Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Bantuan Keuangan Parpol Direalokasi, DPC Partai Hanura Ancam Polisikan Kepala Kesbangpol Kabupaten Mimika

Published

on

TIMIKA, HaIPapua.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Mimika ancam akan polisikan Kepala Kesbangpol Kabupaten Mimika karena dana bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) direalokasi untuk penanganan COVID-19.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Mimika Saleh Alhamid menegaskan bahwa dana bantuan keuangan untuk parpol adalah hak parpol berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.

“Dana pembinaan parpol adalah bantuan keuangan kepada parpol untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat serta untuk biaya operasi sekretariat parpol,” ujar Saleh yang dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (20/8/2020).

Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika tidak berhak untuk mengalihkan dana tersebut secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, kata dia, dua bulan lalu Pemda sudah meminta parpol yang memiliki wakil di DPRD untuk mengajukan surat pencairan dana tersebut.

“Dalam waktu dekat kami akan lapor ke polisi atas dugaan penggelapan dana pembinaan parpol. Biarlah pihak kepolisian yang akan menelusuri,” katanya.

Polemik realokasi dana pembinaan parpol juga dipermasalahkan DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Mimika. Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mimika Alfian Akbar Balyanan mengingatkan terkait surat edaran Kemendagri Nomor 213/2280/Polpum tertanggal 21 April 2020 kepada seluruh kepala daerah untuk tetap melaksanakan pencairan bantuan keuangan parpol.

“Artinya Kemendagri telah memastikan dana bantuan keuangan parpol tidak dapat direalokasi untuk penanganan pandemi COVID-19,” kata Alfian dalam keterangan tertulisnya.

Ia juga menyinggung surat Kepala Kesbangpol Kabupaten Mimika Nomor 213/76/2020 tertanggal 5 Mei 2020 kepada parpol di Kabupaten Mimika yang memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan dana tersebut.

Berdasarkan surat itu, kata dia, semua partai sudah mengajukan surat pencairan dana tersebut. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Petrus Koten, Kepala Kesbangpol sebelumnya, yang mengatakan bahwa surat pengajuan pencairan dana tersebut sementara diverifikasi oleh BPKAD dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika.

“Pernyataan Petrus Koten ini kontras dengan pernyataan Kepala Kesbangpol yang sekarang. Masalah lain, karena realokasi anggaran ini tidak transparan,” ujarnya.

Ia menyesalkan kebijakan Pemda yang melakukan realokasi anggaran tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terlebih lagi, kata dia, karena ada banyak indikasi penyalahgunaan anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Mimika.

“Sesungguhnya ini merupakan tanggung jawab ketua tim anggaran, dalam hal ini mantan pejabat Sekda Kabupaten Mimika Marthen Paiding. Jangan karena merasa sudah pensiun lalu bisa lepas tangan seenaknya.”

“Apalagi yang sangat kami sesali hasil realokasi tersebut digunakan salah satunya untuk membiayai hotel mewah di bilangan jalan cenderawasih. Sungguh sangat mengenaskan,” paparnya.

Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mimika Alfian Akbar Balyanan. (ist)

Iapun mempertanyakan komitmen Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob selaku Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan good governance di Kabupaten Mimika. Menurutnya, cerminan good governance yaitu adanya kepastian, kejelasan, dan keterbukaan informasi dalam tata kelola anggaran.

“Kalau sudah begini, bagaimana kita mau wujudkan good governance sebagaimana visi misi Bupati dan Wakil Bupati. ini bukan persoalan sabar dan tidak sabar, ini soal komitmen Pemda Mimika dalam mewujudkan good governance,” katanya.

Keterlambatan penyaluran dana bantuan keuangan parpol ini, kata dia, berakibat mandeknya program pembinaan kader di setiap parpol. Selain itu, di masa pandemi ini konstituen dan masyarakat sangat mengharapkan kehadiran parpol untuk meringankan beban mereka.

“Untuk itu, kami meminta Bupati sebagai pembina politik di Kabupaten Mimika harus memperhatikan hal ini dengan serius,” pungkasnya.

Kegiatan Prioritas Nasional

Mengacu kepada UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa bantuan keuangan untuk parpol merupakan kegiatan prioritas nasional dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian.

Bantuan keuangan untuk parpol ini tertuang pada Pasal 34 ayat (1) huruf c serta ayat (3), dan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol.

Dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa parpol yang berhak mendapat bantuan keuangan adalah partai yang memperoleh kursi di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (5), besaran bantuan untuk parpol di tingkat kabupaten/kota diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan suara pada pemilihan legislatif sebesar Rp1.500 per suara sah.

Dalam hal pemberian bantuan keuangan ini, Pemda bisa memberikan lebih besar dengan catatan telah mendapat persetujuan dari Mendagri berdasarkan Pasal 5 ayat (7). (JND)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Haris Azhar: Kami Akan Minta Pemda Sediakan Transportasi Kembalikan Warga Ke Distrik Tembagapura

TIMIKA, HaiPapua.com – Kuasa Hukum Forum Pemilik Hak Sulung, Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop (FPHS – Tsingwarop) Haris Azhar, mengatakan akan...

Tanah Papua2 minggu ago

Jadi Tersangka Penyebar Video Porno, Bupati Mimika Terancam Dicopot

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng (EO) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan...

Tanah Papua2 minggu ago

Adang TGPF, Bukti KKB Lakukan Kekerasan Bersenjata Masif di Kabupaten Intan Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan penyerangan terhadap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) membuktikan masifnya kekerasan...

Tanah Papua2 minggu ago

Kapolda Papua Desak Bupati Bantu Redam Kekerasan Bersenjata

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mendesak para Kepala Daerah ikut terlibat meredam aksi kekerasan yang dilakukan...

Tanah Papua3 minggu ago

Anggota TGPF dan Prajurit TNI Dievakuasi ke Jakarta

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bambang Purwoko dan Sertu Faisal Akbar dievakuasi dari Sugapa, Kabupaten Intan Jaya ke Jakarta, Sabtu (10/10/2020) pagi....

Tanah Papua3 minggu ago

Rombongan TGPF Diadang KKSB, 3 Orang Luka Tembak

SUGAPA, HaIPapua.com – Rombongan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) diberondong tembakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kampung Mamba, Distrik...

Tanah Papua3 minggu ago

HUT Ke-24 Kabupaten Mimika, Lemasa Harap Pemberdayaan Putra-Puitri Amor Lebih Ditingkatkan

Timika, HaiPapua.com – Bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Mimika ke-24 tahun 2020, yang jatuh pada Kamis (8/10), Direktur Eksekutif Lemasa,...

Tanah Papua3 minggu ago

Direktur Lemasa Kecewa Tidak Dilibatkan Dalam Pembahasan Dana Perwalian Bersama Bupati Eltinus

Timika, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos mengaku kecewa lantaran tidak...

Tanah Papua3 minggu ago

Direktur Lemasa Ucapkan Permohonan Maaf Kepada PTFI dan Publik Terkait Pembakaran Pintu Kantor SLD

Timika, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) menyampaikan permohonan maaf kepala PT. Freeport Indonesia atas aksi pembakaran pintu...

Tanah Papua1 bulan ago

Maskapai Tolak Hasil Rapid Test, Lemasa Desak Pemkab Segera Perjelas

Timika, haipapua.com – Lembaga musyawarah adat suku Amungme (Lemasa) meminta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperjelas terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.