfeksi virus corona baru (COVID-19) sejak 29 Maret hingga 28...

Tanah Papua5 hari ago

Lemasko Desak Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Perwalian Rp4,6 Miliar

TIMIKA, HaiPapua.com – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gregorius Okoare , meminta jajaran kepolisian resort Mimika untuk segera...

Tanah Papua5 hari ago

LEMASA Seruhkan Delapan Poin Sikapi Ancaman Pandemi Covid-19 di Mimika

TIMIKA, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyikapi situasi pandemi covid-19 di Kabupaten Mimika dan mendorong proses penanganan...

Berita7 hari ago

Pasien sembuh COVID-19 di Mimika terbanyak di Papua

TIMIKA, HaiPapua.com – Kabupaten Mimika tercatat sebagai daerah dengan jumlah pasien sembuh terbanyak dari kasus COVID-19 di Provinsi Papua, yakni...

Tanah Papua1 minggu ago

Tim SAR Timika Cari Nelayan Korban Logboat Terbalik di Muara Moroga

TIMIKA, HaiPapua.com – Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika pada Sabtu (23/05/2020) siang mengerahkan sejumlah personel rescue di muara kampung...

Ekonomi3 minggu ago

Kampung Nawaripi Siapkan Data KK Terkait Bansos Sembako Pemkab Mimika

TIMIKA, Haipapua.com – Pemerintah Kampung Nawaripi, Distrik Wania sedang mempersiapkan data jumlah kepala keluarga (KK) agar segera diusulkan kepada Pemerintah...

Berita3 minggu ago

Sebanyak 770 Penghuni SATP Diisolasi Selama Pandemi Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menjamin keberadaan sebanyak 770 siswa Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP)...

Berita4 minggu ago

Kadinkes Mimika: Nakes Meninggal di Agimuga Bukan Karena Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynol Ubra menegaskan, salah satu tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Agimuga yang meninggal...

Berita4 minggu ago

Pasien Positif Covid-19 di Mimika Bertambah Menjadi 91 Kasus

TIMIKA, Haipapua.com – Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Mimika, Reynol Ubra mengumumkan penambahan kasus baru...

Tanah Papua4 minggu ago

DPRD Mimika Bentuk Tim Satgas Terkait Covid-19

TIMIKA, Haipapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah membentuk Tim Satuan Tugas Satgas DPRD yang akan melakukan...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.